Relokasi Kampung Pulo
Organisasi Publik - Pemerintah DKI Jakarta
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Ekonomi
Manajemen Perubahan

KELAS E E. KUSUMADMO, MM., Ph.D
Meriam Montes (130320596)
Jennifer M. Soarubun (130320669)
Taruly Luyana (130320711)
Gratiana A. S. Diaz (130320714)
Novi Marcelina (130320762)

I. PENDAHULUAN

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) adalah ibu kota negara Indonesia yang memiliki luas sekitar 661,52 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 10.187.595 jiwa (2011). Wilayah metropolitan Jakarta (Jabotabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa, merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia.
Banyaknya penduduk Jakarta menyebabkan jumlah produksi sampah juga terus meningkat. Jumlah sampah yang diproduksi tahun 2011 sebanyak 5.500 ton perhari. Pada tahun 2015 jumlah sampah sudah meningkat sebanyak 6.500 ton per hari. Hal ini disebabkan oleh penduduk yang masih belum memiliki kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Terutama, penduduk yang tinggal dekat bantaran sungai sehingga mengakibatkan banjir setiap tahun di hampir seluruh sudut kota Jakarta.
Pemerintah DKI melakukan berbagai tindakan untuk meminimalisir banjir yang akan terjadi. Salah satu sasarannya adalah normalisasi Sungai Ciliwung. Rencana normalisasi tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030 dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), rencana sodetan untuk pembangunan danau serta perubahan peruntukan tanah di Kampung Pulo dan Bidara Cina. Oleh karena itu, pemerintah perlu merelokasikan Kampung Pulo karena posisinya berada di palung sungai Ciliwung yang mana lebih rendah dari kawasan lain disekitarnya.
Gubernur saat ini, Basuki Tjahaja Purnama dengan tegas menyampaikan sampai kapanpun Kampung Pulo akan terus terkena banjir, tetapi apabila perumahan Kampung Pulo berhasil digusur maka sungai akan diperlebar dan diperdalam sehingga memperlancar laju aliran air sungai dan diharapkan Jakarta bebas dari banjir. Selain itu, pada tatakota Jakarta keberadaan Kampung Pulo menjadi tempat yang kurang indah, baik dari segi kebersihan dan pengaturan yang tidak teratur. Kadang pemandangan seperti inilah yang selalu dikatakan “Cuma Ada Di Indonesia”.

II. PROFIL PEMERINTAH DKI JAKARTA
2.1 PEMERINTAH DKI JAKARTA
Pemerintahan DKI Jakarta adalah pemerintah pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), yang berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya. DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Gubernur seperti halnya provinsi-provinsi lainnya, tetapi memiliki lima orang Walikota yang bertanggungjawab kepada Gubernur secara langsung.
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, negara mengakui dan menghormati hak-hak khusus dan istimewa sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai daerah otonom berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain. Provinsi DKI Jakarta selalu berhadapan dengan masalah urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen. Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN 2007 No. 93; TLN 4744). UU yang terdiri dari 40 pasal ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara. Aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang harus memperoleh suara lebih dari 50% suara sah.
Perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, kecamatan, dan kelurahan. Dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah DKI Jakarta dapat mengusulkan kepada Pemerintah penambahan jumlah dinas, lembaga teknis provinsi serta dinas, dan/atau lembaga teknis daerah baru sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran keuangan daerah.
Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kedudukan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Deputi Gubernur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur. Deputi diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur.
2.2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA
Pada tahun 2007 dikeluarkan Undang-undang Daerah mengenai pelarangan pemberian uang kepada pengemis, pedagang asongan, penertiban pemukiman liar di bantaran sungai dan di bawah jembatan layang, melarang meludah dan merokok di dalam transportasi umum. Membersihkan kaca mobil yang tidak disuruh untuk mendapatkan uang juga tidak diperkenankan dan akan didenda. Kritik-kritk timbul bahwa hal-hal tersebut akan sulit diterapkan, dan kemungkinan diabaikan, mengingat tingkat kemiskinan di Ibukota.
Di tahun 2015, di bawah kepemimpinan Gubernur yang tegas, tingkat ekonomi yang telah meningkat dan sistem-sistem baru yang diterapkan, maka banyak hal telah mengalami banyak kemajuan. Pengemis dan pedagang asongan berkurang, karena tindakan persuasif dan jika perlu tegas oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), meludah memang bukan budaya Indonesia dan semakin sedikit pemakan/pemakai sirih, merokok di transportasi umum ber-AC tidak ada lagi dan transportasi umum AC semakin banyak (TransJakarta dan KA Commuter Jabodetabek), pemukim liar warga DKI ditempatkan di rumah susun sewa, tetapi bukan warga DKI dipulangkan ke daerah asalnya.
Meniru Singapore's Orchard Road, Jakarta menerapkan dilarang parkir di sepanjang Jl. Hayam Wuruk dan Jl. Gajah Mada di Jakarta Pusat. Pedagang asongan dan pengemis juga dilarang berkeliaran di trotoir dan jalan tersebut. Hal ini telah cukup berhasil dan membuat ke dua jalan tersebut jauh lebih lancar dan ternyata gedung-gedung parkirnya mencukupi. Kerjasama dengan swasta dimana Pemda DKI tidak mengeluarkan uang sepeserpun dimana Pemda DKI menerima 30% uang hasil parkir meter, tenyata sangat berhasil. Jalan Sabang kini lebih lancar dan tertib. Hal ini akan segera diterapkan juga di Jalan Falatehan, Jalan Boulevard Kelapa Gading dan secara bertahap hingga 400 titik parkir. Seperti juga halnya Singapura, Electronic Road Pricing (ERP) juga akan diterapkan di Jakarta dengan pola yang hampir serupa dengan parkir meter.

III. TEORI PERUBAHAN
3. 1 IMAGES OF MANAGING CHANGE (CHAPTER 2) 3.1.1 Manajer Perubahan Sebagai Director
Director image, merupakan gambaran manajemen sebagai Controller dan hasil perubahan seperti yang diharapkan. Manajer perubahan mempimpin organisasi di jalan yang khusus untuk mendapatkan perubahan yang dikehendaki. Asumsinya bahwa perubahan merupakan pilihan strategic yang manajer buat dan pada umumnya kelangsungan organisasi tergantung dari manajer.
Teori yang mendasari gambaran ini dapat diidentifikasi dalam model “n – step”. Model ini menyatakan “bahwa pilihan strategis dapat menentukan pembangunan formal organisasi dan kelangsungan hidupnya adalah masalah penentuan nasib sendiri”. Manajemen terlibat dalam perubahan yang disengaja untuk menyelaraskan organisasi dengan perubahan lingkungan. Diarahkan terutama untuk mencapai skala besar, perubahan transformasional menerima bahwa modifikasi kecil mungkin diperlukan dalam penggunaannya meskipun sebagian berpendapat bahwa semua langkah yang diperlukan untuk mencapai perubahan yang disengaja. Sementara beberapa penulis mengakui bahwa tidak semuanya selalu bisa dikontrol, apa yang menyatukan mereka adalah pandangan optimis untuk mencapai perubahan yang disengaja. “Model kontingensi” berasumsi bahwa perubahan dapat diarahkan, tetapi sifat arah ini tergantung pada berbagai faktor organisasi seperti skala perubahan, urgensi perubahan dan penerimaan dari anggota organisasi untuk terlibat dalam perubahan. Akan ada yang berbeda 'cara terbaik' tergantung pada pertemuan faktor tersebut. 4.1.2 Manajer Perubahan Sebagai Navigator

Navigator image, kontrol masih merupakan bagain dari tindakan manajeman, meskipun berbagai faktor eksternal dapat menghambat manajer, artinya mereka mungkin mendapatkan beberapa hasil perubahan yang diharapkan, lainnya akan terjadi apabila mereka memiliki sedikit control. Hasilnya paling tidak akan muncul atau keluar daripada menyelesaikan perencanaan dan hasilnya yang keluar dari berbagai pengaruh, persaingan kepentingan, dan setiap proses.
Teori yang mendasari gamabaran ini adalah “The conceptualist or processual theories of change”. Terkait dengan karya penulis seperti Dawson (1994) dan Pettigrew dan Whipp (1993) pendekatan berbagi asumsi teori kontingensi bahwa perubahan terbentang berbeda dari waktu ke waktu dan sesuai dengan konteks di mana organisasi menemukan dirinya. Namun, perusahaan itu bagian dari teori kontingensi berasumsi “perubahan tidak seharusnya dan tidak dapat dipadatkan, atau dilihat sebagai rangkaian kegiatan linear dalam jangka waktu tertentu; sebaliknya, hal ini dipandang sebagai suatu proses berkelanjutan” (Burnes, 1996: 187). Oleh karena itu perubahan adalah “proses yang terbentang melalui interaksi beberapa variabel (konteks, proses politik dan konsultasi) dalam sebuah organisasi” (Burnes, 1996: 187). Directing bukan merupakan pilihan seperti “tidak ada resep sederhana untuk mengelola transisi agar dapat berhasil” (Burnes, 1996: 187). Terserah manajer perubahan untuk menavigasi jalan melalui kompleksitas ini dengan mengidentifikasi berbagai pilihan terbuka bagi mereka, mengumpulkan dan memantau informasi dan membantu diri mereka dengan sumber daya yang tepat (Burnes, 1996: 189-192).

3. 2 RESISTANCE TO CHANGE (CHAPTER 6)
Salah satu penyebab kurangnya keberhasilan perubahan organisasi adalah penolakan terhadap perubahan. Beberapa orang memiliki tanggapan yang kuat tentang resistence, Maurer menegaskan bahwa "penolakan dapat membunuh perubahan".Sementara Foot Colorfully mendeskripsikan resistence sebagai salah satu yang "menjijikan, penyakit yang paling melemahkan atau paradoks yang sama dengan membunuh kemajuan dan niat baik. Sedangkan Gaisler menggambarkan orang yang menolak perubahan sebagai "bottom feeder" dimana orang yang menolak perubahan karena mereka adalah pelaku dari pertikaian dan proses tidak efisien di dalam organisasi.
3.2.1 Alasan Menolak Perubahan
Orang membenci perubahan itu karena menganggap bahwa perubahan membuat bodoh. Mereka menganggap bahwa perubahan hanya akan memberikan informasi yang baru bagi alam yang tidak kita ketahui. Perubahan hanya bermanfaat bagi orang-orang yang menyebabkan perubahan, karena mereka memahami informasi baru yang sedang mereka tambahkan sehingga hal itu akan menambah kecerdasan mereka. Berikut beberapa alasan mengapa orang menolak untuk berubah. a. Dislike Of Change Hal ini sangat umum untuk mendengar mengatakan bahwa hambatan utama yang dihadapi manajer dalam memperkenalkan perubahan adalah bahwa orang tidak suka perubahan dan akan menolaknya. Pada tabel 6.5 dijelaskan bahwa orang tidak suka perubahan merupakan cirri bawaan manusia. Mereka cenderung takut dengan ide ide baru dan ketika perubahan dikenakan pada mereka maka mereka akan bereaksi emosional yang negative seperti marah, takut dan cemas.

b. Discomfort With Uncertainty
Orang-orang bervariasi dalam menyikapi ketidakkpastian, ada orang yang tidak terlalu terganggu dengan ketidakpastian. Tetapi ada orang yang akan merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian, orang orang yang dalam situasi ini akan menolak adanya perubahan. Mereka dalam hal ini membutuhkan kepastian untuk tujuan dan rincian yang signifikan. Ketidakpastian itu sebenarnya muncul karena karyawan kurang yakin dengan ketrampilan/kemampuan yang mereka miliki pasca terjadinya perubahan.

c. Lack Of Clarity As To What Is Expected
Terkadang muncul usulan-usulan mengenai perubahan, terutama yang bersifat strategis,tetapi tidak dilengkapi dengan informasi yang jelas mengenai implikasi tindakan oleh individu.Kemungkinan yang terjadi adalah karyawan akan gagal untuk mengkonversi inisiatif perubahan dalam mendukung tindakan pada tingkat organisasi. Titik kunci di sini adalah kurangnya mendukung tindakan perubahan bukan karena antagonisme terhadap perubahan yang diusulkan, tetapi karena kurangnya pemahaman yang jelas tentang tindakan apa yang mendukung seperti melakukan sesuatu sebagai titik awal mereka.

d. Disagreement With The Way The Change Is Being Managed Dent dan Goldberg mendeskripsikan gagasan tentang penolakan orang-orang untuk berubah sebagai “sebuah model mental yang . . . secara umum hampir diterima dalam kehidupan organisasi.” Bagaimanapun, mereka menyetujui, meskipun penerimaan, konsep “penolakan terhadap perubahan” sungguh disetujui oleh asosiasinya dengan ide bahwa penolakan merupakan sebuah dasar sindrom psikologi. Berdasarkan Dent dan Goldberg, penggunaan konsep ini akhirnya berdampak negatif terhadap kualitas implementasi perubahan karena ini berfokus pada perhatian manajemen yang diharapkan sebagai pembawa reaksi karyawan untuk berubah dan jauh dari kualitas manajemen pada perubahan manajemen. Daripada membentuk situasi sebagai satu-satunya yang harus dikelola “mengatasi penolakan terhadap perubahan” mereka menyetujui bahwa mereka akan sama-sama diberi label sah “mengatasi reaksi yang wajar terhadap kekurangan pengelolaan” atau “ kesalahan pengelolaan bersama dalam perubahan implementasi”
3.2.2 Mengatasi Hambatan Salah satu pendekatan situasional yaitu teori Kotter dan Schlesinger menyediakan tips “klasik” dalam mengatur hambatan dalam perubahan, menggunakan enam konsep yaitu: a. Pendidikan dan Komunikasi Memberikan informasi secara lengkap dan jelas apa yang menjadi dasar untuk melakukan perubahan. Digunakan pada saat hambatan terjadi karena kurangnya atau salah informasi. Kelemahannya adalah memakan waktu. b. Partisipasi dan Keterlibatan
Melibatkan orang-orang dalam proses perubahan sebagai pasrtisipasi aktif. Digunakan pada saat terjadi reaksi terhadap pengeluaran perasaan dari proses yang berlngsung. Kelemahannya adalah dapat memperlambat proses dan mengurangi keoptimalan perubahan.

c. Memfasilitasi dan Mendukung Menyediakan sumber daya-teknis dan emosional. Digunakan pada saat terjadi kegelisahan dan ketidakpastian. Kelemahannya membutuhkan dukungan keuangan, waktu dan interpersonal yang tidak dapat manajer rasakan atau siap untuk berikan.

Ada lima fundamental touchness; * Maintain clear focus * Embrace the reistance * Respects those who resist * Relax * Join with the resistance

3.3 IMPLEMENTING CHANGE (CHAPTER 8)
3.3.1 Citra Director Manajemen Perubahan : Change Management
Change Management merupakan pendekatan terhadap transisi individu, tim, dan organisasi yang diinginkan dimasa yang akan datang. Berikut adalah Kotter’s Eight- Step Change Management Model

3.3.2 Citra Director Manajemen Perubahan: Contingency Approaches
Pendekatan teori kontingensi yang digunakan adalah hasil penelitian Dexter Dunphy dan Doug Stace. Ini memaparkan pendekatan “it depends” untuk mempelajari gaya perubahan yang harus diadopsi.

Pendekatan perubahan utama yang digunakan: a. Charismatic Transformation
Anggota mengakui bahwa organisasi sudah ketinggalan dari lingkungan dan bahwa dibutuhkan perubahan yang radikal dan revolusione. Charismatic Leader bisa mendapatkan komitmen emosional anggota untu ke arah baru dengan cara membantu menciptakan identitas baru dan pergeseran paradigma tentang cara organisasi beroperasi

b. Turn Around
Pemimpin sebagai commander yang menggunakan posisi kekuatannya untuk memaksakan perubahan yang dibutuhkan dalam organisasi. Gaya perubahan coercive dianggap dibutuhan saat hanya ada sedikit dukungan staf untuk perubahan dan sediit waktu bagi organisasi untuk membangun keterlibatan dan partisipasi dalam bagaimana organisasi akan dibentuk kembali.
3.3.3 Citra Navigator Manajemen Perubahan: Processual Approaches

Pendekatan prosesual adalah sebuah pendekatan untuk membuat strategi yang menekankan kendala – kendala pada suatu rangkaian aktivitas yang diperlukan untuk menciptakan rancangan, atau tujuan lainnya dalam suatu organisasi. Pendekatan prosesual berasumsi bahwa perubahan diungkapkan berbeda dari waktu ke waktu dan sesuai dengan konteks dimana organisasi menemukan dirinya sendiri. Berikut adalah tahapan perubahan menurun pendekatan prosesual.

IV. ANALISIS PERUBAHAN Jakarta adalah salah satu kota yang setiap tahun terkena dampak banjir. Salah satu pemicu banjir adalah meluapnya Sungai Ciliwung yang berada si sekitar Kampung Pulo. Oleh karena itu, Pemerintah Jakarta yang diprakasai oleh Bapak Gubernur Jakarta yaitu Bapak Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal sebagai Bapak Ahok melakukan relokasi Kampung Pulo, sehingga Sungai Ciliwung dapat diperlebar dan diperdalam, serta masyarakat Kampung Pulo tidak lagi membuang samapah secara langsung ke sungai tersebut. Pihak pemerintah Jakarta menginginkan perubahan yang menjadikan Jakarta sebagai sebuah kota metropolitan yang bebas dari banjir, namun banyak warga masyarakat menolak pindah dengan berbagai alasan.
Untuk itu, kami akan membahas bagaimana kaitan antara permasalahan Kampung Pulo dan materi manajemen perubahan. 4. 1 IMAGES OF MANAGING CHANGE (CHAPTER 2)
Dalam mengupayakan suatu perubahan, seorang manager ataupun pemimpin harus mengetahui secara pasti bagaimana kondisi dan keadaan dari organisasinya, seperti apa perubahan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut sehingga manager dapat memahami perannya dalam mengupayakan perubahan.
Pemerintahan Jakarta tentu mempunyai peran atau andil melakukan perubahan dalam merelokasi kampung Pulo. Pemerintahan Ahok mempunyai otoritas dan kekuasaan untuk membuat kebijakan dalam merelokasi kampung Pulo. Otoritas yang dimiliki ini membuat Pemerintahan Jakarta bisa mengontrol dan mempunyai kendali dalam proses perubahaan sehingga pada akhirnya dapat menentukan hasil atau output yang dapat dihasilkan dari perubahan tersebut. 4.1.1 Manajer Perubahan Sebagai Director
Pada gambaran manager sebagai Director, dimana pemimpin atau manager sebagai pengontrol. Pada gambaran director ini pemimpin memiliki control penuh terhadap perubahan yang terjadi, serta semua perubahan yang terjadi tergantung dari pemimpinnya. Pada kasus relokasi Kampung Pulo, bapak Basuki Tjahaja Purnama selaku Gubernur DKI Jakarta yang bersikeras melakukan perubahan dengan merelokasi Kampung Pulo. Bapak Ahok mengontrol setiap proses yang terjadi sehingga dapat tercapainya perubahan. Dari perubahan dengan merelokasi Kampung Pulo pemerintah DKI Jakarta megharapkan agar perubahan tersebut dapat memberikan hasil sepenuhnya dan dapat tercapai yaitu dapat mengurangi terjadinya banjir pada Ibu Kota Negara, sehingga tata kota Jakarta menjadi lebih baik lagi.
Pemerintahan Bapak Ahok mengupayakan agar relokasi Kampung Pulo dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan hasil yang baik atau yang sesuasi dengan yang diharapkan. Kekuatan kontroling yang dimiliki oleh Pemerintahan Ahok dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan dalam melakukan perubahan terhadap kampung Pulo yaitu : * Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dalam upaya mengurangi banjir DKI Jakarta dengan merelokasi Kampung Pulo * Kebijakan menggusur rumah warga kampung Pulo dan menggantikannya dengan rumah susun * Kebijakan mengenai kapan Kampung Pulo akan digusur 5.1.3 Manajer Perubahan Sebagai Navigator
Pada gambaran ini, kontrol masih merupakan bagian dari managemen namun kontrol yang dimilki tidak begitu kuat, hal ini disebabkan karena ada pengaruh atau beberapa hal eksternal yang dapat mempengaruhi berjalannya perubahan sehingga hasil dari perubahan sebagian dapat tercapai. Dalam proses perubahan yang dilakukan oleh Bapak Basuki Tjahaja Purnama masih ada faktor luar yang dapat mengahambat proses perubahan yaitu penolakan penggusuran kampung Pulo yang dilakukan oleh masyarakat (warga kampung Pulo), sehingga membuat proses relokasi terhambat. Meskipun pemerintah memiliki otoritar yang dapat mengontrol jalannya perubahan namun perubahan yang terjadi dan lebih khususnya tentang relokasi kampung Pulo telah menyebabkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Jakarta. Kontra terhadap Pemerintah ini yang dapat menyebabkan hasil perubahan tersebut setengah tercapai.

4. 2 INISIATIF PEMERINTAH UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN
Pemerintah DKI Jakarta berinisiatif untuk normalisasi Sungai Ciliwung karena beberapa alasan yaitu antara lain : a. Letak Geografis
Secara geografis Kampung Pulo yang letaknya di Jatinegara, Jakarta Timur itu posisinya lebih rendah dari kawasan lain di sekitarnya, karena berada di palung sungai Ciliwung. Kondisi kampumg Ciliwung yang seperti ini, akan mengakibatkan di setiap tahunnya Kampung Pulo akan terjebak dan terkena dampak dari banjir. Kejadian akan terulang terus setiap tahunnya dan akan membawa dampak yang besar nantinya. Untuk mengatasi masalah ini maka pihak pemerintah memutuskan agar Kampung Pulo harus direlokasi sehingga tidak terkena dampak banjir lagi. b. Normalisasi Sungai Ciliwung
Pemerintah memiliki proyek untuk normalisasi sungai Ciliwung. Hal ini dilakukan oleh pemerintah jelas untuk kesejahteraan warga Jakarta, agar tak lagi dirundung banjir tahunan yang akan menimbulkan beragam masalah setiap tahunnya. Jika warga Kampung Pulo berhasil digusur, maka sungai akan diperlebar dan diperdalam, jelas ini akan lebih memperlancar laju aliran air sungai dan untuk kedepannya, diharapankan Jakarta bebas banjir. Dalam upaya mengatasi banjir ini Pemerintah DKI mencoba membuat berbagai kebijakan dan terobosan yaitu dengan pembangunan Kanal Banjir Timur, membuat sodetan sungai, melakukan pelebaran dan pengerukan sungai untuk menormalkan aliran sungai. c. Ketertiban dan Tata Kota
Keberadaan Kampung Pulo boleh menjadi satu spot yang kurang indah dalam tata kota, baik itu dari segi kebersihannya dan pengaturannya yang acak-acakan. Adanya permasalahan ini dapat membuat value dari kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara akan berkurang. Jakarta yang telah menjadi Ibu Kota Negara atau sebagai salah satu kota penting di Indonesia harus memberikan suatu pemandangan yang indah sehingga dapat memberikan benefit lebih pada Indonesia.

4. 3 RESISTANCE TO CHANGE (CHAPTER 6)
Perubahan yang terjadi menciptakan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada beberapa golongan masyarakat yang dapat menerima perubahan karena mereka berpikir bahwa perubahan dapat menjadikan hal yang lebih baik lagi. Namun juga, ada beberapa golongan masyarakat yang tidak menerima adanya perubahan dengan beberapa alasannya.
Hal ini juga terjadi dalam permasalahan Kampung Pulo ini, ada beberapa golongan masyarakat yang menolak adanya perubahan. Namun dalam melakukan suatu perubahan tentu saja harus melihat dari berbagai perspektif yang terjadi. Dalam makalah ini akan dibahas mengapa beberapa warga Kampung Pulo menolak perubahan yang direncanakan oleh pemerintah Jakarta.
4.3.1 Alasan Menolak Perubahan a. Dislike Of Change
Salah satu penyebab warga kampung Pulo tidak mau pindah dan tidak mendukung perubahan yang akan diadakan karena mereka merasa telah berada pada zona nyaman dari semua sisi kehidupan. Mereka terbiasa membuang sampah sembarangan ke sungai, sehingga tidak perlu membayar uang sampah, memiliki rumah tanpa harus membayar biaya pajak bumi dan bangunan, dll . Adanya rasa kuatir jika mereka pindah ketempat yang baru maka mereka akan mengalami ketimpangan dalam perekonomian dan kuatir tentang pendidikan anak-anak mereka.

b. Lack Of Clarity As To What Is Expected
Pemicu permasalahan yang terjadi adalah kurangnya informasi atau miss communicaton sehingga menyebabkan salah paham. Menurut pihak pemerintah Jakarta, ada beberapa orang yang pernah datang dan mengakui sebagai perwakilan dari Kampung Pulo dan masing-masing orang ini memberikan syarat yang berbeda agar dapat menyetujui rencana relokasi kampung Pulo. Hal ini dapat terjadi, karena warga Kampung Pulo memiliki perspektif berbeda – beda terhadap kebijakan Pemerintah DKI.

c. Disagreement With The Way The Change Is Being Manage
Pada dasarnya mereka mendukung rencana Pemprov DKI untuk menormalisasi kawasannya. Namun, mereka mempermasalahkan Pemprov DKI yang menganggap Kampung Pulo sebagai penduduk liar atau warga ilegal. Sehingga mereka tidak mendapatkan ganti rugi karena tidak memiliki surat-surat tanah sah sama sekali. Dengan persepsi seperti ini, pihak kampung Pulo menyalahkan pihak pemerintahan karena menggap bahwa cara pihak pemerinthan melakukan perubahan salah dan dapat merugikan pihak warga. Selain itu, pihak kampung Pulo mengatakan bahwa mereka tidak mendapat pemberitahuan resmi sebelum pemerintah melakukan perubahan. Warga menilai bahwa cara yang dilakukan oleh pemerintah, merupakan suatu bentuk dimana pemerintah tidak menggap bahwa mereka atau warga adalah sesuatu yang penting.

4.3.2 Mengatasi Hambatan
Dengan adanya penolakan (resistance) dari para warga kampung pulo, pemerintah dapat mengatasi hambatan yang terjadi dengan menggunakan pendekatan situasional. a. Pendidikan dan komunikasi
Warga merasa belum menerima informasi secara lengkap dan jelas tentang apa yang akan menjadi dasar untuk melakukan perubahan, lalu bagaimana dengan kejelasan hidup mereka , kebijakan pemerintah yang belum jelas dan adanya salah informasi yang telah disampaikan oleh pihak pemerintah sehingga ini bisa menimbulkan hambatan “lack of clarity as to what is expected”. Pemerintah sebagai pihak yang berperan dalam agen perubahan ini harus lebih spesifik menjelaskan tindakan apa yang akan dilakukan sehingga warga dapat benar-benar paham perubahan ini bertujuan untuk kesejahteraan mereka sendiri.

b. Memfasilitasi dan mendukung
Jika pemerintah tetap melakukan perubahan, warga akan menunjukkan reaksi emosional yang bisa menghambat perubahan yang akan dilakukan. Untuk mengatasi hambatan “dislike of change” pemerintah harus menyediakan sumber daya teknis dan emosional, hal ini digunakan untuk mengurangi terjadinya kecemasan maupun kegelisahan yang ada dalam diri warga yang menolak perubahan.

c. Partisipasi dan Keterlibatan
Untuk mengatasi hambatan yang terakhir yaitu “disagreement with the way the change is being manage” pemerintah harus melibatkan orang-orang dalam proses perubahan sebagai partisipasi aktif, hal ini digunakan supaya wakil dari warga yang menolak dapat yakin bahwa perubahan yang akan dilakukan itu untuk kebaikan dan kesejahteraan warga di Kampung Pulo.
The Power Of Resistance
Dalam mengatasi resistensi ada lima fundamental touchness ,yaitu : 1. Maintain Clear Focus
Sebagai agen perubahan, pemerintah harus tetap fokus dengan objek perubahan yang ada, dan jangan terpengaruh dengan hambatan yang terjadi. Karena semua hambatan dapat diselesaikan. 2. Embrace Resistance
Pemerintah harus menyelidiki resistensi yang terjadi, tentang siapa penentang dari resistensi, penyebab apa warga melakukan resistensi, dan mengapa mereka melakukan resistensi. 3. Respect Those Who Resist
Pemerintah harus memberlakukan warga kampung pulo dengan baik jangan melakukan kekerasan yang menyebabkan warga akan semakin tidak yakin dengan perubahan yang terjadi. Mungkin mereka melakukan penolakan karena mereka belum percaya terhadap apa yang dilakukan pemerintah dan mungkin mereka memiliki harapan yang besar untuk perubahan yang akan terjadi namun mereka masih belum yakin terhadap pemerintah. 4. Relax
Kita harus mendengarkan keluhan, kecemasan dan harapan atau tindakan yang akan dilakukan warga kampung pulo, karena dengan mendengar hal ini pemerintah menjadi mengerti apa yang sebenarnya diinginkan oleh warga dan kecemasan apa yang mereka takuti hingga tak ingin pindah dari kampung pulo. 5. Join With The Resistance
Pemerintah melakukan seperti survey, ikut merasakan apa yang dikeluhkan atau dicemaskan oleh warga kampung pulo, sehingga perubahan ini tepat dilakukan. Untuk perubahan yang lebih baik pasti terjadi penolakan dari orang-orang yang sudah berada di zona nyaman sehingga mereka enggan untuk keluar dari zona nyamannya. Banyak upaya untuk meredakan penolakan yang terjadi, dengan adanya keterbukaan dari kedua belah pihak hal ini akan diharapkan dapat mengurangi atau merdakan penolakan-penolakan yang terjadi.
4.4 IMPLEMENTING CHANGE (CHAPTER 8)
4.4.1 Citra Director Manajemen Perubahan : Change Management a. Menetapkan Kebutuhan Mendesak
Pemprov DKI menyadari bahwa masalah banjir harus segera ditanggulangi sebelum musim hujan datang pada bulan Desember 2015, salah satu cara untuk menanggulanginya adalah pelebaran Sungai Ciliwung. Namun banyak warga Kampung Pulo yang tinggal di daerah aliran Sungai Ciliwung, sehingga perlu adanya relokasi warga Kampung Pulo untuk menyelamatkan warga dari banjir yang selalu menerjang hampir setiap kali hujan deras mengguyur Jakarta. Bahkan permukiman warga di sana bisa terendam 1,5 meter hingga dua meter setiap musim penghujan tiba. Akibatnya warga pun harus mengungsi. Selain itu kebiasaan warga Kampung Pulo yang membuang sampah secara sembarangan ke sungai menyebabkan Sungai Ciliwung dangkal dan kotor, sehingga pada saat musim hujan tiba, sungai tidak dapat menampung aliran air dan akhirnya meluap ke berbagai daerah Jakarta. Hal ini tentu saja mengganggu aktivitas ekonomi dan pemerintah terus mengeluarkan dana APBD untuk bantuan pangan warga Kampung Pulo.

b. Memastikan Adanya Kekuatan Besar
KLH dengan turunan BLH/BPLHD di tingkat daerah harus memimpin pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dengan pedoman UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pengawasan IMB, AMDAL dan keterbukaan informasi izin-izin pemanfaatan dan pembangunan lingkungan.Petisi ini ditujukan kepada para pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan perlindungan DAS Ciliwung diantaranya:
1. Presiden Republik Indonesia
2. Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup Provinsi DKI
3. Kementerian Pekerjaan Umum – Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane
4. Kementerian Kehutanan- BP DAS Ciliwung Citarum
5. Gubernur DKI Jakarta
Selain itu, Pemerintah mempunyai kekuatan besar untuk merelokasikan warga Kampung Pulo karena mereka tidak memiliki sertifikat hak milik tanah atas derah aliran sungai tersebut, atau dapat dikatakan mereka menduduki tanah negara c. Pengembangan Visi
Pemerintah DKI tidak hanya berniat mengatasi masalah banjir, tetapi juga menciptakan sanitasi kota yang baik untuk Kota Jakarta. Selain itu, mengedukasi warga Kampung Pulo untuk peduli terhadap kebersihan sampah dan kesehatan keluarga.

d. Komunikasi Visi
Relokasi warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, yang mendiami bantaran Sungai Ciliwung bukan hal yang terjadi secara tiba-tiba. Wacana relokasi atau penggusuran itu sudah dimulai sejak Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan dilakukan negosiasi terlebih dahulu terkait relokasi tersebut. Warga meminta kepada Pemerintah DKI agar memindahkan mereka tidak jauh dari tempat mereka sekarang, agar tidak jauh dari lapangan usaha mereka saat ini, dan anak – anak tidak perlu pindah sekolah. Untuk memenuhi permintaan warga tersebut, akhirnya pemerintah meruntuhkan gedung teknis Sudin PU (Suku Dinas Pekerjaan Umum).

e. Pemberdayaan Staf
Pemprov DKI melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane utnuk proyek normalisasi Sungai Ciliwung, sejumlah satpol PP untuk menghalau warga masyarakat yang menentang relokasi, sementara proses pengerukan sampah melibatkan TNI dan Polri, serta relawan masyarakat.

f. Memastikan Dalam Jangka Waktu Pendek Menang
Pemprov DKI memiliki wewenang untuk proses restorasi Sungai Ciliwung dan warga Kampung Pulo menduduki tanah negara, sehingga warga tidak memiliki hak untuk menghambat program kerja pemerintah. g. Konsolidasi Keuntungan
Dalam melakukan perubahan, Bapak Ahok selaku Gubernur Jakarta juga telah memikirkan apa yang akan terjadi atau dampak dari relokasi Kampung Ciliwung terhadap masyarakatnya. Pemerintah juga telah memikirkan tentang kesejahteraan dari warga Kampung Pulo setelah terjadinya penggusuran. Ada beberapa kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Jakarta yaitu, antara lain: : 1. Pengadaan Rumah Susun
Mengatasi masalah penggusuran terhadap warga Kampung Pulo maka pihak pemerintah Jakarta telah menyiapkan rumah susun sebagai ganti rugi. Sebagai gantinya Pemprov DKI merelokasi warga ke rumah susun sewa (Rusunawa) di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. pemerintah telah menyediakan 518 unit atau bidang untuk ditinggali warga Kampung Pulo yang terdampak penggusuran. Namun hingga saat ini, baru 429 warga yang telah mengambil undian untuk mendapatkan unit di Rusun tersebut. Kemudian baru 254 warga yang sudah mengambil kunci.

2. Fasilitas
Selain pemberian rumah susun oleh pemerintah, untuk kesejahteraan dan kenyamanan warga Kampung Pulo pemerintah Jakarta juga memberikan beberapa fasilitas yaitu: * Warga yang tinggal di rumah susun untuk tiga bulan pertama tidak akan dipungut biaya apapun. Kemudian bulan ke-empat tersebut akan dipungut biaya sebesar Rp 300.000 untuk dikenakan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL). * Biaya air dan listrik sesuai pemakaian tiap unit. Jadi warga bisa mengatur sendiri kebutuhan dan pengeluarannya. * Warga mendapatkan jatah listrik 900 watt, dengan pembayaran menggunakan pulsa atau token. * Setiap unit luasnya 6x5 meter dengan satu kamar mandi, dua kamar tidur, satu ruang tamu, dapur dan tempat untuk menjemur baju. * Ada dua gedung yang disediakan. Masing-masing gedung 16 lantai yang dilengkapi dengan dua lift orang dan satu lift untuk barang. * Rencananya, akan dibangun masjid di rusunawa. selain itu juga akan ada foodcourt, posko kesehatan, koperasi dan PAUD. * Warga Kampung Pulo juga akan mendapatkan pelayanan 24 jam, yang meliputi cleaning servis, petugas keamanan dan mechanical electronic (ME). * Warga yang tinggal di sana juga akan merasa aman karena gedung dilengkapi dengan 54 kamera pengawas.

3. Pengadaan Lahan Usaha
Pemerintah menyediakan lahan untuk para warga Kampung Pulo berwirausaha sehingga warga tidak perlu khawatir dengan mata pencahariannya.

h. Menanamkan Kultur Perubahan
Pemprov DKI menyediakan puluhan tong sampah dan tenaga kebersihan di rumah susun untuk mengedukasi warga Kampung Pulo terhadap kebersihan dan kesehatan. Selain itu, rencananya Sungai Ciliwung juga akan dijadikan tempat wisata air, sehingga adanya pengaturan kebersihan kualitas air Sungai Ciliwung dan pembuangan sampah ke sungai secara langsung dapat dihindarkan.

4.4.2 Citra Director Manajemen Perubahan: Contingency Approaches
Pendekatan kontigensi yang tepat menurut kelompok kami adalah: a. Charismatic Transformation
Masyarakat Kota Jakarta termasuk warga Kampung Pulo menyadari bahwa perkembangan Kota Jakarta sudah jauh ketinggalan dibandingkan ibukota negara – negara lainnya. Saat ini Kota Jakarta sangat semrawut, bangunan tidak tertata rapi, banyak pemukiman kumuh, dan salah satunya pemukiman liar Kampung Pulo yang mengakibatkan banjir setiap tahunnya. Perlu diadakan perubahan yang radikal dengan pelebaran dan pembetonan Sungai Ciliwung yang diharapkan mampu menampung volume air saat musim hujan. Oleh karena itu pemukiman yang berada disepanjang Sungai Ciliwung perlu direlokasi. Selain itu, perubahan ini juga bersifat revolusioner artinya harus dilakukan dalam waktu cepat, agar masalah banjir ibukota tidak terus menjadi permasalahan dan pemerintah terus memberikan suntikan dana ke masyarakat korban banjir tanpa menyelesaikan akar masalah dari banjir itu sendiri.

b. Turnaround
Meskipun pada saat perombakan rumah – rumah warga, banyak masyarakat yang menentang, bahkan membakar alat berat, Gubernur Basuki Tjahaya Purnama tidak menunda perubahan tersebut. Ia menggunakan posisi gubernur sebagai kekuatan untuk memaksakan perubahan, dan daerah Kampung Pulo yang digusur merupakan tanah milik negara.

4.4.3 Citra Navigator Manajemen Perubahan: Processual Approaches Meskipun perubahan ini harus berlangsung dengan cepat, tetapi peran pemerintah DKI sebagai navigator dapat dianalisis melalui pendekatan prosesual, sebelum akhirnya merealisasikan perubahan. Adapun proses –proses tersebut adalah: a. Tahap Problem Sensing Jakarta sebagai muara dari 13 sungai dengan Sungai Ciliwung sebagai yang paling besar dan utama membelah jantung ibukota dianggap sebagai penyebab banjir Jakarta yang semakin tahun semakin parah baik dari besaran banjir maupun intensitas makin sering. Masalah banjir di ibukota sudah menjadi masalah yang berlarut – larut, dan sudah sekian kali mengganti pemimpin, namun belum bisa juga terselesaikan. b. Pengembangan Kepedulian Tentang Masalah Pemerintah menganggap salah satu perubahan yang radikal adalah dengan membuat palung sungai lebih lebar dan lebih dalam, terutama Sungai Ciliwung yang selalu meluap setiap kali musim hujan, karena tidak mampu menahan debit air. c. Pengakuan dan Pemahaman Tentang Pentingnya Masalah Banjir besar Jakarta yang terjadi sekarang sampai beberapa kali setiap tahun merupakan bencana ekologis yang salah satunya disebabkan oleh tidak terjaganya kawasan catchment area dan inkonsistensi tata ruang yang terjadi dari hulu hingga ke hilir Sungai Ciliwung. Dengan bencana ekologis yang ada, maka penanggulangan juga harus dilakukan dengan pendekatan perbaikan ekologi seperti pemulihan tutupan hijau resapan air DAS (Daerah Aliran Sungai/ Watershed). d. Tahap Perencanaan dan Tindakan Rencana Proyek Normalisasi Sungai Ciliwung diantaranya dengan melakukan pengerukan pelebaran sungai dan pembangunan turap beton kanan kiri bantaran sungai dari sepanjang 19 Km dari Manggarai hingga daerah hulu diatasnya aliran Ciliwung Jl. TB Simatupang. Salah satu upaya pemerintah mengatasi persoalan banjir dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dengan otoritas Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane berupaya melakukan penanggulangan dengan pendekatan engineering/ pembangunan fisik di badan sungai seperti proyek normalisasi, penambahan pintu air Manggarai, pembangunan dam dan sodetan dalam hal pengendalian banjir dan penambahan kapasitas daya tampung badan sungai dengan penghitungan dasar Sungai Ciliwung dapat mengalirkan kapasitas debit air Q(50) sebanyak 500m3/detik.

e. Menstabilkan Perubahan Ketika warga Kampung Pulo sudah direlokasi, Pemprov DKI selalu mengecek kenyamanan warga masyarakat, dan memastikan masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Pemerintah berharap budaya Kampung Pulo yang tidak peduli pada lingkungan dapat diubah dan menciptakan lingkungan yang sehat dan tidak kumuh. Pemerintah juga menyediakan fasilitas kesehatan agar warga Kampung Pulo peduli pada kesehatan keluarganya. 4.5 KEADAAN SEBELUM DAN SESUDAH DILAKUKAN PERUBAHAN
Sebelum direlokasi keadaan sungai ciliwung sangat kotor, penuh dengan sampah dan membuat laju aliran air sungai tidak dapat mengalir dengan baik.

Pemerintah terus berupaya dan mengajak warga di lokasi agar pindah ke hunian rusunawa yang telah disediakan. Agar pemerintah dapat menjalankan proyek normalisasi sungai ciliwung dengan memperlebar diameter sungai. Seluruh hunian di dalam Rusunawa Jatinegara telah disediakan dan diperuntukkan bagi warga Kampung Pulo yang terkena relokasi.
Proses relokasi tidak berlangsung mulus. Ada bentrokan antara petugas Satpol PP dan aparat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan warga Kampung Pulo. Bahkan ada alat berat yaitu beko yang sampai dibakar oleh masa.
Kendati terjadi keributan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak mengurungkan niatnya untuk merelokasi permukiman yang dianggapnya liar. Ahok bersikeras melakukan eksekusi penggusuran terhadap 500 kepala keluarga (KK) Kampung Pulo tersebut dengan diberikan rumah susun Jatinegara.
Kini setelah proses relokasi selesai, warga Ibu Kota dapat melihat dan merasakan betul perubahan positif keadaan Sungai Ciliwung sebelum dan sesudah adanya penertiban.

V. KESIMPULAN Pemerintah DKI bertindak sebagai Director dan Navigator dalam mengatasi banjir di Kota Jakarta, salah satunya dengan merelokasi warga Kampung Pulo untuk pelebaran Sungai Ciliwung yang merupakan sungai utama yang ada di Ibu Kota Jakarta. Meskipun pemerintah sudah berulang kali memberikan pemahaman dan negosiasi terkait relokasi, banyak warga Kampung Pulo yang tidak ingin pindah. Pemerintah tidak menunda waktu lagi, karena menganggap masalah banjir sudah sangat urgent, tetap bersikeras melakukan eksekusi penggusuran terhadap 500 kepala keluarga (KK) Kampung Pulo dengan diberikan rumah susun Jatinegara. Pemerintah dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dengan otoritas Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane berupaya melakukan penanggulangan dengan pendekatan engineering di badan sungai seperti proyek normalisasi, penambahan pintu air Manggarai, pembangunan dam dan sodetan dalam hal pengendalian banjir dan penambahan kapasitas daya tampung badan sungai.

DAFTAR PUSTAKA www.wikipedia.com http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150820164850-20-73431/kampung-pulo-masalah-lama-yang-dibiarkan-tak-selesai/ http://www.kepepetmedia.xyz/2015/09/foto-foto-perbedaan-sungai-ciliwung.html http://www.brilio.net/news/foto-foto-perbedaan-sungai-ciliwung-sebelum-dan-sesudah-relokasi-150921v.html http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150820201729-20-73481/ahok-warga-kampung-pulo-boleh-huni-rusun-hingga-7-turunan/ http://simomot.com/2015/08/21/relokasi-kampung-pulo-ini-fasilitas-rusun-jatinegara/ http://metro.tempo.co/read/news/2015/08/23/083694247/warga-kampung-pulo-bayar-rusun-rp-10-ribu-per-hari-tapi http://jambi.tribunnews.com/2015/10/12/alasan-ahok-membeton-ciliwung-pengamat-lingkungan-tak-setuju https://www.change.org/p/kemenpu-tolak-rencana-turap-betonisasi-ciliwung-sepanjang-19-km-manggarai-tb-simatupang http://metro.tempo.co/read/news/2015/10/13/083709122/ahok-curhat-di-depan-bule-soal-normalisasi-sungai-ciliwung http://news.liputan6.com/read/2355308/ini-cara-ahok-agar-jakarta-tak-banjir-lagi-di-musim-hujan http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/08/22/nthrb1330-relokasi-warga-kampung-pulo-dianggap-tak-manusiawi http://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/05/23/warga-condet-protes-tak-ada-sosialisasi-normalisasi-kali-ciliwung http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3721/1/relokasi.warga.kampung.pulo http://news.metrotvnews.com/read/2015/08/20/160098/warga-kampung-pulo-tolak-relokasi-alat-berat-dibakar http://news.detik.com/berita/2997998/relokasi-kampung-pulo-kasatpol-pp-sudah-296-bangunan-dirobohkan http://www.bintang.com/lifestyle/read/2298665/10-fasilitas-rusunawa-yang-bakal-didapat-warga-kampung-pulo http://news.liputan6.com/read/2298126/ini-fasilitas-rusun-untuk-warga-kampung-pulo