Dibuat oleh kelompok 4:
Anthony Wijaya /0131141216 Kelas : Bisnis 2L
Danita Adriani /0131141209 Materi : Middle Class in Indonesia
Eldo Mahadika /0131141107
Nita Surlyanti /0131141165

Kelas Menengah di Indonesia

I. Pandangan para ahli

Analisa kelas modern pada dasarnya bersumber dari dua tradisi pemikiran, Karl Marx dan Max Weber. Berikut akan dikupas padangan tentang kelas modern menurut masing-masing tokoh.

A. Karl Marx
Karl Marx dengan konsepsi “Marxisme” membuat suatu pendapat sendiri mengenai konsep kelas sosial. Ia berpendapat bahawa konsep kelas hanyalah alat analisa untuk melihat mekanisme penghisapan dari satu golongan atas golongan lain. Kelas sosial diukur dari seberapa seseorang memiliki faktor produksi, dan digambarkan sebagai gambaran seperti “kasta”.
Ada beberapa unsur dalam teori kelas Karl Marx yang perlu diperhatikan. Pertama, tampak betapa besarnya peran segi struktural dibandingkan segi kesadaran dan moralitas. Pertentangan antar buruh dengan majikan bersifat objektif karena berdasarkan kepentingan objektif yang didasarkan kedudukan mereka masing-masing dalam proses produksi. Kedua, karena kepentingan kelas pemilik dengan kelas buruh secara objektif bertentangan, mereka juga akan mengambil sikap dasar yang berbeda terhadap perubahan sosial. Kelas pemilik, dan kelas-kelas atas pada umumnya mesti bersikap konserfatif, sedangkan kelas buruh, dan kelas-kelas bawah pada umumnya, akan besikap progresif dan revolusioner. Ketiga, dengan demikian menjadi jelas mengapa bagi Marx setiap kemajuan dalam susunan masyarakat hanya dapat tercapai melalui revolusi. Begitu kepentingan kelas bawah yang sudah lama ditindas mendapat angin, kekuasaan kelas penindas mesti dilawan dan digulingkan. Apabila kelas bawah bertambah kuat, kepentingannya pun akan mengalahkan kepentingan kelas atas, jadi akan mengubah ketergantungan dari pada pemilik dan itu berarti membongkar kekuasaan kelas atas.

B. Max Weber
Max Weber berpendapat bahwa kelas menengah tidak harus diukur melalui cara kepemilikan faktor produksi. Weber menggunakan pendekatan yang mencoba menggabungan serta membedakan antara pendapatan, pendidikan, status sosial atau semua hal yang dapat dikuantifikasi. Penentuan kelas menengah dapat dipisahkan sesuai perbedaan pendapatan serta jabatan dalam kerja.
Asumsi Max Weber sering dikaitkan dengan konsep pluralisme, terkadang konsep tersebut membayangkan masyarakat tersususn dari kelompok-kelompok kekuasaan yang berseteru, dan setiap kelompok menggunakan kekuasaan untuk memajukan kepentingannya sendiri.
Teori elit pluralis Weber mencoba menyangkal konsepsi Marx tentang kelas penguasa. Pemikiran Marx telah memepengaruhi satu kontraposisi, umumnya dikenal sebagai teori elit penguasa, meskipun banyak pendukungnya tidak secara langsung menghubungkannya dengan kerangka kerja Marx.
II. Golongan Kelas Menengah
Menurut Karl Marx, golongan kelas menengah adalah golongan yang mendukung golongan kelas borjuis (pro-kapitalis). Pada akhirnya pengelompokan kelas sosial hanya ada golongan pemilik modal (borjuis) dan golonga proletar yang merupakan kelas pekerja miskin.
Perkembangan selanjutnya kelas menengah membesar kuat dan terorganisir. Pada awal abad 20, para pemikir di Eropa telah banyak memunculkan teoritisi yang disebut ‘Marxisme’ yang mengarah pada studi kelas menengah baru. Hingga saat ini, kelas menengah dapat dibedakan melalui klasifikasi kelas pekerja yang lebih kompleks dari dahulu seperti petani dan pengusaha.
Selanjutnya pemikiran yang juga berpengaruh luas adalah pemikiran Weber. Bagi Weber, kelas menengah tidak harus diukur melalui cara kepemilikan faktor produksi. Weber menggunakan pendekatan yang mencoba menggabungan serta membedakan antara pendapatan, pendidikan, status sosial atau semua hal yang dapat dikuantifikasi.

Webber membagi masyarakat kapitalis ekonomi menjadi lima kelas, yaitu: * Kelas pemilik dilapisan teratas yang identik dengan kelas borjuis * Kelas pekerja ditingkat terbawah yang identik dengan kelas buruh * Kelas-kelas Intelegensia * Kelas-kelas Manager dan administrator * Borjuis kecil
Dari tiga golongan terakhir hasil identifikasi Weber itu, kemudian dikembangkan oleh aliran Marxis dan non-Marxis menjadi teori mengenai golongan menengah baru. Golongan menengah lama menurut aliran ini terdiri dari produsen kecil, pengrajin dan kaum professional yang independent dari petani kecil. Sedangkan golongan menengah baru muncul sebagai pegawai kecil, pengawas pabrik, pegawai teknis, guru, dan pegawai pemerintah atau semacamnya yang timbul pada masyarakat kapitalis.
Dalam perkembangan sosiologi di Amerika timbul pula upaya untuk membedakan golongan-golongan masyarakat secara hirarkis, dengan tekanan melihat ketidak samaan atau kepincangan social karena perbedaan tingkat pendapatan,pembagian kekayaan, jenjang kekuasaan, prestise, umur, etnisitas. Dengan cara ini tidak butuh lagi dilakukan analisis kelas melainkan stratifikasi yang menghasilkan strata- strata dalam masyarakat.
Dalam konsep sosiologi terdapat perbedaan antara kelas dan elite. Konsep terakhir ini dikemukakan oleh sosiolog Itali,Pareto dan Mosca. Apabila konsep kelas berdasarkan pada batasan ekonomi, maka konsep-konsep elite didasarkan pengertian dan ekonomi. Golongan borjuis sebagai suatu kelas dapat juga dapat dikategorikan sebagai elite ekonomi, tapi belum tentu sebagai elite politik. Karena elite politik bisa dipegang oleh golongan agama atau militer. Jadi elite adalah sesuatu yang bersifat plural sedangkan kelas adalah sesuati yang mengandung pengertian yang homoggen.
III. Sosok kelas menengah di Indonesia
Kebangkitan nasional pada abad 20, semula diwakili oleh dua golongan, yaitu kaum priyayi dan pedagang. Akan tetapi tidak banyak yang tahu bahwa kebangkitan nasional ini didahului oleh kebangkitan nasionalis Cina. Karena pada saat itu Cina kecewa terhadap sikap pemerintahan kolonial Belanda yang dalam politik etisnya ingin mengangkat kaum pribumi dari kemiskinan dengan konsekuensi merugikan ekonomi golongan Cina.
Sebenarnya golongan Cina ini telah menjadi golongan menengah yang efektif. Mereka tidak saja mengusai perdagangan dan pengkreditan rakyat, tetapi juga mendirikan industri-industri, menerbitkan koran-koran.Politisi golongan menengah Cina di Indonesia dipengaruhi oleh gerakan Nasionalisme Tiongkok yang membentuk golongan cina modern. Dari Koran-koran itu kaum pribumi banyak belajar sehingga melahirkan tokoh semacam Tirtoadisuryo. Pada tahun 1907 ia menerbitkan Koran Medan Priyayi yang memberikan kesegaran kepada koran-koran pada saat itu. Dia juga mempelopori berdirinya Serikat Priyayi 1909, Serikat Islam Jakarta dan Bogor yang mengilhami terbentuknya Serikat Dagang Islam di Solo tahun 1900. Tapi kemudian gerakan ekonomi itu dirubah menjadi Sarekat Islam oleh Tjokroaminoto. Kebangkitan golongan menengah pribumi ini lebih diwarnai oleh politik daripada ekonomi.
Golongan menengah pada masa kolonial ada dua golongan, yaitu: * Golongan menengah Cina, yang terdiri dari pengusaha kelas menengah yang bergerak disektor perdagangan, Industri skala menengah dan perkreditan rakyat. * Golongan menengah pribumi. Golongan ini tidak hanya dilihat dari posisi ekonominya tetapi juga dari tingkat pendidikan dan gaya hidup. Maka golongan pribumi itu terdiri dari pegawai, golongan terpelajar, pedagang kecil, pengusaha kecil, pengrajin, petani maju.

Salah satu upaya untuk membina kelas menengah di Indonesia dengan cara politik Banteng yang diprakarsai oleh Ir. Djuanda. Program ini dilakukan oleh pemerintah melalui perjuangan partai untuk meningkatkan partisipasi golongan pribumi dalampersaingan dengan golongan Cina dan timur asing lainnya. Pada tahun 1947 pemerintah berencana untuk pembangunan suatu perekonomian nasional, namun rencana ini tidak bias dilakukan karena agresi Belanda dan pemberontakan dari dalam. Barulah pada tahun 1951 rencana ini dihidupkan kembali dalam bentuk rencana Urgensi Industrialisasi, melalui Induk Kerajinan Rakyat. Tetapi rencana ini tidak sempat dilaksanakan karena kabinet pada waktu itu keburu jatuh.
Pada tahun 1957 rencana ini dapat dilakukan secara besar-besaran melalui polotik Banteng. Pada masa Demokrasi Terpimpin, perusahaan-perusahaan Negara dapat kesempatan untuk beroperasi secara lebih luas. Ketiga sektor perekonomian, yaitu sektor negara, koperasi dan swasta mendapat kesempatan untuk berkembang secara kuantitatif. Tetapi ketiga sektor itu tidak berkembang secara efisien, hal ini disebabkan proteksi yang berlebihan dan inflasi yang tidak memungkinkan perusahaan apapun untuk merencanakan biaya yang rasional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.
Pada masa pemerintahan orde baru, titik berat kesempatan diberikan kepada sektor swasta, terutama asing dan non-pribumi melalui perundang-undangan penanaman modal asing dalam negeri. Pada masa ini golongan tengah tumbuh dengan cepat. Tapi golongan keturunan Cina tumbuh lebih hebat lagi, perusahaan-perusahaan swasta domestic terbesar dikuasai oleh golongan ekonomi tersebut. Monopoli dan oligopoli hadir bersama-sama dengan golongan ekonomi kuat yang mula-mula menguasai distribusi mulai menjalar ke bagian produksi.
Pada saat seperti ini pemerintah Indonesia mendorong peranan koperasi agar petani dan pengusaha kecil dapat menguasai aspek penyediaan sarana produksi, pengelolaan hasil dan pemasarannya, sehingga dapat mengangkat kedudukan ekonomi mereka. Proses pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri sangat membantu untuk meningkatkan peranan pribumi di bidang ekonomi.
Setelah hal ini dilakukan, orang-orang Indonesia dan golongan pribumi menduduki posisi elite,hal ini dilihat dari segi sosiologisnya. Mereka bukan termasuk golongan borjuis menurut kategori ekonomi. Pada umumnya, golongan pribumi dalam struktur perusahaan menempati posisi golongan menengah. Kecuali segolongan kecil yang dapat berkembang menjadi borjuis berkat fasilitas dari pemerintahan.
Dapat disimpulkan, bahwa posisi borjuis seperti zaman kolonial telah dipecah menjadi dua. Posisi elite politik telah berpindah ketangan pribumi, tetapi posisi ekonominya telah jatuh ke tangan golongan keturunan Cina.
Pada saat ini di Indonesia, golongan menengah bisa dikatakan berada diantara golongan menengah atas dan golongan menengah bawah. Tidak terlalu miskin dan juga tidak terlalu kaya sehingga bisa disebut sebagai golongan “sedang-sedang saja”.Adapun pengertian kelas menengah bisa dijelaskan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan relatif dan pendekatan absolut. Menurut Lester Thurow (1987) mendefinisikan kelas menengah berdasarkan pendekatan relatif di Amerika Serikat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan (income) dalam rentang antara 75% dan 125% dari titik tengah (median) pendapatan perkapita. Sedangkan menurut Banerjee dan Duflo (2008) berdasarkan pendekatan absolut mendefinisikan kelas menengah dengan dua alternatif angka absolut yaitu rentang pendapatan perkapita per hari $2-$4 dan $6-$10. Menurut Asia Development Bank (ADB) (2010) mendefinisikan kelas menengah dengan rentang pengeluaran perkapita perhari sebesar $2-$20. Rentang inilah yang sering dipakai untuk mengukur jumlah kelas menengah di Indonesia.Adapun kriteria penggolongan pengeluaran pada golongan ini berdasarkan standar kategorisasi Bank Dunia yaitu 4-10 dollar AS.
Kelas menengah tidak ditentukan secara kuantitatif saja. Berbagai indikator kualitatif bisa digunakan seperti tingkat pendidikan, akses pada layanan kesehatan, pekerjaan, bahkan indikator psikografis seperti tingkat wawasan pengetahuan, investasi, atau kesadaran partisipasi politik. Berdasarkan indikator kualitatif ciri-ciri kelas menengah adalah cenderung bepergian ke luar kota atau ke luar negeri, memiliki tabungan (deposito) yang tinggi, tingkah sosial cenderung individualisme, sering mengikuti perkembangan gaya hidup, mengubah model rumah dalam kurun biasanya 5 tahun sekali, menempuh pendidikan di luar negeri, memilih sekolah yang berkualitas, dan memiliki hobi berbiaya.Dalam kelas menengah ini terdapat sejumlah kaum akademisi, kaum cendikiawan,reformis, intelektual, para pengusaha muda, pengacara, tokoh-tokoh politik,aktifis kebudayaan, kaum teknokrat, aktifis LSM, para juru dakwah, publikfigur, para presenter, para pengamat ekonomi dan sejenisnya (Robison 1993:60)

Fenomena masyarakat kelas menengah yang terjadi di Indonesia cukup beragam. Dalam hubungan sosial misalnya berdasarkan ciri-ciri yang telah dikemukakan di atas mereka cenderung individualisme. Mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi tanpa memedulikan kepentingan orang lain. Sehingga mereka hampir melupakan kodrat mereka sebagai makhluk sosial. Hal ini juga menyebabkan lunturnya sifat gotong-royong dan kekeluargaan antar sesama manusia. Padahal kedua sifat tersebut merupakan ciri khas masyarakat Indonesia yang kini hilang ditelan zaman modern.

Selain itu mereka memiliki hobi berbiaya maksudnya mereka lebih senang menghambur-hamburkan uang atau berfoya-foya.Tak heran jika mereka rela menghabiskan uang berjuta-juta demi memenuhi rasa gengsi tidak ingin kalah dengan orang lain. Kecenderungan konsumen Indonesia lebih mengutamakan membeli barang untuk style (penampilan) dibandingkan dengan utility (kegunaan).Misalnya, jika seorang mahasiswa memiliki uang yang banyak lalu disuruh memilih antara membeli mobil atau membeli buku hasilnya mereka akan cenderung memilih membeli mobil meskipun mereka sudah memunyai mobil yang masih layak dipakai. Manusia secara naluri memiliki rasa tidak puas tanpa batas terhadap materi. Inilah yang mendorong masyarakat kelas menengah untuk bersikap konsumtif tanpa bisa mengontrolnya.

Walaupun secara ekonomi kehadiran masyarakat kelas menengah mampu menunjang perekonomian Indonesia lebih baik, tetapi mereka belum bisa memberikan perubahan yang berarti terhadap keadaan perekonomian Indonesia karena sikap mereka yang konsumtif bukan produktif.

Sebaiknya pemerintah harus membuat kebijakan untuk mengontrol perilaku konsumtif yang merajalela dan mengarahkan mereka untuk lebih produktif seperti mendanai pengusaha UKM(Usaha Kecil Menengah) sehingga tercipta peluang kerja.

IV. Kelas Menengah dan Masyarakat Madani
Kelas menengah biasanya selalu dikaitkan dengan demokrasi, karena keberadaan suatu kelas menengah adalah syarat dari demokrasi. Yang dimaksud disini yaitu kelas menengah yang independen dari suatu negara, akan tetapi biasanya hal ini menjadi penghambat perkembangan nasional kearah demokratisasi.
Negara bisa memainkan peran penting dalam membina golongan menengah ini, yaitu melalui pembangunan ekonomi. Dalam peranan transisi seperti ini, negara harus kuat agar mampu menciptakan stabilitas politik. Akan tetapi, pemerintahan Indonesia selalu berganti setiap waktu. Kabinet-kabinet yang dibentuk melalui proses parlementer, tidak pernah bertahan lama. Maka dari itu dengan menggunakan demokrasi parlementer, pemerintah selalu mengalami kegoncangan kerana adanya persaingan antara kelompok-kelompok yang ingin berkuasa.
Negara Indonesia yang lahir pada 1945 itu, dibentuk oleh para kaum intelegensia atau cendekiawan. Hal ini disebabkan karena pada pertengahan abad 19, pemerintahan colonial mendidik elite pribumi guna mengisi birokrasi dan membentuk golongan professional yang kemudian menjadi pelopor kebangkitan nasional.
Di Indonesia yang belum begitu berkembang masyarakatnya. Cendekiawan cenderung ditafsirkan sebagai kaum intelegensia atau kaum terpelajar. Hal ini disebabkan karena masih sedikitnya lapisan terpelajar, karena itu kaum terpelajar masih merupakan elite. Apalagi di daerah atau pedesaan, mereka dianggap memiliki notion of superiority, ciri-ciri keunggulan, lebih dari kebanyakan. Karena itu mereka memiliki pengaruh besar dikalangan masyarakat Indonesia.
Kebanyakan golongan ini kritis terhadap lingkungannya dan mereka mampu mengalami transendesi yang berfikir melampaui kepentingan kelasnya. Kaum intelektual termasuk ulama, mereka kaum intelegensia tradisional yang tampiluntuk mewarisi misi para nabi dan filsuf.

Di zaman modern, dengan makin meningkatnya pendidikan dan tingkat pendapatan, terutama ketika terjadi ketidak puasan di lapisan masyarakat. Maka timbulah gejala baru dalam demokrasi, yakni timbulnya perkumpulan dan perhimpunan yang berpartisipasi dan bertindak sebagai lembaga pengimbang terhadap kekuatan negara. Gejala itulah yang dilihat oleh Alexis de Tocqueville (1805-1859), seorang pengamat social Prancis.
Ada tiga macam peranan yang dilakukan oleh perkumpulan dan perhimpunan tersebut, yakni: * Menyaring dan menyiarkan pendapat dan rumusan kepentingan yang jika tidak dilakukan pasti tidak akan kedengaran oleh pemerintah atau kalangan masyarakat umumnya. * Menggairahkan dan menggerakkan upaya-upaya swadaya masyarakatdaripada menggantungkan diri kepada prakarsa Negara. * Menciptakan forum pendidikan kewarganegaraan, menarikmasyarakat untuk membentuk usaha bersama dengan demikian akan mencairkan sikap menyindir serta membangkitkan tanggungjawab social yang lebih luas.
Perkumpulan dan asosiasi itulah yang kemudian disebut sebagai masyarakat madani. Terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni adanya democratic governance (pemerintahan demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis) dan democratic civilian (masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai keamanan sipil (civil security), tanggung jawab sipil (civil responsibility), dan ketahanan sipil (civil resilience). Apabila diurai, dua kriteria tersebut menjadi tujuah prasyarat masyarakat madani, yaitu: * Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat. * Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (social capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinya kepercayaan dan relasi sosial antarkelompok. * Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan atau dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.

* Adanya hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum, sehingga isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan. * Adanya persatuan antarkelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antarbudaya dan kepercayaan. * Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial. * Adanya jaminan, kepastian, dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antarmasyarakat secara teratur, terbuka, dan terpercaya.