...MERENCANAKAN AUDIT ATAS SIKLUS JASA PERSONALIA Siklus jasa personalia suatu entitas menyangkut peristiwa dan aktivitas yang berhubungan dengan kompensasi eksekutif serta karyawan. jenis-jenis kompensasi ini meliputi gaji, upah per jam dan insentif, komisi, bonus, opsi saham, dan tunjangan karyawan. kelompok transaksi yang utama dalam siklus ini adalah transaksi penggajian. Siklus jasa personalia saling berkaitan dengan 2 siklus lainnya. Pembayaran gaji dan upah serta pembayaran pajak gaji dan upah berhubungan dengan transaksi pengeluaran kas dalam siklus pengeluaran. * TUJUAN AUDIT Tujuan audit spesifik untuk silus jasa personalia diperlihatkan dalam gambar 16-10 Kategori Awal | Tujuan Audit Kelompok Transaksi | Tujuan Audit Saldo Akun | Keberadaan atau keterjadian | Beban gaji dan upah serta beban pajak gaji dan upah yang tercatat berhubungan dengan kompensasi untuk jasa yang diberikan selama periode berjalan (EO1). | Saldo kewajiban gaji dan upah akrual serta pajak gaji dan upah menunjukkan jumlah yang terhutang pada tanggal neraca (EO2). | Kelengkapan | Beban gaji dan upah serta beban pajak gaji dan upah yang tercatat mencakup semua beban semacam itu yang terjadi untuk jasa personalia selama tahun berjalan (C1). | Kewajiabn gaji dan upah akrual serta pajak gaji dan upah mencakup semua jumlah yang terhutan kepada personel dan lembaga pemerintah pada tanggal neraca (C2). | Hak dan Kewajiban | | Kewajiban gaji dan upah akrual serta pajak gaji dan upah adalah kewajiban entitas...
Words: 1352 - Pages: 6
...TINJAUAN ATAS ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN SERTA PENCATATAN AKUNTANSI KREDIT PENSIUN PADA PT. BANK JABAR BANTEN KCP. IPDN JATINANGOR KAB. SUMEDANG LAPORAN TUGAS AKHIR Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Diploma III Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Disusun Oleh : Nama : L. Vina Maya Martiana NPM : 0308059 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIDYATAMA Terakreditasi (Accredited) SK. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 017/BAN-PT/Ak-VII/Dpl-III/X/2008 BANDUNG 2013 LEMBAR PENGESAHAN TINJAUAN ATAS ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN SERTA PENCATATAN AKUNTANSI KREDIT PENSIUN PADA PT. BANK JABAR BANTEN KCP. IPDN JATINANGOR KAB. SUMEDANG LAPORAN TUGAS AKHIR Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Diploma III Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Disusun Oleh : Nama : L. Vina Maya Martiana NPM : 0308059 Menyetujui, Pembimbing (Intan Oviantari, S.E., M.S. Ak., Ak) NIP 1110201063 Mengetahui Dekan Fakultas Ekonomi (Dr. H. Islahuzzaman,S.E.,M.Si.,Ak) NIP 11105840 Ketua Program Studi Akuntansi D-3 (Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak.) NIP 1110201069 “Tuhan tidak menurunkan takdir begitu saja. Tuhan memberikan takdir sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jika kita maju dan berusaha, Tuhan akan memberikan takdir kesuksesan. Jika kita lengah dan malas, Maka Tuhan akan memberikan takdir kegagalan.” “Orang yang gagal selalu mencari jalan untuk...
Words: 14147 - Pages: 57
...AUDITING TINJAUAN SEKILAS Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria - kriteria yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen . Beberapa keyword dari definisi tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut: Entitas Ekonomi, adalah satuan usaha yang legal seperti PT,CV, Fa, lembaga pemerintah, atau perusahaan perorangan . Pengumpulan dan pengevaluasian bukti . Bukti-bukti merupakan segala sesuatu yang merupakan informasi yang digunakan auditor seperti pernyataan lisan dari auditee , komunikasi tertulis dan pengamatan . Orang yang kompeten dan independen maksudnya adalah orang yang mempunyai kemampuan dan sikap mental yang independen . Pelaporan sebagai alat penyampaian temuan-temuan kepada auditee . Akuntansi berfungsi menyajikan informasi kuantitatif untuk pengambilan keputusan . Sementara dalam auditing, aturan-aturan akuntansi menjadi kriteria untuk membandingkan kesesuaian informasi. Dengan demikian, akuntansi dan auditing berbeda dalam esensinya. Jenis Audit 1. Audit Atas Laporan Keuangan/Financial Audit adalah audit yang bertujuan untuk menentukan kesesuaian informasi terukur yang akan diverifikasi dengan kriteria tertentu sepeti GAAP atau Standar Akuntansi yang berlaku umum ( PSAK). 2. Audit Operasional adalah penelaahan bagian dari prosedur...
Words: 2042 - Pages: 9
...PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Keuangan dan guna mengubah jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 3. Peraturan . . . -23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah...
Words: 4134 - Pages: 17
...STUDI KELAYAKAN BANK SAUDARA KANTOR CABANG PALEMBANG JLN BASUKI RAHMAT NO 886 A Daftar ISI Daftar ISI i Daftar TABEL ii DAFTAR GAMBAR ii STUDI KELAYAKAN 2 I. PENDAHULUAN 2 II. LATAR BELAKANG 2 III. MAKSUD DAN TUJUAN 2 IV. GAMBARAN UMUM KOTA PALEMBANG DAN SEKITARNYA 2 4.1 LUAS WILAYAH DAN LETAK GEOGRAFIS 2 4.2 SEJARAH KOTA PALEMBANG 2 4.3 VISI DAN MISI KOTA PALEMBANG 2 4.4 PERKEMBANGAN WILAYAH BERDASARKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 2 4.5 KANTOR PEMERINTAHAN DI KOTA PALEMBANG 2 4.6 KEPENDUDUKAN 2 V. PEREKONOMIANKOTA PALEMBANG 2 VI. PELUANG PASAR 2 VII. DATA PERBANKAN 2 VIII. TINGKAT KEJENUHAN JUMLAH BANK dan POTENSI PENYALURAN PINJAMAN. 2 8.1. Kredit Konsumer 2 8.2. Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Komersil dan Wholesale 2 IX. SISTEM PELAYANAN 2 9.1 LENDING 2 9.2 FUNDING 2 9.3 JASA LAINNYA 2 X. KELAYAKAN CABANG 2 10.1 INVENTARIS YANG DIBUTUHKAN 2 10.2 Break Event Point(BEP) danVolumeUsaha 2 10.3 PROYEKSI NERACA & LABA/RUGI 2 10.4 RENCANA SUMBER DAYA MANUSIA & ORGANISASI 2 XI. ANALISA SWOT 2 11.1 Strenght Point 2 11.2 Weakness Point 2 11.3 Opportunity 2 11.4 Threat Point 2 XII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 2 Daftar TABEL Tabel 5.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang, Tahun 2007-2010 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (dalam Juta Rp) 2 Tabel 6.1 Pertumbuhan DPK per wilayah 2 Tabel 6.2 Pertumbuhan Penyaluran Kredit per Wilayah : 2 Tabel 6.3 Peta Target Market Bank Saudara 2 Tabel 6.4 Nasabah-Nasabah Korporasi yang Potensial untuk Trade Finance 2 Tabel 7.1...
Words: 7219 - Pages: 29
...Gambaran Umum Perusahaan 3.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Central Asia PT. Bank Central Asia, berawal dari NV Semarang Knitting Factory, yang didirikan pada tanggal 10 Agustus 1955, dengan akte notaris no. 38. Bagian perusahaan tekstil yang telah surplus dimasukkan dalam NV Central Bank Asia pada tanggal 13 Februari 1957. Resmi didirikan/beroperasi awal pusat perniagaan Jl. Asemka Jakarta pada 21 Februari 1957, yang akhirnya diberi nama PT Bank Central Asia pada tanggal 18 Maret 1960. Sejak pertengahan tahun 1970-an, PT. Bank Central Asia mulai berkembang pesat, pada tahun inilah dapat dikatakan merupakan era cepat landas PT. Bank Central Asia. Tahun 1974 misalya, Bank Central Asia bersama-sama lembaga keuangan terkemuka dari Jepang, Inggris, dan Hongkong mulai menjalin kerja sama mendirikan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang dinamakan PT. Multi National Finance Coorporation ( Multicor). PT. Bank Central Asia menjado pemegang saham terbesar di Multicor yaitu sebesar 51% dari total saham. Dengan kerja sama yang dilakukan oleh Bank Central Asia dan disertai pengelolaan yang profesional, sumber dana dan jangkauan PT. Bank Central Asia menjadi luas dengan aset yang cukup besar yaitu Rp 12,8 Milyar pada tahun 1977. PT. Bank Central Asia mulai menunjukkan sebagai bank yang menguasai pasar perbankan. Dari hanya 2 cabang di tahun 1972, maka PT. Bank Central Asia terus merebak ke berbagai propinsi atau daerah-daerah yang belum banyak dijangkau bank lain. Tahun 1977 status bank devisa...
Words: 7721 - Pages: 31
...PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Harapan penulis adalah, semoga makalah ini dapat berguna dan bermanfaat. Selain itu, demi penyempurnaan makalah ini, penulis mengharapkan kritikan yang bersifat membangun. Akhir kata, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen pembimbing mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi 2, Bapak yang telah memberikan tugas makalah ini, sehingga penulis dapat mengetahui lebih jauh tentang Kebijakan Fiskal, dan kepada semua pihak yang turut membantu, penulis sampaikan terima kasih atas bantuannya. Kepada pihak – pihak yang tulisannya penulis jadikan rujukan, penulis sampaikan terima kasih dan pernyataan maaf bila kurang berkenan. Jakarta, April 2014 Penulis BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Selama ini kita mengenal tiga sistem perekonomian yang berlaku di dunia yaitu sistem kapitalis, sistem sosialis dan sistem campuran. Salah satu dari tiga sistem tersebut diterapkan di Indonesia yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem campuran adalah sebuah sistem perekonomian dengan adanya peran pemerintah yang ikut serta menentukan cara-cara mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah antara lain, melaksanakan kebijakan fiskal yang merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. 1.2 RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang...
Words: 4058 - Pages: 17
...INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel; c. Mengingat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk UndangUndang tentang Otoritas Jasa Keuangan; : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank ... -2- Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara...
Words: 16066 - Pages: 65
...Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industry perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berpijak dari adanya kebutuhan blue print perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998, maka Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan API sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan. Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dari upaya Pemerintah dan Bank Indonesia untuk membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, dimana API menjadi salah satu program utama dalam buku putih tersebut. Dengan tujuan untuk memperkuat fundamental industry perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mulai tahun 2004 berusaha menerapkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Arsitektur Perbankan Indonesia merupakan suatu kerangka dasar pengembangan sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arsitektur Perbankan Indonesia diharapkan dapat memberikan arah, bentuk dan tatanan industry perbankan untuk rentang...
Words: 1787 - Pages: 8
... tinggi akuntansi negara | AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM (BLU) | | | | | 1. CHANDRA HENING (144060006289) 2. GALUNA HARI WANGI (144060006295) 3. MANRO MANRIE SIPAYUNG (144060006301) 4. SANG PUTU DWIPAYANA (144060006307) 5. PUTRI JULIANA RAHAYU (144060006313) 6. ZINDY WILLY (144060006319) | 1. PELAPORAN BLU a) Tujuan Laporan Keuangan Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, operasional keuangan, arus kas BLU yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi. Laporan keuangan disusun untuk tujuan umum, yaitu memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan BLU menyajikan informasi tentang : a) Aset; b) Kewajiban; c) Ekuitas; d) Pendapatan dan biaya; dan e) Arus kas. b) Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Pimpinan BLU bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLU yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab yang berisikan pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, akuntansi keuangan telah diselnggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan kebenaran isi laporan keuangan merupakan tanggung jawab pimpinan...
Words: 9450 - Pages: 38
...PENGERTIAN DAN KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Tugas mata kuliah koperasi dan usaha kecil menengah NAMA : RESTA FEBRIYANTI NIM : 070110201028 JURUSAN : MANAJEMEN >> Usaha Mikro Pengertian usaha mikro Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesiadan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-. Kriteria usaha mikro • Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti; • Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat; • Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; • Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai; • Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah; • Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank; • Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Contoh usaha mikro • Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya; • Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan,industri pandai besi pembuat alat-alat; ...
Words: 1585 - Pages: 7
...adalah studi mengenai bagaimana individu dan masyarakat memilih menggunakan sumber daya yang langka yang telah disediakan oleh alam dan generasi sebelumnya. (Case and Fair, 2002) Alasan mempelajari Ilmu Ekonomi • Mempelajari Cara Berpikir Ada 3 konsep yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan sehari-hari, yaitu : a. OPPORTUNITY COST Perusahaan dan pemerintah harus mengambil suatu keputusan. Setiap keputusan yang diambil menimbulkan pertukaran (trade off). Biaya total dari mengambil suatu keputusan/pilihan adalah apa yang kita korbankan dengan tidak melakukan pilihan alternatif. Alternatif disebut biaya peluang (opportunity cost). Contoh Opportunity Cost : Seseorang memiliki uang sejumlah tertentu (misalnya : Rp. 200 juta). Jika uang tersebut ia simpan di rumah atau ia pinjamkan pada seseorang tanpa bunga, dan jika bunga simpanan di bank adalah 10% per tahun, maka ia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan bunga sebesar Rp. 20 juta setahun. Dalam hal ini opportunity cost-nya adalah sebesar 10% atau Rp. 20 juta. b. MARGINALISM dan SUNK COST Dalam mempertimbangkan biaya dan manfaat (cost and benefit) dari suatu keputusan hendaklah dipertimbangkan hanya biaya dan manfaat yang muncul dari keputusan tersebut. Contoh Marginalism dan Sunk Cost : Seorang pedagang menyewa sebuah kios untuk tempat berusaha. Sewa kios per tahun Rp. 10 Juta. Biaya renovasi dan pembuatan etalase Rp. 3 juta, sehingga...
Words: 3079 - Pages: 13
...PENGIMPORAN, DAN IMBAL DAGANG DISUSUN OLEH: Mutia Putri Ayu R. 135020200111019 Karlina Siti F. 135020200111071 Rista Amalia J. 135020207111010 Anggie Rena S. 135020207111012 Anindya Kusuma M. 135020207111016 Pangraetha Meydhawani A. 135020207111024 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 2015 I. PENDAHULUAN Meskipun kita menerima begitu saja bahwa banyak bisnis besar mengekspor atau memproduksi di luar negeri, beberapa usaha kecil juga melakukan hal serupa dengan manfaat yang besar. Volume kegiatan ekspor dalam perekonomian dunia meningkat karena ekspor menjadi lebih mudah. Pada saat yang sama, komunikasi modern dan teknologi transportasi yang semakin canggih telah meringankan masalah logistik yang terkait dengan pengeksporan. Di sisi lain, pengeksporan tetap menjadi tantangan bagi banyak perusahaan. Perusahaan yang ingin mengekspor harus mengidentifikasi peluang pasar asing, menghindari sejumlah masalah tak terduga yang sering dikaitkan dengan melakukan bisnis di pasar asing, membiasakan diri dengan mekanisme pembiayaan ekspor dan impor, dimana bisa mendapatkan pembiayaan dan asuransi kredit ekspor, dan belajar bagaimana harus berurusan dengan risiko nilai tukar. Mengatur pembayaran untuk ekspor ke negara – negara dengan mata uang yang lemah dapat menjadi masalah. Hal ini membawa kita ke topik perdagangan, dimana pembayaran untuk ekspor diterima dalam barang dan jasa sebagai pengganti uang. II. HARAPAN DAN KESALAHAN...
Words: 4128 - Pages: 17
...YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara; b. bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuk a dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara; d. bahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53), tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik...
Words: 7567 - Pages: 31
...persaingan micro ekonomi terutama untuk kualitas dan hubungan domestik supplier dan industri yang terkait, sejak aktivitas persaingan sebagai latihan dasar untuk persaingan internasional. Menurut data Global Competitiveness Index 2011-2012, Singapura menempati posisi ke 33 di dunia untuk intensitas kompetisi lokal sedangkan indonesia menempati posisi ke 31. Hal ini menunjukan indonesia masih lebih unggul dibandingkan Singapura. Kelemahan Singapura adalah kurangnya institusi dan media yang dapat menampung pengusaha lokal. Hal ini disebabkan oleh tingginya pengaruh pemerintah Singapura melalui Government Linked Companies. Walaupun GLC mengoperasikan kompetisi dasar dan menjalankan pengoperasian yang menguntungkan, tetapi juga menyebabkan tersisihnya pengusaha lokal. Hal tersebut yang menyebabkan mengapa pengusaha lokal di Singapura lebih sedikit daripada pengusaha dari luar negeri. * Extent of market dominance Singapura berada di posisi ke 12 untuk extent of market dominance sedangkan Indonesia berada di posisi ke 23. Hal tersebut dikarenakan Singapura dikenal sebagai pelabuhan untuk perdagangan. Karena letaknya yang strategis diantara negara wilayah timur dan barat. Berdasarkan data statistik terakhir dari World Trade Organization, Singapura berada di urutan ke-14 terbesar untuk pengekspor barang. Sekitar 3000 perusahaan logistik internasional, nasional dan supply chain management beroperasi di Singapura. Singapura menyediakan jasa pengangkutan dari 200 perusahaan pengangkutan...
Words: 3308 - Pages: 14