THE FISCAL POLICY

DISUSUN OLEH :
ANGGIT WAHYUNINGSIH (8335132482)
FATHIA ROFIFAH (8335132520)
HALIMAH (8335132402)
PUJI ROCHMANI (8335132515)
SITI RANITA SAKINAH (8335132517)
ULFA GINY SEPTIANINGRUM (8335132550) JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNVERSITAS NEGERI JAKARTA
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini.
Harapan penulis adalah, semoga makalah ini dapat berguna dan bermanfaat. Selain itu, demi penyempurnaan makalah ini, penulis mengharapkan kritikan yang bersifat membangun. Akhir kata, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen pembimbing mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi 2, Bapak yang telah memberikan tugas makalah ini, sehingga penulis dapat mengetahui lebih jauh tentang Kebijakan Fiskal, dan kepada semua pihak yang turut membantu, penulis sampaikan terima kasih atas bantuannya. Kepada pihak – pihak yang tulisannya penulis jadikan rujukan, penulis sampaikan terima kasih dan pernyataan maaf bila kurang berkenan.

Jakarta, April 2014

Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG Selama ini kita mengenal tiga sistem perekonomian yang berlaku di dunia yaitu sistem kapitalis, sistem sosialis dan sistem campuran. Salah satu dari tiga sistem tersebut diterapkan di Indonesia yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem campuran adalah sebuah sistem perekonomian dengan adanya peran pemerintah yang ikut serta menentukan cara-cara mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah antara lain, melaksanakan kebijakan fiskal yang merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat menuliskan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apa yang dimaksud dengan Kebijakan Fiskal ?
2. Apa yang dimaksud dengan Politik Anggaran ?
3. Apa saja dampak dari Kebijakan Fiskal ?

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 DEFINISI KEBIJAKAN FISKAL
Terdapat beberapa pengertian tentang kebijakan fiskal yang dapat kita temui. Definisi yang paling populer menyebutkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana dan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Singkatnya, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang terkait dengan penerimaan atau pengeluaran negara.
Samuel dan Nordhaus mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis, dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah.
Sementara menurut Tulus TH Tambunan, kebijakan fiskal memiliki dua prioritas, prioritas pertama adalah mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan masalah-masalah APBN lainnya seperti defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya, serta prioritas kedua untuk mengatasi stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja dan neraca pembayaran.
Sedangkan menurut Nopirin, kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat. Indikator yang biasa dipakai adalah budget defisit yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga pembayaran transfer) dengan penerimaan terutama dari pajak.
Pengertian lainnya menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
Tentu di luar beberapa pendapat di atas masih dapat kita temui berbagai definisi lain tentang kebijakan fiskal, namun demikian konsep yang harus kita pahami adalah bahwa kebijakan fiskal meliputi suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
2.2 JENIS KEBIJAKAN FISKAL * Kebijakan Fiskal yang Disengaja (discretionary)
Kebijakan fiskal yang disengaja adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi tingkat naik turunnya kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu (gelombang konjungtur), dengan memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui pengubahan perpajkaan atau pengubahan pengeluaran pemerintah. Dengan usaha ini dapat terlihat seberapa jauh peranan pemerintah dalam melakukan campur tangannya dalam pengaturan jalannya roda perekonomian. * Kebijakan Fiskal Pasif (automatic stabilizers atau built-in stabilizer)
Kebijakan pasif adalah kebijakan yang erat kaitannya dengan penerapan berbagai pajak. Dalam realitanya sebagian besar dari pajak-pajak yang dikenakan pada masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, berhubungan erat dengan tingginya arus pendapatan nasional. Semakin tingi arus pendapatan nasional, semakin tinggi pula penerimanan yang diperoleh dari sektor pajak, baik langsung maupun tak langsung. Pajak pendapatan, pajak perseroan, pajak kekayaan dan sebagainya adalah pajak langsung yang jelas sekali berhubungan dengan tingkat pendapatan negara.
Dari sudut ekonomi makro, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. * Kebijakan fiskal ekspansif, adalah kebijakan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi * Kebijakan fiskal kontraktif, adalah kebijakan untuk menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.
Kebijakan fiskal dapat dinilai dari dua aspek, yaitu :
1. Aspek kuantitatif artinya berhubungan dengan jumlah uang yang harus ditarik dan dibelanjakan.
2. Aspek kualitatif artinya berhubungan dengan peningkatan jenis-jenis pajak, pembayaran-pembayaran, dan subsidi-subsidi.
2.3 PRAKTEK KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA
Dalam mengatur perekonomian, pemerintah membuat suatu daftar anggaran yang disebut APBN, yang memuat sumber penerimaan dan jenis-jenis pengeluaran negara untuk pembayaran. Agar terjadi keseimbangan antara jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran, pemerintah melaksanakan kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah dalam memengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan dalam APBN.
Penerimaan dan pengeluaran pemerintah merupakan faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Perlu diketahui dalam banyak hal bahwa rumah tangga negara tidak sama dengan rumah tangga keluarga. Pada rumah tangga keluarga, jika penerimaan semakin menurun maka tindakan yang akan dilakukan adalah menekan pengeluaran. Tindakan demikian dapat menyelamatkan kemunduran ekonomi rumah tangga keluarga.
Sebaliknya dalam rumah tangga negara, penurunan penerimaan tidak dapat selalu diatasi dengan penurunan pengeluaran. Jika pengeluaran yang ditekan, maka kegiatan ekonomi akan menjadi lesu karena rumah tangga negara berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Salah satu dampak kelesuan ekonomi yaitu akan terjadinya pengangguran yang kemudian akan mengakibatkan tingkat penerimaan negara menjadi menurun.
Adapun tindakan yang akan diambil oleh pemerintah adalah mengatur pengeluaran agar pengeluaran tersebut berdampak positif pada perbaikan ekonomi. Tindakan memperbaiki ekonomi juga dapat ditempuh dengan usaha menaikkan pendapatan. Pemerintah merupakan faktor determinan (yang menentukan) dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah memiliki perangkat-perangkat kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tindakan-tindakan dalam mengatur pengeluaran dan penerimaan negara disebut sebagai tindakan fiskal. Sehingga kebijakan fiskal dapat disebut sebagai kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi.
Praktek yang umum dalam penerapan kebijakan fiskal adalah ketika perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara menekan pembelanjaan (consumption) melalui peningkatan tarif pajak dan bea agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran .
2.3.1 Kebijakan Anggaran
Kebijakan anggaran atau biasa disebut politik anggaran lazim digunakan pemerintah suatu negara dalam menjalankan kebijakan fiskal. Kebijakan masing-masing negara bisa berbeda tergantung pada keadaan dan arahyang akan dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya. Berikut adalah macam-macam anggaran yang biasa ditempuh beberapa negara dalam mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggaran, antara lain: * Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi bilamana pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin anggaran karena pengeluaran tidak boleh dilaksanakan melebihi penerimaan.
Pada anggaran berimbang, diusahakan agar pengeluaran (belanja) dan pendapatan atau penerimaan sama. Keadaan seperti ini dapat menstabilkan ekonomi dan anggaran. Dalam hal ini, pengeluaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan suatu negara. * Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah anggaran dengan pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Intinya, penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain, defisit APBN terjadi apabila pemerintah harus meminjam dari bank sentral atau harus mencetak uang baru untuk membiayai pembangunannya. * Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah anggaran dengan penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran. Kebijakan ini dijalankan bila keadaan ekonomi sedang dilanda inflasi (kenaikan harga secara terus-menerus), sehingga anggaran harus menyesuaikan kenaikan harga barang atau jasa.
2.4 POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL
Pokok-pokok kebijakan fiskal dalam APBN dapat diperinci berdasarkan arah kebijakan dan strategi kebijakan.
a. Arah Kebijakan Fiskal dalam APBN 1. Kebijakan fiskal dalam APBN diarahkan untuk dapat membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif namun tetap efisien dan bebas dari pemborosan maupun korupsi.

2. Kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat turut serta dalam memelihara dan memantapkan stabilitas perekonomian, dan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan, yaitu:
a) Penanggulangan kemiskinan;
b) Peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor;
c) Revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan;
d) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan

4. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung keberlanjutan proses konsolidasi desentralisasi fiscal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dengan tujuan antara lain untuk mengurangi kesenjangan fiscal antara pusat dan daerah, serta antardaerah, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.
b. Strategi Kebijakan Fiskal dalam APBN a. Meningkatkan konsolidasi fiskal untuk mempertahankan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability). b. Mengupayakan penurunan beban utang, pembiayaan yang efisien, dan menjaga kredibilitas pasar modal. c. Menurunkan defisit anggaran terhadap PDB. d. Meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). e. Mengendalikan dan meningkatkan efisiensi belanja negara. f. Memberikan stimulus guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. g. Melanjutkan reformasi administrasi perpajakan, kepabeanan, dan cukai. h. Mempertajam prioritas alokasi anggaran belanja pemerintah pusat. i. Mengalokasikan alokasi anggaran belanja ke daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. j. Mengoptimalkan kebijakan pembiayaan defisit anggaran dengan biaya dan tingkat risiko yang rendah.
2.1.4 Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Inflasi
Kondisi harga-harga umum yang meningkat terus (inflasi) juga mempunyai akibat yang tidak baik bagi perekonomian. Karena penghasilan yang diterima oleh masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harganya terus naik.
Inflasi yang berkepanjangan akan melemahkan perekonomian karena para memilik modal akan beralih dari investasi produktif ke investasi dalam bentuk barang-barang tahan lama seperti rumah, tanah, dan gedung karena hal ini lebih menguntungkan daripada investasi produktif.
Kedua kondisi tersebut tidak baik bagi iklim makroekonomi suatu negara, oleh karenanya untuk mengatasi kondisi deflasi maupun inflasi dilaksanakan kebijakan fiskal sebagai berikut : * Mengubah Pengeluaran Pemerintah.
Dalam kondisi inflasi, uang yang beredar melebihi dari yang diperlukan dalam perekonomian. Untuk itu pemerintah mengurangi pengeluaran sehingga mengakibatkan tabungan (pendapatan lebih besar daripada pengeluaran). * Mengubah Tingkat Pajak.
Menaikkan tarif pajak pendapatan masyarakat sehingga mengakibatkan turunnya tingkat konsumsi masyarakat. * Pinjaman Paksa.
Pemerintah memotong gaji pegawai negeri sebagai pinjaman pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.
2.5 TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL
Secara umum, tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan fiskal adalah stabilitas ekonomi yang lebih mantap. Artinya secara nasional laju pertumbuhan ekonomi yang layak tetap dapat dipertahankan tanpa adanya angka pengangguran yang signifikan serta tetap menjaga stabilitas harga.
Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) serta tingkat kesempatan kerja (N).
Kebijakan fiskal juga merupakan salah satu paket tindakan pemerintah di bidang pengeluaran dan penerimaan keuangan negara. Dengan kata lain kebijakan fiskal mengusahakan peningkatan penerimaan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Pencegahan timbulnya pengangguran merupakan tujuan yang paling utama dari kebijakan fiskal karena perekonomian suatu negara dapat mencapai laju pertumbuhan yang dikehendaki melalui tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment). Full employment dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan seluruh angkatan kerja memperoleh pekerjaan.
Kondisi ini dapat terwujud bila pemerintah mampu menambah lapangan kerja melalui berbagai kebijakan sehingga dapat menampung seluruh tenaga kerja yang tersedia. Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai kondisi full employment antara lain dengan mengundang investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
Dari dalam negeri, pemerintah menambah pengeluaran untuk membuka lapangan kerja padat karya melalui proyek-proyek pembangunan infrastruktur fisik. Sementara di bidang moneter, bank sentral dapat menerbitkan regulasi yang memudahkan pengajuan kredit usaha dan penentuan suku bunga yang kondusif bagi dunia usaha.
2.6 INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL
Instrumen kebijakan fiskal yang paling utama adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pajak merupakan komponen penting dalam menentukan kondisi makroekonomi suatu negara. Mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi, jika pajak diturunkan maka kemampuan/daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Sebaliknya kenaikan tarif pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Diantara beberapa pilihan instrumen kebijakan fiskal yang lazim dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro antara lain: * Menaikkan atau menurunkan pajak rumah tangga * Mengatur pengeluaran pemerintah untuk pengusaha tertentu * Memberikan rangsangan fiskal (insentif atau subsidi) pada pengusaha tertentu
2.7 HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN FISKAL DAN APBN
Dalam pengertian umum disebutkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Benarkah kebijakan di bidang perpajakan sebagai sumber utama pendapatan negara yang tercantum di dalam APBN ?
Pada bagian selanjutnya kita akan meneliti apakah pengaruh dari suatu kebijaksanaan fiskal yang dicerminkan oleh suatu struktur APBN tertentu terhadap perekonomian. Pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian dapat dianalisis dalam dua tahap yang berurutan yaitu bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan ke dalam APBN serta bagaimana APBN tersebut dapat mempengaruhi perekonomian.
Menerjemahkan kebijakan fiskal ke dalam APBN artinya dalam mengelola sumber pendapatan – terutama pajak dan bea – pemerintah menyatakan kemampuan mengumpulkan pendapatan untuk digunakan mengelola pemerintahan dalam anggaran pendapatan serta janji/komitmen pemerintah menjalankan pemerintahan dan pembangunan dalam anggaran belanja.
APBN mempunyai dua sisi, sisi yang mencatat pengeluaran dan sisi yang mencatat penerimaan. Sisi pengeluaran mencatat semua kegiatan pemerintah yang memerlukan uang untuk pelaksanaannya. Dalam prakteknya, pos-pos yang tercantum sangat beraneka ragam dan mencerminkan apa yang ingin dilaksanakan pemerintah dalam programnya. Sebagai contoh program pemerintah dapat berupa kegiatan yang mengakibatkan adanya pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal maupun transfer serta berbagai pengeluaran lainnya.
Semua pos pada sisi pengeluaran tersebut memerlukan dana untuk melaksanakannya. Sehingga diperlukan suatu objek untuk memperoleh penerimaan negara guna melakukan pembayaran pengeluaran tersebut. Sisi penerimaan menunjukkan dari mana dana yang diperlukan tersebut diperoleh. Ada empat sumber utama untuk memperoleh dana yaitu dari pajak, pinjaman bank sentral, pinjaman dalam negeri serta pinjaman luar negeri.
2.8 JENIS PEMBIAYAAN DALAM KEBIJAKAN FISKAL
Banyak kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kelesuan ekonomi negara. Dewasa ini pemerintah mengadakan deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang dengan tujuan memperbaiki keadaan ekonomi agar tercapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah. Secara umum kebijakan fiskal dapat ditempuh dengan empat jenis pembiayaan, yaitu sebagai berikut: * Pembiayaan Fungsional (functional finance)
Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional (functional finance), adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Pembiayaan pengeuaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan nasional.
Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja (employement). Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah tetapi bertujuan untuk mengatur pengeluaran pihak swasta.
Oleh karena itu dalam hal terjadi pengangguran, penerimaan pajak tidak terlalu diperlukan. Sedangkan untuk menekan inflasi diatasi dengan kebijakan pinjaman. Jika sektor pajak dan pinjaman tidak berhasil, tindakan lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah mencetak uang. Jadi dalam hal ini sektor pajak dengan pengeluaran pemerintah menjadi satu hal yang terpisah. * Pengelolaan Anggaran (the finance budget approach)
Kebijakan pengelolaan anggaran (the finance budget approach), adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah dari perpajakan dan pinjaman adalah satu paket yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menciptakan kestabilan ekonomi. Kemudian dalam pengelolaan anggaran dibutuhkan anggaran berimbang dengan perumusan jika terjadi depresi, maka ditempuh anggaran defisit. Jika terjadi inflasi maka ditempuh anggaran surplus. * Stabilisasi Anggaran Otomatis (the stabilizing budget)
Kebijakan stabilisasi anggaran otomatis (the stabilizing budget), adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Tujuan kebijakan ini adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah.
Dalam stabilisasi anggaran ini, diharapkan terdapat keeimbangan antara penerimaan dan pengeluaran tanpa campur tangan pemerintah yang disengaja. Dengan stabilisasi anggaran ini, pengeluaran pemerintah lebih ditekan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagi program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh.
2.9 INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.
Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran pemerintah bisa disebut sebagai perbelanjaan pemerintah atau negara. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah. Belanja untuk daerah adalah semua pengeluaran untuk membiayai dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. * Belanja Pemerintah Pusat: * * Belanja Pegawai * Belanja Barang * Belanja Modal * Pembayaran Bunga Utang * Subsidi * Belanja Hibah * Bantuan Sosial * Belanja Lain-lain

* Dana yang dialokasikan ke Daerah :

* Dana Perimbangan * Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian * Pengeluaran untuk Pembiayaan

* Pengeluaran untuk Obligasi Pemerintah

* Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

* Pembiayaan lain-lain

Pendapatan dan Penerimaan Pemerintah * Pajak
Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang (pemungutannya dapat dipaksakan) tanpa ada imbalan langsung bagi pembayarnya. Jenis pajak di Indonesia yakni, pajak usat dan pajak daerah.
Pajak Pusat * * Pajak Penghasilan (PPh) * Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) * Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) * Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) * Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) * Bea Meterai * Bea Masuk * Cukai * Pajak Ekspor

Pajak Daerah * Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) * Pajak Hotel dan Restoran (PHR) * Pajak Reklame * Pajak Hiburan * Pajak Bahan Bakar

* Retribusi
Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan undang-undang (pemungutannya dapat dipaksakan) di mana pemerintah memberikan imbalan langsung bagi pembayarnya. Contoh, pelayanan medis di rumah sakit milik pemerintah, pelayanaan perpakiran oleh pemerintah, pembayaran uang sekolah, dll. * Keuntungan BUMN/BUMD
Sebagai pemilik BUMN, pemerintah pusat berhak memperoleh bagian laba yang diperoleh BUMN. Demikian pula dengan BUMD, pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD berhak memperoleh bagian laba BUMD. * Denda dan Sita
Pemerintah berhak memungut denda atau menyita asset milik masyarakat, apabila masyarakat (individu/kelompok/organisasi) diketahui telah melanggar peraturan pemerintah. Misalnya: denda pelanggaran lalulintas, denda ketentuan peraturan perpajakan, penyitaan barang-barang illegal, penyitaan jaminan atas hutang yang tidak tertagih, dll. * Pencetakan Uang
Pencetakan uang umumnya dilakukan pemerintah dalam rangka menutup defisit anggaran, apabila tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh pemerintah. Penentuan besarnya jumlah uang yang dicetak harus dilakukan dengan cermat, agar pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi. * Pinjaman
Pinjaman pemerintah merupakan sumber penerimaan negara, yang dilakukan apabila terjadi defisit anggaran. Pinjaman pemerintah dikemudian hari akan menjadi beban pemerintah, karena pinjaman tersebut harus dibayar kembali, berikut dengan bunganya. Pinjaman dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Sumber pinjaman bisa berasal pemerintah, institusi perbankan, institusi non bank, maupun individu. * Sumbangan, Hadiah, Dan Hibah
Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh pemerintah dari individu, institusi, atau pemerintah. Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan sumbangan, hadiah, atau hibah. Sumbangan, hadiah, dan hibah bukan penerimaan pemerintah yang dapat dipastikan perolehannya. Tergantung kerelaan dari pihak yang memberi sumbangan, hadiah, atau hibah.
2.10 FUNGSI KEBIJAKAN FISKAL
Fungsi alokasi
Maksudnya adalah untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dapat terpenuhi. Kelangkaan akan barang dan jasa dalam masyarakat akan mengundang berbagai kerawanan dalam masyarakat. Tanpa adanya prakarsa pemerintah kemungkinan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan dapat terpenuhi dengan baik.
Fungsi distribusi
Fungsi distribusi, yang pada pokoknya mempunyai tujuan berupa terselenggaranya pembagian pendapatan nasional yang adil. Keadilan dalam pembagian pendapatan nasional merupakan unsur yang sangat asasi yang harus dinikrnati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Fungsi stabilisasi
Yaitu terjaminnya stabilisasi dalam pemerintahan suatu negara, terrnasuk kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai. Melalui kebijakan fiskal diharapkan pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan, seperti inflasi, neraca pembayaran defisit dan sebagainya (Soediyono, 1997).

2.11 TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut :
a. Untuk meningkatkan laju investasi.
Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta dan sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertuntu. Dalam rangka itu pemerintah harus menerapkan kebijaan investasi berencana di sektor public, namun pada kenyataannya dibeberapa Negara berkembang dan tertinggal terjadi suatu problem yaitu dimana langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi dan terjadi investasi dijalur yang tidak produktif dari masyarakat dinegara tersbut.
Hal ini disebabkan tidak tersedianya modal asing yang cukup, baik swasta maupun pemerintha. Oleh karena itu kebijakan fiskal memberikan solusi yaitu kebijakan fiskal dapat meningkatkan rasio tabungan inkremental yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan, memacu, mendorong dan menghambat laju investasi.
Menurut Dr. R. N. Tripathy terdapaat 6 metode yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka menaikkan rasio tabungan incremental bagi mobilisasi volume keuangan pembangunan yang diperlukan diantaranya; control fisik langsung, peningkatan tariff pajak yang ada,penerapan pajak baru, surplus dari perusahaan Negara, pinjaman pemerintah yang tidak bersifat inflationer dan keuangan defisit.
b. Untuk mendorong investasi optimal secara sosial.
Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara sosial, dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tangunggan Negara secara serentak berupaya memacu laju pembentukkan modal. Nantinya invesati optimal secara sosial bermanfaat dalam pembentukkan pasar yang lebih luas, peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya produksi.
c. Untuk meningkatkan kesempatan kerja.
Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan Negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan dan lain-lainnya sehingga dari pengupayaan langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Namun, langkah ini harus juga diiringi dengan pelaksanaan program pengendalian jumlah penduduk.
d. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidakstabilan internasional
Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. Dalam rangka mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis pada masa boom, harus diterapkan pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyedot rejeki nomplok yang timbul dari kenaikkan harga pasar. Sedangkan bea impor yang tinggi pada impor barang konsumsi dan barang mewah juga perlu untuk menghambat penggunaan daya beli tambahan.
e. Untuk menanggulangi inflasi.
Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajak seperti ini cendrung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi.

f. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional
Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi, upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai sektor perekonomian.
2.12 BENTUK-BENTUK KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan fiskal umumnya dibagi atas tiga kategori, yaitu:
1. Kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa.
Pembelian pemerintah atau belanja negara merupakan unsur di dalam pendapatan nasional yang dilambangkan dengan huruf “G”. Pembelian atas barang dan jasa pemerintah ini mencakup pemerintah daerah, dan pusat. Belanja pemerintah ini meliputi pembangunan untuk jalan raya, jalan tol, bangunan sekolah, gedung pemerintahan, peralatan kemiliteran, dan gaji guru sekolah.
2. Kebijakan yang menyangkut perpajakan
Pajak merupakan pendapatan yang paling besar di samping pendapatan yang berasal dari migas. Baik perusahaan maupun rumah tangga mempunyai kewajiban melakukan pembayaran pajak atas beberapa bahkan seluruh kegiatan yang dilakukan. Pajak yang dibayarkan digunakan semata-mata untuk pembangunan negara tersebut. Kebijakan pemerintah atas perpajakan mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu, hal ini disebut tax reform (pembaharuan pajak). Tax reform yang dilakukan pemerintah mengikuti adanya perubahan di dalam masyarakat, seperti meningkatnya pendapatan, meningkatnya

3. Kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer.
Pembayaran transfer meliputi kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Jika dilihat pembayaran transfer merupakan bagian belanja pemerintah tetapi sebenarnya pembayaran tansfer tidak masuk dalam komponen G (goverment) di dalam perhitungan pendapatan nasional.
Alasannya yaitu karena transfer bukan merupakan pembelian sesuatu barang yang baru diproduksi dan pembayaran tersebut bukan karena jual beli barang dan jasa. Pembayaran transfer mempengaruhi pendapatan rumah tangga, namun tidak mencerminkan produksi perekonomian. Karena PDB dimaksudkan untuk mengukur pendapatan dari produksi barang dan jasa serta pengeluaran atas produksi barang dan jasa, pembayaran transfer tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintah.

BAB III
KESIMPULAN
3.1 Kesimpulan
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang terkait dengan penerimaan atau pengeluaran negara. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga, implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

DAFTAR PUSTAKA
Rahardja, Pratama. 2005. Teori Ekonomi Makro; Suatu Pengantar, edisi ketiga. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.