Indonesia adalah negara multikultural yang menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kekurangan-kekurangan di berbagai sektor yang menghambat kemajuan Negara Indonesia di kancah internasional. Sebelum membahas sepak terjang Indonesia di dunia internasional, ada baiknya bila kita memahami dahulu apa itu HAM sebetulnya.
Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Contoh hak asasi manusia (HAM): hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, hak untuk mendapatkan pekerjaan.
Definisi di atas bila dibandingkan realita yang ada dalam kehidupan sehari-hari cukup menggambarkan kekurangan-kekurangan praktek HAM di Indonesia. Banyaknya pengangguran meskipun bergelar sarjana, diskriminasi suku dan agama yang berakhir dengan anarkhisme, dan praktek pelanggaran HAM lainnya di Indonesia sudah seharusnya ditangani secara komprehensif oleh pemerintah dan para penegak hukum. Hak asasi manusia dilindungi oleh hukum dasar Negara Indonesia dan berlaku ke semua warga Negara tanpa terkecuali. Sungguh disayangkan bila praktek HAM di Indonesia belum bisa seperti di Negara maju yang sangat menjunjung tinggi HAM warga negaranya (meskipun beberapa Negara maju juga ada yang melakukan pelanggaran HAM ke Negara lainnya)
Di dalam Indonesia, Isu yang paling memanas akhir-akhir ini adalah retaknya keharmonisan antar agama. Peristiwa penusukan dan perusakan gereja Huria Kristen Batak Protestan di Bekasi dan Peristiwa penghancuran dan pembunuhan jemaat Ahmadiyah. Suatu bentuk supremasi yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang membawa nama agama Islam (FPI) sungguh menginjak-injak HAM , pancasila dan UUD 1945. Seolah-olah mereka lebih berkuasa di atas hukum dengan mengatasnamakan kebenaran agamanya. Tindakan mereka bukanlah bentuk pidana kriminal biasa tetapi teror terhadap hak beribadah warga Negara. Pilar kemajemukan bangsa runtuh oleh palu kebenaran suatu ormas yang tidak menghargai hak asasi manusia. Sungguh sangat memprihatinkan karena tindakan hukum yang dilakukan aparat keamanan tidak bisa membendung arogansi dari organisasi kelompok mayoritas tersebut. Pembunuhan dengan mengatasnamakan agama pada akhirnya akan memicu “Mari membunuh” antar agama yang merusak kehidupan pluralisme di Indonesia. Tindakan itu tentunya juga akan mencoreng nama baik agama tersebut karena kasus sensitive seperti ini akan diketahui seluruh mancanegara. Padahal Indonesia dinilai sebagai salah satu bangsa berplurarisme yang sukses menjaga kedamaian dan keselerasan rakyatnya di mata dunia internasional. Mungkin pemuda-pemudi berbakat Indonesia yang merepresentasikan Indonesia di konferensi dan acara Internasional sukses mengesampingkan realita yang terjadi di Indonesia namun suatu fakta tetaplah fakta dan tidak bisa disembunyikan.
Indonesia yang resmi menjadi salah satu Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) pada tahun 2006 selama ini cukup aktif dalam mengirim pasukan-pasukan penjaga kedamaian di Negara yang sedang mengalami krisis. Akan tetapi, performa Indonesia dalam menjaga HAM warga negaranya sendiri di dunia internasional cukup mengecewakan. Berita tentang Warga Negara Indonesia yang terlantar saat terjadi reformasi pemerintahan Hosni Mubarakdi Mesir beberapa bulan yang lalu cukup membuka mata kita semua tentang bagaimana kinerja pemerintah dalam mempraktekkan HAM yang sebenarnya. Apalagi dalam berita tersebut, diberitahukan kalau ada pejabat-pejabat pemerintah yang kebetulan sedang studi banding melewati para pengungsi tersebut dengan cuek dan santainya. Sungguh tamparan bagi dunia perpolitikan di Indonesia yang pada akhirnya mengundang protes dan emosi dari berbagai lapisan masyarakat. Contoh lainnya adalah di Libya yang tengah dilanda gejolak reformasi pemerintahan Muammar Khadafi (seperti yang terjadi di Mesir )yang juga menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia. Semua negara berlomba-lomba mengungsikan warga negaranya dari Libya. Amerika Serikat bahkan mengerahkan dua kapal perang dan 1.200 tentara Marinir untuk mendekati wilayah Libya dan mempersiapkan misi kemanusiaan dan membantu proses evakuasi. Bagaimana dengan Indonesia? Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kusuma Habir mengatakan, pemerintah telah mengevakuasi WNI dari Libya ke Tunis, Tunisia dalam dua kloter. Kloter pertama diberangkatkan 253 WNI, ke dua 215 orang. Sementara, tercatat ada 875 WNI yang ada di Libya. Jadi WNI di Libya yang masih terlantarkan sekitar 400-an. Bila pemerintah memang ingin mendapatkan kepercayaan dari rakyat Indonesia, seharusnya pemerintah lebih cepat dan serius dalam mengantisipasi masalah-masalah seperti ini. Suatu masalah yang tidak begitu besar namun cukup sensitif karena bila pemerintah sudah tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya lagi maka tidak mungkin bila nantinya reformasi akan bergejolak di Indonesia akibat akumulasi masalah-masalah HAM yang sensitive lainnya.
Solusi yang bisa ditawarkan penulis adalah penegasan hukum di Indonesia dan penyuluhan pentingnya kemanusiaan dibandingkan agama. Praktek hukum di Indonesia memiliki cerita tersendiri yang pada intinya sudah tidak bisa diandalkan dan dipercaya lagi. Seandainya para penegak hukum benar-benar bisa menjalankan hukum tanpa pandang bulu ke seluruh rakyat Indonesia maka niscaya Indonesia akan menjadi Negara yang lebih teratur dan beradab. Penyuluhan tentang kemanusiaan juga penting karena buruknya system pendidikan di Indonesia membuka ruang celah ajaran “bodoh” dari agama yang membutakan kemanusiaan kita. Agama seharusnya dibuat untuk kehidupan manusia yang lebih baik tetapi bila dipakai untuk saling membunuh maka untuk apa agama itu diciptakan. Oleh karena itu pentingnya pendidikan informal tentang kemanusiaan dan toleransi antar suku dan agama itu perlu dijadikan focus utama untuk negeri pluralisme seperti Indonesia ini agar menjadi Negara maju yang beradab.

Referensi : http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia http://nasional.vivanews.com/news/read/207247-sekitar-400-wni-masih-di-tengah-gejolak-libya http://hankam.kompasiana.com/2010/09/12/lagi-penatua-dan-pendeta-hkbp-diserang-mau- dibunuh/ diakses pada tanggal 9 Maret 2010 pukul 23.00