Dasar Hukum

• Pasal 79, ayat (5) UUPT

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

• Pasal 79, ayat (6) UUPT

Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka:

• Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau

• Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

• Pasal 80, ayat (1) UUPT

Dalam hal Direksi / Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Pengertian-pengertian

RUPS

RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan ekslusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS merupakan sebuah forum, dimana para pemegang saham memiliki kewenangan utama untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai Perseroan, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris. Keterangan-keterangan tersebut merupakan landasan bagi RUPS untuk mengambil kebijakan dalam menyusun langkah strategis Perseroan, pijakan-pijakan umum dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum.

Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah menjalankan pengurusan Perseroan. Meski pengurusan itu dijalankan Direksi sesuai dengan kebijakannya sendiri, namun harus tetap dalam batas-batas yang ditentukan Undang-Undang dan Anggaran Dasarnya. Sebagai pengurus Perseroan, Direksi dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan itu dimiliki Direksi secara tak terbatas dan tak bersyarat, selama tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Anggaran Dasarnya serta Keputusan RUPS.

Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tugas pengawasan dan pemberian nasihat itu dilaksanakan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan. Pengawasan oleh Dewan Komisaris meliputi baik pengawasan atas kebijakan Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan, serta jalannya pengurusan tersebut secara umum, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan. Pengawasan dan nasihat yang dilakukan Dewan Komisaris harus bertujuan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Apakah Direksi dan Komisaris dapat menolak permintaan RUPSLB oleh para pemegang saham?

Perspektif Pemegang Saham

Kewajiban direksi dalam menyelenggarakan RUPS Luar Biasa memiliki dasar hukum dalam UUPT. Penyelenggaraan RUPS Luar BIasa diatur dan ditetapkan dalam UUPT, sehingga dapat juga dikatakan bahwa penyelenggaraan RUPS Luar BIasa termasuk dalam kategori STATUTORY DUTY. Namun kami berpendapat bahwa fiduciary duty direksilah yang mewajibkan direksi, dalam mengurus perseroan, untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa, apabila kepentingan perseroan menghendakinya. Walaupun UUPT telah menetapkannya, namun kewajiban penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut memiliki akar pada prinsip fiduciary duty, apalagi sifatnya saja untuk perseroan semata-mata.

Perspektif Direksi

Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sewaktu-waktu dengan penuh itikat baik, kepedulian, dan loyalitas terhadap perseroan, apabila kepentingan perseroan menghendaki diselenggarakannya RUPS tersebut. Namun ada kalanya direksi menolak atau tidak mau menyelenggarakan RUPS Luar Biasa, apabila kepentingan perseroan tidak menghendaki diselenggarakannya RUPS Luar Biasa tersebut. Dalam hal inilah sangat diperlukan kecermatan dan kehatia-hatian dari direksi untuk melihat apakah ada urgensi kepentingan perseroan yang menghendaki diselenggarakannya RUPS Luar Biasa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 80, ayat (4) UUPT, secara implicit memberikan kemungkinan bagi direksi untuk menolak permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dalam hal yang meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut tidak dapat membuktikan secara singkat persyaratan telah terpenuhi dan adanya kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS Luar Biasa. Hal tersebut diperoleh melalui interpretasi kami terhadap Pasal 80, ayat (4) UUPT yang memberikan kewenangan kepada ketua pengadilan negeri untuk menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara singkat, bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kemungkinan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS Luar Biasa.

Persepektif diatas menggunaakn konsep bisnis judgement rule. Secara umum prinsip business Judgment Rule dianut dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 UUPT 40 Tahun 2007 yaitu:

1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaiamana dimaksud pada ayat (2).

4) Dalam hal Direksi terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Kesimpulan :

Menurut hokum, direksi dan dewan komisaris berkewajiban untuk mengadakan RUPS Luar Biasa ketika adanya permintaan dari pemegang saham. Tetapi menurut konsep Business Judgement Rule bisa saja direksi dapat menolak permintaan untuk mengadakan RUPS dari Pemegang saham dengan mempertimbangkan beberapa pasal di atas.