Nama : Yonathan Gary Wijaya Tjahyono (1801391293) Jessica (1801374684) Mailin (1801377465) Sweety Tania (1801387106)
Kelas : LC66
Mata Kuliah : International Law Issues and International Dispute Settlement

Hukum Hak Asasi Manusia Internasional: Studi Kasus tentang Peran PBB dalam Menanggapi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Korea Utara pada Tahun 1994-2015

I. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia,bersifat universal yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Puncak perjuangan HAM adalah saat perang dunia II dimana Nazi melakukan kejahatan HAM besar-besaran berupa diskriminasi dan genosida. Setelah perang berakhir, PBB didirikan sebagai simbol bahwa perdamaian dunia merupakan tujuan bersama. The Universal Declaration of Human Rights dideklarasikan pada sidang umum Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 yang mendorong tegaknya HAM di dunia. Sayangnya, pada abad 21 ini kejahatan HAM seperti itu masih melanda Republik Demokratik Rakyat Korea Utara.Maka dari itu, dibutuhkan peran PBB dalam menjamin bahwa setiap manusia mendapatkan hak asasi yang dimilikinya, maka studi kasus ini akan menganalisis mengenai “Bagaimana keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berdasarkan International Human Rights Law (IHRL) dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara sejak tahun 1994-2015?”
Studi kasus ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu pendahuluan, isi, pembahasan dan kesimpulan. Pertama penulis akan memaparkan kondisi HAM yang ada di Korea Utara. Kemudian studi kasus ini akan mengangkat argumen bahwa PBB mempunyai peran yang penting dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara. Studi kasus ini akan dianalisa berdasarkan pelanggaran yang dilakukan Korea Utara terhadap hukum hak asasi manusia internasional.
II. Isi
Perlu diketahui bahwa pelanggaran HAM di Korea Utara sudah terjadi sejak masa kepemimpinan Kim Il-Sung2. Orang Korea Utara sering disebut sebagai "orang yang paling diperlakukan brutal di dunia", karena beberapa batasan yang ketat diletakkan diatas kebebasan politik dan ekonomi mereka.Namun, Korea Utara tidak mengakui bahwa mereka melakukan pelanggaran HAM. Menurut kantor berita pemerintah Korean Central News Agency, Korea Utara tidak memiliki masalah pelanggaran hak asasi manusia karena sistem Juche yang diberlakukan di negara tersebut diputuskan oleh rakyat dan bertugas melayani mereka dengan setia. Ideologi Juche ini menekankan bahwa manusia mempunyai kontrol yang besar terhadap dunia dan takdirnya karena manusia memiliki kreativitas dan kesadaran diri. Juche ini merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dari tiap individu di Korea Utara untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada negara dan motivasi individu untuk percaya kepada kekuatan, kemampuan, dan ilmu yang dimiliki sendiri untuk kemerdekaan negaranya.
Bukti-bukti menunjukkan bahwa Korea Utarakerap melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warganya sendiri dalam aspek moral dan spiritual seperti pelanggaran kebebasan pemikiran, kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, kebebasan agama, kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk mendapatkan informasi hingga pelanggaran yang bersifat fisik seperti penyiksaan, eksekusi mati, dan political prison camp yang diperuntukkan orang – orang yang melanggar kebijakan politik Korea Utara ataupun mereka yang menghina presiden Korea Utara. Salah satu bukti pelanggaran HAM Korea Utara terhadap orang-orang dalam political prison camp adalahpengakuan Kim Eun – chol, mantan tahanan di political prison camp No 15. Setelah, ia melarikan diri ke Republik Korea. Pihak berwenang Korea Utara membalas dengan mengeksekusi saudaranya sesuai dengan kesalahan yang diperbuat olehnya. Namun, peristiwa tragis ini yang menyebabkan adiknya untuk membunuh dirinya sendiri. Pengungsi Korea Utara telah menyaksikan keberadaan perkampungan penjara dan tahanan dengan kira-kira 150.000 sampai 200.000 penghuni (setara 0,85% seluruh penduduk), dan telah melaporkan adanya penyiksaan, kelaparan, pemerkosaan, pembunuhan, percobaan medis, buruh paksa, dan pengguguran janin secara paksa.
Dalam hal agama, penganut agama Buddha di Korea Utara bernasib lebih baik daripada kelompok agama lainnya, khususnya Kristen, yang menghadapi hukuman dari pihak penguasa. Penganut agama Buddha juga diberi dana oleh pemerintah untuk mempromosikan agama itu karena Buddha memainkan peran integral di dalam budaya tradisional Korea.Sedangkan untuk kelompok agama lainnya tidak diperbolehkan untuk berkembang di Korea Utara. Mrs X pada Washington hearing menyatakan bahwa
“Well you can consider the entire North Korean society as some sort of religious group with the religious leader being Kim Il-sung and their Bible being the Juche or self-reliance ideology. So if there are any other religions be that Christianity or Catholicism or whatever, if there’s any other religions that are somewhat in competition with that -- their main religion then it will be undermining the basic foundation of the Kim Il-sung religion so that will mean more difficulty for the leadership to maintain or the control of the society. So if the North Koreans start to realize that Kim Il-sung might not be the real god and there might be some other god out there then it’s not a good thing for the leadership and that’s why they wanted to avoid all the other religions occurring in North Korean society and persecuted other religions.”
Dikatakan bahwa sejak rezim Kim Il-Sung sebenarnya sudah terjadi pelanggaran HAM dalam kebebasan memilih agama di Korea Utara. Agama dikatakan sebagai salah satu faktor yang dapat menghalangi kekuasaan Kim Il-Sung pada saat itu, sehingga pada pemerintahan setelahnya kebebasan beragama terus dikecam oleh pemimpin selanjutnya.
Pemerintah Korea Utara telah melakukan pelanggaran HAM dalam bentuk kejahatan kemanusiaan terhadap penduduk sipilnya, sehingga dalam hal ini PBB berperan sebagai pelindung terhadap penduduk sipil supaya pelaku kejahatan tidak bisa sewenang-wenang dalam memperlakukan penduduk sipilnya. Badan PBB pun berupaya mendesak Korea Utara untuk mengakhiri pelanggaran HAM tersebut. PBB berusaha untuk meningkatkan tekanan terhadap rezin Kim Jong Un yang represif guna mengakhiri pelanggaran HAM di Korea Utara yang terus berlangsung dan tidak bisa diterima. Dalam menanggapi kasus HAM berat yang dilakukan Korea Utara, PBB tentu saja tidak bisa berdiam diri. Sulit memang bagi PBB untuk intervensi dalam hal dalam negeri Korea Utara, namun PBB mencoba mengawasi gerak-gerik Korea Utara, salah satu tindakan yang diambil PBB adalah membuka kantor lapangan PBB di Seoul. Menurut organisasi non-pemerintah yaitu Human Right Watch, pembukaan kantor lapangan oleh PBB merupakan langkah penting dalam kampanye membuat pemimpin Korea Utara bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Kantor ini akan menjadi tempat untuk mendokumentasikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Korea Utara. Commission of Inquiry (COI) merupakan badan yang dibentuk oleh United Nations Human Rights Council, yang diketuai oleh mantan hakim Australia, Michael Kirby, memberikan laporan pada Februari 2014 bahwa Korea Utara sudah melanggar hukum HAM berat dinegaranya. Karena itu, COI menyarankan UN General Assembly untuk membawa kasus ini kepada International Criminal Court (ICC).
III. Pembahasan Sebelum masuk kedalam analisis kasus pelanggaran hukum HAM internasional yang dilakukan oleh Korea Utara, penulis akan memaparkan terlebih dahulu pengetahuan umum mengenai Hukum HAM interasional. Menurut Orange County Human Relations Council, hak asasi manusia adalah hak yang diwariskanuntuk semua manusia, tanpa mengenal kewarganegaraan, tempat tinggal, jenis kelamin, etnis, warna kulit, agama, bahasa dan status lain. Artinya HAM bersifat universal tidak mengenal tempat untuk pengaplikasiannya.Hukum HAM internasional adalah suatu sistem yang terdiri atas traktat internasional, dan asas-asas yang bertujuan untuk melindungi dan mendorong hak individu dari intervensi negara dan perlakuan negara yang menyimpang. Sumber hukum HAM internasional ada dua yaitu perjanjian Internasional dan hukum kebiasaan internasional. Beberapa hukum hak asasi manusia merupakan norma ius cogens dan norma erga omnes. Yang dimaksud dengan ius cogens adalah hukum yang bersifat mutlak dan tak terbantahkan oleh segala jenis traktat. Erga omnes menunjukkan sifat hukum yang menyeluruh. Misalnya hukum tentang larangan terhadap kejahatan genosida yang merupakan suatu yang mutlak dan menyeluruh. Kasus tentang hak asasi manusia mulai ramai menjadi perhatian dan diperdebatkan sejak perang dunia II dimana pada masa itu rezim Nazi yang berkuasa banyak melakukan pelanggaran terhadap HAM. Setelah perang dunia II, berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadikan HAM mendapat perhatian khusus di seluruh dunia. Universal Declaration on Human Rights yang dibentuk oleh majelis umum PBB tanggal 10 Desember 1948. Pembahasan tentang HAM terdapat dalam piagam PBB yaitu pada bagian pembukaan dan pasal 1 piagam PBB. Dalam piagam PBB pasal 1 menyelenggarakan dan mendorong penghormatan akan HAM dan kebebasan fundamental untuk semua orang tanpa pengecualian ras, jenis kelamin, bahasa dan agama. Deklarasi tentang HAM ini meskipun hanya diratifikasi beberapa negara namun ditujukan oleh semua negara di dunia. Meskipun demikian pelanggaran HAM yang dilakukan oleh suatu negara dapat dibawa ke mahkamah internasional. Ada sembilan perjanjian internasional tentang HAM yang merupakan perjanjian inti dan diterbitkan oleh badan PBB antara lain * International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1965 * International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966 * International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1966 * Convention on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) * Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Other Degrading Treatment or Punishment (CAT), 1984 * Convention on the Rights of the Child (CRC), 1989 * International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of Their Famillies, 1990 * Convention on the Rights on People with Disabilities, 2006 * CPED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, 2006
Sembilan perjanjian internasional ini mengikat anggota yang menandatangani dan meratifikasinya. Pelanggaran HAM yang dilakukan Korea Utara sudah terjadi sejak kepemimpinan KimIl-sung. Menyebabkan banyak kelaparan dan kematian. Dalam studi kasus ini penulis akan menganalisis pelanggaran hukum HAM internasional yang dilakukan Korea Utara berdasarkan hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional dalam periode 1994 sampai 2015.Dalam studi kasus ini juga, penulis akan menjawab pertanyaan bagaimana keterlibatan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam kejahatan HAM yang dilakukan oleh Korea Utara.Berdasarkan data dari Commission of Inquiry, sebuah badan penyelidik yang didirikan oleh United Nation Human Rights Council menemukan Kejahatan Korea Utara di tahun 2014 berupa: * Kekerasan terhadap kebebasan berpikir, ekspresi dan memeluk agama * Diskriminasi dengan pembuatan kelas sosial (Songbun) * Kekerasan atas kebebasan pergerakan dan tempat tinggal. Dalam arti rakyat Korea Utara tidak boleh meninggalkan negaranya tanpa izin dari pememrintah * Kekerasan atas hak mendapatkan makanan dan hal terkait tentang hak untuk hidup * Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, eksekusi, penghilangan secara paksa dan kamp penjara politik * Pemaksaan untuk menghilang bagi orang dari negara lain termasuk melalui penculikan
Dalam studi kasus ini penulis hanya akan fokus pada poin nomor 1 dan 5 dimana hukum HAM sudah dilanggar oleh Korea Utara. Meskipun Korea Utara adalah negara yang menganut asas komunisme yang dimana hanya berlaku satu partai tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahannya dan tidak diakui adanya Tuhan, bukan berarti negara bisa merampas HAM dari warga negaranya. Tindakan Korea utara dalam Kekerasan terhadap kebebasan berpikir, ekspresi dan memeluk agama misalnya berdasarkan penemuan dari Commission of Inquiry (COI) dalam laporan tahun 2014 menyatakan bahwa rakyat Korea Utara sejak kecil sudah diajarkan untuk mencintai dan mengabdikan diri pada Kim Il-Sung dan Kim Jong Il. Selain itu ditanamkan juga pemikiran untuk membenci Amerika Serikat sebagai ancaman dan Jepang sebagai negara yang dulu menajajah Korea Utara. Informasi sangat dibatasi di Korea Utara. Jika ada orang yang ditemukan mendengarkan radio dari Tiongkok maka akan dianggap sebagai pengkhianat. Maka dengan ini disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada cela bagi warga negara Korea Utara untuk berpikir diluar apa yang dilihat dan diajarkan. Semua hal adalah tentang keluarga penguasa Kim. COI juga menemukan bahwa ada beberapa jurnalis yang diperbolehkan ke Rusia dan Tiongkok, namun jurnalis tersebut hanya boleh menuliskan tentang pujian tentang Korea Utara. Kebebasan berpendapat telah dilanggar. Mengenai kebebasan beragama, meskipun pembangunan beberapa gereja diijinkan di Korea Utara namun negara menekankan bahwa ajaran kristiani berasal dari Amerika Serikat, merupakan produk kapitalisme.Kim Jong-un tidak memperbolehkan adanya kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkannya. Rezim totalitarian Kim Jong-un merasa, jika ada kekuasaan yang lebih tinggi darinya, dalam hal ini kepercayaan akan adanya Tuhan, maka bukan tidak mungkin popularitas Kim Jong-un akan turun. Ada tiga hal yang menyebabkan Korea Utara menghambat informasi, melarang kebebasan berpikir, kebebasan mengemukakan pendapat dan memilih agama. Pertama dalam level individu, presiden Korea Utara dari zaman Kim Il-Sung, Kim Jong-Il dan King Jong-Un merupakan tiga generasi Kim. Penulis berargumen bahwa keluarga Kim tidak ingin kekuasaannya diusik dengan informasi yang beredar dari luar Korea Utara. Presiden Korea Utara menginginkan rakyat mencintai pemimpin sepenuhnya. Pengaruh dunia barat akan membawa nilai demokrasi dan ini bukan kabar baik bagi keluarga Kim. Kedua, dari level negara. Telah disebutkan dari awal bahwa Korea Utara adalah negara komunis yang tidak menyukai kapitalisme dan negara diktaktor yang menganggap keputusan pemimpin adalah mutlak. Oleh karena itu kebebasan pendapat dan berpikir bukan faktor pendukung dari negara komunis dan diktaktor. Ketiga, pada level internasional, Korea Utara membatasi pergaulan pada sesama negara Komunis. Nilai-nilai yang beredar di Korea Utara hanyalah nilai komunis. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa Korea Utara telah melanggar isi dari Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 pasal 18 yang menyatakan bahwa semua orang mempunyai hak dalam kebebasan pemikiran, suara hati, dan agama, termasuk di dalamnya kebebasan untuk berpindah agama (Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 pasal 18). Yang kemudian juga melanggar International Convenant on Civil and Political Rights tahun 1966 dengan pasal dan bunyi yang sama (International Convenant on Civil and Political Rights artikel 18 thn 1996). Konvensi Jenewa IV pasal 27 menyatakan bahwa melindungi manusia adalah wajib dalam segala keadaan dan termasuk di dalamnya kepercayaan dan praktik akan agama (Geneva Convention IV article 27). Tidak hanya perjanjian internasional diatas saja yang dilanggar namun juga hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional memang tidak memiliki daftar pasti kebiasaan apa saja yang termasuk didalamnya. Namun hukum kebiasaan internasional bersifat mengikat secara umum. Badan pengurus HAM di Korea Utara mengestimasi Korea Utara menahan 120.000 orang dalam political prison camp dan sekitar 400.000 orang telah meninggal selama ini karena penganiayaan, kelaparan, penyakit dan hukuman mati.Pemerintah Korea Utara menyatakan bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan di kamp tersebut dan menyatakan kekerasan bertentangan dengan prosedur hukum. Ada tiga alasan utama mengapa meskipun selama ini Korea Utara melakukan pelanggaran hukum HAM internasional, namun tidak pernah diberikan sanksi yang tegas. Meskipun demikian majelis umum PBB, terutama Amerika Serikat tetap melakukan beberapa upaya. Pertama, masalah HAM di Korea Utara bisa dikategorikan sebagai permasalahan domestik. Hal ini bisa dikatakan sebagai permasalan domestik karena hanya antara pemerintah suatu negara dengan warga negara dari negara tersebut. Oleh karena itu intervensi PBB bisa saja dinyatakan sebagai pelanggaran hukum kebiasaan internasional yaitu intervensi negara lain. Karena Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara percaya bahwa resolusi PBB tentang tuduhan pelanggaran HAM di Korea Utara adalah mengada-ada dan dipelopori oleh Amerika Serikat.Namun hukum HAM internasional mengatakan bahwa ada hukum yang termasuk dalam ius cogens sehingga bersifat mutlak. Menurut ICCPR ada hukum yang bisa dikecualikan atau derogable namun ada juga yang tidak mengenal pengecualian. Torture atau penyiksaan dan ill-treatement termasuk di dalamnya. Dalam kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Korea Utara, ada juga penyiksaan didalamnya, oleh karena itu individu juga bisa mengajukan gugatan ke mahkamah internasional. Namun terlebih dahulu individu harus melalui pengadilan dalam negeri. Namun dalam kasus ini, Korea Utara merupakan negara totalitarian sehingga tidak memungkinkan bagi warga negara untuk menggugat negara secara domestik maupun internasional. Bahkan warga negaranya hampir tidak memiliki akses ke dunia internasional. Oleh karena itu, gugatan mengenai pelanggaran hukum HAM internasional kepada Korea Utara dilakukan atas kesadaran negara-negara yang tergabung dalam PBB. 17 Desember 2015 PBB memberikan resolusi kepada Korea Utara atas pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap warganya. Namun hal yang dilakukanini bukan merupakan intervensi. Menurut Basak Çali, intervensi militer bukan hal yang harus diperdebatkan dalam hukum HAM internasional dan seharusnya negara-negara menyarankan negara terkait, dalam hal ini Korea Utara, untuk melakukan perbaikan dalam kesalahannya. Kedua, masih ada negara-negara yang membela Korea Utara. Amerika Serikat dan negara lain ingin mengangkat kasus pelnggaran hukum HAM internasional ini ke Dewan Keamanan PBB namun Tiongkok menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB bertugas menjaga perdamaian dunia dan tidak ada kaitannya dengan pelanggaran HAM. Perilaku yang sama juga ditunjukkan oleh Rusia. Tiongkok dan Rusia memang gagal untuk mencegah PBB mengajukan kasus pelanggaran HAM ini ke Dewan Keamanan PBB, namun jika kemudian Dewan Keamanan membawa kasus ini ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) maka dipastikan Tiongkokakan melakukan veto.Menurut Ruth Krichner dan Andriani Nangoy, jika tidak ada negara besar seperti Tiongkok yang melindungi Korea Utara, dikhawatirkan Korea Utara akan runtuh dan bersatu dengan Korea Selatan, negara liberalis yang erat kaitannya dengan Amerika Serikat. Sedangkan Tiongkok sendiri memiliki banyak ketidakcocokkan dengan Amerika Serikat, salah satunya mengenai kasus Laut Tiongkok Selatan. Rusia sendiri sebagai negara pertama yang menyebarluaskan komunisme pastinya tidak ingin melihat Korea Utara runtuh sama seperti Tiongkok. Tentunya keberpihakan negara-negara besar komunis seperti Tiongkok dan Rusia ini akan mempersulit PBB untuk menegakkan HAM di Korea Utara. Dalam laporan Dewan Keamanan PBB, resolusi yang diberikan dewan keamanan lebih merujuk ke penyalahgunaan penggunaan misil dan nuklir. Ketiga, ketidakaktifan Korea Utara dalam organisasi internasional dan perjanjian internasional. Berikut perjanjian internasional yang belum ditandatangani dan diratifikasi Korea Utara antara lain : CCPR - International Covenant on Civil and Political Rights (1981), CEDAW - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (2001), CESCR - International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1981), CRC - Convention on the Rights of the Child (1990), CRC-OP-SC - Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children child prostitution and child pornography (2014) dan CRPD - Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2013) yang telah ditandatangani namun belum diratifikasi.Hal ini tentunya bisa menjadi alasan Korea Utara untuk mengabaikan pelanggaran HAM dalam bentuk penyiksaan dan penganiayaan karena Korea Utara tidak meratifikasi Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT). Namun meskipun demikian, mengingat bahwa hak untuk hidup dan larangan negara untuk melakukan tindak penganiayaan adalah ius cogens dan erga omnes, maka tidak ada alasan bagi Korea Utara untuk melakukan penganiayaan terhadap warga negaranya.
Dalam sejarah perang dunia II dimana Nazi berkuasa terjadi hal yang sama akan kejahatan genosida dan perlakuan tidak adil terhadap HAM. Oleh karena itu dunia tidak mau mengulang hal yang sama dan penghormatan akan HAM menjadi kebiasaan negara secara menyeluruh. Negara-negara di dunia mempunyai kesadaran akan menaati kewajiban menjunjung tinggi HAM, termasuk didalamnya kebebasan berpikir mengemukakan pendapat, kebebasan memeluk agama dan bebas dan penganiayaan. Oleh karena itu, disini HAM menjadi suatu hukum kebiasaan internasional. Korea Utara memiliki kewajiban untuk menaatinya karena hukum kebiasaan internasional berlaku secara universal. Mengingat Korea Utara yang minim keterlibatannya dalam organisasi internasional, maka sangat sulit untuk membuat Korea Utara terikat dengan perjanjian internasional antar organisasi inter-governmental. PBB sebagai organisasi yang bertugas untuk menjaga perdamaian dunia, sudah seharusnya turun tangan dalam kasus ini. Terakhir, Hukuman terhadap Korea Utara, sanksi-sanki yang selama ini diberikan kepada Korea Utara merupakan sanksi atas kejahatan nuklir dan segala yang berhubungan dengan misil Korea bukan HAM. Kejahatan Korea Utara dalam bidang Nuklir ini telah diputuskan oleh Dewan Keamanan PBB sebagai suatu pelanggaran dan telah diberikan sanksi kepada Korea Utara.Namun, memang belum ada sanksi tegas dari PBB mengenai kejahatan Korea Utara di bidang HAM. Mengingat memberikan sanksi internasional adalah salah satu kewenangan Dewan Keamanan PBB. Sedangkan kasus mengenai HAM di Korea Utara sendiri belum berhasil tembus ke daftar kasus Dewan Keamanan PBB. Jelas hal ini menyulitkan PBB, mengingat dalam PBB harus melewati prosedur tertentu untuk menangani kasus. Termasuk di dalamnya kasus pemberian sanksi yang harus melewati Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan Bagaimana keterlibatan Perserikatan Bangasa-Bangsa (PBB) berdasarkan International Human Rights Law (IHRL) di dalam menanggapi kasus Pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara dibagi menjadi tiga yaitu: Pertama, perjanjian internasional tentang HAM yang dibuat oleh PBB yang telah diratifikasi oleh Korea Utara mengikat Korea Utara untuk menjalankannya. Sehingga jika pelanggaran terjadi PBB bisa membawa hal ini ke mahkamah PBB. Mengingat beberapa HAM bersifat mutlak, contohnya hak untuk hidup dan rasa aman dari penganiayaan, maka PBB seharusnya melakukan intervensi ke Korea Utara. Majelis Umum PBB secara keseluruhan, 193 negara harus mematuhi HAM. Korea Utara juga merupakan anggota PBB oleh karena itu resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB bisa bersifat mengikat karena dapat dimasukkan menjadi hukum kebiasaan internasional. Kedua, badan PBB terus mengirimkan resolusi-resolusi atas pelanggaran HAM oleh Korea Utara. Pada tanggal 17 Desember 2014, Majelis Umum PBB, dengan dukungan 119 negara memberikan resolusi ke Korea Utara dengan tuduhan kejahatan HAM yang berkepanjangan, sistematis, menyeluruh dan kasar. Lalu, pada tanggal 18 Desember 2014, Majelis Umum PBB dengan dukungan 116 negara dan perlawanan dari 20 negara, termasuk Tiongkok, mengeluarkan resolusi terhadap Dewan Keamanan PBB untuk menindaklanjuti kejahatan HAM yang terjadi di Korea Utara.Meskipun Korea Utara seringkali tidak mempedulikan resolusi dari PBB ini, PBB berhak melakukan intervensi. Meskipun, terkadang ada negara-negara yang melakukan abstain atau tidak setuju tetapi mayoritas negara-negara majelis umum PBB mendukung penegakkan HAM di Korea Utara. Tiongkok dan Rusia yang seringkali dikatakan sebagai sekutu Korea Utara karena latar belakang mereka yang merupakan negara komunis. Penulis melihat hal ini sebagai suatu kesempatan untuk melakukan pendekatan dengan Korea Utara melalui dialog antar negara komunis mengingat Korea Utara sangat membenci kapitalisme. PBB ingin membawa kasus pelanggaran HAM di Korea Utara ini ke Dewan Keamanan dan Mahkamah Kriminal Internasional. Agar Korea Utara mendapat sanksi ynag tegas. Ketiga, PBB melakukan intevensi dengan cara non-militer. Operasi militer akan menewaskan banyak orang, tidak hanya pemerintah namun juga rakyat biasa. Maka HAM tidak akan ditegakkan dengan cara ini. Berdirinya Commission on Inquiry of Human Rights (COI), meskipun terus ditentang oleh Korea Utara, merupakan suatu langkah yang berani dan tegas. Penyelidikan diperlukan untuk bukti dalam persidangan. Mendapatkan bukti bahwa Korea Utara telah melakukan kekerasan terhadap HAM sangat sulit. Hal ini dikarenakan negaranya yang sangat tertutup. Tidak mengizinkan informasi beredar secara bebas, dan keluar masuk dari dan ke negara memerlukan izin khusus dari pemerintah. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga yang dapat mengawasi secara khusus untuk kemudian ditindak oleh mahkamah internasional.
Pencapaian PBB terhadap menangani kasus kejahatan HAM nampak pada terbentuknya badan-badan khusus untuk menangani HAM. Untuk Korea Utara sendiri, UNHRC telah membentuk Commission of Inquiry (COI) yang telah menyelidiki kasus HAM di Korea Utara sehingga laporan dari COI bisa menjadi bahan bagi PBB untuk menggugat Korea Utara ke Dewan Keamanan ataupun ke Mahkamah Kriminal Internasional. Resolusi yang dilakukan oleh PBB meskipun belum mendapatkan perhatian dari Korea Utara sendiri, namun membuat dunia mengetahui lebih dalam dan mendapat dukungan dunia. Penulis juga setuju dengan aksi PBB yang tidak menggunakan militer karena hal ini dikhawatirkan akan diasumsikan oleh Korea Utara sebagai suatu ancaman dari dunia dan akan membuat Korea Utara lebih tertutup lagi dari dunia.
IV. Kesimpulan Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Korea Utara sudah termasuk dalam pelanggaran HAM berat yang sudah seharusnya dihentikan. Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran seperti penyiksaan, kelaparan, pemerkosaan, pembunuhan, percobaan medis, buruh paksa, dan pengguguran janin secara paksa, Korea Utara sudah melanggar asas-asas Hukum HAM Internasional. Maka dari itu, dibutuhkan peran organisasi internasional dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mempunyai kuasa untuk menghentikan perbuatan pemerintah Korea Utara terhadap masyarakat sipilnya. Memang ada beberapa alasan PBB tidak memberikan sanksi terhadap Korea Utara secara langsung seperti pelanggaran yang dilakukan Korea Utara merupakan masalah domestik negara itu sendiri, masih ada negara yang mendukung Korea Utara dan ketidakaktifan Korea Utara terhadap persetujuan perjanjian internasional dan organisasi internsional. Namun, alasan-alasan tersebut tidak bisa menutup kebenaran bahwa hal-hal yang dilakukan Korea Utara terhadap masyarakatnya merupakan pelanggaran hukum HAM yang berat. Dunia internasional tidak bisa hanya berdiam diri dengan melihat penderitaan yang dialami oleh warga Korea Utara. Maka dari itu, peran PBB disini sebagai organisasi internasional yang juga menjunjung tinggi pembelaan terhadap hak asasi manusia, sangat besar karena PBB bisa menegaskan Korea Utara untuk menjalankan kewajibannya seperti menjalankanperjanjian internasional tentang HAM yang dibuat oleh PBB yang telah diratifikasi oleh Korea Utara. PBB juga bisa terus mengirimkan resolusi-resolusi atas pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh Korea Utara. PBB juga dapat melakukan intervensi secara non-militer karena PBB memiliki kekuasaan untuk melakukan itu semua tanpa adanya halangan dari negara lain ataupun organisasi lain.

Daftar Pustaka
ABC Radio Australia. 2013. Amnesti Internasional Ungkap Kebrutalan Penjara Korea Utara. Diakses dari http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-12-05/amnesti-internasional-ungkap-kebrutalan-penjara-korea-utara/1230360, pada tanggal 25 Maret 2016, pukul 00:43.
Amnesty International. 2007. Our Issues, North Korea. Human Rights Concerns.
Basak Çali.2010. International Human Rights Law. hlm 292

BBC News.“UN Security Council vows new sanctions after N Korea's rocket launch”. Diakses 27 Maret 2016
Davidson, Scott. 1994. Hak Asasi Manusia. Jakarta: PT. Temprint.
Demick, Barbara. 2005. Buddhist Temple Being Restored in North Korea. Diakses dari http://articles.latimes.com/2005/oct/02/world/fg-temple2, pada tanggal 24 Maret 2016, pukul 22:52.
Hawk, David. 2003. The Hidden : Exposing North Korea’s Prison Camps – Prisoners Testimonies and Satellite Photographs U.S. Committee for Human Rights in North Korea.
Human Rights Watch. 2015. Diakses darhttps://www.hrw.org/news/2015/12/17/north-korea-un-condemns-systemic-rights-abuses tanggal 27 Maret pukul 10.20
KCNA. Refutes U.S. Anti-DPRK Human Rights Campaign, KCNA, November 8, 2005. Diakses tanggal 28 Maret 2016

LOUIS CHARBONNEAU, 2015, China, Russia oppose U.N. council meeting on North Korea, diakses dari http://www.reuters.com/article/us-northkorea-rights-un-idUSKBN0TR01X20151208 ,tanggal 24 Maret 08.34

Lee Grace, 2003, The Political Philosophy of Juche, Stanford Journal of East Asian Affairs. Hlm. 105. Diakses pada tanggal 28 Maret 2016

Marboen, Ade. 2015. PBB Kecam Korea Utara atas Penculikan Sistematis Warga Asing. Diakses dari http://www.antaranews.com/berita/487799/pbb-kecam-korea-utara-atas-penculikan-sistematis-warga-asing, pada tanggal 25 Maret 2016, pukul 00:19. Martin, Bradley K.. 2004. Under the Loving Care of the Fatherly Leader : North Korea and the Kim Dynasty. New York, NY : Thomas Dunne Books.
MICHELLE NICHOLS, 2015, China, Russia fail to stop U.N. meeting on rights in North Korea, diakses dari http://www.reuters.com/article/us-northkorea-rights-un-idUSKBN0TT2RU20151210 tanggal 24 Maret 2016 pukul 8.59
Padden, Brian. 2015. PBB Desak Korea Utara Akhiri Pelanggaran HAM. Diakses darihttp://www.voaindonesia.com/content/pbb-desak-korut-akhiri-pelanggaran-ham /2834969.html, pada tanggal 24 Maret 2016, pukul 17:40.
OHCHR, Reporting status for Democratic People's Republic of Korea, diakses dari http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=PRK&Lang=EN tanggal 24 maret pukul 09.18

Ruth Krichner dan Andriani Nangoy. 2010. Pengaruh Cina pada korea Utara. Diakses dari http://www.dw.com/id/pengaruh-cina-pada-korea-utara/a-6262746 pada tanggal 27 Maret 2016 pukul 18.20
Spencer, Richard. 2007. North Korea Power Struggle Looms. London: The Telegraph (Online version of UK National Newspaper).
The Guardian. 2014. North Koreans protest against UN resolution on human rights http://www.theguardian.com/world/2014/nov/25/-sp-north-korea-protest-un-resolution-human-rights The Guardian, 2015, North Korea: UN Condemns Systemic Rights Abuses, diakses dari https://www.hrw.org/news/2015/12/17/north-korea-un-condemns-systemic-rights-abuses tanggal 24 Maret 2016 pukul 08.07

United Nations Human Rights Council"Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Democratic People’s Republic of Korea (page 7)" dilihat 25 Maret 2016

United Nations. Diakses dari http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49648#.Vvl A5NJ96W8 tanggal 27 Maret 2015 pukul 10.20

UN Security Council.Security Council Report. http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/dprk-north-korea/

WashingtonPublic Hearing, 30 October 2013 (02:45:50).

--------------------------------------------
[ 2 ]. Scott Davidson, 1994, Hak Asasi Manusia, PT. Temprint, Jakarta. Diakses pada tanggal 22 Maret 2016
[ 3 ]. Amnesty International, 2007, Our Issues, North Korea, Human Rights Concerns. Diakses tanggal 22 Maret 2016
[ 4 ]. KCNA Refutes U.S. Anti-DPRK Human Rights Campaign, KCNA, November 8, 2005. Diakses tanggal 28 Maret 2016
[ 5 ]. Lee Grace, 2003, The Political Philosophy of Juche, Stanford Journal of East Asian Affairs. Hlm. 105. Diakses pada tanggal 28 Maret 2016
[ 6 ]. David Hawk, 2003, The Hidden : Exposing North Korea’s Prison Camps – Prisoners Testimonies and Satellite Photographs U.S. Committee for Human Rights in North Korea, diakses tanggal 23 Maret 2016
[ 7 ]. Barbara Demick, “Buddhist Temple Being Restored in North Korea”, Los Angeles Times, diakses dari http://articles.latimes.com/2005/oct/02/world/fg-temple2, pada tanggal 24 Maret 2016 pukul 22:52.
[ 8 ]. WashingtonPublic Hearing, 30 October 2013 (02:45:50).
[ 9 ]. Brian Padden, “PBB Desak Korea Utara Akhiri Pelanggaran HAM”, VoA Indonesia, diakses dari http://www.voaindonesia.com/content/pbb-desak-korut-akhiri-pelanggaran-ham-/2834969.html, pada tanggal 24 Maret 2016 pukul 17:40.
[ 10 ]. Ibid.
[ 11 ]. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/north-korea
[ 12 ]. Basak Çali, 2010, International human rights law
[ 13 ]. Op Cit.
[ 14 ]. United Nations, dikses dari http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ tanggal 23 Maret pukul 21.00
[ 15 ]. Basak Çali, 2010, International human rights law hlm 284
[ 16 ]. OHCHR, The Core International Human Rights Instruments and their monitoring bodies, http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspxdiakses pada tanggal 23 Maret 2016
[ 17 ]. Human Rights Council. 2014. Report of the detailed findings of the commission of inquiry on human rights in the Democratic People’s Republic of Korea
[ 18 ]. http://freekorea.us/camps/#sthash.F1mAf2Yj.dpuf. Diakses pada tanggal 23 Maret 2016
[ 19 ]. "Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Democratic People’s Republic of Korea (page 7)". United Nations Human Rights Council.Diakses 25 Maret 2016
[ 20 ]. The Guardian. 2014. North Koreans protest against UN resolution on human rights http://www.theguardian.com/world/2014/nov/25/-sp-north-korea-protest-un-resolution-human-rights Diakses pada tanggal 24 Maret 2016
[ 21 ]. Ibid.
[ 22 ]. The Guardian, 2015, North Korea: UN Condemns Systemic Rights Abuses, diakses dari https://www.hrw.org/news/2015/12/17/north-korea-un-condemns-systemic-rights-abuses tanggal 24 Maret 2016 pukul 08.07
[ 23 ]. Basak Çali.2010. International Human Rights Law. hlm 292
[ 24 ]. LOUIS CHARBONNEAU, 2015, China, Russia oppose U.N. council meeting on North Korea, diakses dari http://www.reuters.com/article/us-northkorea-rights-un-idUSKBN0TR01X20151208. tanggal 24 Maret 08.34
[ 25 ]. MICHELLE NICHOLS, 2015, China, Russia fail to stop U.N. meeting on rights in North Korea, diakses dari http://www.reuters.com/article/us-northkorea-rights-un-idUSKBN0TT2RU20151210 tanggal 24 Maret 2016 pukul 8.59
[ 26 ]. Ruth Krichner dan Andriani Nangoy. 2010. Pengaruh Cina pada korea Utara. Diakses dari http://www.dw.com/id/pengaruh-cina-pada-korea-utara/a-6262746 pada tanggal 27 Maret 2016 pukul 18.20
[ 27 ]. UN Security Council.Security Council Report. http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/dprk-north-korea/ diakses pada tanggal 24 Maret 2016
[ 28 ]. OHCHR, Reporting status for Democratic People's Republic of Korea, diakses dari http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=PRK&Lang=EN tanggal 24 maret pukul 09.18
[ 29 ]. BBC News.“UN Security Council vows new sanctions after N Korea's rocket launch”. Diakses 27 Maret 2016
[ 30 ]. United Nation Security Council. Security Council Report. Diakses dari http://securitycouncil.org 27 Maret 2016
[ 31 ]. Human Rights Watch. 2015. Diakses dari https://www.hrw.org/news/2015/12/17/north-korea-un-condemns-systemic-rights-abuses tanggal 27 Maret pukul 10.20
[ 32 ]. United Nations. Diakses dari http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49648#.VvlA5NJ96W8 tanggal 27 Maret 2015 pukul 10.20