KASUS TELKOM

KAP EDDY PIANTO VS PWC

Eddy Pianto Simon. Di kalangan auditor, namanya belum seterkenal Hans Tuanakota, Hendrawinata, atau Hadi Sutanto. Sejak awal Juni lalu, nama Eddy Pianto mencuat bersamaan dengan penolakan SEC (Securities and Exchange Commission), Bapepam Amerika Serikat terhadap Laporan Keuangan (LK) 2002 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM).

“Saya sering dengar namanya, tetapi saya belum pernah bertemu. Saya tidak kenal dia. Teman-teman, saat saya tanya juga, mengaku tidak kenal,” kata seorang auditor senior yang sudah malang-melintang dalam bisnis audit di Indonesia selama 30 tahun lebih.

Eddy Pianto memiliki KAP yang bermarkas di Muara Karang, Jakarta. Salah seorang stafnya mengatakan, jumlah karyawan KAP Eddy Pianto ada cuma 15 orang. “Semuanya auditor,” katanya. Dengan jumlah tenaga audit segitu, KAP ini memiliki banyak pekerjaan audit. Diantaranya adalah PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. (TKIM), PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, (INKP). Kedua perusahaan ini listing di Bursa Efek Jakarta (BEJ).

Tetapi TLKM adalah perusahaan yang dual listing, baik di BEJ maupun di New York Stock Exchange (NYSE), yang aturannya jauh lebih rumit ketimbang aturan di bursa Indonesia. Selain itu, BUMN telekomunikasi itu termasuk besar dari segi aset dan market capitalization, memiliki kantor yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan pendapatan utama berasal dari pulsa yang dicatat secara computerize.

“Hebat. KAP Eddy Pianto bisa menerima pekerjaan mengaudit Telkom. Saya saja, yang memiliki 100 karyawan, tidak berani mengambil kerjaan itu. Karena pasti separo karyawan saya akan tersedot ke Telkom. Saya dengar, Earnst & Young dan HTM (Hans Tuanakota & Mustofa) saja menerjunkan tidak kurang dari 40 orang,” katanya.

Menurut auditor senior yang enggan disebut namanya, 90 persen pendapatan TLKM berasal dari pulsa. Seluruh pendapatan tersebut dicatat secara computerize, yang kantornya tersebar di seluruh tanah air. Selain membutuhkan tenaga besar, juga membutuhkan tenaga ahli kumputer. “Saya bisa mengerjakannya, tetapi sayang kalau harus mengabaikan kerja audit yang lain. Fee-nya, saya dengar, lumayan besar,” katanya. Menurut informasi yang diterima Investor Indonesia, fee untuk KAP Eddy Pianto mencapai Rp3 miliar.

Itu baru dari segi besar dan rumitnya pekerjaan mengaudit LK TLKM, belum termasuk kompetensi KAP Eddy Pianto untuk mengaudit LK emiten yang tercatat di Bursa New York. Di pasar modal Indonesia, KAP Eddy Pianto yang sudah terdaftar di Bapepam dan Depkeu, hasil auditnya tak bermasalah. Tapi Bapepam AS (US SEC) memiliki aturan dan kriteria tersendiri bagi auditor yang bisa mengaudit LK emiten yang tercatat di NYSE.

Seorang akuntan senior tidak percaya KAP Eddy Pianto yang hanya memiliki tenaga kurang dari 20 orang bisa mengaudit LK TLKM 2002. “Dibantu oleh PT GTI adalah salah. Karena PT GTI bukan auditor firm, melainkan consulting firm. Auditor firm tidak menggunakan PT, tapi KAP,” katanya. Ada juga yang curiga, ada apa-apanya antara James S. Kallman, Eddy Pianto dengan Arief Arryman, ketua komite audit TLKM?

Seorang sumber lain menunjukkan, betapa Eddy Pianto dan manajemen TLKM tidak hati-hati dalam masalah ini. Dia menduga, manajemen TLKM sedang sibuk dengan lobi-lobi berkaitan dengan tarif dan lain sebagainya. “Betul awalnya, KAP Eddy Pianto adalah mitra GT International. Tetapi, ketika mendapat pemberitahuan dari GT International pada Desember bahwa kemitraan antara GT International dengan GT Indonesia dan Eddy Pianto akan putus dan efektif pada 31 Maret 2003, seharusnya manajemen Telkom bersikap: putus dengan Eddy Pianto. Lalu, lapor ke US SEC,” katanya.

Nyatanya, manajemen TLKM tetap kekeh melanjutkan KAP Eddy Pianto sebagai auditor dan Eddy Pianto juga tenang-tenang saja bekerja. Kalau Eddy Pianto dan PT GT Indonesia bertanggung jawab, harusnya mereka tahu diri. Itu pertama. Kedua pada sekitar Januari sampai Maret 2003, staf US SEC berencana datang ke Jakarta untuk memverifikasi KAP Eddy Pianto. “Sayang, selama kurun waktu Januari sampai Maret itu ada wabah SARS. Orang SEC tidak diperkenankan datang ke Jakarta,” katanya. Diingatkan, auditor firm yang akan mengaudit LK emiten yang listed di NYSE harus mengikuti proses internal control yang dilakukan oleh SEC.

Ketiga adalah, manajemen TLKM dua kali melakukan filing ke US SEC. “Pertama pada 15 April 2003 dengan letter head GT International. Lalu, ketika US SEC me-reject, manajemen TLKM menyusulkan filing kedua pada Juni 2003, dengan menyatakan, LK TLKM 2002 sebagai unaudited,” katanya. Untuk apa, manajemen TLKM melakukan filing kedua, kalau filing pertama sudah ditolak? Kenapa pula manajemen TLKM menyatakan, LK TLKM 2002 sebagai unaudited. “Mending tidak usah melakukan filing kedua itu,” katanya. Sayang manajemen TLKM dan komite audit TLKM tidak bersedia memberi keterangan. Eddy Pianto juga masih di Australia, dan belum kembali sejak kasus ini muncul.

Namun, James S. Kallman, presiden direktur PT Moores Rowland Indonesia (d/h PT Grant Thornton Indonesia), membantah keras dugaan yang tidak berdasar, bahwa ada kongkalikong antara James Kallman, Eddy Pianto dengan Arief Arryman, ketua Komite Audit TLKM. “Saya memang dekat dengan Bapak Arief Arryman. Tetapi kedekatan kami terjadi setelah kami menerima kerja audit Telkom. Sebelum kami dipercaya Telkom, saya tidak kenal dengan Bapak Arief Arryman,” katanya.

Mengenai kompetensi, Kallman juga tidak bosan-bosan menyakinkan bahwa KAP Eddy Pianto memiliki kompetensi untuk mengaudit laporan keuangan emiten yang listed di NYSE. Karena, seperti sudah dimuat dalam tulisan pertama, KAP Eddy Pianto adalah afiliasi PT GTI, sehingga GT International mengijinkan KAP itu untuk menggunakan letter head GT International.

Ketika menuntaskan kerja audit LK TLKM 2002, KAP Eddy Pianto dibantu oleh KAP Jimmy Budi sebagai pelaksana di lapangan. Menurut Kallman, pihaknya bahu-membahu merampungkan kerja audit TLKM sebelum pemutusan hubungan kemitraan dengan GT International yang berakhir efektif pada 31 Maret 2003. “Tiga puluh satu orang auditor diterjunkan. Kami bekerja selama 30.000 jam non stop selama empat bulan waktu yang diberikan kepada kami,” kata Kallman.

Itu berarti dengan waktu yang diberikan selama empat bulan, dan setiap bulan ada 25 hari kerja, maka setiap orang bekerja full selama 9,6 jam sehari. “Coba Anda bayangkan. Kami sangat serius mengerjakan tugas yang dipercayakan Telkom kepada kami,” katanya. Itu dilakukan untuk memenuhi tenggal waktu sampai 31 Maret 2003. Yakni, deadline penyampaian laporan keuangan audit. Tanggal itu, adalah batas waktu efektif putusnya hubungan kemitraan antara PT GTI dengan GT International. “Dan, kami bisa menyelesaikan audit itu pada 25 Maret 2003, sebelum kemitraan dengan GT International berakhir.”

Tentang press realese GT International, lanjut Kallman, PT GTI mencari bantuan dari GT Austria. “Pada sekitar bulan Januari 2003, GT Austria mengirimkan dua orang stafnya untuk membantu dan membimbing kami, terutama dalam hal US SEC rules dan telecomunication rules,” kata Kallman. Pria AS yang sudah 13 tahun tinggal di Indonesia ini tetap mendasarkan diri pada surat David McDonnell, Chief Executive Worldwide GT International yang dikirimkan kepada Mirza Mochtar. Kenapa dalam press realese GT International pada 1 Juli lalu, GT International menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap hasil audit KAP Eddy Pianto atas LK TLKM 2002?

Seorang sumber Investor Indonesia lain menyebutkan, ketika GT International memutus hubungan dengan PT GTI pada Desember 2002 dan efektif pada 31 Maret 2003, terjadi pertarungan seru di Pengadilan AS. “PT GTI habis-habisan disitu demi mempertahankan diri. Tapi akhirnya kalah, dan mitra GT International akhirnya jatuh kepada KAP Hendrawinata,” katanya. Apakah karena pertarungan di pengadilan itu, yang menyebabkan KAP Eddy Pianto (eks-afiliasi PT GTI) tidak mendapat dukungan saat filing Annual Report on Form 20F TLKM ke US SEC?

PricewaterHouseCoopers (PwC) hampir merampungkan review atas Laporan Keuangan (LK) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) 2002, setelah hasil kerja auditor sebelumnya, Kantor Akuntan Publik (KAP) Eddy Pianto Simon, ditolak oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (US SEC). “Mudah-mudahan selesai sesuai target, pertengahan September ini,” kata Arief Ariman, Ketua Komite Audit Telkom kepada Investor Indonesia di Jakarta, pekan lalu.

Eddy Pianto, cuek saja. Sejak Bapepam AS menolak hasil auditnya terhadap LK Telkom, ia lebih banyak berada di luar negeri. Anak buahnya yang berkantor di Muara Karang, Jakarta tidak tahu, apa yang dikerjakan Eddy di Australia. Sekondannya, eksekutif PT Moores Rowland Indonesia (d/h PT Grant Thornton Indonesia), mulai bingung.

“Nggak tau deh, kenapa Eddy sering banget ke Australia. Seharusnya, dia memperjuangkan nama baiknya yang sudah tercemar akibat kasus Telkom ini. Kan, dia sudah mengirim pengaduan ke IAI (Ikatan Akuntan Indonesia),” kata seorang eksekutif PT MRI. “Buat kita sih, nothing to loose. Karena partner kita sekarang kan bukan dia lagi, tetapi KAP Jimmy Budi,” tambahnya.

Memang, pada 16 Juli lalu, Eddy mengirim surat ke Ketua IAI, Achmadi Hadibroto. Surat itu perihal “Pengaduan atas perlakuan tidak sehat yang diterima KAP Drs Eddy Pianto (EP) dari KAP Drs Hadi Sutanto (HP)”. Nama KAP yang disebut terakhir tak lain adalah partner PwC, sedangkan EP–ketika itu adalah partner Grant Thornton.

Dalam surat setebal lima halaman itu, Eddy menjlentrehkan kronologi kasus yang membuat namanya tercemar. “...kami, EP telah menjadi pihak yang mengalami kerugian, baik moril maupun materil yang diakibatkan, baik langsung maupun tidak langsung akibat penolakan (LK Telkom 2002 oleh US SEC) tersebut,” tulis Eddy tentang perlakuan tidak sehat HS itu.

Seorang akuntan senior membisikkan kepada Investor Indonesia, “bung, (kasus Telkom) ini pertarungan antara dua KAP besar.” Siapa lagi yang dimaksud, kalau bukan antara Grant Thornton (GT) dengan PwC. GT adalah auditor firm masuk dalam jajaran nomor tujuh dunia. Sedangkan, PwC masuk dalam jajaran the big four.

Awalnya, ketika menerima penugasan sebagai auditor PT Telkom (2002), tak ada persoalan yang dialami EP. Termasuk dengan HS, yang pada saat bersamaan menjadi auditor PT Tekomsel (anak perusahaan Telkom). Pada Januari dan Februari 2003, kedua belah pihak saling komunikasi, dan tukar-menukar dokumen. EP mengirimkan Audit Instructions kepada HS. Sebaliknya, HS mengirimkan laporan-laporan yang diminta EP sesuai Audit Instructions. HS juga mengirim dokumen yang menyatakan, sebagai auditor Telkomsel, HS independen.

Pada 17 Maret 2003, EP memberi tahu HS bahwa laporan audit Telkom akan dikeluarkan pada 25 Maret 2003. EP menyatakan akan melakukan reference terhadap hasil audit Telkomsel. Disinilah, hubungan EP dan HS kelihatan tidak sehat. Menjawab surat EP itu, HS menyatakan, tidak memberi izin kepada EP untuk me-refer hasil auditnya atas Telkomsel.

Anehnya, pada 25 Maret 2003, HS mengirimkan copy audit report Telkomsel untuk dikonsolidasikan ke LK Telkom. Dalam surat pengantarnya, HS menyatakan, “At the date of this letter, we fully stand behind our opinion as far as they relate to the financial statements of Telkomsel for the year ended December 31, 2002.” Pada surat tersebut, HS sama sekali tidak menyebut kata-kata yang tidak mengizinkan EP menggunakan hasil auditnya atas Telkomsel sebagai acuan dalam LK Telkom konsolidasi.

Namun, pada tanggal 31 Maret, HS kembali menegaskan surat tanggal 24 Maret. HS juga mengirim surat yang bernada sama kepada Presiden Komisaris dan Ketua Komite Audit Telkomsel, pada 9 April. “AU 543 para 10 (c) (i) also makes it clear that the principal auditor (KAP Eddy Pianto, red) should have our permission before referring to our audit report on PT Telkomsel in their own audit report on Telkom,” tulis HS.

Perihal surat-surat tersebut, kepada Ketua IAI, Eddy memberi dua catatan. Pertama, HS melakukan miss-interpretation atas United State Auditing Standard AU 543 (AU 543), yakni para 10 (c) (i), yang menjadi dasar penolakan HS memberi izin kepada EP. Aturan SEC itu berbunyi, (10) Whether or not the principal auditor decides to make reference to the audit of the other auditor, he should make inquiries.... These inquiries and other measures may include such as the following: (c) Ascertain through communication with the other auditor: (i) that he is aware that the financial statements of the components he is auditing are to be included in the financial statements on which the principal auditor will report and that the other auditors report will be relied upon (and referred to) by the principal auditor.

Jelas, kata Eddy, AU 543 sebenarnya memperbolehkan EP untuk mengacu kepada opini HS tanpa perlu izin. “Kami mempunyai keyakinan bahwa HS telah menginterpretasikan AU 543 secara keliru, yang mengakibatkan keputusan SEC yang merugikan Telkom,” kata Eddy. AU 543, seperti halnya Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (PSA 543), tidak mengharuskan EP minta izin, melainkan cukup mengkomunikasikannya saja. Izin dari auditor perusahaan anak dibutuhkan, bilamana nama auditor dicantumkan dalam LK konsolidasi.

Kedua, HS dalam suratnya tanggal 31 Maret, mencampuradukkan antara “izin agar EP dapat mengacu pekerjaan HS” dengan “izin agar Telkom dapat memasukkan opini HS di dalam laporan 20-F”. Dalam surat tanggal 31 Maret, HS menyatakan, izin tersebut berhubungan dengan laporan Form 20-F. Padahal, akuntan tahu, izin untuk Form 20-F seharusnya ditujukan kepada manajemen Telkom, bukan kepada auditornya, EP. Kenapa surat tertanggal 31 Maret itu ditujukan kepada EP, kalau bukan memberi izin kepada EP untuk menggunakan hasil audit HS sebagai acuan dalam memberikan opini pada LK Telkom 2002 (audited)?

Tetapi, karena surat HS tanggal 24 Maret –yang menolak memberi izin-- itulah, pada 5 Juni, SEC mengirim surat kepada manajemen Telkom. Isinya, antara lain menyatakan, karena tidak ada izin dari HS, seharusnya EP melakukan qualifikasi atau disclaimer terhadap LK Telkom 2002. SEC juga menyatakan, EP tidak mendemonstrasikan kompetensinya dalam menerapkan US GAAS. Karena alasan itu, SEC menolak laporan Form 20-F.

Keputusan SEC itu membuat Eddy dan partnernya Grant Thornton Indonesia bingung. Karena, sebelum mengirim surat ke manajemen Telkom itu, SEC sudah minta dilakukan credentialling review terhadap EP, pada 22 Mei. Heinz & Associates LLP dari Denver, Colorado, AS ditunjuk sebagai pelaksana. Dan, Heinz berkesimpulan: “We found the firm’s (KAP Eddy Pianto) conclusion in connection with this matter (US GAAS AU Section 543) to have merit and generally consistent with practices we have observed by other auditing firm.”

Inilah yang kemudian menyiratkan ada konspirasi tingkat tinggi dalam kasus Telkom ini, yang melibatkan pejabat SEC dan pejabat PwC. Apalagi, kemudian diketahui, Telkom akhirnya menunjuk PwC untuk melakukan review atas audit yang dilakukan EP. Pejabat SEC yang menangani Telkom adalah Craig C. Olinger, Deputy Chief Accountant SEC. Dia adalah bekas anak buah Wayne Carnall, yang kini menjadi Senior Executive PwC.

Tetapi Eddy tidak peduli dengan sinyalemen itu. Pada 21 Juni 2003, Eddy mengirim surat ke SEC untuk menjelaskan interpretasi yang benar atas AU 543. Pada 25 Juni, Eddy melanjutkan teleconference dengan SEC. Dalam teleconference itu, tidak ada sanggahan dari SEC mengenai interpretasi Eddy atas AU 543. Tetapi SEC kadung menolak laporan Form 20-F Telkom, dan manajemen Telkom sudah terlanjur menyatakan, (pada 11 Juni) LK Telkom 2002 sebagai unaudited, serta menunjuk PwC (HS) sebagai auditor untuk me-review LK Telkom 2002.

Sebagai jalan terakhir, pada 16 Juli mengadu ke IAI. “Kejadian itu juga telah merusak nama baik EP dan secara serius dapat mengganggu kelangsungan usaha EP,” kata Eddy. Eddy berharap IAI meneliti kasus ini, dan minta IAI menghukum HS, bila kelak terbukti salah. Yakni merehabilitasi nama EP, termasuk mengumumkan ke media massa nasional, ke Ditjen Lembaga Keuangan, dan Bapepam.

Sudah hampir dua bulan, Eddy Pianto mengirimkan surat pengaduan ke organisasi yang membawahi profesi akuntan, IAI, itu. Achmadi Hadibroto, Ketua Umum IAI menyerahkan penyelesaian masalah pengaduan KAP Eddy Pianto (EP) sepenuhnya kepada BP2AP (Badan Peradilan dan Pemeriksaan Akuntan Publik). “Kalau ada perselisihan profesi menjadi wewenang BP2AP,” kata Achmadi, yang sebelum menjadi ketua umum IAI sempat memimpin BP2AP.

Rusdi Daryono, ketua BP2AP, mengatakan, lembaganya tengah menangani pengaduan EP tersebut. Pihaknya kini masih mempelajari, dan mengumumpulkan informasi, untuk kemudian membahasnya. “Pihak KAP Hadi Sutanto (PwC) sudah memberikan klarifikasi kepada kita,” kata Rusdi, yang juga akuntan dari KAP Hans Tuanakotta & Mustofa (partner Deloitte Touche Tohmatsu).

Sayangnya Rusdi tidak menjelaskan isi klarifikasi dari HS itu. Ia juga belum bisa memberikan gambaran yang lengkap tentang kasus perseteruan antara dua KAP, yang menjadi anggota IAI itu. Karena itu, kata Rusdi, penanganan masalah tersebut kemungkinan agak lambat. Bukan hanya soal kasusnya, tetapi juga perlu memanggil kedua belah pihak yang berseteru, untuk kemudian dilakukan pengkajian.

Hariyanto Sahari, Senior Partner HS, setelah berkali-kali dihuubngi dan ditemui Investor Indonesia akhirnya mau juga buka suara. “Kita sudah berikan klarifikasi mengenai pengaduan tersebut kepada BP2AP,” kata Hariyanto. Sayangnya, Hariyanto yang memang menangani laporan keuangan Telkomsel, anak perusahaan Telkom, dan tugas me-review laporan keuangan Telkom 2002, tidak menyebutkan, klarifikasi macam apa yang diberikan kepada BP2AP. Sehingga tidak diperoleh jawaban dari HS tentang semua tuduhan Eddy dalam surat pengaduannya kepada IAI pada 16 Juli lalu (tulisan pertama).

Menurut Hariyanto, pengaduan sesama anggota IAI sebagai hal yang lumrah. “Hal tersebut boleh saja dilakukan antara sesama akuntan anggota IAI,” katanya. Dan, penyelesaiannya kini sudah di tangan BP2AP. “Saat ini, kita masih menunggu tanggapan IAI (BP2AP, red) mengenai klarifikasi yang sudah diberikan,” katanya.

Namun, Rusdi Daryono, ketua BP2AP belum bisa memastikan dan belum memiliki gambaran, kapan kasus ini bakal selesai. Yang jelas, lanjut Rusdi, BP2AP berusaha untuk sesegera mungkin menyelesaikan kasus ini. Kemudian, hasilnya diserahkan ke kompartemen Akuntan Publik di IAI. “Nanti, hasilnya akan diumumkan di kompartemen IAI,” katanya.

Sementara itu, Ketua Majelis Kehormatan IAI, Kanaka Puradiredja masih menunggu hasil pemeriksaan BP2AP terkait pengaduan EP. Ia belum tahu secara persis isi pengaduan salah satu anggotanya itu.

Hasil pemeriksaan BP2AP, menurut Kanaka, sangat penting, karena akan menjadi acuan bagi lembaga lain, seperti Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dan Direktorat Pembinaan Akuntan Publik dan Jasa Penilai, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), Departemen Keuangan (Depkeu) mengambil keputusan. Kedua lembaga itu memang berwenang mengawasi akuntan publik. “Sebaiknya kedua lembaga itu menunggu hasil pemeriksaan organisasi profesi, agar tidak terjadi tumpang tindih,” kata Kanaka.

Abraham Bastari, Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan (PP) Bapepam berpendapat, antara IAI, DJLK Depkeu serta Bapepam tidak saling terkait. “Kalau etika antar profesi tentu arahnya ke IAI,” kata Abraham. DJLK adalah lembaga yang bertugas melakukan pembinaan terhadap akuntan publik yang beroperasi di Indonesia. DJLK-lah yang akan mencermati proses audit yang dilakukan kantor akuntan publik yang sudah terdaftar, seperti EP. Sementara Bapepam melakukan pengawasan, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran di bidang pasar modal.

“Jadi pemeriksaan terhadap KAP Eddy Pianto jalan terus, meski ada surat Eddy Pianto yang mengadukan PwC kepada IAI,” kata Abraham. Seperti diketahui, ketika kasus laporan keuangan Telkom ditolak SEC, Bapepam langsung menghentikan sementara kegiatan KAP Eddy Pianto --yang sudah terdaftar di Bapepam-- untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia. Setelah disuspen, Bapepam baru melakukan pemeriksaan.

Menurut Abraham, langkah EP mengadukan HP (partner PwC) ke IAI tidak terkait dengan pelaksanaan atau pelanggaran di bidang pasar modal. “Pengaduan itu adalah masalah (kode etik) profesi,” tegasnya. Sedangkan yang sedang diteliti dan diperiksa Bapepam adalah berkaitan dengan kompetensi EP mengaudit Telkom, perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakarta.

Meski begitu, masih kata Abraham, Bapepam akan mengakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan IAI dan DJLK. Biro PP sudah menyurati DJLK dan IAI dalam upaya mengumpulkan informasi. “Kita kumpulkan semua informasi yang terkait dengan Eddy Pianto,” jelasnya.

Eddy Pianto sangat berharap kasusnya segera diselesaikan, baik di Bapepam maupun di IAI, karena menyangkut kelangsungan usaha bisnisnya. Publik juga berharap, IAI dan Bapepam bisa menuntaskan kasus ini segera. Bukan hanya menyangkut KAP Eddy Pianto dan KAP Hadi Sutanto, melainkan profesi akuntan, yang –kata Erry Riyana Hardjapamekas dalam kolomnya di Majalah Tempo beberapa waktu lalu— nyawanya adalah kepercayaan publik.

Bermodal kepercayaan publik itulah, akuntan publik diberi “hak istimewa” untuk melakukan fungsi atestasi (pengecekan). Atas nama kepercayaan publik pula, mereka berhak menerima bayaran, sebagai imbalan atas independensi, obyektivitas, dan kompetensi profesionalnya. Maka hak hidup akuntan publik harus hilang, dan hak atas imbalan itu menjadi haram, ketika mereka kehilangan independensi, obyektivitas, apalagi profesionalismenya.

KEPUTUSAN KPPU

Kasus audit PT. Telkom berawal dari kesalahan interprestasi yang dilakukan oleh KAP Haryanto Sahari dan Rekan terhadap PT. Telkom, PT. Telkomsel, dan United States Securities and Exchange Commissions mengenai ketentuan standar audit Amerika.
Audit Telkomsel harus mengikuti standar audit Amerika dengan merujuk pada aturan SEC. Karena PT. Telkomsel membuka bursa di NYSE.

Aturan SEC yang harus dijalani adalah: 1) Filling 20-F yaitu Form laporan keuangan dan laporan manajemen dengan KAP yang terpercaya. 2) Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor independen secara berkala tiap tahun.
Karena waktunya sangat terbatas KAP EP meminta hasil audit yang dahulu pernah dilakukan oleh KAP Haryanto Sahari, tetapi KAP HS menolak untuk memberitahu hasil audit yang pernah dilakukannya.
KAP Eddy Pianto pada awalnya berhak melakukan pekerjaan audit atas nama Grant Thornton berdasarkan engagement letter yang telah ditandatangani sebelum tanggal withdrawal agreement tersebut. Namun untuk memahami US GAAS dan GAAP dalam rangka filling Form 20-F, KAP Eddy Pianto meminta bantuan dari Mark Iwan.

Penolakan tersebut telah menyebabkan perdagangan saham PT. Telkom yang tercatat di New York Stock Exchange dalam bentuk IDR dihentikan sementara. Harga saham PT. Telkom di Bursa Efek Jakarta turun secara signifikan dari harga penutupan sehari sebelumnya, serta memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penurunan Indeks Harga Saham Gabungan.

Bapepam mewajibkan Eddy Pianto Simon, partner KAP Eddy Pianto, untuk tidak melakukan kegiatan usaha di pasar modal terhitung sejak tanggal 16 Juni 2003 sampai diputuskan lebih lanjut oleh Bapepam. Alasannya, karena Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom tahun Buku 2002 ditolak oleh SEC.

Sanksi terhadap HS dan Rekan: Membayar denda sebesar Rp20 Milyar ke Kas Negara dengan uang paksa sebesar Rp10 juta per hari. Denda itu harus dibayar maksimal 30 hari setelah pemberitahuan keputusan dari KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).
Sanksi ini dikenakan karena KAP HS dan Rekan terbukti bersalah dan mengakibatkan rusaknya kualitas audit KAP EP atas laporan keuangan konsolidasi PT. Telkom tahun buku 2002.

KAP Haryanto Sahari dan rekan mencoba untuk menyesatkan dan merugikan. KAP Haryanto merugikan para pemegang saham dari perseroan induk maupun anak perusahaannya yakni TELKOM dan TELKOMSEL. KAP Haryanto Sahari dan Rekan dan KAP Eddy melanggar peraturan Bapepam tentang persaingan yang tidak sehat antara sesama auditor.

Tindakan yang dilakukan oleh KAP Haryanto Sahari, yaitu tidak mengizinkan acuannya dipakai oleh KAP ED sehingga KAP Eddy Pianto harus memulainya lagi dari awal tanpa mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang pernah diaudit.