Tugas Kelompok
Raden Ardi Novaliando 120310120126 Adil Falah 120310120123 Haga 120310120118

Regulasi, Infrastruktur, dan SDM Jadi Kendala Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Dr. H. Rizal Djalil menyampaikan dalam forum ilmiah di Graha Sanusi Hardjadinata Unpad rabu lalu bahwasanya permasalahan utama dalam implementasi kebijakan keuangan daerah adalah regulasi yang masih lemah, Regulasi yang lewah ini diakibatkan oleh infrastruktur daerah yang belum mendukung peningkatan perekonomian daerah, dan sumber daya manusia belum memadai.
“Kebijakan pemerintah pusat khususnya terkait dengan penetapan alokasi dana perimbangan juga belum sepenuhnya mendukung aspek pemerataan, serta kebijakan daerah otonomi baru belum memberikan dampak positif bagi pemerataan pembangunan, malah menimbulkan masalah baru. Kebijakan pemerintah yang bersifat khusus, seperti otonomi khusus belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah utama sebelum otonomi khusus tersebut diberikan, “ tuturnya.
Dr. Rizal menyebutkan bahwa persoalan utama yang perlu dijawab dalam implementasi kebijakan keuangan daerah adalah sejauh mana peningkatan belanja pasca otonomi dapat menjawab tujuan utama otonomi daerah. Tujuan utama otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada kenyataannya kebijakan daerah yang diterapkan kadangkala keluar dari trek sebagaimana mestinya. Anggaran yang membludak tidak berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat daerah. Bahkan seringkali nilai pengeluaran yang tercatat tidak sesuai dengan pembelanjaan aslinya, dan entah kemana dana tersebut mengalir. Hal ini membuktikan bahwa regulasi yang dilakukan pemerintah pusat tidak berjalan dengan baik, karena masih terdapat masalah - masalah kebocoran anggaran yang seharusnya tidak boleh terjadi.
Pada kesempatan tersebut, Dr. Rizal menyampaikan perbandingan kondisi keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah. Salah satunya adalah mengenai pendapatan daerah pra dan pasca reformasi.
“Pendapatan dalam kurun waktu sebelum dan setelah era reformasi menunjukkan tren yang meningkat, dengan tingkat kenaikan yang cukup signifikan,” ungkap Dr. Rizal. Sebagai contoh, pendapatan APBD seluruh pemerintah daerah pada tahun 1994-1995 berada pada kisaran Rp 22,05 triliun. Sementara pada tahun 2012, pendapatan APBD seluruh pemerintah daerah mencapai angka kisaran Rp 629,22 triliun. Seiring dengan penambahan pendapatan yang meningkat, Dr. Rizal mengungkapkan bahwa jumlah belanja daerah juga mengalami peningkatan. Pada tahun anggaran 1994/1995, realisasi belanja daerah sebesar Rp 18,234 triliun, meningkat secara drastis pada tahun anggaran 2012 realisasi belanja daerah mencapai Rp 602, 494 triliun.
Sejalan dengan peningkatan alokasi anggaran ke daerah, maka permasalahan pengelolaan keuangan daerah juga semakin mengemuka. Misalnya saja adalah terjadinya berbagai penyimpangan pada tahap pelaksanaan anggaran.
Untuk itu, Dr. Rizal mengusulkan beberapa hal. Diantaranya adalah perlu dilakukan efisiensi belanja-belanja pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan investasi ataupun kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta menghapus belanja yang tidak perlu dibebankan. Selain itu, diperlukan juga perbaikan regulasi dan manajemen pengelolaan keuangan daerah, serta perbaikan manajemen SDM pemerintah daerah yang meliputi penataan kembali pegawai-pegawai dalam organisasi pemerintah daerah.