PRAKTIKUM MK. KOPERASI DAN KELEMBAGAAN AGRIBISNIS (AGB 336)
“Koperasi dan Pengembangan Agribisnis”

Oleh :
Kelompok 11
Meri Sudaryanti (G64140019), Rizki Qadriadi Putra Deas (H34130017), Aulia Ramadhani (H34130021), Fikri Ammar (H34130075), Sri Kusyani Arimbi (H34130130)

Program Sarjana Agribisnis
Departemen Agribinis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Insitut Pertanian Bogor

Dosen Praktikum | : | Maryono, SP. M.Sc | Nilai | Hari, tanggal PraktikumRuang | ::: | Kamis, 25 Februari 20162RK. 8 AGR 307 | |

PENDAHULUAN
Latar Belakang Negara yang berhasil tidak hanya dari sektor industri, namun banyak negara yang yang berhasil karena mengutamakan pertanian. Berhasil atau tidak berkembangnya sektor pertanian disuatu negara akan berbanding lurus pada perekonomian negara. Di Indonesia, berkecimpung dan berperan aktif di dunia usaha pertanian akan dihadapkan banyak faktor-faktor hambatan yang menjadikan petani sulit untuk berkembang. Untuk membantu petani di Indonesia, pemerintah membuat Koperasi. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Berdasarkan teorinya, sistem agribisnis adalah suatu rangkaian kegiatan usaha pertanian yang didalamnya terdapat beberapa sub-sistem/cabang kegiatan yang memliki keterkaitan untuk saling mendukung dan mempengaruhi antar sub-sistem. Setidaknya ada lima sub-sistem yang saling terkait tersebut (Krisnamurthi dan Saragih, 1992). Kelima subsistem tersebut adalah (1) sub-sistem faktor input pertanian, (2) sub-sistem Usahatani, (3) sub-sistem pengolahan hasil pertanian, (4) sub-sistem pemasaran, dan (5) sub-sistem Penunjang. Pendekatan sistem agribisnis erat kaitannya dengan peran kelembagaan di dalamnya (Zaki dan Fakhruddin, 2012).
Indonesia memiliki potensi agribisnis yang sangat besar dan beragam serta tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun sayangnya potensi tersebut masih belum dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga sektor agribisnis belum mampu menjadi tulang punggung perekonomian yang kuat. Bahkan terdapat kekhawatiran bahwa sektor agribisnis kita akan mengalami penurunan seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi sektor ini. Kompleksnya permasalahan ini mencakup tidak hanya aspek teknis dan ekonomis, namun juga aspek sosial dan politik bangsa. Dimana pada umumnya, kepentingan politik lebih kuat dari kepentingan lainnya, sehingga kepentingan sosial untuk kemakmuran bersama sering sekali terabaikan, oleh karena itu, banyak pengamat mengatakan mengapa sektor pertanian hampir tidak memberikan pengaruh yang besar bagi pembangunan perekonomian bangsa. Tentunya pernyataan tersebut perlu dibuktikan secara ilmiah.
Kelembagaan petani memiliki titik strategis (entry point) dalam menggerakkan sistem agribisnis pada petani kecil yang terpencar-pencar di pedesaan. Pada dasarnya kelembagaan memiliki dua pengertian, yaitu: kelembagaan sebagai suatu aturan main dalam interaksi personal dan kelembagaan sebagai suatu organisasi yang memiliki hierarki (Hayami dan Kikuchi, 1981). Kelembagaan sebagai aturan main diartikan sebagai sekumpulan aturan baik formal dan informal mengenai tata hubungan manusia dan lingkunagnnya yang menyangkut hak-hak, perlindungan hak dan tanggung jawab. Sedangkan kelembagaan sebagai suatu organisasi menurut Winardi (2003), dapat dinyatakan sebagai sebuah kumpulan orang-orang dengan sadar memberikan sumbangsih mereka kearah pencapaian suatu tujuan umum. Manfaat utama lembaga adalah mewadahi kebutuhan salah satu sisi kehidupan sosial masyarakat, dan sebagai kontrol sosial, sehingga setiap orang dapat mengatur perilakunya menurut kehendak masyarakat (Elizabeth dan Darwis, 2003).
Tujuan Penulisan 1. Memahami konsep, lingkup koperasi dan kelembagaan agribisnis, dan peranan koperasi dalam perekonomian. 2. Mengetahui manfaat koperasi pertanian. 3. Mengetahui bentuk-bentuk kemitraan, karakteristik dan aplikasi koperasi di lapangan.
Manfaat Penulisan Tulisan ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan mengenai koperasi dan pengembangan agribisnis. Selain itu, tulisan ini mampu meningkatkan pemahaman mengenai peran koperasi dan kelembagaan dalam perekonomian, terutama perekonomian pertanian perdesaan.

PEMBAHASAN

1A. Reformasi koperasi perdesaan menjadi suatu keniscayaan untuk dapat menggerakkan perekonomian pertanian di pedesaan Koperasi merupakan bentuk badan usaha persekutuan yang mengelola uang, barang dan jasa. Koperasi terbagi menjadi koperasi skala besar, sedang, dan kecil. Koperasi skala besar, cenderung banyak menemui permasalahan dibandingkan skala menengah dan kecil. Menurut laporan, sisa utang untuk koperasi berskala besar sebanyak 70 persen, sedangkan kelompok skala kecil dan menengah sebanyak 0,5 persen. Ketidakmampuan mengembalikan kredit merupakan masalah yang biasanya terjadi. Berdasarkan keanggotaannya, koperasi terbagi menjadi 3 yakni : 1. Koperasi Unit Desa (KUD) Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama pertanian. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat pemberantas hama tanaman, benih, alat pertanian, dan memberi penyuluhan teknis pertanian. 2. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi. 3. Koperasi Sekolah Koperasi Sekolah memiliki anggota yang terdiri dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah, seperti buku pelajara, alat tulis, makanan dan lain - lain. Keberadaan koperasi sekolah bukan hanya sebagai kegiatan ekonomi, melainkan sebagai media pendidikan bagi siswa antara lain berorganisasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kejujuran. Dari ketiga jenis koperasi tersebut, fokus pembahasan dilanjutkan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) karena sesuai dengan penjelasan diatas, KUD melakukan kegiatan ekonomi pertanian. KUD merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu perekonomian para warga desa. KUD diharapkan dapat membantu para petani dalam hal dana dan permodalan, menyediakan alat-alat pertanian dan menyediakan input lainnya. Berdasarkan tujuan KUD diatas, terlihat bahwa koperasi perdesaan mampu menggerakkan perekonomian pertanian meskipun perekonomian Indonesia di masa kini dan masa depan mengalami kekhawatiran yang berfokus pada harga yang selalu naik, pendidikan biaya tinggi, kesukaran memperoleh kerja, dan pengangguran semakin bertambah. Namun untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia harus menciptakan inovasi teknologi baru. Keterkaitan berbagai sistem ekonomi, berhubungan pula dengan sistem perkoperasian di Indonesia.
1B. Penyebab kelembagaan pertanian/koperasi petani di Indonesia kurang berkembang dengan baik dan kendala-kendala atau permasalahan yang mungkin dijumpai dalam upaya pengembangan sistem agribisnis (koperasi pertanian)
Pengembangan Koperasi Pertanian agak terlambat di Indonesia, dibandingkan dengan negara tetangga seperti Korea Utara yang sudah memajukan koperasi pertaniannya secara profesional. Negara Indonesia hendaknya mencontoh dan menerapkannya untuk perbaikan koperasi dan pengembangan koperasi, sehingga turut berperan dalam peningkatan pengembangan pertanian.
Perkoperasian di Indonesia yang perlu disoroti adalah mengenai koperasi pertanian seperti KUD dan KUT yang tidak berperan dengan baik karena tidak ditangani secara profesional, yakni tidak memiliki induk koperasi dan wilayah koperasi. KUD dan KUT juga ditangani Dinas Pertanian sehingga kurang memungkinkan bagi koperasi ini untuk dijangkau dan ditangani secara fokus dalam departemen pertanian yang notabene memiliki cakupan yang luas. Selain itu, manajemen koperasi untuk petani yang mengelola secara berkelompok untuk kesejahteraan anggotanya belum diterapkan. Lilitan permasalahan koperasi misalnya pengelolaan koperasi yang buruk, disebabkan oleh koperasi yang tidak didukung sumber daya yang terbina, ditambah lagi dukungan pemerintah terhadap koperasi yang tidak pernah tuntas, membuat koperasi seperti hidup segan mati tak mau. Buruknya pengelolaan koperasi menyebabkan banyak koperasi yang kemudian meredup dan mati. Para pengurus yang dipercaya mengelola koperasi tidak menjalankan perannya dengan maksimal. Pengurus lari dari visi dan misi koperasi dan menghianati kepercayaan dan amanah anggota. Koperasi konsumen di beberapa negara maju, misalnya Singapura, Jepang, Kanada, dan Finlandia mampu menjadi pesaing terkuat perusahaan raksasa ritel asing yang mencoba masuk ke negara tersebut (Mutis, 2003). Bahkan di beberapa negara maju tersebut, mereka berusaha untuk mengarahkan perusahaannya agar berbentuk koperasi. Dengan membangun perusahaan yang berbentuk koperasi, diharapkan masyarakat setempat mempunyai peluang besar untuk memanfaatkan potensi dan asset ekonomi yang ada di daerahnya.
Negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia, tidak jarang menggunakan sistem koperasi yang memang lekat dengan azas kebersamaan sebagai media propaganda. Koperasi dijadikan sebagai alat untuk menggiring opini publik bahwa negara menjalankan sistem koperasi anti terhadap sistem kapitalis yang akan merugikan negara, serta tentunya rakyat. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di dunia sebagaimana yang dijabarkan sebelumnya, perkembangan koperasi-koperasi di negara-negara maju tidak bertentangan dengan ekonomi kapitalis. Bahkan sebaliknya, koperasi di negara-negara maju tidak hanya mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar non-koperasi, tetapi mereka juga menyumbang terhadap kemajuan ekonomi dari negara-negara kapitalis tersebut. Dalam perkembangannya, koperasi di Indonesia banyak mengalami kendala. Kendala tersebut adalah sebagai berikut: 1. Permodalan
Kurang berkembangnya Koperasi berkaitan sekali dengan kondisi modal keuangan badan usaha tersebut. Kendala modal itu bisa jadi karena kurang adanya dukungan modal yang kuat atau bahkan sebaliknya terlalu tergantungnya modal dan sumber koperasi itu sendiri. Jadi untuk keluar dari masalah tersebut harus dilakukan melalui terobosan struktural, maksudnya dilakukannya restrukturasi dalam penguasaan faktor produksi, khususnya permodalan. 2. Sumber Daya Manusia
Terkadang, pendirian Koperasi didasarkan pada dorongan yang dipaksakan oleh pemerintah. Akibatnya pendirian tersebut didasarkan bukan dari bawah melainkan dari atas. Pengurus yang dipilih dalam rapat anggota seringkali dipilih berdasarkan status sosial dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian pengelolaan Koperasi dijalankan dengan kurang adanya kontrol yang ketat dari para anggotanya. Banyak anggota, pengurus maupun pengelola Koperasi kurang bisa mendukung jalannya Koperasi. Dengan kondisi seperti ini maka Koperasi berjalan dengan tidak profesional dalam artian tidak dijalankan sesuai dengan kaidah sebagimana usaha lainnya. 3. Manajerial
Manajemen Koperasi harus diarahkan pada orientasi strategik dan gerakan koperasi harus memiliki manusia-manusia yang mampu menghimpun dan memobilisasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang usaha. Oleh karena itu koperasi harus teliti dalam memilih pengurus maupun pengelola agar badan usaha yang didirikan akan berkembang dengan baik.

Di Indonesia, menurut Ketua Umum Dekopin, saat ini terdapat sekitar 116.000 unit koperasi (Kompas, 2004), suatu jumlah yang sangat besar untuk dikembangkan. Seandainya dari jumlah tersebut terdapat 20-30% saja yang kinerjanya bagus, tentu peran koperasi bagi perekonomian nasional akan sangat signifikaan. Sementara itu,di Amerika Serikat, jumlah anggota koperasi kredit (credit union) mencapai sekitar 80 juta orang dengan rerata simpanannya 3000 dollar (Mutis, 2001). Di negara ini, koperasi kredit berperan penting terutama di lingkunan industri, misalnya dalam pemantauan kepemilikan saham karyawan dan menyalurkan gaji karyawan.

2. Manfaat yang dapat diperoleh petani, jika petani tersebut bergabung ke dalam koperasi Pertanian. Koperasi sebagai penjelmaan ekonomi rakyat. Dalam konteks ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri (Mubyarto, 2002). Prinsip demokrasi ekonomi tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Secara operasional, jika koperasi menjadi lebih berdaya, maka kegiatan produksi dan konsumsi yang jika dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil, maka melalui koperasi yang telah mendapatkan mandat dari anggota-anggotanya hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih berhasil. Dengan kata lain, kepentingan ekonomi rakyat, terutama kelompok masyarakat yang berada pada aras ekonomi kelas bawah (misalnya petani, nelayan, pedagang kaki lima) akan relatif lebih mudah diperjuangkan kepentingan ekonominya melalui wadah koperasi. Inilah sesungguhnya yang menjadi latar belakang pentingnya pemberdayaan koperasi.
Lebih hebatnya lagi koperasi mampu menyatukan banyak kepentingan anggota, sehingga koperasi betul-betul jadi tempat berkumpul rakyat tidak sekedar tempat berkeluh-kesah koperasi jadi tumpuan tempat menggantungkan nasib. koperasi berkontribusi nyata, berpartisipasi dalam penguatan ekonomi rakyat, sehingga sesuai dengan perannya koperasi mampu mengangkat perekonomian anggotanya dan masyarakat sekitarnya. Karena berdasarkan azasnya koperasi tidak melulu menonjolkan profit oriented, tetapi juga menyentuh pada tataran social oriented.
Koperasi merupakan wadah yang telah disediakan panitia guna membantu kelancaran dari perputaran roda perekonomian Indonesia. Selain itu, koperasi juga diharapkan dapat membantu jalanya usaha para pengusaha kecil yang kesulitan mencari modal dan sulit untuk mengajukan peminjaman dana ke bank-bank besar karena syarat-syarat yang cukup berbelit dan sulit untuk dipenuhi, atau mungkin juga ada alasan mengenai bunga yang cukup tinggi.
Keuntungan Koperasi Unit Desa atau yang biasa kita kenal dengan KUD merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu perekonomian para warga desa. Perkumpulan kelompok tani yang sering didengung-dengungkan oleh pemerintah sepertinya tidak berjalan sesaui dengan harapan. Harapan pemerintah dengan adanya perkumpulan kelompok tani adalah agar kelompok tani tersebut dapat saling membantu dalam cara metode penanaman yang baik dan benar, maupun bimbingan-bimbingan dalam hal bercocok tanam. Selain itu, kelompok tani ini sejatinya diharapkan dapat membantu juga dalam hal penyaluran bahan-bahan atau barang-barang yang dibutuhkan untuk bercocok tanam. Namun, ternyata kenyataanya dilapangan adalah kelompok tani ini hanya terbentuk pada saat adanya bantuan dari pemerintah saja.
Disinlah peran dari koperasi unti desa diperlukan. keuntungan Koperasi unit desa diharapkan dapat membantu para petani dalam hal : 1. Dana dan permodalan 2. Menyediakan alat-alat pertanian. 3. Menyediakan pupuk, bibit dan keperluan menaman lainya dengan harga murah. 4. Memberikan penyuluhan dan bimbingan tentang bagaimana cara menanam yang baik agar hasil dapat maximal.
Selain itu, KUD diharapkan juga dapat menggerakan anak-anak muda desa untuk lebih perduli dengan potensi desa mereka dan menggembangkannya, agar desa mereka menjadi desa yang lebih maju dikemudian hari.

3A. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki citra koperasi agar masyarakat sebagai calon anggota koperasi mau bergabung ke koperasi tersebut
Untuk membangun kembali citra koperasi maka pemerintah perlu menyosialisasikan substansi dan nilai nilai luhur koperasi kepada seluruh warga negara, khususnya generasi muda, mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan pada koperasi, membangun jaringan kerja sama dengan pelaku ekonomi lainnya, serta dibutuhkan political will yang kuat dari pemerintah untuk mengembangkan koperasi, serta berani bertindak tegas terhadap koperasi yang tidak sehat maupun membubarkan organisasi yang beredok koperasi.
Kemampuan pengurus untuk mengindentifikasi kebutuhan kolektif anggota. Melalui penjaringan aspirasi anggota akan dapat diketahui berbagai kebutuhan yang diinginkan anggota, sehingga akan dapat diidentifikasi kebutuhan kolektif para anggota. Adanya kesungguhan pengurus dan pengelola koperasi, untuk itu pengurus dan pengelola perlu kerja keras, ulet, inovator, pantang menyerah, jujur dan transparan. Agar koperasi berhasil, diperlukan figur pengurus yang benar-benar dapat mengemban amanah anggota. Kegiatan usaha koperasi harus bersinergi dengan usaha anggota, sehingga koperasi akan mampu memfasilitasi dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya apa yang diperlukan anggota.
Secara normatif, koperasi merupakan sarana yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi golongan ekonomi lemah, baik untuk usaha mikro, kecil maupun menengah. Koperasi dapat dimanfaatkan sebagai alat perjuangan ekonomi untuk meningkatkan posisi tawar dalam menghadapi persaingan dengan usaha besar kapitalis. Koperasi dapat digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, melalui distribusi pendapatan sesuai dengan karya dan jasa masing-masing. Selain itu, koperasi dapat difungsikan sebagai sarana mengembangkan kerjasama kemitraan usaha di antara para anggota, antar koperasi maupun antara koperasi dengan badan usaha non koperasi. Oleh sebab itu, terhadap koperasi-koperasi yang ada perlu dijaga keberadaannya untuk selanjutnya ditingkatkan, sehingga nantinya mampu menjadi pelaku ekonomi yang dapat diandalkan sesuai dengan visi pasal 33 UUD 1945.
Pemerintah perlu bertindak tegas untuk memberi sangsi dan atau membubarkan organisasi yang berkedok koperasi, koperasi-koperasi yang "tidur", koperasi yang tidak sehat, dan selanjutnya membina koperasi yang prospektif dan benar-benar sehat. Menyebarluaskaninformasi terhadap koperasi yang berhasil melalui media massa, sehingga masyarakat mengetahui bahwa banyak koperasi yang berhasil, patut menjadi contoh dan. mampu berperan dalam perekonomian local maupun nasional. Sebaliknya media pers sebaiknya mengurangi pemberitaan negative tentang koperasi, untuk lebih menonjolkan berita positif keberhasilan koperasi dari berbagaiwilayah dan berbagaijenis koperasi.
Selain itu pemerintah perlu meningkatkan wawasan dan nilai-nilai perkoperasian di kalangan generasi muda melalui pendidikan perkoperasian di tiap sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya, sehingga generasi muda memahami benar tentang manfaat dan peranan koperasidalam meningkatkan kesejahteraandan keadilan sosi dan meningkatkan jiwa dan semangat kewirausahaan dalam koperasi, sehingga terbentuk koperasi memiliki budaya kewirausahaan,berani bersaing, serta mampu menciptakan produk yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.
3B. Ciri unik koperasi mampu meningkatkan citra dan peran koperasi bagi anggota dan berperan bagi perekonomian Koperasi Indonesia mempunyai arti penting dalam perekonomian anggota. Sebuah koperasi dapat dikatakan benar-benar menjalankan prinsip koperasi apabila memenuhi keduanya. Pertama adalah koperasi didirikan untuk meningkatkan skala ekonomi anggota, artinya bila anggota koperasi biasanya hanya mampu membeli 10 kg beras dengan 100 ribu setelah bergabung dengan koperasi harusnya bisa mendapat 11 kg beras. Bung Hatta mengatakan adalah sebuah idealisme picik apabila koperasi memaksa membeli dari koperasi padahal harga yang diberikan koperasi lebih mahal dari tempat lain. Kedua adalah dilihat dari segi manajemen koperasi. Berkoperasi harus bisa menekan biaya operasional. Ketiga adalah struktur organisasi koperasi mempunyai basis pada aggotanya berbeda dengan PT misalnya yang mempunyai basis pada perusahaanya. Artinya koperasi akan berkembang jika angotanya berkembang terlebih dahulu, jadi jika koperasi bertambah besar sedangkan anggota tidak mengalami perubahan maka itu adalah bentuk kapitalisasi koperasi.
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan. Prinsip dasar koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah sebegai berikut. a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
Sifat sukarela dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota tidak boleh dipaksa oleh siapapun.
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Anggota koperasi adalah pemegang dan pelaksana kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
Besarnya modal yang dimiliki anggota tidak mutlak dijadikan dasar dalam pembagian SHU. Ketentuan ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
Terbatas disini maksudnya adalah wajar,tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.
e. Kemandirian
Kemandirian artinya dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Semua keputusan dan kegiatan koperasi dilandasi oleh kepercayaan, pada pertimbangan, kemampuan, dan usaha sendiri. Kemandirian juga berarti kebebasan yang bertanggung jawab pada perbuatan sendiri dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Prinsip –prinsip koperasi diatas menjadi ciri khas yang membedakan koperasi dengan badan usaha yang lain. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perbedaan,berikut ini prinsip badan usaha lain : 1) organisasi yang dibentuk pada badan usaha lainnya berorientasi pada pengefisiensian sumber daya untuk memaksimalkan laba, 2) badan usaha lain memproduksi produk atau jasa untuk dijual dan menghasilkan laba maksimal, 3) sumber ekonomi badan usaha lain adalah tenaga kerja, modal atau uang, tanah dan manajemen untuk mengatur kelangsungan hidup badan usaha tersebut, 4) pengambilan keputusan dilakukan oleh para stake holder dan para pemegang saham, 5) pembagian keuntungan tergantung pada besarnya modal para pemegang saham.
Perbedaan mendasar antara koperasi dengan badan usaha lainnya terdapat pada tujuan yang ingin dicapai, badan usaha lain bertujuan untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya sedangkan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya baik secara ekonomi maupun sosial.
KESIMPULAN
Selama ini, koperasi di Indonesia tidak berjalan dengan baik dan terlilit berbagai permasalahan. Meskipun demikian reformasi koperasi perdesaan menjadi suatu keniscayaan untuk dapat menggerakkan perekonomian pertanian di pedesaan. Masalah SDM manusia dapat diatasi dengan pengembangan SDM. Selain itu, koperasi yang dulunya berada dalam departemen pertanian dapat dibuat menjadi mandiri dengan mereposisi koperasi di luar departemen pertanian (non departemen).
Ada beberapa penyebab kelembagaan pertanian/koperasi petani di Indonesia kurang berkembang dengan baik, di antaranya pengelolaan koperasi yang buruk, disebabkan oleh koperasi yang tidak didukung sumber daya yang terbina, ditambah lagi dukungan pemerintah terhadap koperasi yang tidak pernah tuntas. Buruknya pengelolaan koperasi menyebabkan banyak koperasi yang kemudian meredup dan mati. Para pengurus yang dipercaya mengelola koperasi tidak menjalankan perannya dengan maksimal. Pengurus lari dari visi dan misi koperasi dan menghianati kepercayaan dan amanah anggota. Sementara itu, asumsi yang menyatakan bahwa undang-undang koperasi No. 25/1992 sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan kondisi kekinian koperasi merupakan salah satu penyebab mandeknya perkembangan koperasi di Indonesia. Pengembangan sistem agribisnis dapat menghadapi kendala, seperti status kepemilikan lahan dan sulitnya mendapatkan SDM yang benar-benar paham dengan koperasi, amanah, dan jujur.
Koperasi merupakan wadah yang telah disediakan panitia guna membantu kelancaran dari perputaran roda perekonomian Indonesia. Selain itu, koperasi juga diharapkan dapat membantu jalanya usaha para pengusaha kecil yang kesulitan mencari modal dan sulit untuk mengajukan peminjaman dana ke bank-bank besar karena syarat-syarat yang cukup berbelit dan sulit untuk dipenuhi, atau mungkin juga ada alasan mengenai bunga yang cukup tinggi.
Pemerintah perlu bertindak tegas untuk memberi sangsi dan atau membubarkan organisasi yang berkedok koperasi, koperasi-koperasi yang "tidur", koperasi yang tidak sehat, dan selanjutnya membina koperasi yang prospektif dan benar-benar sehat. Menyebarluaskaninformasi terhadap koperasi yang berhasil melalui media massa, sehingga masyarakat mengetahui bahwa banyak koperasi yang berhasil, patut menjadi contoh dan. mampu berperan dalam perekonomian local maupun nasional. Sebaliknya media pers sebaiknya mengurangi pemberitaan negative tentang koperasi, untuk lebih menonjolkan berita positif keberhasilan koperasi dari berbagaiwilayah dan berbagaijenis koperasi.

DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2004, Pemerintah Tak Serius Berdayakan Koperasi, Kompas, 28 Februari 2004.
Anonimus. 2014. Koperasi di Negara Maju dan Berkembang. http://propensitytoassume.blogspot.co.id/2014/10/koperasi-di-negara-maju-dan-berkembang.html. [Diakses tanggal 23 Februari 2016].
Anonimus. 2016. Peranan Keuntungan Koperasi Unit Desa. http://kementerian koperasi.com/ keuntungan -koperasi- unit- desa/. [Diakses tanggal 22 Februari 2016].
Krisnamurthi,B, 2002. Membangun Koperasi Berbasis Anggota Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat, Jurnal Ekonomi Rakyat, Th.1, No. 4 (www.ekonomirakyat.org)
Mubyarto, 2002. Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan Koperasi:Peran Perguruan Tinggi, Jurnal Ekonomi Rakyat, Th.1, No. 6 (www.ekonomirakyat.org)
Nurcahyani, Isni. 2013. Kendala Koperasi di Indonesia. http://isnicn.blogspot.co.id/2013/11/kendala-koperasi-di-indonesia.html. [Diakses tanggal 23 Februari 2016].
Nuraziz, Falah Kharisma. 2015. Jenis-jenis Koperasi. http://falah-kharisma. blogspot.co.id/2015/02/jenis-jenis-koperasi.html. [Diakses tanggal 22 Februari 2016].