LAPORAN KELOMPOK
MAGANG KEAHLIAN

BPJS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI

Oleh:
Nevita Dolla Ariesty 1109362

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Magang Keahlian
Praktek Magang Keahlian merupakan kegiatan kurikuler yang dikemas dalam sebuah mata kuliah yaitu Magang Keahlian. Magang keahlian adalah suatu bentuk proses pembelajaran mahasiswa yang mendukung program pendidikan di FE UNP dan program teknis praktis yang ditemukan di lapangan. Penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di FE UNP dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan pengalaman langsung di dunia kerja yang mengarah kepada pencapaian tingkat keahlian profesional tertentu. Dalam mata kuliah ini kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara langsung di dunia kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keahlian praktis yang sesuai dengan situasi dan kondisi kerja nyata (riil) yang tidak diperoleh di perguruan tinggi sehingga mahasiswa diharapkan lebih memahami dan memiliki keterampilan dalam suatu disiplin ilmu. Hasil dari kegiatan magangkeahlian ini akan menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya di FE UNP dan aspek penentu bagi keberhasilan mereka di dunia kerja setelah lulus.
Setiap mahasiswa FE UNP wajib mengikuti magang keahlian yang pelaksanaannya langsung di perusahaan atau di instansi pemerintah. Magang ini merupakan satu dari sekian banyak mata kuliah yang ada di FE UNP. Mahasiswa harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh supaya pelaksanaan magang keahlian itu berhasil secara maksimal. Dalam pelaksanaan magang keahlian ini diharapkan ada kecocokan antara kompetensi yang didapatkan mahasiswa di bangku kuliah dengan aktivitas praktik yang dilakukan di perusahaan atau di instansi pemerintah tempat magang.
Di sisi lain, diperlukan suatu sinergi antara dunia kerja dengan lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara lebih luas. Maka, melalui kegiatan magang keahlian ini diharapkan akan terjalin hubungan kemitraan antara FE UNP dengan dunia kerja. Magang keahlian ini sekaligus dimaksudkan untuk memahami dan mencari kemampuan dasar apa yang sebenarnya diinginkan dunia kerja untuk dikembangkan di FE UNP sebagai lembaga penghasil tenaga profesional yang berorientasi pada dunia kerja.
Untuk mengetahui ksungguhan mahasiswa, maka perlu melakukan pencatatan atas apa yang dikerjakan selama magang keahlian dalam bentuk “Jurnal Kegiatan Harian”. Jurnal ini merupakan bukti pekerjaan apa saja yang telah dilakukan dan sejauh mana kinerja mahasiswa selama melaksanakan magang keahlian di institusi atau perusahaan tempat magang.
Di samping itu untuk mengetahui pemahaman atas kegiatan yang dilakukan, mahasiswa juga harus menulis laporan kelompok yang berisikan kegiatan yang mereka lakukan, dan makalah individu yang berisikan pembahasan dan pemecahan masalah atas hal-hal (kasus) yang diamati di instansi pemerintah dan perusahaan tempat mahasiswa melaksanakan magang keahlian. Inormasi yang dibawa mahasiswa akan dianalisis secara teoritis setelah mereka kembali dari praktek magang. Selain itu informasi juga dapat digunakan oleh FE UNP sebagai dasar pengkajian tentang link and match FE UNP dengan dunia kerja.

B. Tujuan Magang Keahlian
Tujuan Umum 1. Membangun link and match sehingga terbentuk keterkaitan dan kesepadanan antara kurikulum di Perguruan Tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. 2. Meningkatkan proses pembelajaran melalui proses pendidikan berbasis praktik sehingga nantinya lulusan akan menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan profesional pada kondisi kerja yang sesungguhnya. 3. Meningkatkan pengetahuan melalui pengalaman kerja riil yang diperoleh di dunia kerja, sebagai bekal untuk memahami dunia kerja dan industri yang nanti akan dihadapinya dalam mencari kerja setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Tujuan Khusus
Secara khusus magang mempunyai tujuan agara mahasiswa : 1. Mempunyai kompetensi dan etos kerja yang sesuai dengan program studi yang diikuti. 2. Mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rutin yang berlingkup luas pada seluruh bagian yang telah dilalui dalam kegiatan magang keahlian. 3. Mampu mengelola kelompok kerja dan beradaptasi dengan lingkungan kerja tempat magang secara baik dan benar. 4. Mampu mempraktikan etika kerja dalam lingkungan magang keahlian secara memuaskan.

C. Manfaat Magang Keahlian
Adapun manfaat dari kegiatan Magang Keahlian ini adalah: 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian professional dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. 2. Sebagai feed back dalam melakukan penyempurnaan kurikulum dan proses pembelajaran di FE UNP yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. 3. Menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman kerja yang tidak didapatkan mahasiswa selama kuliah. 4. Melatih kedisiplinan dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun orang lain. 5. Adanya sharing pengetahuan, informasi dan pengalaman antara pihak-pihak perusahaan dengan mahasiswa.

BAB II
GAMBARAN UMUM
BPJS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI

A. Visi dan Misi BPJS Kesehatan 1. VISI
CAKUPAN SEMESTA 2019
“Paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya.” 2. MISI 1) Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 2) Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan. 3) Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung kesinambungan program. 4) Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja unggul. 5) Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen risiko atas seluruh operasionalisasi BPJS Kesehatan. 6) Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan.

B. Gambaran Umum BPJS Kesehatan
Undang – Undang BPJS menetukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan menurut UU BPJS berfungsi menyelenggarakan 4 program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Menurut UU SJSN program jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Selanjutnya program jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
Kemudian program jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun ini diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti. Sedangkan program jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS bertugas untuk: a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta. b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja. c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah. d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta. e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan social. f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial dan; g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.
Dengan kata lain tugas BPJS meliputi pendaftaran kepesertaan dan pengelolaan data kepesertaan, pemungutan, pengumpulan iuran termasuk menerima bantuan iuran dari Pemerintah, pengelolaan Dana jaminan Sosial, pembayaran manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan dan tugas penyampaian informasi dalam rangka sosialisasi program jaminan sosial dan keterbukaan informasi. Tugas pendaftaran kepesertaan dapat dilakukan secara pasif dalam arti menerima pendaftaran atau secara aktif dalam arti mendaftarkan peserta.
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas BPJS berwenang: a. Menagih pembayaran Iuran. b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memanuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional. d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah. e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan. f. Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya. g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan. h. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.
Prinsip dasar program jaminan kesehatan sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh UU SJSN pasal 19 ayat 1 adalah jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi social dan prinsip ekuitas.
Ada 9 prinsip BPJS: a. Kegotongroyongan b. Nirlaba c. Keterbukaan d. Kehati-hatian e. Akuntabilitas f. Portabilitas g. Kepersertaan bersifat wajib h. Dana amanah
Hasil pengelolaan dana jaminan social (DJS) dipergunakan untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

C. Sejarah BPJS Kesehatan
Sebelum menjadi BPJS Kesehatan, perusahaan adalah PT Askes (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya. Sejarah singkat penyelenggaraan program Asuransi Kesehatan sebagai berikut :
Tahun 1968
Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai embrio Asuransi Kesehatan Nasional.
Tahun 1984
Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang
Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti.
Tahun 1991
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Disamping itu, perusahaan diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela.
Tahun 1992
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri.
Tahun 2005
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1241/Menkes/XI/2004 PT Askes (Persero) ditunjuk sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). PT Askes (Persero) mendapat penugasan untuk mengelola kepesertaan serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
Tahun 2008
Pemerintah mengubah nama Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM) menjadi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). PT Askes (Persero) berdasarkan Surat Menteri Kesehatan RI Nomor 112/Menkes/II/2008 mendapat penugasan untuk melaksanakan Manajemen Kepesertaan Program Jamkesmas yang meliputi tatalaksana kepesertaan, tatalakasana pelayanan dan tatalaksana organisasi dan manajemen.
Sebagai tindak lanjut atas diberlakukannya Undang-undang Nomor 40/2004 tentang SJSN PT Askes (Persero) pada 6 Oktober 2008 PT Askes (Persero) mendirikan anak perusahan yang akan mengelola Kepesertaan Askes Komersial. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2008 berdiri anak perusahaan PT Askes (Persero) dengan nama PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia yang dikenal juga dengan sebutan PT AJII.
Tahun 2009
Pada tanggal 20 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-38/KM.10/2009 PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia selaku anak perusahaan dari PT Askes (Persero) telah memperoleh ijin operasionalnya. Dengan dikeluarkannya ijin operasional ini maka PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dapat mulai menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi masyarakat.
Tahun 2011
Terkait UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di tahun 2011, PT Askes (Persero) resmi ditunjuk menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang meng-cover jaminan kesehatan seluruh rakyat Indonesia yang tertuang dalam UU BPJS Nomor 24 tahun 2011.
Dan pada tanggal 1 Januari 2014 PT. Askes (Persero) ini resmi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Social ( BPJS ) Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tidak terlepas dari sebelumnya yaitu Askes, dimana BPJS masih melaksanakan fungsinya dibagian kesehatan. Kita ketahui bersama bahwasanya hak dasar setiap individu merupakan bagian dari hak setiap warga negara juga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk bagi masyarakat yang miskin. Hal itu telah diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 28H. Untuk itulah pemerintah Indonesia akan meluncurkan program BPJS Kesehatan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), secara tegas menyatakan bahwa BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah badan hukum publik.
BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua BPJS tersebut pada dasarnya mengemban misi negara untuk memenuhi hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan program jaminan yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyelenggaraan jamianan sosial yang adekuat dan berkelanjutan merupakan salah satu pilar Negara kesejahteraan, disamping pilar lainnya, yaitu pendidikan bagi semua, lapangan pekerjaan yang terbuka luas dan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkeadilan. Mengingat pentingnya peranan BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka UU BPJS memberikan batasan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS. Dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS tersebut secara transparan.

D. Lokasi Perusahaan
Kantor BPJS Cabang Bungo (Kab. Bungo, Kab. Merangin, Kab. Tebo, Kab. Sungai Penuh, Kab. Sarolangun, Kab. Kerinci) : Jl. Teuku Umar- Rimbo Tengah Muara Bungo 37214 Telp. :(0747) 21139 Hotline : 0811 745943. Sedangkan kantor yang BPJS Kesehatan Kab. Kerinci berada di wilayah dati II merupakan lokasi Praktek Magang Keahlian yang beralamat di Jl. Basuki Rachmad Kompleks Rumah Sakit Mayjend. HA. Thalib Kerinci.

E. Struktur Organisasi Perusahaan

F. Bidang Usaha
BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggrakan Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Dalam pelaksanaanya, pemberian pelayanan kesehatan pada JKN adalah menggunakan sistem rujukan berjenjang, dimana hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, yakni : 1. Pasal 14 ayat (1) “Pelayanan kesehatan bagi Peserta dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dimulai dari Fasilitas Kesehatan tingkat pertama “. 2. Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) : “Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama”. 3. Pelayanan Kesehatan tingkat pertama diberikan oleh Puskesmas/ Klinik / Dokter Keluarga yang dipilih peserta saat pendaftaran.Apabila tidak bisa ditangani akan diberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. 4. Pelayanan Kesehatan tingkat kedua yaitu pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis di RS Kelas D dan C, pelayanan kesehatan tingkat ketiga yaitu pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis dan subspesialis (RS Kelas B dan A). 5. Sistem rujukan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan pada Pasal 5 ayat (1). 6. Dalam keadaan emergency (gawat darurat) peserta dapat langsung ke UGD Rumah Sakit yang bekerja sama. Untuk informasi pelayanan di Rumah Sakit, peserta dapat menghubungi petugas di BPJS Kesehatan Center.

BAB III
PELAKSANAAN MAGANG KEAHLIAN

A. Sistem Magang Keahlian
Dalam pelaksanaan kegiatan magang keahlian di BPJS Kesehatan Kabupaten Kerinci, penulis banyak sekali mendapatkan tambahan skill, pengalaman dan pengetahuan. Kegiatan magang ini sangat penting bagi penulis karena dengan adanya kegiatan ini penulis mendapatkan pengalaman kerja yang menarik yang menjadikan penulis siap dengan dunia kerja yang akan dihadapi di masa mendatang.
Adapun sistem magang keahlian di BPJS Kesehatan Kabupaten Kerinci adalah : 1. Sebelum memulai magang penulis terlebih dahulu mengirimkan surat permohonan magang ke BPJS Kesehatan Kabupaten Kerinci, ini merupakan salah satu syarat dalam melaksanakan magang keahlian. 2. Setelah surat diterima, pihak BPJS Kesehatan akan mengkonfirmasi apakah penulis bisa magang di kantor tersebut atau tidak. 3. Penulis diterima di tempat magang selanjutnya terlebih dahulu datang ke BPJS Kesehatan untuk melapor dan diberikan instruksi serta dijelaskan tata tertib perusahaan. 4. Kegiatan magang keahlian di BPJS Kesehatan Kabupaten Kerinci dimulai pada pukul 08.00 WIB dan akan berakhir pada pukul 17.00 WIB. 5. Selama kegiatan magang keahlian ini penulis diajarkan oleh supervisor apa-apa saja yang akan dikerjakan sebelum memberikan pekerjaan kepada penulis.

B. Kegiatan Magang Keahlian di Setiap Bagian di Perusahaan.
Kegiatan magang keahlian berlangsung dimulai dari tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan 29 Agustus 2014. Kegiatan magang di BPJS Kesehatan Kabupaten Kerinci dilaksanakan pada hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jum’at mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Pada saat kegiatan magang berlangsung, supervisor memberikan kepercayaan penuh kepada penulis dalam mengerjakan pekerjaan di BPJS Kesehatan Kabupaten Kerinci. Pekerjaan yang dilakukan pun tidak hanya satu macam saja, penulis di beri kepercayaan untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai tetap di kantor tersebut.
Adapun pekerjaan – pekerjaan yang dipercayakan kepada penulis antara lain: 1. Memberikan informasi lengkap kepada peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Kerinci tentang Layanan – layanan yang diberikan BPJS Kesehatan
Peserta yang baru atau akan mendaftarkan BPJS Kesehatan tidak mempunyai cukup informasi mengenai prosedur – prosedur, dan layanan apa saja yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, untuk itu disini penulis bertugas untuk memberikan informasi mengenai hal tersebut. Penulis juga menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diberikan oleh peserta, sehinggan peserta mendapatkan informasi yang lengkap mengenai BPJS Kesehatan. 2. Membantu pendaftaran peserta baru BPJS Kesehatan
Pada saat pendaftaran, penulis seringkali mendapati calon peserta yang kesulitan dalam pengisian formulir. Terkadang calon peserta masih kurang mengerti dengan poin – poin isian yang terdapat di formulir pendaftaran, untuk itu penulis membantu menjelaskannya. 3. Memasukkan data legasisasi kacamata
Peserta BPJS Kesehatan sebelum mengambil kacamata di optik menggunakan kartu BPJS Kesehatan, terlebih dahulu harus melapor ke BPJS Kesehatan untuk datanya dilegalisasi baru setelah itu peserta bisa mengambil kacamata. 4. Mendaftarkan peserta baru BPJS Kesehatan
Pada saat melaksanakan kegiatan magang keahlian di BPJS Kesehatan Kabupaten Kerinci, penulis juga dipercaya untuk mendaftarkan calon peserta dengan proses: a. Calon peserta mengisi formulir pendaftaran. b. Calon peserta menyerahkan formulir kepada pegawai BPJS Kesehatan. c. Pegawai BPJS Kesehatan memasukkan data – data calon peserta. d. Untuk calon peserta mandiri, diharuskan membayar terlebih dahulu dengan membawakan nomor yang diberikan oleh pegawai BPJS Kesehatan. e. Selanjutnya calon peserta membawakan bukti pembayaran untuk dicetakkan kartu baru BPJS Kesehatan.

C. Pengalaman Positif yang Diperoleh dari Kegiatan Magang Keahlian
Adapun hasil dan pengalaman positif yang penulis dapatkan selama melaksanakan kegiatan magang keahlian ini adalah : 1. Penulis jadi mampu berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan, misalnya dalam hal menjelaskan layanan – layanan yang diberikan BPJS Kesehatan kepada peserta. 2. Penulis mendapati bahwa kualitas pelayanan sangat diperlukan untuk mendapatkan kepuasan pelanggan, karena jika pelanggan sudah puas maka akan terciptalah loyalitas pada diri pelanggan. 3. Penulis menjadi lebih mengerti dalam penggunaan Microsoft Office, terutama Microsoft Word dan Microsoft Excel. 4. Penulis mendapatkan informasi tentang melamar pekerjaan di BPJS Kesehatan. 5. Penulis mengetahui prosedur pendaftaran dan sadar betapa pentingnya mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan.

D. Tantangan Selama Magang Keahlian
Dalam melaksanakan kegiatan magang di BPJS Kesehatan Kabupaten Kerinci, selain mendapatkan banyak sekali pengalaman positif penulis juga mendapatkan banyak sekali tantangan di lapangan. Adapun tantangan yang dihadapi oleh penulis selama kegiatan magang adalah : 1. Penulis mendapati peserta yang menanyakan berbagai macam pertanyaan yang sulit untuk dijawab. 2. Penulis harus bertanggung jawab dengan pekerjaan yang diberikan oleh supervisor. Karena ini adalah pengalaman pertama, penulis merasa sedikit ketakutan kalau seandainya terjadi kesalahan dalam menjalankan pekerjaan. 3. Banyaknya peserta yang berdatangan sedangkan pegawai di bagian Kepesertaan dan Administrasi di BPJS Kesehatan Kabupaten Kerinci terbatas mengakibatkan penulis kewalahan dalam melayani peserta.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN 1. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yang setiap individu berhak untuk hidup, baik itu masyarakat yang kaya atau masyarakat yang kurang dalam perekonomiannya. 2. Penulis mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan skill selama magang di BPJS Kesehatan Kabupaten Kerinci. 3. Setelah melaksanakan kegiatan magang keahlian di BPJS Kesehatan Kabupaten Kerinci, Penulis mendapatkan banyak sekali pengalaman positif yang sangat berguna untuk masa depan dunia kerja penulis. B. SARAN Saran yang dapat penulis berikan untuk BPJS Kesehatan Kabupaten Kerinci adalah agar sebelum mahasiswa melakukan kegiatan magang keahlian hendaknya diberi pembinaan terlebih dahulu untuk mempermudah mahasiswa tersebut dalam menjawab pertanyaan peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Kerinci dan informasi yang diberikan mengenai BPJS Kesehatan tidak salah.