Survei OECD Perekonomian INDONESIA
SEPTEMBER 2012
IKHTISAR

Dokumen ini dan peta yang termuat didalamnya disusun tanpa prasangka akan status kedaulatan wilayah tertentu, melangabaikan perbatasan internasiona, dan nama suatu wilayah, neagra, atau kota. Data statistic untuk Israel disediakan dan berada dibawah tanggungjawab otoritas resmi Negara Israel. Penggunaan data tersebut oleh OECD tanpa prasangka terhadap status Dataran Tinggi Golan, Yerusalem Timur, dan wialayah pemukiman Israel di Tepi Barat berdasarkan UU Internasional.

Rangkuman
Peningkatan ekonomi-makro dan seting kebijakan struktural sejak krisis di Asia telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil, serta penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Reformasi institusi dan kebijakan lanjutan akan mampu mendorong pertumbuhan produktifitas dan membantu pemerintah mencapai tujuannya untuk menjadi salah satu dari 10 kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2015, sambil tetap mendukung alur pembangunan yang inklusif dan ramah secara social. Situasi yang Mendukung Dijalankannya Reformasi Penting

Real GDP diproyeksikan tumbuh sebesar 6% pada tahun ini dan tahun mendatang dengan dorongan dari permintaan domestik yang kuat. Seperti direncanakan, kebijakan moneter harus menjamin bahwa inflasi akan tetap rendah dengan mengontrol tingkat suku bunga, manajemen likuiditas dan pengaturan makro-prudensial. Kebutuhan belanja sosial dan infrastruktur Indonesia sangat besar dan membutuhkan pembiayaan yang efisien. Pengurangan subsidi BBM secara substansial, karena gagal mewujudkan tujuan sosial dan berdampak pada biaya fiskal yang signifikan, akan membebaskan sumber-sumber daya dari tekanan kebutuhan social dan ekonomi. Pada saat yang bersamaan, skema transfer-dana yang ditargetkan dengan baik akan sangat dibutuhkan guna mencegah memburuknya anga kemiskinan dan membantu memecahkan masalah penolakan kenaikan harga BBM. Komunikasi yang luas akan pencapaian dan manfaat dari reformasi ini, serta dibarengi dengan aturan yang menghubungkan harga BBM bersubsidi dengan harga pasar internasional yang tak membutuhkan negosiasi ulang tiap tahun, akan memudahkan impelementasi reformasi ini.
Terdapat banyak hal yang harus dilakukan guna meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan sistem dan administrasi pajak. Memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, khsusunya mereka yang berpenghasilan tinggi, akan menjadikan sistem ini lebih adil. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengalokasikan lebih banyak audit pada bidang-bidang dimana banyak terdapat pembayaran pajak yang kurang, lebih mengintensifkan penggunaan informasi yang tersedia, mendirikan kantor-kantor layanan pajak untuk wajib pajak besar, dan meningkatkan kapasitas administrasi. Penghapusan pengecualian pajak dan peningkatan tingkat pajak rente ekonomi pada sector-sektor sumber daya akan mendorong efisiensi pendapatan yang lebih tinggi. Usaha untuk mendorong para wirausahawan pada jejaring pajak harus diperkuat. Pertumbuhan Produktifitas yang Lebih Cepat akan Meningkatkan Standar Hidup Formalisasi pekerja dan perusahaan akan menjadi sumber kunci pertumbuhan produktifitas dan dapat didorong dengan cara mencegah peningkatan upah minimum secara berlebihan, menerapkan upah sub-minimum bagi pegawai muda dan menerapkan reformasi guna menjadikan pasar pekerja formal lebih menarik bagi pekerja dan pengusaha. Salah satu kebijakan yang efektif untuk melindungi pekerja terhadap risiko pemutusan hubungan kerja di masa depan adalah dengan meluncurkan tunjangan pengangguran terbatas ditambah dengan asuransi pengangguran perseorangan, disamping menghapus hambatan dalam pasar ketenagakerjaan formal. Penyederhanaan proses perijinan yang rumit akan mengurangi beban administratif yang dihadapi oleh perusahaan.

© OECD 2012

1

Tanpa mengesampingkan sektor finansial yang besar, akses perusahaan terhadap pembiayaan dapat dipermudah dengan menyediakan informasi yang dikumpulkan oleh biro kredit pada semua lembaga keuangan. Sumber pembiayaan kecil seperti modal ventura dan keuangan-mikro dapat diperdalam dengan cara menghilangkan berbagai penghalang terhadap akses yang saat ini ada. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, yang berarti percepatan pembangunan infrastruktur, harus didukung dengan pengeluaran publik tambahan tanpa membahayakan sustainabilitas fiskal. Kurangnya pekerja berkualitas juga bisa menghampat pencapaian produktifitas, dan sumber daya masyarakat harus difokuskan pada program-program yang paling efisien dalam hal pembiayaan dan mampu mendorong peningkatan ketermpilan anak putus sekolah dan pekerja. Dukungan terhadap usaha kecil bisa dilakukan secara lebih efektif dengan mengklarifikasikan tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah, dan dengan mengkonsolidasikan skema-skema yang ada. Penghapusan semua penghalang investasi langsung ditingkat lokal yang tak dapat dijustifikasikan oleh kepentingan publik dan penghapusan penghalang non-tarif yang menjadi pengganggu perdagangan dan pertumbuhan juga akan sangat membantu.

© OECD 2012

2

Rekomendasi kebijakan pokok
Kebijakan moneter dan kerangka regulasi keuangan

• Mencapai target inflasi, dan seperti yang direncanakan, mengurangi inflasi seiring berjalannya waktu. Hal ini dapat dicapai dengan bersandar pada tingkat suku bunga, manajemen likuiditas, dan aturan makro-prudensial. • Meningkatkan upaya untuk mengesahkan UU Keuangan-Mikro, dan memperluas cakupan sector kerangka regulasi.
Kebijakan pendanaan program-program pokok pembangunan

• Menghapuskan subsidi energy dan listrik secara signifikan, dan menerapkan program bantuan langsung tunai secara lebih baik guna mencegah naiknnya angka kemiskinan. Komunikasikan secara luas efisiensi dan manfaat distribusional dari program reformasi. Sebagai aturan sementara, tetapkan kembali aturan yang mengaitkan harga BBM dengan perkembangan pasar minyak dunia, dan biarkan aturan tersebut berlaku hingga subsidi benar-benar berkurang. • Dorong rezim fiscal sector sumberdaya agar semakin dekat dengan system pajak rente. Telaah ulang pajak ekspor, pertimbangkan implikasinya terhadap perekonomian secara menyeluruh, termasuk perdagangan internasional. Hapuskan pengecualian pada PPN. Telaah ulang “tax holidays” yang diberikan pada perusahaan “industry pioneer”. • Tingkatkan upaya untuk mendorong para wirausahawan agar masuk ke jejaring pajak, termasuk mengurangi denda temporer bagi wajib pajak yang menghindari pajak untuk pertama kalinya. Tingkatkan sumber daya untuk pengauditan beresiko tinggi dan wajib pajak kaya, dan gunakan informasi pihak ketiga untuk menghitung kewajiban pajak.
Kebijakan untuk mendorong efisiensi ekonomi-mikro

• Di provinsi-provinsi dimana upah minimumnya sudah tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata upah minimum, cegah kenaikan upah minimum hingga melebihi capaian tren produktifitas. Berlakukan upah sub-minimum bagi pekerja muda yang dihubungkan langsung dengan upah minimum umum. Kurangi pembayaran pesangoin besar-besaran dan permudah prosedur PHK pada pasar tenaga kerja formal. Sebaliknya, terapkan tunjangan pengangguran dengan dibarengi pembukaan rekening tabungan individu. • Tinjau ulang secara sistematis semua perijinan usaha yang ada baik diitngkat pusat maupun daerah, sederhanakan prosedurnya, dan jamin proses perijinan tetap berbiaya efektif. • Informasi yang dikumpulkan oleh biro kredit tersedia bagi semua lembaga keuangan non-bank. • Perijinan keuangan public, tingkatkan pembiayaan public pada proyek infrastruktur yang berbiaya efektif, selain dari apa yang sudah direncakan. • Permudah akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi siswa tak mampu. Lakukan asesmen atas efektifitas biaya semua program yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan anak putus sekolah dan pekerja, dan hapuskan program yang tak efisien. • Perjelas tanggungjawab pemerintah dalam mendukung usaha kecil. Lakukan asesmen secara ruitn terhadap efisiensi program yang ada dan arahkan ulang sumber daya pada skema yang paling efektif secara biaya.

© OECD 2012

3

• Kaji ulang efektifitas kebijakan yang bertujuan untuk pembentukan kluster, mengalokasikan industri tertentu bagi pengusaha kecil saja, dan dorong investor asing untuk bermitra dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah. • Evaluasi dampak hambatan non-tarif terhadap perdagangan dan perekonomian domestic dab hapuskan hambatan non-tarif yang mengganggu pertumbuhan. Hapuskan regulasi baru yang membatasi rentang produk yang boleh diimpor. Ringankan pembatasan investasi asing langsung, kecuali untuk kepentingan publik.

© OECD 2012

4

Asesmen dan rekomendasi
Tantangan utama Indonesia adalah kekuatan ekonomi terbesar kelima di Asia, Negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan dikaruniai dengan sumber daya alam yang melimpah (tabel 1). Berkat serangkaian kebijakan reformasi yang kokoh dan peningkatan kinerja pemerintahan, kemajuan signifikan telah mampu diraih pada dimensi sosial dan pendidikan sejak krisis Asia tahun 1997-1998, dan kualitas human capital meningkat secara signifikan. Kinerja ekonomi-makro yang kuat merupakan dampak dari keberhasilan pengelolaan kebijakan dan reformasi substansial yang dilakukan sejak krisis Asia yang turut menguatkan kerangka ekonomi-makro dan meliberalisasikan rezim perdagangan internasional. Investasi yang besar pada jejaring industri telah mendorong dihasilkannya output potensial, dan kelanjutan usaha peningkatan ini diharapkan terus dilakukan dengan diterapkannya Master Plan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia secara perlahan. Perekonomian juga didukung oleh dinamisnya usaha kecil, yang mampu membuka banyak lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan produksi sejak tahun 2008 (gambar 1). Pencapaian faktor total produktifitas terus mengalami peningkatan setiap saat, sebuah pola yang juga nampak pada banyak Negara di wilayah ini (tabel 2; Park, 2010). Perekonomian sesungguhnya masih jauh dari pertumbuhan yang berkesinambungan pada tingkat 7%-9% per tahun, tingkat yang dibutuhkan guna mencapai tujuan pemerintah, yang ditetapkan pada Mei 2011, yakni menjadi salah satu dari 10 kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2025. Secara umum, pembangunan institutional merupakan prasyarat yang harus dipenuhi Indonesia guna mencapai tujuan pertumbuhan yang ambisius tersebut. Melihat ke depan, demographic dividen akan mengalami perubahan dalam beberapa dekade ke depan. Pada tahapan pembangunan ekonomi ini, tantangan utama bagi Indonesia adalah meningkatkan produktifitasn, yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan, meski keterbatasan data sering menghambat dibuatnya rekomendasi kebijakan. Hal yang penting dalam sustainabilitas adalah bahwa hasil dari pertumbuhan tinggi tersebut dapat dinikmati oleh semua orang. Meski angka kemiskinan terus menurun dalam beberapa tahun terakhir, namun kesenjangan justru meningkat. Sustainabilitas lingkungan sangat nampak pada strategi pembangunan yang disusun pemerintah. Target pengurangan emisi gas rumah kaca ditetapkan pada tingkat nasional (26% pada tahun 2020, bandingkan dengan skenario bisnis secara umum dengan tingkat 41% dengan dukungan internasional) dan ditopang dengan target pada tingkatan sektoral. Meski memperoleh beberapa kemajuan, namun masih ada ruang untuk meningkatnya produktifitas karbon (gambar 2). Seperti diuraikan pada Economic Survey tahun 2010, terdapat juga bukti bahwa sumber daya kehutanan Indonesia mulai menipis. Oleh karena itu penting untuk memperlambat deforestrasi hutan dengan cara mencegah illegal logging.

© OECD 2012

5

Tabel 1. Beberapa indikator terpilih bagi Indonesia
1995 Populasi Total dalam juta Distribusi usia (persen) 0-14 15-64 65+ 1 Angka kemiskinan absolut (persen) Koefisiensi Gini Rasio bersih pendaftaran siswa baru (pendidikan menengah, dalam persen) Pekerjaan dan inflasi Pekerjaan (dalam juta) Pekerjaan informal (persentase pejerjaan) Angka pengangguran (persen) Inflasi CPI/indeks harga konsumen (persen, akhir tahun) Permintaan dan penawaran GDP (dalam trillion rupiah terkini) GDP (dalam juta USD terkini) Pertumbuhan GDP (ril, persen) Pertumbuhan GDP per kapita (ril, persen) 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011

194.8 33.1 62.7 4.2 0.36 -

206.3 30.2 65.0 4.7 19.1 46.7

220.9 28.5 66.3 5.2 16.0 0.36 56.0

224.2 27.7 66.9 5.4 16.6 0.36 65.7

227.6 27.4 67.2 5.5 15.4 0.35 64.5

234.4 27.0 67.4 5.6 14.2 0.37 65.1

237.6 26.7 67.7 5.6 13.3 0.38 67.3

241.0 26.4 67.9 5.7 12.5 0.41 -

80.1 9.0

89.8 6.1 9.3

93.4 69.5 11.2 17.1

99.9 69.5 9.1 6.6

102.6 69.6 8.4 10.2

104.9 69.3 7.9 2.8

108.2 66.9 7.1 7.0

109.7 62.2 6.6 3.8

454.5 202.4 8.2 6.1 12.6 1.3 14.0 7.7 20.9 -

1 389.8 166.1 4.9 4.5 1.6 6.5 16.7 26.5 25.9 15.6 12.1 27.7 44.6

2 774.3 285.6 5.7 4.4 4.0 6.6 10.9 16.6 17.8 13.1 11.1 27.4 48.3

3 950.9 432.2 6.3 5.3 5.0 3.9 9.3 8.5 9.1 13.7 11.2 27.0 48.1

4 948.7 512.7 6.0 4.9 5.3 10.4 11.9 9.5 10.0 14.5 10.9 27.8 46.8

5 606.2 543.3 4.6 3.6 4.9 15.7 3.3 -9.7 -15.0 15.3 10.6 26.4 47.8

6 436.3 708.8 6.2 2.3 4.7 0.3 8.5 15.3 17.3 15.3 11.2 24.8 48.7

7 427.1 846.1 6.5 5.4 4.7 3.2 8.8 13.6 13.3 14.7 11.9 24.3 49.1

Permintaan (pertumbuhan, persen)
Konsumsi pribadi Konsumsi public Pembentukan modal tetap Ekspor Impor

Penawaran (persen dari GDP nominal)
Pertanian Pertambangan Manufaktur 2 Jasa

Keuangan publik (pemerintah pusat, persentase GDP)
Pendapatan Pengeluaran Nominal saldo Gross utang Sektor eksternal (persentase GDP) Keseimbangan perdagangan Transaksi Berjalan saldo Dalam juta USD Cadangan internasional (kotor dalam juta USD) Posisi pinjaman luar negeri (akhir tahun) 15.7 14.4 1.3 14.8 15.9 -1.2 88.8 17.9 18.4 -0.5 47.3 17.9 19.2 -1.3 35.2 19.8 19.9 -0.1 33.1 15.1 16.7 -1.6 28.4 15.5 16.2 -0.7 26.1 16.3 17.4 -1.1 24.3

3.2 -3.2 -6.4 -

15.1 4.9 8.0 85.3

6.1 0.1 0.3 34.7 45.8

7.6 2.4 10.5 56.9 31.6

4.5 0.0 0.1 51.6 30.2

5.7 1.9 10.6 66.1 31.8

4.3 0.7 5.1 96.2 28.6

4.1 0.2 1.7 110.1 26.5

1. Persentase orang yang berada dibawah garis kemiskinan secara nasional, nilai per kapita pengeluaran per bulan yang dibutuhkan seseorang untuk mampu bertahan hidup. 2. Termasuk listrik, gas, dan konstruksi. Sumber: Statistics Indonesia, Government financial statement (audited), World Bank, and OECD calculations.

© OECD 2012

6

Gambar 1. Kontribusi terhadap lapangan kerja dan pertumbuhan pertambahan nilai berdasarkan jenis perusahaan Berdasarkan persentase
Micro 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 Employment growth 5 0 Small Medium Large Value-added growth 7 6 5 4 3 2 1 0

Sumber: Kementerian koperasi dan UKM.

Tabel 2. Output pertumbuhan dan kontribusi potensial
Pertum buhan GDP 1980-89 1990-97 1998-99 2000-09 2007 2008 2009 2010 2011 6.4 7.6 -6.2 5.1 6.3 6.0 4.6 6.2 6.5 Pertumbuhan GDP potensial Kontribusi terhadap output pertumbuhan potensial TFP 1.0 0.9 -0.2 1.5 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 Modal 3.7 3.9 1.1 1.7 2.0 2.3 2.1 2.3 2.4 Buruh 1.8 1.3 0.9 1.0 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3

6.5 6.0 1.9 4.1 5.2 5.6 5.6 5.8 5.9

Source: OECD calculations using a production function approach detailed in OECD (2010).

© OECD 2012

7

Gambar 2. Beberapa indikator pertumbuhan berdasarkan sumber daya alam
Carbon productivity, GDP PPP per unit of CO2 (2000 USD/kg of CO2), 2008 6 5 4 3 2 1 0 1990 2000 2005 2010 2000 70 60 50 40 30 20 10 0 Indonesia's forest area (% of land area)

Plant species threatened, 2011 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Air pollution, annual concentration of PM10, 2010 (m icrogramme/m ³) 140 120 100 80 60 40 20 0

Sumber: International Energy Agency, World Bank, World Health Organisation.

Beberapa indikator pertumbuhan berdasarkan sumber daya alam Kerangka makro-ekonomi sangat bagus, dan ranking kredit Indonesia dinaikan pada level investasi oleh dua lembaga rating internasional terbesar. Pasar nasional yang besar dengan pertumbuhan permintaan domestik yang kokoh telah berhasil melindungi perekonomian dari kemunduran seperti yang terjadi di beberapa belahan dunia. Bahkan, besarnya siklus tersebut berhasil dihapuskan selama beberapa tahun, termasuk pada saat krisis global tahun 2008-2009, hal ini berbeda dengan pengalaman perekonomian di beberapa Negara Asia lain dan dengan Negara-negara OECD (Kotak 1). Secara umum, adopsi target inflasi dan kerangka fiskal berbasis aturan yang bijaksana pada pertengahan tahun 1990an berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Selain itu, meski tarif internasional mengalami penurunan secara signifikan sejak krisis Asia, namun perekonomian masih bersandar pada perdagangan internasional dan volumenya lebih kecil dibanding perdagangan berbasis regional, dan sehingga terlindung dari kolapsnya perdagangan internasional.

Boks 1. Sikulus bisnis di Indonesia Kotak ini menyajikan perbandingan siklus bisnis di Indonesia, beberapa perekonomian di Asia, dan OECD. Karena kurangnya data untuk jangka waktu lama di Negara-negara Asia tersebut, pendekatan yang digunakan dibatasi hanya pada periode tahun 1990-2011 dan menggunakan metodologi seperti yang dikemukakan Dalsgaard et al. (2002). Siklus-siklus tersebut dianalisa secara kuartal dengan
© OECD 2012

8

menggunakan kesenjangan actual antara GDP dan tren-nya, dimana tren tersebut berasal dari penyaringan Hodrick-Prescott. Keseluruhan siklus tersebut kemudian diproksikan dengan standar deviasi dari kesenjangan yang ada dalam periode waktu enam tahun secara acak atau dengan rata-rata besar absolute kesenjangan tersebut. Keseluruhan siklus bisnis di Indonesia menurun tajam setelah krisis Asia dan tetap relative rendah sejak saat itu (gambar 3). Kebalikannya, Malaysia dan Thailand mengalami peningkatan sejak 2002. Ketidakstabilan juga meningkat di Negara-negara anggota OECD pada bagian kedua tahun 2000an namun tetap rendah Gambar 3. Jumlah siklus bisnis
Standard deviation of gap 0.035 0.03 0.025 0.02 0.015 0.01 0.005 0 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 0.035 0.03 0.025 0.02 0.015 0.01 0.005 0 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 India Malaysia 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 0.035 0.03 0.025 0.02 0.015 0.01 0.005 0 Indonesia China Average absolute deviation of gap 0.035 0.03 0.025 0.02 0.015 0.01 0.005 0

0.035 0.03 0.025 0.02 0.015 0.01 0.005 0 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 Thailand OECD

0.035 0.03 0.025 0.02 0.015 0.01 0.005 0

Sumber: Kalkulasi OECD.

© OECD 2012

9

Menurunya jumlah hasil gas di Indonesia yang diakibatkan karena meningkatnya stabilitas permintaan domestic. Ini merefleksikan peningkatan kerangka kebijakan dan pengelolaan ekonomi yang mengarah pada stabilitas makroekonomi dan politik. Namun disisi lain, statistic resmi tidak menyajikan sector informal dalam jumlah besar dan kemungkinan volatilitasnya yang lebih besar. Meski siklus terukur semakin kecil, statistik konkordansi, yang mengukur tingkat sinkronisasi siklus bisnis, menunjukan bahwa siklus di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan yang terjadi di Thailand dan Malaysia, bahkan setelah krisis global tahun 2008-2009. Meski ada kesepakatan perdagangan bebas dengan Cina dan India, namun tak adanya perubahan pada sinkronisasi dengan kedua kekuatan ekonomi tersebut tetap nampak jelas sejauh ini.

Perekonomian diharapkan terus tumbuh sekitar 6% tahun ini dan selanjutnya (Tabel 3). Angka pertumbuhan ini lebih rendah dari yang diproyeksikan dan merefleksikan perbedaan dalam lingkup global seperti yang sudah diasumsikan (Tabel 4). Konsumsi dan investasi swasta akan tetap menjadi pendorong pertumbuhan. Stimulus fiskal terbatas akan menopang permintaan domestic. Dan kondisi saat ini akan mengalamai perubahan, ketika pendapatan investasi memburuk, dan munculnya deficit untuk pertama kali sejak kuartal akhir tahun 2008. Pertumbuhan impor akan melebihi pendapatan ekspor. Tren ini kurang mendapat perhatian di Negara berkembang seperti Indonesia; merefleksikan fakta bahwa kebutuhan investasi melebihi domectic saving, dimana pembiayaan dilakukan melalui pinjaman luar negeri dan pertumbuhan import terus dikendalikan oleh peningkatan produktifitas barang-barang modal. Tabel 3. Proyeksi ekonomi OECD 2010
GDP ril (persen) Inflasi (akhir tahun, persen) Kondisi terkini (persen GDP) Defisit publik (persen GDP)

2011 6.5 3.8 0.2 -1.6

2012 6.0 4.2 -0.8 -2.1

2013 6.2 4.7 -1.4 -1.9

6.2 7.0 0.7 -0.7

Sumber: OECD, September 2012.

Tabel 4. Proyeksi pemerintah 2010
GDP ril (persen) Inflasi (akhir tahun, persen) Kondisi terkini (persen GDP) Defisit publik (persen GDP)

2011 6.5 3.8 0.2 -1.6

2012 6.5 6.8 0.4 -2.2

2013 6.8 4.5 0.6 -1.6

6.2 7.0 0.7 -0.7

Sumber: Laporan Keuangan resmi Pemerintah (teraudit), August 2012.

Inflasi umum melamban hingga akhir-akhir ini sebagai akibat dari perkembangan harga makanan. Namun tidak jelas apakah pelambanan ini akan tetap permanen karena sebagian besar penyebab dari pelambanan ini tetap tak dapat dipaparkan (gambar 4). Manajemen inflasi yang baik dan rendahnya biaya transportasi mungkin memainkan peran dalam hal ini, namun dampaknya sulit untuk dikuantifikasikan. Meski rata-rata inflasi menurun sejak krisis keuangan global dibanding periode 2002-2007, namun tekanan belum sepenuhnya mereda. Permintaan domestik yang kuat kemungkinan akan mendorong laju inflasi pada tahun 2013. Selain itu, pasar tenaga kerja yang semakin ketat, dan kemungkinan kenaikan upah minimum, akan mendorong tuntutan gaji yang signifikan. Pertumbuhan angka kredit
© OECD 2012

10

mengalami peningkatan namun tetap masih rendah dibanding tahun 2008 dan didominasi oleh pinjaman modal kerja dan investasi, bukan pinjaman konsumer. Perkembangan terkini di pasar global menegaskan bahwa harga minyak mentah Indonesia tak akan mungkin melebihi harga yang ditetapkan pada revisi anggaran tahun 2012, yang mendorong pemerintah pusat untuk menaikan harga BBM bersubsidi. Dengan tidak adanya kenaikan tersebut, inflasi akan perlahan naik namun tetap dibawah rentang yang ditargetkan Gambar 4. Laju dan kontribusi inflasi dari tahun ke tahun
Lagged inflation Growth Exchange rate Residual Inflation

7

7

5

5

3

3

1

1

-1 2010 2011 2012

-1

Catatan: Kontribusi ini dihitung menggunakan kurva persamaan standar Phillips. Sumbre: Kalkulasi OECD.

Resiko utama pada prospek jangka pendek berasal dari aspek eksternal. Meningkatnya resiko global, yang umumnya disebabkan karena krisis Eropa, bisa membalikan aliran modal dari beberapa tahun terakhir, dan membahayakan kondisi keuangan pemerintah dan bank serta menghambat laju pertumbuhan. Disisi lain, peningkatan ranking kedaulatan ekonomi akan memungkinkan Indonesia untuk membuka lebih banyak dana investasi yang terbatas pada asset-aset investment-grade. Selain itu, kemungkinan Indonesia akan relative terlindung dari melambannya perdagangan global, kecuali perekonomian dan harga komoditas di Negara Asia lainnya terpengaruh secara signifikan. Pada saat penulisan laporan ini, ada peningkatan tanda-tanda melambannya perekonomian di Negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Pertimbangan kebijakan makroekonomi Kerangka umum Makro-ekonomi dan keuangan Indonesia meningkat secara signifikan selama beberapa dekade terakhir. Inflasi mengalami penurunan dari lebih dari 58% pada tahun 1998 menjadi 4,6% pada tahun 2011. Seperti dikemukakan pada Economic Survey tahun 2010, pasar keuangan terbukti mampu lebih bertahan dibanding masa lalu. Berkat manajemen yang bijak dan pertumbuhan ekonomi yang kokoh, hasil perekonomian sangat mengesankan dilihat dari berbagai standar. Namun, penataan kerangka dan pelaksanaan kebijakan akan mampu mendorong adaptabilitas Indonesia dalam menghadapi tantangan. Peningkatan usaha dalam memerangi korupsi juga sangat penting.

Kebijakan moneter
Kerangka kebijakan moneter menggabungkan target inflasi dengan nilai pertukaran mata uang yang meski sepenuhnya stabil tapi tetap fleksibel. Instrument utama untuk mencapai stabilitas harga adalah kebijakan suku bunga BI. Namun, instrument lain ikut menopang alat kebijakan yang dimiliki BI. Sejak tahun 2008, BI mengelola alur permodalan melalui intervensi pertukaran nilai mata uang. Periode minimum satu bulan bagi pemegang
© OECD 2012

11

short-term paper BI yang diberlakukan baik bagi penduduk lokal maupun non-lokal diperkenalkan pada Juli 2010, dan program seperti kerangka stabilisasi obligasi pemerintah, yang menetapkan ketentuan otoritas yang akan membeli surat berharga tersebut, sudah diterapkan guna menghadapi potensi pembalikan aliran modal. Langkah ini terbukti berhasil, khususnya selama musim gugur tahun 2011 ketika pergolakan keuangan global meningkatkan volatilitas aliran modal dan nilai tukar mata uang (gambar 5). Bukti menunjukan bahwa nilai tukar mata uang tetap konsisten dengan mata uang-mata uang utama selama periode tersebut (Kotak 2). Sejak saat itu, nilai rupiah mengalami depresiasi.
Gambar 5. Nilai tukar dan cadangan internasional
140 120 100 80 60 40 20 0 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 International reserves (bn USD,left scale) Rupiah/USD (right scale) 9600 9400 9200 9000 8800 8600 8400 8200 8000 7800

Sumber: Datastream.

Boks 2. Keseimbangan nilai tukar rupiah Boks ini menghitung tingkat ketidakselarasan rupiah menggunakan metode the Fundamental Equilibrium Exchange Rate (FEER) yang disusun oleh Williamson (1994). FEER ditetapkan dalam tataran efektif ril ketika tingkat nilai tukar sesuai dengan ekonomi yang ada didalam ataupun diluar neraca. Seperti dikemukakan Wren-Lewis and Driver (1998), FEER diestimasikan hanya oleh pemodelan nilai terkini dan menggunakan persamaan rata-rata agregat konvensional. Cara ini memiliki keunggulan berupa kesederhanaan, dan hasilnya adalah penghitungan sensitivitas FEER yang mengestimasikan asumsi-asumsi pokok lebih mudah dilakukan. Salah satu kelemahan metode ini adalah ketidakmampuan dalam mengukur konsistensi antara asesmen hasil trend dan aliran modal struktural. Lebih penting lagi, umpan balik dari FEER terhadap input hasil trend dan aliran modal struktural dikesampingkan. Terakhir, metode ini tak mampu menyajikan indikasi factor-faktor utama yang mempengaurhi nilai mata uang. Deviasi nilai tukar efektif yang sesungguhnya dari tingkat keseimbangannya dikalkulasikan menggunakan data kuartal dari the OECD Economic Outlook dan Statistik Keuangan Internasional IMF. Elastisitas perdagangan diperoleh dari estimasi persamaan perdagangan standar Indonesia, sementara volume perdagangan disajikan sebagai sebuah fungsi permintaan dan persaingan. Pain et al (2005) memberikan justifikasi bagi spesifikasi ini. Estimasi ketidaksalarasan FEER sangat bersandar pada bagaimana target nilai terkini dikalibrasikan. Untuk menghitung target ini, proyeksi jangka panjang atas nilai terkini dihasilkan melalui proyeksi populasi PBB dan persamaan nilai terkini seperti dilaporkan oleh Cheung et al (2010) tentang Negara-negara berkembang baru. Persamaan ini memadukan dampak demografik dan konvergensi. Tergantung pada spesifikasi yang
© OECD 2012

12

digunakan dan periode rata-rata jangka panjang dari neraca terkini di Indonesia berada pada surplus sekitar 0,3% dari GDP. Secara keseluruhan, rupiah nampak berada pada titik ekuilibrium di tahun 2011. Nilai tukar efektif yang ril sedikit terkoreksi lebih tinggi sebesar 0,2%-1,5% secara rata-rata, tergantung pada target nilai terkini yang dipilih. Hal ini konsisten dengan estimasi IMF untuk tahun itu (IMF, 2011a).

Sumber: Kalkulasi OECD.

Dalam konteks semakin meningkatnya ketidakpastian di lingkup internasional, strategi komunikasi BI difokuskan pada pencapaian target inflasi dan pengurangan volatilitas nilai tukar. BI mengindikasikan bahwa mereka akan lebih fokus mengelola kuantitas daripada harga uang. BI mempertahankan kebijakan nilai tukar konstan sejak 2012 dan menurunkan tingkat suku bunga antar bank guna menghilangkan dampak likuiditas. Dampak utamanya adalah bahwa tingkat suku bunga antar bank mulai menjauh dari kebijakan suku bunga (gambar 6). Hal ini dapat melemahkan keuatan saluran transmisi tingkat suku bunga tradisional, sebab perubahan dalam kebijakan suku bunga tidak secara sistematis diikuti oleh perubahan yang sama pada suku bunga antar bank. Gambar 6. Tingkat suku bunga dan inflasi Dalam persen
12 10 8 6 4 2 0 Inflation (CPI, year-on-year) Bank Indonesia's deposit facility rate Bank Indonesia's repo rate Policy rate Interbank rate 1 month 12 10 8 6 4 2 0

Jan-09

Jul-09

Jan-10

Jul-10

Jan-11

Jul-11

Jan-12

Jul-12

Catatan: Suku Bunga Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) adalah tingkat suku bunga untuk fasilitas overnight deposit bagi bank komersil.Hal ini berlaku bagi dana nganggur yang oleh bank swasta simpan di bank sentral ketika mereka memiliki ekses likuiditas. Tingkat suku bunga ini tidak berlaku bagi Giro wajib minimum di bank sentral. Sumber: Bank Indonesia.

BI juga berupaya untuk memperdalam pasar nilai tukar mata uang dengan menyuplai

term deposit Dollar AS. Selain mengelola likuiditas, tujuannya adalah untuk memiliki sumber daya bagi aturan makro-prudensial dalam menjamin stabilitas keuangan. Rasio maksimum loan-to-value untuk kredit property dan uang muka minimum kredit kendaraan sudah diumumkan. Otoritas moneter juga menunjukan bahwa mereka akan menaikan ketentuan giro wajib untuk beberapa kategori bank. Meski ketentuan giro wajib umum dapat membantu mengelola pertumbuhan kredit, namun sedikit sekali indikasi yang menunjukan dampaknya terhadap inflasi, sehingga efektifitasnya dapat dikurangi melalui inovasi keuangan atau arbitrase regulasi. Lebih jauh

© OECD 2012

13

lagi, jenis aturan seperti ini bisa jadi kurang efektif dalam membentuk ekspektasi pasar tentang posisi kebijakan sebab para pemain pasar lebih mudah menginterpretasikan sinyal yang dikirim oleh pergerakan suku bunga. Secara khusus, meningkatkan suku bunga guna memperketat posisi moneter dapat mengirim sinyal yang jelas bahwa mengendalikan inflasi merupakan tujuan utama kebijakan moneter. Pada konteks ini, mungkin akan lebih baik untuk bersandar pada peningkatan suku bunga dan likuiditas atau aturan makroprudensial guna mencapai target inflasi. Upaya untuk mengelola aliran modal skala besar mengarah pada perubahan besar dalam jumlah neraca BI. Capital BI menurun signifikan sepanjang kuartal ketiga tahun 2011 ketika angkanya hampir mencapai Rp. 2 Triliun. Modal tersebut naik kembali sejak saat itu, ketika laju akumulasi international reservel melamban. Melihat ke depan, jika modal BI turun signifikan dan mendekati ketentuan minimumnya, maka kebijakan moneter dapat terpengaruh. Hingga lebih baik untuk mengurangi ketentuan minimum modal BI yang tak memiliki tujuan penting dalam sistem bank sentral modern. Sejumlah pilihan kebijakan dapat memperkuat posisi keuangan BI. Suntikan dana guna memenuhi persetujuan legislatif tentang ketentuan modal dan dapat dipandang sebagai ancaman bagi independensi mereka. Menjual beberapa asset BI seperti lahan dan bangunan hanya akan meringankan dalam jangka pendek. Pilihan yang lebih menjanjikan adalah dengan menurunkan biaya operasional moneter dengan menggunakan pembelian ulang kesepakatan penjualan dan T-Bills (Surat Perbendaharaan Negara,SPN), bukan Sertifikat BI (SBI), sebagai instrument utama operasi pasar terbuka. Otoritas moneter Indonesia sudah menggunakan T-Bills untuk beberapa operasi, namun dibatasi oleh terbatasnya suplai/penawaran (Nasution, 2012). T-Bills dalam jumlah kecil pada hutang public dan kematangan sekuritas pemerintah yang relative tinggi, termasuk beberapa yang dimiliki investor asing, menegaskan bahwa ada ruang untuk meningkatkan penerbitan T-Bills, meski hal ini dapat meningkatkan vulnerabilitas keuangan public (gambar 7). Penebritan SBI dapat secara perlahan ditingkatkan. Perubahan tersebut harus mendorong bank untuk melakukan pinjaman, bukan memeprtahankan SBI mereka, dan karena itu, akan dapat membantu memperkuat fungsi intermediasi mereka. jika diharuskan, perubahan dapat dilakukan pada konteks hubungan keuangan yang lebih luas antara BI dan pemerintah pusat.

© OECD 2012

14

Gambar 7. Struktur hutang publik Akhir tahun 2011
Structure of the Indonesian public debt Zerocoupon bonds 0% Percentage of T-bills in government securities 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Fixed rate bonds 76%

Variable rate bonds 20%

T-bills 4%

Foreign holdings of Indonesian local-currency government bonds by maturity, IDR trillion 250 0-1 year 200 150 100 >1-2 years >2-5 years >5 years

Governm ent bonds maturity profiles, in % of total

>10 years 3-5 years

5-10 years 1-3 years

100 80 60 40

50 0 2007 2008 2009 2010 2011

20 0

Sumber: Asiaonline, Kementerian Keuangan.

Kerangka regulasi keuangan Memperhalus transisi ke satu regulator pasar keuangan tunggal
Pada Oktober 2011, ketentuan UU diterbitkan guna menerapkan model supervisi keuangan yang menyatu. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan bertugas mengawasi aktifitas tersebut pada akhir 2013. Salah satu isu utamanya adalah untuk menjamin bahwa lembaga baru tersebut memiliki staff yang memadai dan memiliki keahlian seperti yang ditentukan oleh BI dan Kementerian Keuangan. Selain itu, karena periode transisi yang singkat, regulasi untuk penerapan sistem baru ini harus segera diterbitkan guna menjamin bahwa otoritas keuangan baru tersebut, yang bertanggungjawab untuk mengawasi makroekonomi, bekerjasama dan berkolaborasi dengan BI, yang bertanggungjawab atas supervisi makroprudensial. Kerangka supervisi perbankan sudah memenuhi standar internasional dan sudah ditingkatkan guna menghadapi masalah perbankan. Pada saat itu, sebuah bank bisa
© OECD 2012

15

ditempatkan dalam posisi diawasi hanya karena masalah likuiditas atau dalam posisi pengawasan intensif ketika modalnya jatuh dibawah 8%. Bank-bank bermasalah lainnya dapat dimasukan pada posisi diawasi secara intensif atas kebijakan otoritas keuangan. Namun, UU keamanan sistem keuangan harus segera diterbitkan guna menjamin bahwa otoritas keuangan dapat dengan mudah menangani resiko yang bersifat sistemis. Sebuah nota kesepahaman tentang saling koordinasi dalam melindungi stabilitas sistem keuangan ditandatangani pada Juni 2012 oleh pemerintah, BI, dan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan, namun harus ditelaah kembali setelah lembaga regulasi baru mulai bekerja. Salah satu hasilnya adalah dibangunnya protocol manajemen-krisis, yang ditetapkan berdasarkan UU OJK, yang menetapkan tindakan-tindakan yang akan diambil oleh tiap institusi ketika terjadi krisis keuangan. Keberadaan perlindungan hukum dalam bentuk UU yang mengatur fungsi tiap otoritas harus diperkuat guna menjamin perlindungan hukum para pejabat yang terlibat dalam manajemen krisis, khsusunya ketika tidak ada kepastian hukum seperti yang dihadapi oleh Kementerian keuangan sebelumnya setelah keputusan diambil selama krisis global 2008.

Memperdalam pasar keuangan
Meski mengalami beberapa kemajuan, namun pasar keuangan tetap dangkal. Memperdalam pasar keuangan akan membantu mengelola stabilitas keuangan selama jangka menengah dan mempermudah akses keuangan, khsuusnya bagi perusahaan skala kecil. Kemajuan pada sektor perbankan terus mengalami peningkatan (gambar 8). Pada Juni 2010, BI memperkenalkan sebuah paket kebijakan guna meningkatkan pasar keuangan. Instrument yang lebih luas sudah disediakan, dan bank-bank didorong untuk melakukan lebih banyak transaksi di pasar dalam bentuk besar. Namun, beberapa segmen pasar keuangan, seperti modal ventura dan keuangan mikro, tetap belum mengalami kemajuan yang memadai. Gambar 8. Indikator kesehatan sektor perbankan
25 % Total regulatory capital / risk-weighted assets (left scale) Gross non-performing loans ratio (right scale) Net non-performing loans ratio (right scale) % 10 8 6 15 4 10 2 0

20

5

Jan-07

Jan-08

Jan-09

Jan-10

Jan-11

Sumber: Bank Indonesia.

Seperti di Negara Asia lainnya, kebanyakan perusahaan modal ventura tidak menyediakan resiko modal asli (Naqi dan Hettiwa, 2007). Pada Februari 2012, Menteri Keuangan menerbitkan peraturan guna mendorong penyedia modal ventura fokus pada perusahaan yang tak memiliki akses ke pinjaman bank, dan memperkenalkan regulasi tentang persyaratan masuk, lisensi, dan modal. Perubahan ini berjalan pada arah yang benar, namun penting untuk menilai dampaknya secara regular. Pengawasan yang efisien membutuhkan perbaikan yang signifikan pada kualitas dan cakupan statistic, khsusunya perbedaan yang jelas antara modal ventura dengan private equity. Pemerintah juga telah menjamin pengecualian pajak bagi perusahaan modal ventura untuk beberapa investasi
© OECD 2012

Jan-12

Jul-07

Jul-08

Jul-09

Jul-10

Jul-11

16

yang dilakukan pada industry tertentu. Dukungan ini harus dipandang sebagai pengalihan resiko alokasi modal yang jarang dan meningkatnya perilaku perburuan pinjaman. Lebih jauh lagi, keberadaan batasan 80% kepemilikan perusahaan modal ventura asing dapat menghambat pintu masuk dan sebaiknya dihilangkan. Seperti halnya di banyak Negara berkembang, sector keuangan mikro berkembang pesat akhir-akhir ini, meski Indonesia tidak berada di garis depan dalam hal ukuran pasar mikro-keuangannya (gambar 9). Proporsi terbesar lembaga keuangan mikro ada pada sector formal, dan pasar didominasi oleh sedikit saja bank-bank komersil. Namun, banyak juga penyedia keuangan mikro berada di sector informal, sebab mereka memiliki insentif yang kuat untuk beroperasi pada segmen pasar yang lebih longgar. Ketika bank menetapkan denda keuangan ketika mereka memberi pinjaman ke lembaga yang tak memiliki status hukum, maka sumber keuangan penyedia keuangan mikro informal tersebut dibatasi. Pada tahun 2009, sebuah peraturan diterbitkan dibawah UU yang ada guna mengatur lembaga keuangan non-bank dan non-koperasi yang beroperasi diluar kerangka peraturan. Namun peraturan tersebut belum sepenuhnya diterapkan, dan upaya harus dilakukan guna mengoperasikannya. Gambar 9. Indikator keuangan mikro 2010
10.3 4 Gross loan portfolio in % of GDP Number of active borrowers ) (per 1000 persons) 100 80 3 60 2 40 20 0

1

0

Sumber: Mixmarket.
Cara lain untuk memperdalam pasar adalah dengan memperkuat persaingan dalam perbankan. Yakni, pasar akan sangat terkonsentrasi, dimana bank-bank besar, seperti BRI, memegang posisi dominan pada keuangan mikro di pedesaan. Meski secara de jure pasar terbuka bagi pendatang baru, namun ketentuan modal minimumnya cukup tinggi bagi bank komersil dan bank pedesaan di beberapa daerah, dan tidak mudah untuk memperoleh lisensi (Bank Dunia, 2010a). Perubahan dari model lisensi tunggal saat ini untuk operasional perbankan ke pendekatan yang multi-lisensi seperti di Negara lain sedang dalam pembahasan. Pembatasan komposisi kepemilikan bank (asing atau lokal) yang efektif pada Juli 2012 kecuali bagi bank yang mampu memenuhi kriteria seperti lolos uji prudensial yang fokus pada praktik pengelolaan perbankan yang baik dan kesehatan keuangan. Aturan ini tidak bersifat retroaktif. Namun, peraturan ini dapat mencegah akuisisi besar-besaran, khususnya oleh lembaga keuangan asing, bahkan ketika sector perbankan Indonesia tetap terbuka sesuai dengan standar regional. Hal ini akan sangat berguna untuk menginvestigasi sejauh mana perubahan regulasi ini mampu secara efektif menghalangi pintu masuk, atau mempertimbangkannya ulang.

© OECD 2012

17

Kebijakan fiskal
Pertumbuhan yang cepat dan manajemen anggaran yang baik telah menempatkan Indonesia pada posisi fiskal yang kokoh. Sejak diterbitkannya UU Fiskal tahun 2003, deficit public mampu dibatasi pada 3% dari GDP dan hutang public dibatasi pada 6%. Beban hutang bersih public mampu dikurangi secara signifikan menjadi sekitar 24,3% dari GDP pada 2011 dari angka 88% pada tahun 2000, dan deficit public secara konsisten tetap berada dibawah ambang batas 3%.

Perubahan bauran belanja
Sumber daya fiskal yang digunakan untuk subsidi BBM akan lebih baik digunakan untuk bidang lain. Subsidi BBM diperkirakan mencapai hampir 19% dari belanja pemerintah pusat tahun 2012 dan mencapai 24,1% pada draf anggaran tahun 2013 (gambar 10). Kebalikannya, belanja pada aspek bantuan sosial dan infrastruktur tetap tak mencukupi kebutuhan Negara (tabel 5). Menelaah ulang bauran belanja sangat dibutuhkan guna mencapai ambisi pembangunan otoritas, mendanai jaminan kesehatan publik tahun 2014 dan pada saat yang bersamaan mengeliminasi defisit anggaran pada tahun 2015 seperti nampak pada proyeksi perekonomian jangka menengah. Seperti diulas di Economic Survey 2010, subsidi BBM, yang sebagian besar berbentuk harga BBM murah, mendistrosi keputusan konsumsi, meningkatkan emisi karbon dan tak efektif berperan sebagai kebijakan social. Kebijakan tersebut malah banyak memberikan keuntungan bagi kaum kaya: pada tahun 2009, 40% subsidi BBM bagi rumah tangga mengalir ke orang kaya yang jumlahnya hanya 10% dan kurang dari 1% subsidi BBM mengalir ke kelas bawah (Bank Dunia, 2012a). Subsidi BBM diperkirakan akan regresif, karena share pendapatan mereka tiga kali lebih tinggi pada kebanyakan rumah tangga kaya, bukan pada rumah tangga miskin. Meski, konstitusi melarang liberalisasi sepenuhnya harga BBM lokal, namun tetap ada kemungkinan untuk mengurangi subsidi energy. Proposal pemerintah pada 2011-2012 untuk mengurangi subsidi bahan bakar dan listrik menghadapi tantangan politis. Pada akhirnya, ajuan kenaikan harga dasar listrik dijadwalkan ulang hingga 2013. Rencana untuk mengurangi volume subsidi BBM juga mengalami penundaan, dengan pengecualian pada semua kendaraan pemerintah yang digunakan oleh pejabat dan BUMN (Baik pusat maupun daerah). Selain itu, kendaraan milik perkebunan dan pertambangan juga dilarang untuk meggunakan BBM bersubsidi. Aturan untuk meningkatkan efisiensi energy juga diumumkan. Guna memuat biaya subsidi energy, sebuah ketentuan sementara, yang hanya berlaku tahun ini, memungkinkan pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi jika rata-rata harga minyak mentah Indonesia selama periode lebih dari enam bulan mencapai 121 Dollar AS per barrel (meningkat 15% dari asumsi yang ditetapkan pada revisi anggaran 2012). Namun, perkembangan harga minyak kemungkinan akan tetap berada dibawah ambang batas tersebut. Pada draf anggaran 2013, pemerintah mengajukan kenaikan tarif listrik, dengan memberikan pengecualian pada keluarga miskin. Penundaan kenaikan harga energi kemungkinan akan menaikan keraguan akan komitmen pemerintah pada bidang ini dan membahayakan situasi fiskal. Kenaikan pada subsidi energi ketika harga minyak naik namun tetap berada dibawah ambang batas akan menaikan jumlah belanja keseluruhan secara langsung dan ditambah lagi peningkatan pada belanja sektor pendidikan, yang dituntut oleh legislative sebesar 20% dari total belanja pemerintah. Hal ini hanya akan bisa diatasi dengan kenaikan pendapatan dari harga minyak dan gas bumi. Lebih jauh lagi, resiko tercapainya 3% defisit GDP akan dapat menurunkan belanja pada program peningkatan pertumbuhan. Hal ini akan menghambat pertumbuhan jangka panjang.

© OECD 2012

18

Gambar 10. Subsidi minyak dan listrik di Indonesia
5 % of GDP Oil (left scale) Electricity (left scale) Indonesian crude oil price (right scale) USD / barrel 120 100 80 3 60 2 40 1 20 0

4

0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sumber: Kementerian Keuangan, Dirjen Minyak Bumi dan Gas.

Tabel 5. Realisasi anggaran negara Persentase GDP
1990 Pendapatan dan bantuan Pendapatan pajak Pemasukan pajak PPN Pajak dagang internasional Pendapatan non-pajak Belanja pemerintah Belanja pemerintah pusat diantaranya: Personil Pembayaran bunga Subsidi Transfer antar pemerintah Belanja pendidikan Belanja kesehatan Program sosial Infrastruktur Defisit publik Hutang publik 21.6 11.3 4.2 4.2 1.5 10.3 20.3 16.8 3.6 2.5 1.8 3.5 1.2 2000 14.8 8.3 4.1 2.5 0.5 6.4 15.9 13.6 3.1 3.6 4.5 2.4 0.8 -1.2 88.8 2005 17.9 12.5 6.3 3.7 0.5 5.3 18.4 13.0 2.1 2.4 4.4 5.4 2.8 0.9 0.9 -0.5 47.3 2010 15.5 11.2 5.5 3.6 0.4 4.2 16.2 10.8 2. 3 1.4 3.0 5.4 3.5 0.5 1.1 1.5 -0.7 26.1 2011 16.3 11.8 5.8 3.7 0.7 4.5 17.4 11.9 2.4 1.7 4.0 5.5 3.6 0.6 1.0 1.7 -1.1 24.3

Catatan: Pemerintah negara termasuk pusat dan daerah. Sumber: Kementerian Keuangan

Realokasi subsidi energi ke program pembelanjaan berkualitas tinggi, meski penting, sepertinya akan terus mendapat penentangan yang kuat. Sebuah paket peraturan yang mengkombinasikan penggantian subsidi secara perlahan dengan skema dana bantuan langsung tunai guna membantu keluarga miskin sebagai akibat dari kenaikan BBM,
© OECD 2012

19

program yang sama seperti tahun 2005 atau 2008, serta dengan pengkomunikasian program kompensasi yang ekstensif akan mampu melindungi keluarga miskin dan membantu mengurangi penolakan terhadap program reformasi. Aturan yang diberlakukan dalam jangka pendek yang memungkinkan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi sejalan dengan kenaikan harga minyak dunia yang bergerak cepat akan mampu mencegah peningkatan eksesif pada beban fiskal. Selain itu, menerapkan peraturan tersebut hingga subsidi benar-benar berkurang secara signifikan akan memudahkan implementasi program reformasi. Aturan yang sama diperkenalkan pada tahun 2002 namun harus dihentikan karena buruknya pengkomunikasian dan protes masyarakat. Penyebarluasan manfaat reformasi dan dampak distribusionalnya serta program kompensasi akan mencegah memburuknya angka kemiskinan, mengurangi kemungkinan hal tersebut terjadi lagi. Hal ini dapat dilakukan oleh lembaga independen, seperti direkomendasikan dalam Economic Survey 2010 Bauran belanja juga dapat ditingkatkan ditingkat daerah. Yakni ketika gaji PNS merepresentasikan lebih dari 40% belanja daerah. Pada kebanyakan daerah, gaji PNS dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga pemerintah daerah hanya memiliki sedikit insentif untuk menghemat belanja gaji dan lebih banyak belanja pada sector infrastruktur. Moratorium rekrutmen PNS yang diberlakukan pada pertengahan tahun 2011 ditujukan untuk membatasi peningkatan belanja personil. Pengalihan pembiayaan gaji PNS daerah dari DAU ke pendapatan dari peningkatan pajak daerah, seperti yang saat ini diajukan pada konteks perubahan ke UU keuangan antar pemerintah, akan mampu meningkatkan insentif dan membantu dana publik tetap berada pada tarap berkesinambungan selama periode jangka menengah. Namun, hal ini harus dilakukan bersamaan dengan reformasi PNS yang komprehensif, termasuk menelaah ulang skala penggajian dan manajemen kinerja.

Meningkatkan eksekusi anggaran
Eksekusi anggaran tetap menjadi tantangan besar, khususunya bagi belanja modal. Meski belanja modal meningkat signifikan pada tahun 2011, namun penyalurannya hanya mencapai 82% dari apa yang diharapkan pada revisi anggaran tahun 2011 (Bank Dunia, 2012a). Selain itu, pembelanjaan sering dibayarkan hanya pada akhir tahun, yang berarti mempengaruhi efektifitas dan kualitasnya. Peralihan terkini ke kerangka pembelanjaan jangka menengah dan perubahan ke sistem pengadaan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas perencanaan dan eksekusi anggaran. Selain itu, UU Akuisisi Lahan kemungkinan akan mempercepat implementasi proyek infrastruktur, khsuusnya pada sektor energi dan bahan mentah. Sebuah tim sudah dibentuk yang terdiri dari evaluator dan monitor (Tim Evaluasi dan Pengawasan Percepatan Penyerapan Anggaran, TEPPA) yang bertujuan untuk mempercepat eksekusi anggaran. Insentif, seperti denda financial bagi kementerian ditingkat pusat, juga diperkenalkan, dan pemerintah sedang mempersiapkan regulasi tentang eksekusi anggaran. Usaha harus dilakukan untuk memotong penagguhan anggaran di tingkat daerah. Pemerintah merencanakan untuk menerbitkan panduan umum multi-tahun tentang penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), namun hal ini sangat sulit dilakukan, sebab anggaran daerah sangat bergantung pada perencanaan tahunan dan sistem akuntansi. Selama periode jangka panjang, peningkatan pengelolaan pemerintahan, khususnya ditingkat daerah, akan mampu memfasilitasi percepatahn dan kualitas keputusan pembelanjaan. Ada celah untuk menggunakan dana nganggur dalam jumlah besar secara lebih baik yang sudah terakumulasikan selama bertahun-tahun di akuntan publi daerah sebab pembelanjaan kurang dari yang sudah direncanakan. Dana tersebut sebesar Rp. 60 Triliun rata-rata per tahun sejak 2007 hingga 2010. Pemerintah berencana untuk membatasi tingkat dana nganggur hingga tak lebih dari tiga bulan dari belanja rutin. Namun penting agar sumber daya tersebut dialokasikan pada bidang-bidang yang sangat membutuhkan. Pemerintah sudah mengajukan agar minimum 20% dari anggaran daerah ditujukan untuk modal belanja (termasuk maintenan). Namun, karena begitu beragamnya kebutuhan
© OECD 2012

20

infrastrutkur di tiap daerah, penetapan standar minimum mungkin tidak layak dijalankan. Mungkin akan lebih efektif mendorong daerah untuk mengalokasikan sumber daya lebih banyak pada belanja modal dengan melakukan penyesuaian insentif keuangan.

Boks 3. Rekomendasi untuk kebijakan ekonomi makro dan pasar keuangan Kebijakan moneter • Mencapai target inflasi, dan seperti direncanakan, mengurangi inflasi setiap waktu. Hal ini akan dicapai dengan bersandar pada tingkat suku bunga, manajemen likuiditas, dan aturan makro-prudensial.

Pasar keuangan • Meningkatkan upaya untuk mengesahkan UU Keuangan Mikro, dan memperluas cakupan sektoral keranga kebijakan.

Kebiajkan fiskal • Menghapuskan subsidi energy dan listrik secara signifikan, dan menerapkan program bantuan langsung tunai secara lebih baik guna mencegah naiknnya angka kemiskinan. Komunikasikan secara luas efisiensi dan manfaat distribusional dari program reformasi. Sebagai aturan sementara, tetapkan kembali aturan yang mengaitkan harga BBM dengan perkembangan pasar minyak dunia, dan biarkan aturan tersebut berlaku hingga subsidi benar-benar berkurang.

Sistem Pajak Meningkatkan pendapatan untuk pembiayaan kebutuhan social dan belanja infrastruktur
Indonesia akan menghadapi kebutuhan pembiayaan dalam jumlah besar yang mencakup sistem jaminan sosial dan pembangunan infrastruktur. Menurunkan subsidi energi akan menambah sumber daya, namun program pada bidang prioritas juga harus dibiayai melalui pendapatan pajak yang tinggi. Meski pendapatan pajak mengalami kenaikan selama beberapa tahun, rasio Pajak-GDP yang masih kurang dari 12% tetap rendah jika diukur dengan standar internasional (gambar 11). Secara umum, hal ini merefleksikan menyebarnya informalitas dan penghindaran pajak. Contoh terkini dari Negara berkembang lainnya seperti Peru dan Vietnam menunjukan bahwa peningkatan pendapatan pajak yang signifikan sangat dimungkinkan meski banyak bermunculan sektor informal. Menurut revisi anggaran tahun 2013, rasio pajak-GDP diharapkan tetap stabil, meski terdapat kenaikan pada pendapatan PPN. Selama jangka menengah, peningkatan pendapatan pajak akan dilakukan dengan memodifikasi bauran pajak dan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Tujuan peningkatan pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan yang memadai sambil meminimalisasi distorsi dan tetap menjadikan sistem pajak mudah untuk dijalankan. Struktur pajak nampak selaras dengan praktik terbaik yang dijalankan OECD. Rating pajak pendapatan korporasi di Indonesia menurun hingga 25% dan hampir sama dengan Negara-negara tetangga. Indonesia masih bersandar pada pendapatan pajak korporasi, namun dalam beberapa hal, ini merefleksikan keuntungan yang kuat pada sector SDA Indonesia, yang mencapai lebih dari seperempat penerimaan pajak korporasi (gambar 12).

© OECD 2012

21

Gambar 11. Rasio pajak-GDP dan GDP per kapita 2009
Tax revenue and social contributions (percent of GDP) 60 50 40
Brazil HUN EST POL TUR MEX CHL Russia SVK PRT CZE SVN ITA SWE FIN BEL FRA DEU AUT NLD IRL AUS CHE USA ISL GBR CAN

DNK

NOR

30
China

ISR NZL ESP GRC KOR

South Africa India Philippines Thailand

20 10 0 0

JPN

Malaysia

INDONESIA

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

GDP per capita in PPP (USD)

Catatan: Pendapatan Non-Pajak seperti royalty tidak dimasukan. Data yang dimuat diambil dari tahun 2008 untuk India, dan dari pemerintah pusat untuk Malaysia.

Sumber: Statistik Pendapatan OECD, Statistik Keuangan Pemerintah IMF, Kementerian Keuangan RI,
Kementerian Keuangan Pilipina.

Gambar 12. Struktur pajak Persen pendapatan pajak
Consumption of which personal (incl. payroll and social security contributions) Income { of which corporate Other INDONESIA 6 37 45 12 ASEAN6 17 45 29 10 52 9 OECD 7 32

Catatan: ASEAN6 termasuk Kamboja, Laos, Malaysia, Pilipina, Thailand dan Vietnam. Australia, Jepang dan Polandia tidak termasuk dalam rata-rata OECD karena kehilangan data tahun 2010. Sumber: OECD Revenue Statistics, IMF WEO database, Dirjen Pajak RI.

Arus investasi langsung asing (FDI) mengalami peningkatan, meski masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain (gambar 13). Invetasi asing tersebut tumbuh 18,5% pada tahun 2011. Menurut A.T. Kearney FDI confidence index terkini, Indonesia naik dari peringkat 20 ke peringkat 9 sebagai Negara paling menarik untuk tujuan investasi asing sejak 2010 hingga 2012 (A.T. Kearney FDI confidence index, 2012). Potongan pajak korporasi mungkin mampu menarik investor asing untuk berinvestasi langsung, sejumlah faktor lain juga memainkan peranan penting (Lipsey dan Sjoholm, 2011). Oleh karena itu mungkin

© OECD 2012

22

akan lebih baik untuk fokus pada faktor-faktor yang menghambat investasi, seperti buruknya infrastruktur dan lemahnya pemerintahan pada beberapa bidang. Pada banyak kasus, sumber pendapatan alternative, termasuk pendapatan pajak perseorangan, lebih sulit untuk ditingkatkan di Indonesia dibanding Negara OECD lainnya yang memiliki administrasi pajak lebih maju dan sector informal lebih sedikit, hal ini menegaskan bahwa lebih baik untuk mengurangi pemasukan pendapatan pajak korporasi tapi meningkatkan kepatuhan membayar pajak dan pendapatan pajak secara lebih umum. Gambar 13. Aliran investasi asing langsung di beberapa negar Asia Persen GDP
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 INDONESIA Cambodia China Malaysia Philippines Thailand Vietnam Average 2000-2008 Average 2009-2010 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Sumber: World Bank.

Meningkatkan pajak pada sector sumber daya
Perkiraan pendapatan pemerintah Indonesia dari sektor minyak dan gas lebih rendah dibanding Negara lain (Johnston, 2008; Agalliu, 2011). Rancangan fiskal pada sector minyak berbentuk kontrak karya dimana kontraktor menaggung semua resiko eksplorasi dan pengembangan. Pada saat yang bersamaan, eksploitasi lading-ladang minyak baru, yang melibatkan resiko lebih besar dibanding yang sudah berproduksi, kemungkinan akan semakin penting, karena adanya tren berkurangnya produksi minyak di Indonesia. Hingga, jika pemerintah ingin menaikan sheare nya, maka mereka juga harus mau ikut mengemban resiko eksplorasi dan pengembangan, dengan beralih ke sistem sewa sumber daya. Beban pajak sektor pertambangan juga tidak jauh dari rata-rata yang dihadapi oleh sektor lain, yang nampak terlalu rendah, karena sektor ini memperoleh manfaat dari sewa sumber daya (Bab 1). Cara optimal untuk menerapkan sistem tersebut adalah dengan mengenakan pajak keuntungan dengan tinggi diatas rata-rata ambang batas yang menjamin bahwa suatu proyek mampu memberikan keuntungan. Hal ini akan mendorong insentif yang tepat dan berlaku bagi semua pembiayaan, termasuk eksplorasi dan pengembangan. Jika mengabaikan sistem royalty terkini sulit untuk diterapkan, maka kemungkinan lain adalah meneruskan retribusi royalty ketika terjadi kerugian, namun merubah basis pajak menjadi rente ketika keuntungan mulai diperoleh. Sistem seperti ini sudah dijalankan di Israel pada sector gas (OECD, 2011). Kemungkinan langkah pertama dalam mengarahkan rente pajak adalah menambah 10% non-deductible pajak keuntungan bersih aktifitas pertambangan pada semua eksplorasi masa lalu dan pembelanjaan pengembangan. Jika dipandang perlu, tingkat pajaknya dinaikan sesuai dengan kondisi sekarang.

© OECD 2012

23

Indonesia menerapkan pajak ekspor pada minyak sawit mentah dan biji kakao, dan pemerintah baru-baru ini mengumumkan pajak ekspor terbaru sebesar 20% pada beberapa biji mineral. Pajak ekspor dapat mengurangi keseluruhan efisiensi ekonomi jangka pendek dengan mengalihkan produksi dari lokasi dengan biaya rendah, hal itu juga akan mampu menaikan produktifitas pada aktifitas hilir melalui jejaring dan dampak pembelajaran atas jangka menengah dan panjang. Pajak ekspor juga dapat membantu mengurangi volatilitas harga atau mencapai tujuan ketahanan pangan. Ini merupakan motivasi utama dibalik pajak minyak sawit. Pada beberapa kasus seperti pertambangan, pajak ekspor dapat digunakan untuk mengendalikan aktifitas produksi yang menghasilkan polusi. Terakhir, pajak ekspor juga dapat dipandang sebagai sumber pendapatan publik, meski pada kasus pertambangan yang lebih dibebankan pada pajak rente sumber daya (seperti dinyatakan di atas) akan kurang distorsif dalam mendorong pendapatan sumber daya. Terdapat bukti bahwa pajak ekspor berkontribusi pada pembangunan industry hilir, termasuk investasi asing langsung pada kasus industry kakao di Indonesia, namun hal itu juga mengganggu sector lain, utamanya penanam kakao. Pengalaman internasional menunjukan hasil beragam dari implementasi strategi ini, dimana ada beberapa Negara berhasil dan ada juga yang gagal. Secara khusus, pajak ekspor ini akan mengalihkan perdagangan internasional dan dilarang pada banyak kesepakatan dagang regional (Piermartini, 2004). Pajak tersebut juga membahayakan daya saing produsen di Indonesia dan memperlamban integrasi mereka pada perekonomian dunia. Lebih umumnya lagi, bersandar pada pajak ekspor merupakan strategi yang lebih berbahaya dibanding menangani langsung factor-faktor yang menopang pembangunan aktifitas hilir, seperti buruknya infrastruktur dan pengelolaan, yang merupakan prasyarat bagi adanya pembangunan yang berkesinambungan. Kemajuan pada bidang ini kemungkinan membutuhkan waktu untuk diwujudkan, dan karena itu, otoritas memandang pajak ekspor sebagai instrument alternative. Namun, pajak ekspor merupakan pilihan kedua terbaik, dan dampaknya yang luas pada ekonomi, teramsuk dampak pada perdagangan internasional, harus diawasi secara seksama.

Beralih ke sistem pajak yang lebih hijau (Ramah lingkungan)
Pajak karbon akan menjadi instrument yang efektif dalam mengurangi intensitas emisi pada listrik dan industry. Pajak karbon ini tidak diterapkan di Indonesia, dan malahan subsidi energi dalam jumlah besar setara dengan pajak yang diberlakukan pada tingkatan negative. Mengurangi subsidi energi bumi akan membantu mengurangi jejak karbon pada perekonomian, namun hal ini harus dipandang sebagai prasyarat untuk menerapkan pajak karbon pada tingakatan awal, seperti disarankan Menteri Keuangan (2009). Pajak ini sedang dalam pertimbangan otoritas yang berwenang di Indonesia, bersamaan dengan sistem perdagangan dan pembatasan. Tarif pajak rendah yang diterapkan diawal akan membantu mengurangi penolakan politis terjadap pajak tersebut serta dampaknya pada daya saing internasional. Seperti dibahas pada Economic Survey tahun 2000, Indonesia juga memberikan subsidi implisit melalui rentang pajak pembelanjaan, seperti dukungan pada biofuel. Namun, siklus penuh hemat energi terkait dengan biofuel yang diproduksi dengan menggunakan kelapa sawit dan jatropha, seperti dilakukan di Indonesia, masih menjadi perdebatan, khsusunya karena keberadaan regulasi yang melarang penggundulan hutan untuk biofuel yang sulit untuk ditegakan (OECD, 2012a). Hingga, dukungan terhadap biofuel harus ditinjau ulang secara seksama.

Penghapusan penegcualian pajak
Banyak pengecualian pajak justru memunculkan berbagai penyimpangan. Setelah melakukan konsultasi publik dengan sejumlah industry, pemerintah baru-baru ini mengumumkan penetapan temporary corporate income tax holidays selama lima hingga sepuluh tahun untuk proyek investasi besar yang disebut dengan “industry pionir”, termasuk baja, mesin tekstil, penyulingan minyak dan peralatan untuk energy yang dapat diperbaharui dan telekomunikasi. Tax Holiday, khususnya ketika diberikan pada industri
© OECD 2012

24

tertentu, akan memunculkan penyimpangan, memberikan peluang pengabaian kebijakan dan menyulitkan otoritas pajak untuk mengevaluasi pendapatan asing. Pajak seperti ini harus ditelaah ulang. Kredit pajak investasi biasanya merupakan instrument yang lebih baik dalam mendukung investasi, dibanding pengecualian keuntungan, dan disediakan bagi semua aktifitas ekonomi. PPN di Indonesia secara umum nampak didesain dengan baik. Pajak tersebut dibebankan pada rating tunggal sebesar 10% pada nilai tambah domestik dan impor. Namun ada banyak produk dan aktifitas yang mendapat penegcualian dan pada Juni 2012, pengecualian berikutnya diberikan pada jasa transportasi public. Pengecualian ini menyebabkan hilangnya pemasukan, meski besarnya kehilangan tersebut sulit dievaluasi. IMF memperkirakan bahwa penghapusan pengecualian pajak dan peningkatan efisiensi pelaksanaan PPN hingga seperti di Thailand akan meningkatkan pendapatan, yang saat ini mencapai 4% dari GDP, atau 1,8% dari GDP tanpa peningkatan rating (IMF, 2011b). Hal ini harus menjadi prioritas. Tunjangan tambahan dan santunan yang diberikan perusahaan sering menumpuk menjadi kompensasi yang tak berarti bagi pegawai berpenghasilan tinggi, namun tidak dikenakan pajak pada tingkat personal. Memasukan santunan ini pada pajak pendapatan personal dapat membantu memperluas basis pajak dan meningkatkan dampak redistributive pajak pendapatan personal. Hal ini mampu meningkatkan pendapatan public meski deduktibilitas manfaat tambahan dari basis pajak korporasi, karena penerima tunjangan tersebut sering memiliki margin pajak diatas pajak korporasi.

Meningkatkan kepatuhan pajak
Potensi terbesar peningkatan keadilan sistam pajak dan fiskal terletak pada peningkatan pengumpulan pajak. Pada hampir semua instrumen pajak, posisi Indonesia rendah. Berkat perubahan substansial pada administrasi pajak (Dirjen Pajak atau DGT), jumlah pembayar pajak dan rasio kepatuhan meningkat tajam selama beberapa tahun terakhir.Namun terdapat celah substansial untuk memperluas efektifitas basis pajak pendapatan personal. Kurang dari 60% pembayar pajak yang diminta untuk mengisi formulir pajak tahunan melakukan hal itu, dan lebih dari 80% pendapatan dibayarkan oleh 3% rumah tangga (Nugraha dan Lewis, 2011). Sensus pajak dilakukan untuk mendeteksi aktifitas ekonomi yang tak nampak dan memasukannya pada jejaring pajak. Sensus ini secara khsusus diarahkan pada wirausahawan, yang, tak seperti pegawai formal, mereka tak termasuk pada subjek pajak dan karenanya mudah untuk menghindari pajak. Inisiatif ini berguna namun menghadapi tantangan implementasi yang sangat signifikan. Sensus ini harus didukung oleh peraturan yang mendorong orang sukarela mematuhi pajak, termasuk menghapuskan berbagai ketentuan persyaratan pemerolehan Nopor Pokok Wajib Pajak dan penggunaan sistem angka, seperti yang dipakai pada KTP. Untuk pegawai dengan satu sumber pendapatan yang terkena withholding tax, ketentuan untuk mengisi nota pajak tahunan harus dipertimbangkan ulang. Selain itu, mengurangi denda bagi para pengemplang pajak namun mereka adalah para wajib pajak pertama untuk periode tertentu akan mendorong lebih banyak orang mendaftar sebagai wajib pajak. Mengurangi tingkat mangkir pajak, khususnya mereka yang berpenghasilan tinggi, merupakan kunci pendapatan pajak dan peningkatan legitimasi sistem pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan informasi pihak ketiga dan indikator kewajiban pajak seperti daya beli barang-barang consumer, yang saat ini sudah disahkan oleh Dirjen Pajak, meski implementasi dari hal tersebut masih ditunda. Otoritas juga berhasil menggunakan bentuk lain untuk mendeteksi pengemplang pajak dalam bentuk pengumuman siapa pengemplang pajak dan sangsi hukum seperti larangan bepergian atau penjara. Elemen kunci dalam keberhasilan reformasi administrasi pajak adalah didirikannya kantor-kantor pajak besar. Namun hanya ada empat kantor seperti itu, dan ada peluang untuk menambah jumlahnya di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, kantor pusat Dirjen Pajak harus terus menerus memberikan bantuan pada staff pajak ditingkat daerah guna mengelola pajak kekayaan, yang secara formal akan didelegasikan pada mereka pada
© OECD 2012

25

tahun 2014, hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah staff dan keahlian. Penyederhanaan asesmen basis pajak untuk pajak kekayaan juga akan membantu meringankan beban petugas di kantor dinas pajak. Dalam kondisi terbatasnya kapasitas administrasi, audit pajak harus menerapkan prosedur yang focus lebih pada wajib pajak bersiko tinggi. Meski audit pajak di Indonesia menjadi lebih focus pada resiko, sumber daya bernilai masih berkomitmen untuk secara otomatis mengaduit wajib pajak dengan profil resiko rendah. Hal ini memalingkan sumber daya dan pajak jadi tertunda. Akan sangat baik jika menghilangkan ketentuan audit otomatis dan lebih focus pada kasus-kasus dimana terdapat bukti atau peluang pengemplangan.

Boks 4. Rekomendasi untuk peningkatan pendapatan pajak Memperluas basis pajak • • • • Dorong rezim fiscal sector sumberdaya agar semakin dekat dengan system pajak rente. Telaah ulang pajak ekspor, pertimbangkan implikasinya terhadap perekonomian secara menyeluruh, termasuk perdagangan internasional. Hapuskan pengecualian pada PPN. Telaah ulang “tax holidays” yang diberikan pada perusahaan “industry pioneer”.

Meningkatkan pepatuhan pajak • Tingkatkan upaya untuk mendorong para wirausahawan agar masuk ke jejaring pajak, termasuk mengurangi denda temporer bagi wajib pajak yang menghindari pajak untuk pertama kalinya. Tingkatkan sumber daya untuk pengauditan beresiko tinggi dan wajib pajak kaya, dan gunakan informasi pihak ketiga untuk menghitung kewajiban pajak.

•

Meningkatkan efisiensi ekonomi-mikro

Mendorong formalisasi
Meningkatkan aktifitas ekonomi pada sector formal merupakan tujuan penting, karena hal tersebut mampu meningkatkan produktifitas ekonomi, khususnya pada perusahaan kecil, dan mendorong peningkatan pendapatan pajak dengan rating yang lebih rendah dan karenanya dampak kehilangan efisiensinya kecil

Mereformasi aturan buruh
Biaya buruh merupakan factor penting dalam efisiensi dan insentif bagi formalisasi. Biaya buruh mengalami peningkatan lebih cepat di Indonesia dibanding Negara Asean lainnya. Secara khusus, hal ini merefleksikan tingginya upah minimu di beberapa provinsi yang dikombinasikan dengan beberapa program tunjangan serta aturan hukum perlindungan pekerja yang ketat bagi beberapa pegawai Terkait dengan rata-rata upah, Indonesia memiliki salah satu upah minimum tertinggi di dunia, setara dengan 65% rata-rata upah pekerja, meski situasinya bervariasi antar provisni (gambar 14). Hal ini menekan insentif bagi formalisasi (Suryahadi et al., 2003). Sering peningkatan besar nampak di provinsi dimana upah minimumnya sudah diatas estimasi biaya hidup (Bab 2). Pada provinsi-provinsi tersebut, peningkatan upah minimum

© OECD 2012

26

harus dibatasi pada pencapaian produktifitas. Penerapan upah sub-minimum bagi pekerja muda yang dihubungkan dengan upah minimum umum akan mampu mengimbangi dampak upah minimum yang tinggi terhadap peserta pasar tenaga kerja. Instrument ini sebenarnya sudah berlaku di Negara-negara OECD dan India Cara efektif untuk melakukan formalisasi sambil tetap meningkatkan perlindungan pekerja adalah dengan bersandar pada strategi dua cabang dalam penerapan tunjangan bagi pengangguran, yang saat ini tidak berlaku di Indonesia, dan memotong pembayaran pesangon yang besar dan memudahkan prosedur pemutusan hubungan kerja bagi pekerja yang memiliki kontrak sector formal permanen. Pada saat itu, UU Tenaga Kerja dijalankan dengan sangat buruk dan hanya mampu memberikan perlindungan yang lemah kepada pekerja. Sebaliknya, ketentuan tunjangan pengangguran akan mengurangi resiko kehilangan pekerjaan dan memberikan lebih banyak manfaat bagi pekerja. Namun, aturan seperti ini sering membutuhkan biaya yang sangat mahal di Negara-negara dimana persyaratan pencarian kerja sulit untuk dimonitor. Salah satu pilihan yang tersedia adalah pada tahap-tahap awal, batasi tingkat tunjangan pengangguran dan melengkapinya dengan tabungan pengangguran yang berpotensi mendukung pajak dan dapat ditarik selama periode pencarian kerja. Alternative ini memakan biaya lebih kecil dibanding penerapan sistem tunjangan pengangguran yang standar namun sulit untuk dijalankan baik oleh pekerja maupun oleh pemerintah. Hal ini juga bisa memperkuat insentif bagi mereka yang memiliki pekerjaan untuk menghindari kehilangan pekerjaan dan mereka yang belum bekerja untuk segera mendapatkan pekerjaan. Gambar 14. Rasio upah minimu-upah rata-rata di beberapa negara Persen, 2010
70 60 50 40 30 20 10

Catatan: Data untuk Indonesia diambil untuk periode tahun 2011. Sumber: Employment Outlook database and Going for Growth (OECD, 2012b).

Meningkatkan lingkungan bisnis
Beban regulasi yang berat juga dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk berubah menjadi perusahaan formal. Kemajuan yang signifikan dalam mereformasi regulasi berhasil dicapai dalam beberapa tahun terakhir, namun kemajuan tersebut kebanyakan berkonsentrasi pada memudahkan proses memulai sebuah usaha. Sistem pemberian ijin usaha masih sangat rumit, memakan waktu lama dan berbiaya tinggi serta berperan sebagai penghambat masuknya investasi. Secara rata-rata, menjalankan sebuah bisnis di Indonesia masih lebih sulit jika dibanding dengan Negara anggota OECD lain atau anggota APEC, dan beban tersebut semakin berat terasa khususnya oleh perusahaan berskala kecil (Bank Dunia, 2012b).

© OECD 2012

27

Desentralisasi yang dilakukan pada 2011 dan pengalihan penetapan kebijakan pengawasan ke daerah malah memperburuk dunia bisnis (KPPOD, 2008). Jumlah retribusi dan biaya yang perusahaan harus bayar jadi bertambah, dan menciptakan kekakuan dan ketidakpastian aturan. Pemberian ijin usaha diitngkat daerah kini sedang dikaji ulang. Fokusnya adalah pada penghapusan pungutan liar. Beberapa upaya sudah dilakukan, namun usaha lebih tentunya dibutuhkan guna menghapuskan ketentuan perijinan yang menghambat pertumbuhan atau tak selaras dengan regulasi nasional. Secara lebih umum, kajian ulang secara metodologis atas biaya dan manfaat sistem perijinan yang ada dan yang baru serta mengsistematiskan asesmen dampak regulasi sangat dibutuhkan. Sejak pertengaha tahun 1990an, strategi pemeirntah untuk merampingkan proses perijinan usaha sudah didasarkan pada pola pelayanan satu atap. Yakni, kantor pelayanan pemerintah daerah yang mengkonsolidasikan perijinan usaha dari berbagai bagian menjadi satu lokasi pelayanan yang lebih cepat, lebih sederhyana, dan hemat biaya. Kebanyakan kota di Indoensia sudah memiliki kantor pelayanan terpadu satu atap dan menjalankan perijinan untuk pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga sudah menyetujui pemberian mandate legislasi untuk menyederhanakan ketentuan perijinan di daerah, namun belum mampu menyentuh semua provinsi. Kegagalan pemerintah daerah dalam menerapkan peraturan harus diberi sangsi. Hal ini akan mempermulus jalan untuk diterapkannya model perijinan tunggal yang saat ini sedang dalam pembahasan. Selanjutnya, pemerintah juga harus mulai memikirkan bagaimana mengandalkan sepenuhnya regulasi yang berlaku bagi siapa saja yang terlibat dalam bisnis, bukan pada perijinan. Pendekatan ini akan memudahkan dunia usaha untuk masuk dan berkembang di pasar dan mengurangi adanya pungutan liar.

Menghapuskan biaya kepatuhan pajak, khususnya untuk perusahaan kecil
Ada banyak ruang untuk menurunkan biaya kepatuhan dan mendorong perusahaan untuk menjadi lebih formal, meski pajak bukanlah factor utama pendorong informalitas usaha di Indonesia. “Paying Taxes” yang diterbitkan oleh Bank Dunia menempatkan Indonesia pada peringkat ke 130 dari 183 negara dalam hal pembayaran pajak. Biaya tinggi harus dibayarkan oleh perusahaan kecil. Rezim pajak turn-over bagi perusahaan kecil dengan rate yang rendah (perusahaan mikro akan terus mendapat pengecualian) saat ini sedang dibahas oleh pemerintah. Salah satu contoh dari kekuatan ekonomi baru dunia adalah Brasil dengan programnya, Simples Nacional, yang menegaskan bahwa sistem pajak yang lebih sederahana bagi perusahaan mikro dan perusahaan kecil akan dapat mendorong dimulainya usaha baru dan formalisasi pekerja yang tak terdaftar dalam pajak. Meski begitu, sistem pajak bagi perusahaan kecil yang akan diterapkan nanti harus benar-benar didesain secara seksama guna menghindari hambatan dalam perkembangan perusahaan karena keuntungan sebagai kelompok usaha khusus mungkin akan hilang ketika perusahaan tumbuh dan mencapai ambang batas kewajiban membayar pajak. Penggunaan interaksi elektronik antara pembayar pajak dan otoritas menyajikan cakupan kemudahan yang signifikan, pada saat pendaftaran, pengisian formulir, dan pembayaran pajak. Beberapa langkah sudah diambil menuju arah ini, namun sistem elektornik ini hanya mampu melayani kurang dari 10% nilai pajak tahunan. Kemajuan lebih mungkin bisa dicapai dengan cara memberikan akses computer pada wajib pajak dalam membayar pajak menggunakan ATM, seperti di Singapura, Malaysia, India, dan Hong Kong.

Mendorong Investasi
Pilihan lain untuk mendorong pertumbuhan produktifitas adalah menghapuskan hambatan dalam investasi, khususnya bagi perusahaan kecil. dengan

Memudahkan akses keuangan
Berdasarkan Survey Entrepreneurship Bank Dunia, akses keuangan masih menjadi hambatan utama investasi usaha kecil dan menengah di Indonesia (gambar 15).Ketika

© OECD 2012

28

kurangnya instrument keuangan menghambat ekses likuiditas untuk disalurkan ke pembiayaan investasi nyata, perusahaan kecil malah memperoleh kesulitan tambahan. Gambar 15. Penghambat utama investasi berdasarkan ukuran perusahaan di Indonesia Persen respon, 2009
60 50 40 30 20 10 0 Small (5-19) Medium (20-99) Large (100+) 60 50 40 30 20 10 0

Sumber: World Bank, Enterprise Survey for Indonesia.

Buruknya informasi tentang kredit dan kesulitan dalam memperoleh kontrak merupakan penyebab tingginya biaya kredit. Salah satu cara untuk mengurangi biaya penyaringan nasabah adalah dengan penyusunan daftar kredit yang memuat informasi tentang data kredit perusahaan di masa lalu. Biro Informasi Kredit (BIK) sudah ada sejak tahun 2006. Biro tersebut membantu meningkatkan transparansi dan informasi. Informasi yang mereka sediakan terbatas hanya soal kredit, dan di banyak Negara lain, dibatasi hanya pada kredit consumer, bukan pinjaman komersil. Kelemahan yang ada pada BIK adalah bahwa akses terhadap mereka dibatasi dan harus memperoleh ijin dari bank yang dituju. Mengijinkan lembaga keuangan non-bank mengakses semua informasi yang dikumpulkan oleh BIK akan memacu banyaknya kredit bagi pengusaha kecil Banyak pengusaha kecil yang tak mampu memperoleh kredit karena tak bisa memenuhi ketentuan yang disyaratkan dan mendapatkan pinjaman yang lebih menekan dibanding perusahaan besar. Beberapa isu tersebut dapat ditangani oleh kebijakan yang disusun BI dalam kerangka Inklusi Finansial Indonesia. Namun pihak yang berwenang harus mengklarifikasi ketentuan UU pertanahan yang mencakup hak individu maupun komunal guna menjamin hak kekayaan perusahaan yang dijadikan jaminan. Selain itu, hak kreditor yang lebih kuat akan mendorong pemberi pinjaman untuk mengurangi resiko kerugian di masa depan. Haln ini sangat penting mengingat lemahnya sistem yudisial. Penyederhanaan prosedur biaya pinjaman juga akan sangat membantu. Guna memudahkan akses ke perbankan, pada tahun 2007, pemerintah mengeluarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menyediakan jaminan kredit pemerintah bagi perusahaan yang sebenarnya profitable namun tak mampu memperoleh kredit dari bank. KUR diperkirakan akan mampu memberikan dampak positif pada upah dan produksi (BRI, 2009). Kelemahan program ini adalah bahwa hanya terkonsentrasi pada sector perdagangan dan ada di dilayah tertentu. Salah satu cara untuk memperluas cakupan program ini adalah dengan mendorong lebih banyak bank layak masuk ke program ini, meski akan berdampak pada meningkatnya resiko fiskal. Pemerintah juga bisa berupaya untuk meningkatkan kesadaran pada pengusaha akan ketersediaan berbagai pilihan pembiayaan. Terakhir, program tersebut sudah berjalan selama beberapa tahun, dan

© OECD 2012

29

mungkin akan sangat berguna jika mengurangi jumlah kementerian yang terlibat dalam desain dan implementasinya.

Mendorong investasi infrastruktur
Banyak yang sepakat bahwa kurang memuaskannya infrastruktur akan menghambat aktifitas ekonomi dan investasi di Indonesia. Secara khusus, tinginya biaya transportasi sangat membebani efisiensi produksi. Meski terdapat banyak kemajuan, jaringan jalan dan kereta api tetap buruk, dan kapasitas pelabuhan juga terbatas. Kualitas suplai listrik juga masih menjadi masalah serius. UU Kepemilikan Tanah, yang disahkan pada Desember 2011, mendorong pemerintah untuk mengambil alih lahan untuk tujuan pembangunan dan pemiliknya diberikan uang pengganti. Aturan penerapannya diterbitkan pada Agustus 2012. Diharapkan bahwa UU tersebut akan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur. Selain itu, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Indoensia (MP3EI) menyediakan arahan strategis bagi investor tentang kemana focus pemerintah akan diarahkan pada 15 tahun ke depan. MP3EI memperkirakan bahwa sekitar Rp. 1924 Triliun (sekitar 26% dari GDP) akan dialokasikan pada sector infrastruktur sejak tahun 2010-2014. Namun sekitar 72% dari dana tersebut diharapkan akan dibiayai oleh sector swasta atau melalui kemitraan pemerintah dengan swasta atau investasi asing. Pemerintah harus mempertimbangkan peningkatan, secara substansial, jumlah investasi infrastruktur yang akan dibiayai, yang pada 20119 hanya mencapai 1,7%. Hal ini tidak akan membahayakan sustainabilitas fiskal jika pendapatan ditingkatkan, seperti dibahas diatas. Jika dijalankan dengan benar, peningkatan kualitas infrastuktur akan memberikan manfaat yang besar bagi tahapan pembangunan Indonesia. Pada banyak kasus, semua infrastruktur baru harus selaras dengan kemungkinan adanya bencana alam yang dampaknya sangat terasa bagi keluarga miskin. Namun, menyuntikan lebih banyak dana pada sector ini juga tidak akan memadai. Regulasi baru sudah ditetapkan pada sector lintasan kereta api dan air dan sanitasi, seperti direkomendasikan dalam Economic Survey 2010, dan panduan untuk pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta dalam jejaring industry juga sudah dibuat. Reformasi tambahan yang juga dibutuhkan guna mengurangi ketidakpastian hukum, termasuk memperkuat kekuatan regulasi yang sudah ada dan meningkatkan kordinasi antara pemerintah pusat danda erah. Selain itu, penghapusan subsidi listrik bagi konsumen akan meningkatkan pembiayaan produsen listrik milik Negara, dan menarik investasi swasta. Hingga subsidi benar-benar dihapuskan, kompensasi bagi perusahaan, seperti disarankan oleh the OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, akan mampu meningkatkan nerasa.

Penegakan aturan Hak atas Kekayaan Intelektual
Terakhir, penegakan aturan dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) akan mendorong lebih banyak investasi. Peraturan HAKI sudah diperbaharui guna memenuhi standar internasional, dan aturan khsuus juga sudah dibuat guna memenuhi kebutuhan perusahaan kecil, namun pembajakan tetap menjadi masalah serius. Penting untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk penegakan UU HAKI. Selain itu, kebijakan harus mampu mengurangi waktu dan biaya dalam penegakan prosedur dan meningkatkan kepercayaan diri perusahaan akan prosesnya.Prosedur yang ramping akan memberikan kemudahan akses terhadap pemberian Hak Paten bagi perusahaan kecil, seperti terbukti di Inggris (Cusmani dan Dean, 2011).

Meningkatkan ketersediaan tenaga kerja berkualitas
Produktifitas juga bisa dicapai dengan cara meningkatkan tingkat keterampilan tenaga kerja. Keterampilan pekerja sering tidak sesuai dengan harapan perusahaan, dan masih ada kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan keterampilan tersebut. Tingkat pendidikan pemilik usaha kecil dan menengah juga rendah.

© OECD 2012

30

Bukti internasional menunjukan pentingnya kualitas pengajaran sebagai factor kunci dalam menentukan hasil pendidikan. Meski adanya keterbatasan pada alokasi anggaran guna menangani masalah ini setelah diterbitkannya UU Guru tahun 2005, upaya telah dilakukan untuk memonitor kemajuan dalam kualitas pengajaran melalui asesmen rutin atas keterampilan pedagogis guru yang harus dikelola. Akses terhadap pendidikan yang lebih mudah bagi siswa yang kurang mampu akan menambah jumlah tenaga kerja terampil. Seperti ditunjukan dalam Economic Survey tahun 2011, jumlah pendaftaran siswa baru sangat rendah untuk pendidikan kelas menengah, hal ini menegaskan keharusan untuk memfasilitasi transisi dari pendidikan dasar ke pendidikan yang lebih tinggi. Jika pemahaman sepenuhnya akan factor penentu putus sekolah memang kurang, maka drop-out lebih awal dapat dihindari dengan memperluas program dukungan pendapatan dengan tujuan meningkatkan lebih banyak siswa masuk sekolah menengah. Dukungan dana bagi siswa dari keluarga miskin diberikan melalui transfer dana per siswa dalam bentuk program Bantuan Operasional Siswa (BOS) – yang mencakup transfer dana langsung ke sekolah guna membiayai pembelanjaan rutin – bagi sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah terpencil. Selain itu, dana bantuan bersyarat juga bisa memudahkan akses pendidikan bagi siswa yang tak mampu. Banyak program dibuat untuk membekali keterampilan bagi generasi muda yang putus sekolah dan tak memiliki kualifikasi apapun. Namun tak ada tindaklanjut pengawasan apakah program tersebut sudah berhasil meningkatkan keterampilan mereka dan mendukung integrasi ke pasar tenaga kerja formal. Akan sangat berguna jika dilakukan penilaian atas efisiensi biaya semua program yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan anak putus sekolah dan menghapuskan program yang sekiranya tidak efektif. Survey atas pengusaha menunjukan bahwa banyak tenaga kerja terdidik tak memiliki keterampilan yang diigninkan karena rendahnya tingkat pendidikan mereka. Sekolah kejuruan menawarkan jalur alternative dalam menyediakan siswa dengan keterampilan generic yang dibutuhkan ketika mencari kerja. Sector ini terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini, dan pemerintah akan memperluas jangkauannya hingga mencapai rasio 30/70 sekolah umum-kejuruan pada tahun 2015. Namun, daripada menambah jumlah sekolah kejuruan, akan lebih baik jika focus pada menyusun kurikulum sekolah kejuruan yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan banyak pelatihan praktik yang sangat diminati oleh pengusaha. Selain itu, penghapusan bentuk pendidikan formal dari daftar investasi negative, seperti yang sekarang sedang dibahas, akan mampu memfasilitasi masuknya penyedia asing. Perubahan pada sector pendidikan tinggi juga dibutuhkan guna menjadikannya lebih responsive terhadap kebutuhan perusahaan. Pada Agustus 2012, pemerintah mengeluarkan UU Pendidikan Tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan otonomi institutsi perguruan tinggi. Otonomi lebih luas bagi perguruan tinggi akan mendorong mereka beradptasi dengan cepat terhadap keterampilan yang dibutuhkan perusahaan dan memberikan insentif dalam menjamin kualitas pengajaran. Instrument biaya-bersama dapat digunakan untuk meringankan beban keuangan siswa dari keluarga kurang mampu. UU tahun 2009 sudah mengamanatkan bahwa beasiswa harus disediakan untuk setidaknya 20% populasi mahasiswa. Ketersediaan pinjaman pendidikan bagi mahasiswa juga akan memudahkan akses ke pendidikan tinggi, khususnya dalam konteks pengelolaan yang lebih baik dan aktifitas perbankan yang lebih baik pula. Pelatihan yang disediakan perusahaan sangat jarang di Indonesia dibanding di Negara Asean lainnya. Pelatihan berbasis di perusahaan harus digalakan melalui penciptaan dana pelatihan nasional, mirip seperti di Malaysia atau Amerika Latin, yang akan mengkonsolidasikan sumber daya yang dialokasikan untuk pelatihan dan mengarahkannya pada penggunaan yang lebih efektif. Partisipasi perwakilan pengusaha dalam pengelolaan dana ini akan menjamin umpan balik dari pasar tenaga kerja dan dimasukan ke dalam isi pelatihan.

© OECD 2012

31

Pengkajian ulang dukungan bagi perusahaan kecil
Meski dukungan terhadap pengusaha kecil dan menengah secara umum dianggap efektif oleh perusahaan, namun beberapa perubahan harus dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan konsistensi pemberian bantuan public. Sejak tahun 2008, secara UU, dukungan tersebut telah menjadi fungsi pemerintah. Kebanyakan kementerian di pemerintah pusat saat ini terlibat dalam pemberian dukungan tersebut, namun pemerintah juga menyediakan program mereka sendiri. Kurangnya kordinasi antar instansi itulah yang kemudian memunculkan banyaknya aturan yang tumpang tindih dan mengakibatkan tidak efisiennya pemberian dukungan. Kejelasan tanggungjawab masing-masing instansi pemerintah akan membantu meningkatkan kordinasi dan menjamin penggunaan sumber daya yang efisien. Lebih jauh lagi, pemerintah selama ini lebih banyak melakukan monitoring, bukan evaluasi atas program-program tersebut, dan focus pada program yang strategis saja (Suryahadi et al., 2010). Penting untuk dilakukan asesmen rutin terhadap efektifitas biaya program yang ada. Agar kredibel dan mencegah penyelewengan kebijakan, akan sangat baik jika asesmen ini ditugaskan pada lembaga independen. Setelah evaluasi dijalankan, maka dilakukanlah konsolidasi dukungan dengan menghapuskan aturan yang tak efisien dan mengarahkan sumber daya pada skema yang lebih efektif. Salah satu bagian penting dukungan kebijakan adalah mendorong pembentukan kluster usaha kecil dan menengah, dan sejumlah insentif pajak korporasi diperkenalkan untuk mendukung tujuan ini. Meski kluster tersebut bisa berperan sebagai sumber pencapaian produktifitas dan memfasilitasi dukungan, terdapat juga bukti bahwa kebanyakan kluster usaha kecil dan menengah di Indonesia cenderung tumbuh spontan tanpa intervensi pemerintah (Marijan, 2006). Akan sangat berguna jika melakukan evaluasi terhadap efektifitas kebijakan-kebijakan yang ada. Selain itu, Indonesia melindungi pengusaha kecil dengan mengalokasikan beberapa sector industry bagi mereka dan mendorong mereka untuk bermitra dengan pemerintah dalam kebijakan investasi asing guna mendorong alih teknologi. Namun, pembatasan ini juga bisa mencegah perusahaan asing berinvestasi di Indonesia, dan karenanya, dapat menghambat pertumbuhan, serta hal ini harus ditinjau ulang.

Membuka perekonomian lebih luas bagi perdagangan dan investasi asing
Meski komitmen Indonesia terhadap perdagangan bebas sudah lama, beberapa aturan non-tarif diterapkan sejak akhir tahun 2008, merefleksikan kekhawatiran akan krisis ekonomi akan menyebar ke seluruh wilayah Asia. Jumlah aturan baru pembatasan perdagangan lebih kecil dibanding Chinadan India, namun lebih tinggi dibanding Negara tetangga (gambar 16). Lebih seriu lagi, regulasi baru untuk membatasi rentang produk yang boleh diimpor oleh importer diharapkan mulai berlaku pada akhir tahun ini. Meski pemerintah berkomitmen untuk menurunkan tariff, mereka masih memiliki aturan sumber daya non-tarif, yang dapat dikenakan oleh salah satu lembaga pemerintah yang memiliki hak prerogative pada bidangnya, tanpa adanya kordinasi formal. Hanya beberapa dari aturan tersebut yang dapat dijustifikasikan pada bidang lingkungan dan kesehatan masyarakat. Akan sangat baik jika lembaga independen diberikan tugas untuk mengevaluasi dampak dari aturan non-tarif tersebut terhadap perdagangan dan perekonomian domestic serta mencabut semua aturan yang menghambat pertumbuhan. Seperti dimuat dalam OECD Review of Regulatory Reform 2012, pengurangan jumlah kementerian dan lembaga yang memiliki kemampuan untuk menetapkan batasan non-tarif akan dapat mencegah peningkatan hambatan yang eksesif di masa depan.

© OECD 2012

32

Gambar 16. Hambatan perdagangan di Indonesia dan di beberapa negara lain Meningkat sejak akhir 2008 hinga Juni 2012
80 70 60 50 40 30 20 10 0 Bail out / state aid measure Non tariff barrier¹ Trade defence measure Export taxes or restriction Tariff measure Other¹

1.

Aturan lain termasuk didalamnya aturan pengadaan, devaluasi kompetisi, subsidi konsumsi, subsidi ekspor, larangan impor, perlindungan Hak Paten, aturan investasi, ketentuan pemerintah daerah, aturan migrasi, quota, aturan sanitasi danpitosanitasi, perusahaan milik dan dikontrol Negara, aturan pemerintah daerah, hambatan teknis perdagangan, dan keuangan perdagangan. Hambatan non-tarif adalah hambatan yang tak termasuk dalam aturan lain. Sumber: Global Trade Alert.

Meski mengalami kemajuan berkat diterbitkannya daftar investasi negative tahun 2007, hambatan investasi asing masih sangat ketat di Indonesia. Batasan kepemilikan asing di Indonesia masih lebih rendah dibanding rata-rata Asia pada semua sector kecuali perbankan, pertambangan, minyak dan gas, dan listrik (Bank Dunia, 2012b). Lebih jauh lagi, regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah atau kementerian kadang tak konsisten dengan UU Investasi dan memunculkan kebingungan. Beberapa regulasi daerah sudah direvisi dan diselaraskan dengan regulasi pemerintah pusat dan daftar investasi negative juga diperbaharui dalam Kepres No. 36/2010. Ketika banyak sector yang diliberalisasikan, namun ada beberapa yang malah semakin terbatasi (OECD, 2012c). Pada Maret 2012, keputusan pemerintah memperketat pembatasan investasi asing dalam sector pertambangan dan mengharuskan perusahaan pertambangan asing untuk melakukan divestasi secara progresif hingga mencapai 49% pada tahun kesepuluh operasional. Lebih jauh lagi, beberapa pembatasan tetap diberlakukan pada sector-sektor seperti farmasi, distribusi, telekomunikasi, tarnsportasi maritime dan pendidikan. Pada beberapa kasus, hal ini bisa dijustifikasikan dengan alasan perlindungan lingkungan, keamanan nasional, kesehatan masyarakat, dan warisan budaya. Pemerintah telah mengumumkan bahwa mereka akan merevisi daftar investasi negative guna mendorong masuknya investasi asing pada sector-sektor tersebut. mereka harus mempertimbangkan secara seksama pelonggaran hambatan investasi asing pada sector-sektor dimana mereka masih eksis, kecuali jika dijustifikasikan oleh masalah kepentingan public. Investasi asing langsung diyakini bermanfaat bagi pertumbuhan dan pembangunan, sebab hal itu merupakan sumber daya untuk transfer teknologi, mendorong diversifikasi resiko, dan dapat memperdalam pasar financial (Kose et al., 2009).

© OECD 2012

33

Boks 5. Rekomendasi untuk mendorong efisiensi ekonomi-mikro Pasar tenaga kerja dan lingkungan bisnis • Di provinsi-provinsi dimana upah minimumnya sudah tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata upah minimum, cegah kenaikan upah minimum hingga melebihi capaian tren produktifitas. Berlakukan upah sub-minimum bagi pekerja muda yang dihubungkan langsung dengan upah minimum umum. Kurangi pembayaran pesangoin besar-besaran dan permudah prosedur PHK pada pasar tenaga kerja formal. Sebaliknya, terapkan tunjangan pengangguran dengan dibarengi pembukaan rekening tabungan individu. Tinjau ulang secara sistematis semua perijinan usaha yang ada baik diitngkat pusat maupun daerah, sederhanakan prosedurnya, dan jamin proses perijinan tetap berbiaya efektif. Informasi yang dikumpulkan oleh biro kredit tersedia bagi semua lembaga keuangan non-bank. Perijinan keuangan public, tingkatkan pembiayaan public pada proyek infrastruktur yang berbiaya efektif, selain dari apa yang sudah direncakan.

•

• •

Human capital • Permudah akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi siswa tak mampu. Lakukan asesmen atas efektifitas biaya semua program yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan anak putus sekolah dan pekerja, dan hapuskan program yang tak efisien.

Dukungan bagi pengusaha kecil dan perdagangan dan investasi asing • Perjelas tanggungjawab pemerintah dalam mendukung usaha kecil. Lakukan asesmen secara ruitn terhadap efisiensi program yang ada dan arahkan ulang sumber daya pada skema yang paling efektif secara biaya. Kaji ulang efektifitas kebijakan yang bertujuan untuk pembentukan kluster, mengalokasikan industri tertentu bagi pengusaha kecil saja, dan dorong investor asing untuk bermitra dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah. Evaluasi dampak hambatan non-tarif terhadap perdagangan dan perekonomian domestic dab hapuskan hambatan non-tarif yang mengganggu pertumbuhan. Hapuskan regulasi baru yang membatasi rentang produk yang boleh diimpor. Ringankan pembatasan investasi asing langsung, kecuali untuk kepentingan publik.

•

•

© OECD 2012

34

Bibliography
Agalliu, I. (2011), “Comparative Assessment of the Federal Oil and Gas Fiscal System: Final Report”, U.S. Department of the Interior, Herndon, Virginia, October. A.T. Kearney (2012), Cautious Investors Feed a Tentative Recovery, http://www.atkearney.com/images/global/pdf/Cautious_Investors_Feed_a_Tentative_Rec overy-FDICI_2012.pdf. Bank Dunia (2010a), Improving Access to Financial Services in Indonesia, The World Bank Office, Jakarta, April. Bank Dunia (2010b), Investing Across Borders, The World Bank Group, Washington, D.C. Bank Dunia (2012a), Economic Quarterly Report, The World Bank Office, Jakarta, March. Bank Dunia (2012b), Doing Business Indonesia, The World Bank Group, Washington, D.C. BRI (2009), “Access to Finance for MSMEs”, Presentation of A. Arianto at an international workshop on Enhancing Access to Formal Financial Services in Indonesia, Jakarta, 9-10 December, http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/2262711170911056314/3428109-1259556842531/18.pdf. Cheung, C., D. Furceri and E. Rusticelli (2010), “Structural and Cyclical Factors behind Current-Account Balances”, OECD Economics Department Working Papers, No. 775. Cusmano, L. and B. Dean (2011), “Intellectual Asset Management, Innovation and SMEs”, in Intellectual Assets and Innovation, OECD Publishing. Dalsgaard, T., J. Elmeskov and C. Park (2002), “Ongoing Changes in the Business Cycle: Evidence and Causes”, OECD Economics Department Working Papers, No. 315. IMF (2011a), “Indonesia: Washington, D.C. ArticleIV Report”,

IMF

Country

Reports,

No. 11/309,

IMF (2011b), “Indonesia: Selected Issues”, IMF Country Reports, No. 11/310, Washington, D.C. Jappelli, T. and M. Pagano (2000), “Information Sharing, Lending and Defaults : Cross-Country Evidence”, Working Paper No. 22, Center for Studies in Economics and Finance, University of Salerno. Johnston, D. (2008), "Changing Fiscal Landscape", Journal of World Energy Law & Business, Vol. 1, pp. 31-54. Kose, M., E. Prasad, K. Rogoff and S.-J. Wei (2009), “Financial Globalisation: A Reappraisal”, IMF Staff Papers, Vol. 56, No. 1, pp. 8-62. KPPOD (2008), Local Economic Governance in Indonesia, http://kppod.org/ind/datapdf/rating/2007/LEGI2007.pdf Lipsey, R. and F. Sjöholm (2011), “Foreign Direct Investment and Growth in East Asia: Lessons for Indonesia”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 47, pp. 35-63. Marijan, K. (2006), Decentralisation and Cluster Policy in Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya. Ministry of Finance (2009), “Economic and Fiscal Policy Strategies for Climate Change Mitigation in Indonesia”, Paper written in the context of the Australia Indonesia Partnership.

© OECD 2012

35

Naqi, S.A. and S. Hettihewa (2007), “Venture Capital or Private Equity? The Asian Experience”, Business Horizons ,Vol. 50, pp. 335-344. Nasution, A. (2012), “Save Bank Indonesia”, Jakarta Post, 29 March. http://www.thejakartapost.com/news/2012/03/29/save-bank-indonesia-part-1-2.html

Nugraha, K. and P. Lewis (2011), “Market Income, Actual Income and Income Distribution in Indonesia”, paper presented at the 40th Australian Conference of Economist, Canberra, 11 July, available at http://ace2011.org.au/ACE2011/Documents/Abstract_Kunta_Nugraha_Phil_Lewis.pdf OECD (2010), Economic Survey of Indonesia, OECD Publishing. OECD (2011), Economic Survey of Israel, OECD Publishing. OECD (2012a), Indonesia Agriculture Review, OECD Publishing, forthcoming. OECD (2012b), Going for Growth, OECD Publishing. OECD (2012c), Indonesia Regulatory Review, OECD Publishing, forthcoming. Pain, N., A. Mourougane, F. Sedillot and L. Le Fouler (2005), “The New OECD International Trade Model”, OECD Economics Department Working Papers, No. 440. Park, J. (2010), “Projection of Long-Term Total Factor Productivity Growth for 12 Asian Economies”, Asean Development Bank Working Paper, No. 227, October. Piermartini, R. (2004), "The Role of Export Taxes in the Field of Primary Commodities", WTO No. 4, World Trade Organization, pp. 1-24, Discussion Papers,

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/discussion_papers4_e.pdf
Suryahadi, A., W. Widyanti, D. Perwira and S. Sumarto (2003), “Minimum Wage Policy and Its Impact on Employment in the Urban Formal Sector”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 39, No. 1, pp. 29-50. Suryahadi, A., A. Yumna, R. Raya and U. D. Marbun (2010), “Review of Government’s Poverty Reduction Strategies, Policies and Programmes in Indonesia”, SMERU Research Paper, October. Williamson, J. (1994), “Estimates of FEERs”, in J. Williamson (ed.), Estimating Equilibrium Exchange Rates, Institute for International Economics, Washington, D.C. Wren-Lewis, S. and R. Driver (1998), Real Exchange Rates for the Year 2000, Institute for International Economics, Washington, D.C.

© OECD 2012

36

Annex
Progres reformasi struktural
Lampiran ini menelaah ulang progres yang dicapai pada bidang reformasi struktural berdasarkan rekomendasi kebijakan yang dibuat pada Economic Survey 2010.
Rekomendasi Survey Tindakan yang diambil sejak survey terakhir KERANGKA KEBIJAKAN FISKAL Peningkatan pembelanjaan untuk program-program peningkatan pertumbuhan. Pengeluaran belanja modal meningkat signifikan dalam jumlah nominal pada tahun 2011 namun masih tetap dibawah target anggaran, seperti halnya dengan belanja untuk bidang social. Belanja pendidikan meningkat 5% dalam jumlah nominal pada periode 2011, sementara belanja infrastruktur meningkat 57% dalam jumlah nominal dibanding pada 2010 (Bank Dunia, 2012a).

KERANGKA KEBIJAKAN MONETER Tetap pada komitmen untuk menurunkan target inflasi dengan rentang 3,5% - 5,5% pada tahun 2014, dan beralih dari target akhir tahun ke rata-rata tahunan. Target inflasi tereduksi menjadi 3,5% - 5,5% pada tahun 2012.

PASAR KEUANGAN Pengesahan dan penerapan the Financial Services Authority (UU Otoritas Jasa Keuangan, OJK) sesegera mungkin guna menetapkan peranan, fungsi, dan tingkat otonomi lembaga tersebut. UU OJK sudah disahkan, dan implementasinya direncanakan pada 2013-2014.

PASAR TENAGA KERJA Menerapkan jaminan pengangguran sambil menahan laju kenaikan upah minimum dan mengurangi pembayaran pesangon. Menyederhanakan prosedur PHK untuk kontrak permanen, dan memudahkan penggunaan kontrak tetap temporer. Tak ada tindakan diambil. Kenaikan upah minimum tetap tinggi di beberapa provinsi. Pemerintah berencana untuk meningkatkanregulasi dan aturan tentang pembayaran pesangon dan pekerja kontrak tetap.

LINGKUNGAN, PENGGUNDULAN HUTAN, DAN PERUBAHAN IKLIM Menindaklanjuti renana hijau Kementerian Keuangan, dan menelaah ulang aturan yang paling efisien dalam pembiayaan guna memperlamban perambahan hutan. Memastikan standar legalitas kayu ditegakan. Menjamin kebijakan energy yang konsisten dengan tujuan pengurangan emisi. Kepres tentang Rencana Aksi Nasional untuk Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (“RAN-GRK”) ditandatangani pada September 2011. Rencana tersebut menegaskan target pengurangan emisi tahun 2020 pada lima sector utama. Kebijakan energy terus mendukung penggunaan batubara dan desel untuk sumber energy. Pada Januari 2012, pemerintah penetapkan jaminan tariff untuk produsen energy yang dapat diperbaharui, untuk dibayarkan oleh perusahaan energy Negara. Pada Mei 2012, pemerintah memutuskan untuk membelanjakan sebesar Rp. 3,4 Triliun pada instalasi geothermal baru..

© OECD 2012

37

Tetap pada komitmen dan jadwal sesuai rencana untuk mengurangi subsidi bahan bakar fosil pada tahun 2014, dan meningkatkan komitmen untuk menghapuskan subsidi listrik dalam jangka menengah.

Sebuah usaha dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk menekan subsidi bahan bakar fosil dan subsidi listrik gagal mendapat persetujuan parlemen pada Mei 2012. Namun, [emerintah diijinkan untuk menaikan harga BBM bersubsidi jika harga minyak dunia mencapai ambang batas tertentu. Pada tahun 2013, draft anggaran pemerintah mengajukan kenaikan tariff listrik sebesar 15%. Keluarga miskin akan memperoleh pengecualian pada kenaikan ini. Pajak karbon, serta batasan dan sistem perdagangan, sedang dalam pertimbangan. Tak ada kemajuan didapat.

Diterapkannya pajak karbon. Peninjauan ulang dukungan terhadap biodiesel dan ethanol.

INFRASTRUKTUR Penggunaan the Medium Term Expenditure Framework (Kerangka Belanja Jangka Mnenegah) guna meningkatkan secara efektif apropriasi anggaran multi-tahun untuk proyek infrastruktur, dan meningkatkan kordinasi antar kementerian yang bertanggungjawab untuk pengembangan infrastruktur. Dilakukannya uji nilai uang sistematis untuk menilai efektifitas biaya relative dan absolute PPP. Menyediakan insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber anggaran pada pembangunan jalan, air dan sanitasi, dengan tetap menyediakan dana alokasi untuk pemeliharaan yang memadai. Membentuk lembaga regulasi independen pada sectorsektor yang kurang memiliki hal tersebut, dan perluasan kekuasaan dan tanggungjawab hukum semua lembaga regulasi. Berikan keleluasan pada entitas regulasi yang ada dengan menghapuskan keharusan memperoleh persetujuan kementerian atas keputusan yang mereka buat dan dengan membiayai anggaran mereka melalui biaya perijinan dan retribusi perusahaan. Turunkan pembatasan investasi asing atas ekuitas dan personil kunci asing dibidang telekomunikasi, transportasi, dan listrik. Selaraskan kembali rata-rata tariff angkutan air dengan tingkat biaya-rekoveri, dan gunakan program alokasi dana untuk memberikan kompensasi bagi keluarga berppenghasilan rendah. Reformasi pada bidang legislasi utama guna memudahkan proses akuisisi lahan. Kurangi pembatasan lalu lintas kapal-kapal asing dengan tujuan untuk meningkatkan persaingan dalam industry transportasi perkapalan. Dorong perusahaan perkapalan untuk menentukan tariff secara bebas dan jika perlu, sediakan lelang subsidi guna menjamin ketersediaan jasa pada rute yang kurang menenguntungkan. Peralihan ke kerangka belanja jangka menengah ditingkat pusat diharapkan mampu meningkatkan kapasitas perencanaan dan eksekusi anggaran, meski anggaran ditingkat daerah masih bersandar pada pola anggaran tahunan. BAPPENAS telah menyusun dan mengembangkan alat untuk penilaian dampak regulasi. Tak ada kemajuan dicapai

Lembaga regulasi baru dibentuk pada transportasi kereta api dan air dan sanitasi.

Tak ada kemajuan dicapai.

Tak ada kemajuan dicapai. Daftar investasi negative saat ini sedang dalam peninjauan ulang. Tak ada kemajuan dicapai

UU Reformasi Tanah sudah disahkan dan akan memudahkan proses akuisisi lahan. Tak ada kemajuan dicapai

© OECD 2012

38

KEBIAJKAN SOSIAL Tingkatkan belanja pemerintah pada bidang pendidikan ditingkat menengah. Belanja pada penddikan menengah meningkat akhirakhir ini. Rencana untuk memperluas cakupan pendidikan menengah pada tahun 2013 sudah diumumkan. Dana tambahan sudah dialokasikan untuk beasiswa bagi guru yang ingin meraih gelar Sarjana atau Magister. Kesepakatan bersama kementerian dikeluarkan pada tahun 2011 guna menetapkan beban jam mengajar guru selama 24 jam per pekan. Belanja social secara menyeluruh naik sebesar 3,3% pada 2011 dan Jamkesmas sendiri meningkat sebanyak Rp. 1 Triliun per tahun. Review biaya Jamkesmas sudah dijalankan. Sebuah studi komprehensif tentang penafsiran biaya dilakukan pada awal 2012. Pembahasan oleh pemerintah tentang hal ini sedang berjalan. Pada Nopember 2011, UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menetapkan dua administrator jaminan social (untuk kesehatan dan pekerjaan, secara berurutan). Setelah diimplementasikan pada Januari 2014, UU tersebut akan mengkonsolidasikan skema jaminan kesehatan yang ada sekarang (Jamkesmas) dengan perluasan cakupan secara substansial. Pada Juli 2015, suransi jiwa dan kesehatan serta skema pension juga akan disediakan.

Lakukan asesmen reguler atas keterampilan pedagogis guru dan monitoring kehadiran guru guna memecahkan masalah bolos mengajar.

Naikan belanja pemerintah pada bidang kesehatan, dan lakukan pembiayaan yang komprehensif pada Jamkesmas. Perijinan keuangan public, termasuk untuk transport pasien dan biaya lain dibawah Jamkesmas. Lakukan penafsiran komprehensif atas biaya program jaminan social yang ada guna mendorong agar instrument pembiayaan terkait dapat teridentifikasi. Pengintegrasian berbagai mekanisme jaminan social secara lebih baik.

PEMERINTAHAN Upaya untuk memerangi korupsi dan memperkuat pemerintahan. Tingkatkan reformasi pada sistem peradilan. Pada Desember 2011, Presiden mengeluarkan regulasi baru yang memuat strategi untuk pencegahan korupsi dalam penegakan hukum dan lembaga lainnya serta penegakan dan recovery asset dari praktik korupsi. Progress dalam pengurangan korupsi sangat lamban.

© OECD 2012

39

Rangkuman
Bab 1. Peningkatan system pajak
Indonesia sudah lama berupaya untuk menignkatkan sistem pajaknya selama lebih dari satu dekade terakhir. Baik dalam hal peningkatan pendapatan maupun efisiensi administrasi. Meski begitu, pajak tetap masih rendah, karena ada kebutuhan dalam belanja infrastruktur dan jaminan social. Dengan pengecualian pada sector sumber daya alam, peningkayan pendapatan pajak akan sangat baik dicapai melalui perluasan basis pajak dan peningkatan administrasi pajak, bukan merubah jadwal pajak yang selaras dengan praktik internasional. Aturan yang memungkinkan untuk memperluas basis pajak diantaranya adalah mendorong para wirausahawan untuk masuk ke sistem pajak, memasukan pendapatan tunjangan pegawai pada pendapatan pajak, dan mengurnagi pengecualian pada PPN. Selain itu, kredit inevstasi berbasis luas bisa menjadi cara yang lebih aman guna meningkatkan insentif investasi dibanding dengan memberikan tax holidays. Memperkenalkan sistem pajak yang tertargetkan dan sederhana bagi usaha kecil dan menengah, seperti yang saat ini sedang direncakan pemerintah, akan dapat mendorong integrasi mereka pada sistem pajak untuk jangka panjang, meski potensi pendapatan jangka pendeknya terbatasi. Perbaikan pada sistem administrasi pajak berhasil mencapai kemajuan substansial di Indonesia sejak 2002, meski masih ada ruang untuk dilakukan peningkatan pada pelatihan pejabat pajak dan audit administrasi serta kapasitas ligitasi, dan memperkuat sistem control internal serta meningkatkan transparansi keputusan administrasi. Sistem audit bisa ditingkatkan lagi dengan cara mengalokasikan lebih banyak audit pajak berbasis resiko kepatuhan. Pada sector sumber daya alam, khususnya pertambangan, ada ruang untuk meningkatkan kepemilikan share pemerintah pada kontrak kerja melalui pemebanan pajak lebih tinggi pada kontrak pertambangan tersebut, sebagai kebalikan dari pajak pendapatan. Hal ini akan mendorong kemauan pemerintah untuk mengemban share lebih banyak pada resiko eksplorasi dan pengembangan dibanding sebelumnya, dimana Indonesia, dengan akses terhadap pasar keuangan internasional yang lebih baik dan diversifikasi portfolio sumber daya, saat ini berada pada posisi yang tepat untuk itu. Pada sector pertambangan, rezim sewa pajak yang besar dengan tanggungjawab pemerintah yang lebih tinggi mampu memberikan manfaat lebih baik bagi Negara dibanding pajak ekspor dan pemabatasan kepemilikan yang barus saja diputuskan.

Bab 2. Mendorong pembangunan usaha kecil dan menengah
Usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) merupakan sumber utama lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sector tersebut berkontribusi pada ketahanan ekonomi Indonesia selama krisis keuangan 2008-2009. Naman banyak dampak buruk yang dialami akibat rendahnya proudktifitas, mengekang peranan potensial mereka dalam mendorong standard kehidupan. Ada banyak cara yang bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan produktifitas UKM dalam jangka menengah. Yang pertama adalah dengan mendorong formalisasi usaha kecil. Mempermudah birokrasi melalui penyederhanaan proses perijinan dan menurunkan biaya kepatuhan pajak. Menghidanri peningkatan upah minimum yang eksesif di tingkat provinsi dimana tingkat upah minimumnya sudah sesuai standard juga sangat penting. Ke depannya, akan sangat berguna jika menghapuskan kekakuan di pasar tenaga kerja, sambil beralih ke system tunjuangan pengangguran guna melindungi pekerja dari resiko kehilangan pekerjaan.
© OECD 2012

40

Cara kedua adalah dengan mendorong investasi. Klarifikasi hak property bagi real estate, dan menyediakan informasi yang dikumpulkan biro kredit agar dapat diakses oleh semua lembaga keuangan seperti modal ventura, pengembangan alternative pembiayaan juga akan mampu meningkatkan suplai kredit. Buruknya infrastruktur, khususnya pada bidang transportasi dan listrik, juga dipandang sebagai penghambat penting investasi dan dapat diatasi dengan meningkatkan belanja inrastruktur public pada proyek-proyek yang berbiaya efektif. Cara ketiga adalah dengan meningkatkan kualitas SDM. Indonesia banyak mengalami kerugian akibat kurangnya pekerja terampil, dan kebijakan harus diarahkan pada peningkatan jumlah pekerja terampil dan mendorong lembaga pendidikan dan pelatihan agar lebih responsive terhadap menjawab permintaan pasar tenaga kerja. Indonesia memiliki tradisi yang panjang dalam mendukung UKM. Namun tanggungjawab antar tingkat pemerintahan dan di pemerintahan pusat harus diperjelas guna meminimalisasi tumopang tindih kebijakan dan peranan serta mengurangi efisiensi. Asesmen yang seksama atas program yang sudah berjalan akan mendorong skema lebih terkonsolidasikan dan dana public yang jarang itu bisa diarahkan pada penggunaan yang lebih efektif.

© OECD 2012

41

Survey ini dipersiapkan oleh Annabelle Mourougane dan Jens Arnold di Departemen Ekonomi dibawah supervise Peter Jarrett. Riset asistansi diberikan oleh Anne Legendre dan Asisten Sekretariat Mee-Lan Frank. Survey ini dibahas pda pertemuan Komite Review Ekonomi dan Pembangunan (the Economic and Development Review Committee) pada 10 September 2012. Survey ini diterbitkan berdasarkan tanggungjawab dari Sekretariuat Jendral OECD.

Information lebih lanjut

Untuk informasi lebih lanjut tentang publikasi ini, silahkan hubungi: Peter Jarrett, e-mail: peter.jarrett@oecd.org; tel.: +33 1 45 2486 97; or Annabelle Mourougane, e-mail: Annabelle.mourougane@oecd.org; tel.: +33 1 45 24 76 81; or Jens Arnold, e-mail: jens.arnold@oecd.org; tel.: +33 1 45 2487 22. Lihat juga di: http://www.oecd.org/eco/surveys/Indonesia. Survey ini bisa dibeli di took buku online kami: www.oecd.org/bookshop. Publikasi dan Database Statistik OECD juga tersedia di Perpustakaan Online kami di: www.oecdilibrary.org.

Bagaimana mendapatkan buku ini Baca juga

OECD Economic Surveys: OECD Economic Surveys mereview perekonomian Negara-negara anggota, dan Negara non-anggota terpilih dari waktu ke waktu. Sekitar 18 Survey diterbitkan tiap tahun. Semuanya tersedia baik secara individu maupun melalui sistem subkripsi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi bagian Periodical Toko Buku Online OECD di: www.oecd.org/bookshop. OECD Economic Outlook: Informasi lebih lanjut tentang ini dapat diperoleh di www.oecd.org/eco/Economic_Outlook. Kebijakan Reformasi Ekonomi: Going for Growth: Informasi lebih lanjut mengenai buku ini dapat diperoleh di website OECD www.oecd.org/economics/goingforgrowth. Informasi lainnya: Informasi lainnya tentang Departmeen Ekonomi OECD, termasuk publikasi, produk data dan Working Paper tersedia untuk diunduh di website Dept. Ekonomi: www.oecd.org/eco. Working Papers Departemen Ekonomi:

www.oecd.org/eco/workingpapers
OECD di Indonesia: www.oecd.org/ndonesia