Persiapan UMKM Hadapi AFTA

Bahkan, komoditas pertanian seperti apel, cabai, bawang merah, bawang putih, wortel, kentang, jamur, dan jahe, diimpor dengan nilai 1,7 miliar dollar AS per tahun. Padahal produk tersebut termasuk komoditas rakyat yang bisa diusahakan pelaku UKM.

Baru-baru ini, ada berita hanya sekitar 20 persen perguruan tinggi swasta (PTS) Indonesia yang siap memasuki era globalisasi, utamanya Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) tahun 2015 dan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Berita tersebut muncul dari birokrat Indonesia yang tentunya bagaikan cambuk bagi penggiat pendidikan tinggi agar mengantisipasinya. Lalu, bagaimanakah kesiapan para pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menghadapi era tersebut?

Pada 12 Desember 2012, ada pertemuan para tokoh Dekopin, Asosiasi UKM, Iwapi, dan lain-lain dengan instansi pemerintah (Kemenkop UKM, Kemendag, Kemenlu, BKPM). Mereka membahas perkembangan kerja sama ekonomi internasional dan langkah-langkah antisipasinya agar kelak para pelaku KUKM tidak terkaget-kaget dalam memasuki era MEA. Dalam pertemuan itu, terungkap betapa makin terbukanya negeri ini kepada pihak negara lain. Demikian sebaliknya, negeri lain pun terbuka bagi warga Indonesia sehingga dalam kerangka MEA, Indonesia harus siap menerima mereka dan siap mendatangi mereka.

Boleh dikatakan, pada tahun 2015, berlaku “Konstusi ASEAN” yang berimplikasi pada status kewarganegaraan. Orang Indonesia bukan hanya menjadi WNI, tetapi juga menjadi warga ASEAN. Dalam kesepakatan MEA, tertulis menciptakan ASEAN sebagai kawasan pasar tunggal dan basis produksi yang memuat adanya aliran bebas: barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil.

Selain itu, MEA diarahkan mejadi kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, pembangunan ekonomi setara, dan terintegrasi dengan ekonomi global. Dengan kata lain, ketentuan dan perilaku “permainan global” di dunia kelak bisa terjadi juga di sini atau paling tidak terkena dampaknya.

Krisis ekonomi di beberapa negara Eropa dan Amerika memengaruhi neraca perdagangan Indonesia. Berkaitan dengan globalisasi itu, terungkap pula posisi daya saing Indonesia dalam kancah global (2011), seperti dari aspek indeks kemudahan melakukan usaha masuk peringkat ke-129, aspek keragaman penanganan logistik ke-75, travel dan pariwisata ke-24, dan indeks persaingan global ke-46.

Mendengar paparan tersebut, ada kekhawatiran UMKM akan terlindas kompetisi global itu. Memang secara teoretis keterbukaan ekonomi ASEAN akan membuka peluang peningkatan pasar produk Indonesia dan skala usaha. Namun, fakta menunjukkan dari sekitar 600 juta penduduk ASEAN, 240 juta (sekitar 40 persen) penduduk Indonesia, yang juga memunyai wilayah paling luas. Maka, dari sudut marketing dan investor, keberadaan Indonesia tidak bisa diabaikan. Paling tidak, Indonesia sebagai potensial permintaan yang besar.

Buktinya, ketika perdagangan bebas China-ASEAN diberlakukan, produk dari China sangat gencar masuk ke Indonesia sehingga pangsa impor nonmigas China naik dari 10,55 persen (2010) menjadi 13,33 persen pada tahun 2011. Sebuah survei mengungkapkan daya saing produk manufaktur Indonesia terhadap produk China hanya 7persen (kuat), 29persen (sedang), 11persen (lemah), 43persen lemah sekali.

Demikian halnya produk Industri kecil dan menengah bidang kerajinan, sandang, pangan, kimia, logam dan elektronik hanya berkisar 2persen-6persen yang berdaya saing kuat. Konsumen membeli produk kerajinan China karena murah dan mudah didapat. Sementara para pedagang memilih memasarkan produk China karena harganya lebih murah dan banyak pembeli, sehingga lebih menguntungkan.

Bahkan komoditi pertanian seperti produk hortikultura (apel,cabe, bawang merah, bawang putih, wortel, kentang, jamur, jahe dan lain-lain) diimpor dengan nilai 1,7 miliar dolar AS pertahun. Padahal produk tersebut termasuk komoditi rakyat yang bisa diusahakan pelaku UKM domestik.

Menghadapi satu negara China saja Indonesia sangat lemah. Padahal kelak di AFTA harus besaing dengan 10 negara. Mungkin bagi UMKM tidak masalah, karena tidak perlu melihat asal barang dari dalam atau luar negeri. Prinsipnya barang laku di pasar. Di sisi lain, itu bisa menjadi tantangan berat UMKM yang bergerak dalam kegiatan produksi.

Pasar UMKM Nusantara menjadi sempit bila dibanjiri impor. Pada gilirannya akan mengurangi gairah berproduksi, apalagi jika beban energi makin mahal dan tingkat suku bunga tinggi. Jangan disalahkan jika kelak UMKM mengurangi produk dan kualitas atau bahkan gulung tikar. Sebaga ilustrasi, BPS mengemukakan tahun 2010, hampir sebagian besar (sekitar 78 persen), UMKM Industri manufaktur mengalami kesulitan usaha untuk memperoleh bahan baku, pemasaran dan permodalan.

Aliran
Perlu juga dicatat kemungkinan aliran tenaga kerja terampil dan investasi sesama ASEAN yang semakin bebas. Dalam acara 12-12-12 tadi, terungkap animo yang tinggi masyarakat ASEAN mengikuti kursus Bahasa Indonesia yang diselenggarakan KBRI. Ini sebagai persiapan memasuki Nusantara.

Bagaimanakah UMKM Indonesia mengantisipasi fenomena global? Pada hakikatnya untuk bisa unggul dalam persaingan internasional, tidak cukup bersandar kepada kelimpahan sumber daya alam. Dewasa ini dituntut mengikuti teori keunggulan kompetitif yang bisa melalui soliditas manajemen, penerapan metoda cost leadership, pemantapan jaringan bisnis, dan menghasilkan produk unik.

Sejatinya koperasi merupakan organisasi bisnis modern yang menghimpun kekuatan dari kelompok masyarakat usaha mikro dan kecil. Dengan demikian koperasi membangun sinergi untuk menghadapi serangan dari eksternal. Data menunjukkan ada 33,8 juta orang yang bergabung dalam 194.295 unit koperasi di Indonesia dan sekitar 55,2 juta unit UMKM yang telah berjasa dalam penyerapan tenaga kerja dan penciptaan produk domestik bruto, tetapi sebagian besarnya masih berorientasi pada pasar domestik.

Kalau demikian, untuk antisipasi MEA, disarankan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan kemampuan dalam pergaulan global (outward looking), peningkatan kohesivitas anggota UMKM agar mempunyai semangat kekompakan, pembudayaan produksi yang berkualitas sesuai standard mutu dan selera konsumen. Selain itu, perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan jiwa kewirausahaan, memanfaatkan teknologi informasi, membangun jejaring pasar yang lebih luas dst.

Pariaman Sinaga
Penulis adalah PhD dari De La Salle University of Philippines