...TUGAS PROPOSAL GOOD CORPORATE GOVERNANCE Nama : Heru Saleh / 1460030010 Maria Evy / 1460030011 Anastasia S / 1460030012 Tahun : April 2016 Mata Kuliah : Good Corporate Governance MAGISTER AKUNTANSI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAYASAN ADMINISTRASI INDONESIA PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE PADA HUBUNGAN PERGANTIAN CHIEF EXECUTIVE OFFICER DENGAN KINERJA PERUSAHAAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Informasi akuntansi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan merupakan kebutuhan yang paling mendasar pada proses pengambilan keputusan bagi investor di pasar modal. Salah satu sumber informasi tersebut adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu sarana untuk menunjukkan kinerja manajemen yang diperlukan investor dalam menilai maupun memprediksi kapasitas perusahaan menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada (Ikatan Akuntan Indonesia, 2004). Laporan keuangan juga merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang telah dipercayakan kepadanya (Lako, 2007). Penunjukkan manajer oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan dalam kenyataannya seringkali menghadapi masalah dikarenakan tujuan perusahaan berbenturan dengan tujuan pribadi manajer. Dengan kewenangan yang dimiliki, manajer bisa bertindak dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan para pemegang saham. Hal ini mungkin terjadi karena adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh keduanya...
Words: 10403 - Pages: 42
...Manajemen | 5 | A | 4.0 | 2 | Akuntansi | 6 | B+ | 3.3 | 3 | Matematika Ekonomi | 3 | C+ | 2.3 | 4 | Bahasa Indonesia | 3 | A- | 3.7 | 5 | Agama Kristen | 3 | B | 3.0 | | Jumlah | 20 | | 66.8 | | IPS | | 3.34 | Biaya : DPFP | : | 14.000.000 | Tetap | : | 1.600.000 | Variabel 20 x 170000 | : | 3.400.000 | Kesehatan | : | 150.000 | Terintegrasi | : | 150.000 | Persiapan Kealumnian | : | 25.000 | Kegiatan Kemahasiswaan | : | 275.000 | Buku | : | 200.000 | | | | Total Yang Harus Dibayar | : | 19.800.000 | Semester 2 No | Mata Kuliah | Sks | Nilai | | | | Huruf | Bobot | 1 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | B+ | 3.3 | 2 | Statistik | 5 | B- | 2.7 | 3 | Teori Ekonomi | 6 | A | 4.0 | 4 | Bahasa Inggris | 3 | B+ | 3.3 | 5 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | B | 3.0 | | Jumlah | 20 | | 66.3 | | IPS | | 3.31 | Biaya : Tetap | : | 1.600.000 | Variabel 20 x 170000 | : | 3.400.000 | Kesehatan | : | 150.000 | Terintegrasi | : | 150.000 | Persiapan Kealumnian | : | 25.000 | Kegiatan Kemahasiswaan | : | 275.000 | Buku | : | 200.000 | | | | Total Yang Harus Dibayar | : | 5.800.000 | Semester 3 No | Mata Kuliah | Sks | Nilai | | | | Huruf | Bobot | 1 | Manajemen Pemasaran | 6 | B | 3.0 | 2 | Manajemen Operasional | 6 | A | 4.0 | 3 | Manajemen Keuangan | 6 | B+ | 3.3 | 4 | Ekonomi Manajerial | 3 | A- | 3.7 | | Jumlah | 21 | | 72.9 | | IPS | | 3.47 | Biaya...
Words: 771 - Pages: 4
...AAJ 1 (2) (2012) Accounting Analysis Journal http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj ANALISIS KEBIJAKAN HUTANG Rona Mersi Narita Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia Info Artikel Sejarah Artikel: Diterima September 2012 Disetujui Oktober 2012 Dipublikasikan November 2012 Keywords: Free Cash Flow and Leverage Institusional Ownership Liquidity Profitability Size of The Firm Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, likuiditas, kepemilikan institusional, profitabilitas dan free cash flow terhadap kebijakan hutang. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2009-2010. Sedangkan sampel yang memenuhi syarat adalah 82 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2009-2010. Sampel diambil dengan metode purposive sampling. Metode statistik menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda, dengan pengujian hipotesis uji statistik t dan uji statistik F, dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial variabel ukuran perusahaan tidak mempengaruhi kebijakan hutang. Likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Kepemilikan Institusional tidak mempengaruhi kebijakan hutang, profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan hutang, dan free cash flow tidak mempengaruhi kebijakan hutang, Pengujian secara simultan kelima variable ini mempunyai pengaruh terhadap kebijakan hutang. Abstract This study aims to to analize the influence...
Words: 2850 - Pages: 12
...permodalan asing semakin menjamur di Indonesia. Perlu adanya penegasan tentang batasan permodalan asing di sektor perbankan Indonesia. Hal ini tidak mungkin bisa dibiarkan begitu saja. Bisa dikatakan Indonesia adalah negara yang paling longgar dalam membatasi permodalan asing berbeda dari negara-negara tetangga seperti malaysia, singapura dan filipina yang sangat ketat dalam membatasi permodalan asing. Dengan banyaknya modal asing yang masuk di wilayah Indonesia, menunjukkan bahwa banyak investor asing yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Mungkin hal ini karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan jumlah penduduk Indonesia yang banyak sehingga terlihat menjanjikan bagi investor asing. Modal asing sebenarnya sangat bermanfaat bagi Indonesia terutama untuk menggairahkan iklim usaha maupun perekonomian Indonesia dan modal asing juga bisa digunakan untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di Indonesia namun dibalik semua keuntungan itu juga ada kerugian yang bisa berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Kelebihan dan Kekurangan Adanya Modal Asing di Sektor Perbankan Perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling berperan dalam perekonomian. Fungsinya adalah sebagai motor penggerak sistem perekonomian...
Words: 615 - Pages: 3
...Edisi Juli 2012 Volume VI No. 1-2 ISSN 1979-8911 KEWIRAUSAHAAN-SOSIAL BERBASIS ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) (Studi Analisis mengenai Pemberdayaan Ekonomi Ummat atas Unit Usaha-Sosial Persis, NU, dan Muhammadiyah di Kabupaten Garut) Deden Suparman Abstrak Globalization has accelerated development grow twisted science, technology, and business. However, the acceleration of development is not accompanied by equity. Community with one another, or one person with another person has entered the dilemma of social inequality that was incredible. This is caused by business practices that are not responsible, development projects that are not effective, and poor government policies, making development efforts more difficult inclusive, and the increasingly adverse impact on the environment, social injustice and bring economic social conflicts and political. Management rules of social organization is no different from the management of business organizations, except the vision and mission, which is characterized by social interests. A management expert, Peter Drucker in his book Innovation and Entrepreneurship (1985), based on his observations in America, concluded that there has been an inevitable shift from conventional economic management to the management of social economy. For example, in terms of employment. Examples of cases in job creation in business organizations, and even reduce its workforce, while the social organization of small and medium scale became a provider of new jobs...
Words: 2653 - Pages: 11
...yang bermacam-macam, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (politik, ekonomi hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas (kesatuan) yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sejalan dengan perkembangan maka di negara kita Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga–lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN,BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan suasta. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor suasta misalnya untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dll, akan tetapi untuk tugastertentu tugas sekotr publik tidak dapat digantikan oleh sektor suasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya akuntansi sektor publik dalam beberapa hal bebeda dengan akuntansi padasektor suasta. Tujuan Akuntansi Sektor Publik * Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen...
Words: 7945 - Pages: 32
...nKELOMPOK 10 KOMUNIKASI MANAJERIAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI Disusun Oleh : 1. Arbima Anugrah 2. Aryanti Kurniasri 3. Utari Taebenu Mata Kuliah : Manajemen Dosen : Paul Eduard Sudjiman UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA I Kata Pengantar Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah dan masih memberikan berkat, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua, khususnya bagi kami sebagai penulis sehingga dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya, yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada pengarang buku atau artikel-artikel yang berhubungan dengan Komunikasi Manajerial dan Teknologi Informasi, yang telah membantu kami dengan tulisan-tulisan buku ataupun blognya. Serta kepada dosen mata kuliah Manajemen yang telah memberikan kesempatan untuk membuat makalah ini. Kami menyadari bahwa makalah ini masih sangat banyak kekurangan, baik dari segi inti masalah atau desain yang disusun. Oleh karena itu, kami dengan kerendahan hati memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam makalah ini. Harapan kami, makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua mengenai Komunikasi Manajemen dan Teknologi Informasi agar dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita mendatang. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Bandung, April 2013 Penulis II Daftar Isi Kata Pengantar ...........................................................................
Words: 2405 - Pages: 10
...BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Istilah desentralisasi digunakan dalam sejumlah besar literature yang beragam. Dengan demikian, istilah ini memiliki arti berbeda bagi orang yang berbeda. Desentralisasi mempunyai beberapa arti yaitu : Suatu organisasi administrative adalah tersentralisasi sejauh keputusan dibuat pada tingkatan yang relative lebih tinggi dalam organisasi tersebut; terdesentralisasi sejauh keputusan itu didelegasikan oleh manajemen puncak kepada tingkatan wewenang eksekutif yang lebih rendah.( H.A. Simon) Dalam praktiknya, difinisi ini sangat sulit diterapkan, hal ini dikarenakan konsep mengenai keputusan yang dapat diidentifikasikan merupakan suatu konsep yang samar-samar. Pandangan yang terkait menyatakan bahwa dalam banyak kasus, kemampuan seseorang untuk mendefinisikan suatu masalah adalah lebih penting dibandingkan dengan wewenang pengambilan keputusan formal karena agenda tersebut mengharuskan pilihan-pilihan solusi. Akhirnya, penggunaan prosedur operasi standar, rutinitas pencarian, profesionalisme, sosialisasi, dan hal-hal semacam itu dalam organisasi dapat mempengaruhikeputusan dengan mengendalikan dasar pemikiran atas mana keputusan itu dibuat. Bahkan jika orang harus menerima lokasi pengambilan keputusan sebagai aspek kunci dari desentralisasi, masih terdapat masalah mengenai keputusan-keputusan manakah yang harus didesentralisasikan. Simon et al menggunakan istilah “ penting” untuk menandai keputusan-keputusan...
Words: 7183 - Pages: 29
...A. PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Kesadaran atas pentingnya CSR dilandasi pemikiran bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi dan legal kepada pemegang saham (shareholder), tapi juga kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder). CSR menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines yaitu tanggung jawab perusahaan pada aspek sosial, lingkungan, dan keuangan. Menurut The World Business Council for Sustainable Development, CSR merupakan komitmen dan kerjasama antara karyawan, komunitas setempat, dan masyarakat agar memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dari aspek ekonomi, perusahaan mengungkapkan suatu apabila informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dari aspek investasi, investor cenderung menanamkan modal pada perusahaan yang memiliki kepedulian pada masalah sosial. Perusahaan akan menggunakan informasi tanggung jawab sosial sebagai keunggulan kompetitif perusahaan. Dalam aspek hukum, perusahaan harus taat pada peraturan pemerintah seperti Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 dan Undang- Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang mengharuskan perseroan melaksanakan aktivitas CSR (Zarkasyi, 2008)....
Words: 3307 - Pages: 14
...BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Gaji dan upah adalah komponen biaya yang secara rutin terjadi dalam penyelenggaraan perusahaan dan sangat penting, karena berkaitan dengan motivasi karyawan. Pada perusahaan yang bergerak di sektor jasa, gaji dan upah merupakan biaya yang paling dominan. Untuk memudahkan pelaksanaan administrasinya maka diperlukan suatu sistem, yaitu sistem akuntansi gaji dan upah. Dengan adanya sistem akuntansi yang memadai, menjadikan akuntan perusahaan dapat menyediakan informasi keuangan bagi setiap tingkatan manajemen, para pemilik atau pemegang saham, kreditur dan para pemakai laporan keuangan lain. Sistem Akuntansi tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Sehingga dapat mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang tepat. Gaji dan upah merupakan bagian dari kompensasi-kompensasi yang paling besar yang diberikan perusahaan sebagai balas jasa kepada karyawannya. Dan bagi karyawan ini merupakan nilai hak dari prestasi mereka, juga sebagai motivator dalam bekerja. Sedangkan bagi perusahaan jasa, gaji dan upah merupakan komponen biaya yang mempunyai dampak besar dalam mempengaruhi laba, sehingga harus terus menerus diawasi pengelolaannya. B. Landasar Teoritis 1. Apa konsep dasar akuntansi biata tentang upah langsung ? 2. Apa fungsi sistem akuntansi dalam upah tenaga kerja langsung? 3. Bagaimana komponen biaya rutin yang terjadi dalam penyelengaraan...
Words: 2351 - Pages: 10
... model keputusan perusahaan untuk memasuki satu atau lebih industri baru (yang berbeda dari operasi yang telah mapan) untuk mengambil keuntungan dari perbedaan distinctive competencies dan business model. Manajer strategis sering mengejar diversifikasi ketika perusahaan mereka menghasilkan free cash flow, yaitu, sumber daya keuangan mereka tidak perlu untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dalam industri inti perusahaan yang dapat digunakan untuk membiayai usaha bisnis baru yang menguntungkan. Sebuah perusahaan yang terdiversifikasi dapat menciptakan nilai dengan (a) mentransfer kompetensi di kalangan bisnis yang ada, (b) meningkatkan kompetensi untuk menciptakan bisnis baru, (c) berbagi sumber daya untuk mewujudkan ruang lingkup ekonomi, (d) menggunakan bundling produk, dan (e) mengambil keuntungan kompetensi organisasi umum yang meningkatkan kinerja dari semua unit bisnis dalam perusahaan yang terdiversifikasi. Biaya birokrasi kenaikan diversifikasi sebagai fungsi dari jumlah unit bisnis dalam perusahaan independen dan sejauh mana manajer mengkoordinasikan transfer sumber daya antara unit-unit bisnis. Ada tiga metode yang perusahaan digunakan untuk memasukkan industri baru: 1. Internal new venturing internal new venturing digunakan untuk memasukkan industri baru ketika sebuah perusahaan memiliki seperangkat kompetensi yang berharga dalam bisnis yang ada yang dapat dimanfaatkan atau digabungkan untuk memasuki sebuah bisnis baru atau industri. Banyak usaha internal...
Words: 624 - Pages: 3
...TUGAS RISET PEMASARAN “Positioning Honda Jazz” Diyan Priyaji / 022080269 Abeng Taufan / UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan saling menciptakan sebuah penawaran dan saling bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Dalam proses ini kedua belah pihak saling diuntungkan karena terjadi sebuah kesepakatan. Manajemen pemasaran merupakan suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari perwujudan, pemberian harga, promosi, dan distribusi dari barang-barang maupun jasa dan gagasan untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran yang memenuhi kebutuhan, tujuan pelanggan dan suatu organisasi yang dimana manajemen pemasaran mempunyai tugas yaitu mempengaruhi tingkat, waktu dan komposisi permintaan untuk membantuperusahaan mencapai sasarannya. Didalam pemasaran produk tidak selamanya akan berjalan dengan lancar sesuai keinginan perusahaan. Banyak permasalahan yang timbul dimana hal ini dalam bentuk keluhan, komentar, kritik, saran atau masukan dari konsumen. Berbagai masukan yang membangun akan sangat membantu perusahaan dalam mengembangkan produk dan meningkatkan pangsa pasarnya. Permasalahan produk meliputi banyak aspek seperti kualitas produk (bentuk, rasa, warna, tekstur, aroma, kenampakan), harga, kemasan, ukuran produk dan ukuran kemasan, kemudahan penggunaan/mengkonsumsi...
Words: 1567 - Pages: 7
...IAI sebagai anggota International Federation of Accountants (IFAC) telah meluncurkan Chartered Accountant (CA). CA diluncurkan untuk menaati Statement Membership Obligations & Guidelines IFAC dan untuk memberi nilai tambah bagi akuntan beregister negara. Sejalan dengan tujuan tersebut Kementerian Keuangan telah mengeluarkan PMK 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara yang telah disahkan pada tanggal 3 Februari 2014. PMK tersebut merupakan terjemahan dari UU 34/1954 yang mengamanatkan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai kebijakan pelaksanaan untuk pemakaian gelar akuntan. Dengan terbentuknya ASEAN Economic Community 2015, kawasan ASEAN akan menjadi kawasan ekonomi yang sangat kompetitif dan terintegrasi ke dalam ekonomi global, sekaligus tumbuh sebagai pasar bebas dan basis produksi yang terintegrasi. Pasal 19 PMK tentang Akuntan Beregister Negara menyebutkan bahwa sertifikat akuntan profesional diberikan kepada seseorang yang telah lulus ujian profesional dan memenuhi persyaratan yang ditentukan asosiasi profesi akuntan, dalam hal ini IAI. Dengan begitu, pemegang CA sebagai akuntan profesional teregister akan menjadi motor profesionalisme akuntan dan memiliki daya saing tinggi di kancah regional maupun global, serta bisa membawa Indonesia memimpin di era pasar tunggal ASEAN tersebut. Tak bisa dipungkiri, Indonesia kini termasuk salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Bahkan dalam sepuluh tahun, Indonesia diproyeksikan menjadi...
Words: 2212 - Pages: 9
...PRAKTIKUM MK. KOPERASI DAN KELEMBAGAAN AGRIBISNIS (AGB 336) “Koperasi dan Pengembangan Agribisnis” Oleh : Kelompok 11 Meri Sudaryanti (G64140019), Rizki Qadriadi Putra Deas (H34130017), Aulia Ramadhani (H34130021), Fikri Ammar (H34130075), Sri Kusyani Arimbi (H34130130) Program Sarjana Agribisnis Departemen Agribinis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Insitut Pertanian Bogor Dosen Praktikum | : | Maryono, SP. M.Sc | Nilai | Hari, tanggal PraktikumRuang | ::: | Kamis, 25 Februari 20162RK. 8 AGR 307 | | PENDAHULUAN Latar Belakang Negara yang berhasil tidak hanya dari sektor industri, namun banyak negara yang yang berhasil karena mengutamakan pertanian. Berhasil atau tidak berkembangnya sektor pertanian disuatu negara akan berbanding lurus pada perekonomian negara. Di Indonesia, berkecimpung dan berperan aktif di dunia usaha pertanian akan dihadapkan banyak faktor-faktor hambatan yang menjadikan petani sulit untuk berkembang. Untuk membantu petani di Indonesia, pemerintah membuat Koperasi. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Berdasarkan teorinya, sistem agribisnis adalah suatu rangkaian kegiatan usaha pertanian...
Words: 3413 - Pages: 14
...Kuis (kelompok) Adinda Putri Nursa’adah (09121003) Azhary Pramono (09121023) AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Definisi : Suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (propinsi,kabupaten, atau kota) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan dan menggunakan sistem pencatatan dasar akuntansi tertentu. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah : • Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik; • Manajerial Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana. • Transparansi Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Laporan keuangan pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai laporan pertanggungjawaban merupakan hasil proses akuntansi atas transaksitransaksi keuangan pemerintah. Laporan pertanggungjawaban untuk tujuan umum, terdiri dari laporan perhitungan anggaran, neraca, laporan arus kas dan nota perhitungan anggaran. Tidak tertutup kemungkinan laporan keuangan dapat dikembangkan untuk tujuan khusus...
Words: 2311 - Pages: 10
