MULTIVISION PICTURES VS BAND GIGI

Ethics in Business Final Assignment

I. Latar Belakang

Dalam mengaplikasikan materi pada mata kuliah Business Ethics, kami mendapatkan tugas untuk menganalisa suatu perusahaan ditinjau dari faktor-faktor etika yang hidup di perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut memiliki nilai-nilai etika yang benar dalam perusahaannya. Pembahasan etika yang kami angkat dalam makalah ini merupakan bagian dari informasi teknologi yang akan lebih fokus membahas mengenai Intellectual Property, hal tersebut dikarenakan juga oleh sebab kami telah menemukan beberapa data menarik seputar intellectual property. Kami telah menemukan data statistik permintaan pendaftaran hak cipta di Indonesia pada tahun 2010. Berikut kami lampirkan data tersebut :

[pic]

Data tersebut, membuat kami tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai intelektual property. Jika dilihat dari data diatas, barang - barang yang bersifat seni menduduki peringkat pertama yang ingin didaftarkan oleh masyarakat Indonesia sebagai intelektual properti mereka.

Setelah kami mengetahui topik yang akan kami bahas, kami mulai melakukan riset lanjutan yang bertujuan untuk mencari kasus. Kami menemukan beberapa kasus yang menarik seputar topik intelektual property. Diantara beberapa kasus tersebut kami meilih satu kasus, pada akhirnya kami memilih perusahaan Multivision Plus sebagai pembahasan untuk melihat bentuk nyata dari pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh sebuah organisasi yang besar. Setelah kami analisa kasusnya, dinyatakan bahwa pihak Multivision Plus telah melanggar hak cipta milik sebuah grup musik kenamaan di Indonesia.

II. Company Profile

Nama Perusahaan: PT Tripar Multivision Plus

Alamat: Jl. KH Hasyim Ashari Kav. 125B, Blok C2 No. 27-34

Jakarta, 10150, Indonesia

PT Tripar Multivision Plus atau biasa disebut dengan Multivision Plus adalah sebuah perusahaan yang bergerak di dalam bidang produksi perfilman. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan sekaligus pusat produksi dari The Parkit Group Companies. Pada awal berdirinya, perusahaan ini bernama MVP Picture yang kemudian berganti nama menjadi Multivision Plus di tahun 2004. Perusahaan ini didirikan oleh Raam Punjabi pada tahun 1990 di Jakarta. Produksi pertama dari Multivision Plus adalah sinetron komedi Burung Camar, Seputih Merpati dan Mutiara Cinta di tahun 1991.

Pada saat ini film-film yang diproduksi oleh Multivision Plus telah mencapai ratusan judul sinetron yang ditayangkan di saluran televisi nasional maupun internasional, seperti India, Malaysia, Brunei, Singapur, Filipina, Thailand, Vietnam, Pakistan, Iran, Taiwan, Jepang, Amerika, dan Timur Tengah. Selain sinetron, Multivision Plus juga telah memproduksi sebanyak 25 film layar lebar. Di antaranya adalah Kuntilanak 1,2,3, Kawin Kontrak, Angker Batu, Suami-suami Takut Istri the Movie, Punk In Love, Toilet 105, dsb.

Sebagai salah satu bentuk ekspansi yang dilakukan, Multivision Plus menawarkan fasilitas dan pelayanan kepada perusahaan-perusahaan asing yang ingin melakukan shooting di indonesia berupa iklan televisi, program televisi, dan dokumenter.

III. Case Summary

Pada tanggal 14 Januari 2010, Multivision Plus merilis film layar lebar berjudul Toilet 105. Film ini bergenre horor komedi yang disutradarai oleh Hartawan Triguna dan dibintangi antara lain oleh Ricky Harun dan Carolie Gerard.

Tanggal 27 Januari 2010, Multivision Plus mendapatkan sebuah surat somasi dari pihak management Band Gigi. Surat tersebut berkaitan dengan penggunaan lagu Gigi yang berjudul “Ya Ya Ya”, yang diambil dari album Gigi tahun 2009, dalam film Toilet 105. Menurut pernyataan band Gigi di dalam konfrensi pers dan websitenya, pihak Multivision Plus telah menggunakan lagu tersebut hampir utuh di awal film tanpa izin dan sepengetahuan pihak management band Gigi maupun personil-personilnya. Pada awalnya pihak Multivision Plus sempat mencari-cari alasan dengan mengaku bahwa mereka telah mendapatkan izin dari Sony Music dan hal ini terjadi secara tidak sengaja. Sedangkan band Gigi sendiri telah 2 tahun keluar dari Sony dan berpindah label menjadi POS Entertainment.

Kuasa Hukum band Gigi, Mada R. Mardanus menyampaikan bahwa pihak band Gigi akan menuntut Multivision Plus dengan pasal 72 ayat 1 dan 2, UU Hak Cipta no. 19 tahun 2002 mengenai pelanggaran hak cipta dengan hukuman pidana 7 tahun dan denda sebesar 5 Milyar rupiah jika menggunakan tanpa izin. Menanggapi hal ini, pihak Multivision Plus akhirnya bersedia untuk bertemu dengan pihak management Gigi untuk menyelesaikan masalah ini. Di dalam pertemuan tersebut, pihak Multivision Plus mengaku khilaf dan meminta maaf atas kesalahan ini. Multivision Plus mengaku bahwa pada saat itu mereka tidak mempunyai peraturan tertulis mengenai penggunaan lagu di dalam film, sehingga kesalah pahaman ini dapat terjadi. Akhirnya, permasalahan pun diselesaikan secara kekeluargaan karena band Gigi merasa bahwa masalah ini tidak perlu diperbesar mengingat kedua pihak sama-sama berada di bidang yang sama. Namun, pihak band Gigi menganggap bahwa permintaan maaf saja tidak cukup, karena Multivision Plus telah melanggar hak cipta dan mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan gigi di mana sebelum film ini muncul, lagu “ya ya ya” sedang dalam proses negosiasi untuk digunakan dalam iklan oli Mesran (Pertamina). Maka dari itu, sebagai bentuk ganti rugi, pihak Multivision Plus membayar sejumlah uang kepada band Gigi.

IV. Conceptual Background

Kami menggunakan beberapa teori untuk mendukung pembahasan kami. Latar belakang teori yang kami gunakan untuk mendukung pembahasan kasus ini adalah :

1. Ethics

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai etika, kita seharusnya mengetahui terlebih dahulu pengertian dari etika itu sendiri. Etika merupakan adat kebiasaan, aturan prilaku manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang buruk dan mana yang benar. Perkataan etika atau yang lazim juga disebut dengan etik, berasal dari kata Yunani yaitu ETHOS yang berarti norma - norma, nilai - nilai, kaidah - kaidah dan ukuran - ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik.

2. Ethical Theories

Utilitarianisme

Utilitarianisme merupakan prinsip moral yang berpendapat bahwa program secara moral berhak untuk melakukan tindakan dalam situasi apa pun. Selama suatu tindakan menghasilkan manfaat maksimal bagi semua orang, utilitarianisme tidak peduli apakah manfaat yang dihasilkan itu, dihasilkan oleh suatu kebohongan, manipulasi, atau pemaksaan.

Deontological

Teori etika ini merupakan teori yang menyatakan bahwa kebenaran moral atau kesalahan dari suatu tindakan tergantung pada kualitas intrinsiknya, dan tidak (seperti dalam konsekuensialisme) pada sifat akibatnya. Etika Deontologis menyatakan bahwa setidaknya beberapa tindakan secara moral salah dalam diri sendiri (misalnya, berbohong, melanggar janji, menghukum pembunuhan, tidak bersalah). Deontological adalah etika yang berlaku dalam koridor hukum tanpa melihat akibat lainnya.

Virtue ethic

Merupakan pendekatan dengan etika yang menekankan pada karakter agen moral, daripada aturan atau konsekuensi, sebagai unsur kunci dari pemikiran etis. Tujuan utama pendekatan ini adalah perusahaan atau organisasi berusaha sedemikian rupa agar dapat dinilai baik oleh orang lain. Perusahaan sangat mementingkan pandangan stakeholder terhadap perusahaan atau organisasi tersebut.

Right based ethics

Pendekatan ethics ini sangat menjunjung tinggi hak manusia. Dengan teori ini, perbuatan yang dilakukan walaupun berlawanan dengan hukum, namun bila dianggap baik untuk menjaga hak orang lain dinilai sebagai perbuatan yang etis.

3. Intellectual property

Kekayaan intelektual merupakan kreasi pikiran atau intelektualitas (sifatnya dapat dibagi) berupa penemuan, karya seni dan sastra, simbol, nama, gambar, dan design yang digunakan dalam perdagangan.

Intellectual Property adalah pengakuan hukum yang memberikan pemegang, hak atas kekayaan intelektual untuk mengatur penggunaan gagasan - gagasan dan ekspresi yang diciptakannya untuk jangka waktu tertentu. Istilah 'kekayaan intelektual' mencerminkan bahwa hal tersebut merupakan hasil pikiran atau intelektualitas, dan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak milik lainnya.

4. Karakteristik Intelectual property menurut DeGeorge

• Dapat dibagi secara tidak terbatas

• Dibangun dari ilmu pengetahuan yang telah ada

• Dapat dikembangkan setelah dibagi

Suatu kekayaan dapat dikategorikan sebagai intelektual property, jika dapat memiliki 3 karakteristik diatas.

5. Perspektif yang mendasari perlindungan Intelectual property

• Ahli dan pencipta

Perspektif ini mementingkan kejujuran dan penghargaan atas pencipta karya tersebut. Seseorang tidak seharusnya mengakui hasil pekerjaan orang lain sebagai hasil kerjanya sendiri.

• Entrepreneur

Pada perspektif ini menganggap copying sebagai pencurian dan dapat merugikan bagi penciptanya. Intelektual properti merupakan kekayaan bagi pemiliknya, dengan tindakan mengcopy, akan mengurangi kekayaan materiil penciptanya.

• Pandangan pembeli

Perspektif ini menganggap bahwa, barang yang telah mereka beli merupakan barang milik mereka, dimana para pembeli dapat menggunakan produk tersebut sesuai dengan bagaimana yang mereka mau. Pada pandangan ini, intelectual property harus dilindungi agar barang milik buyer tidak disalah gunakan oleh orang lain. Barang kepemilikan buyer, tidak boleh digunakan oleh orang lain, selain oleh buyer itu sendiri.

• Pandangan masyarakat

Masyarakat menganggap bahwa intelektual property layaknya harus digunakan untuk kebaikan bersama. Namun intelektual property tetap harus di lindungi, sebab bisa terjadi bahwa intelektual property yang telah digunakan untuk kebaikan bersama, diklaim oleh individu yang tidak seharusnya. Maka dari itu harus ada kepentingan yang didahulukan, yaitu kepentingan bersama.

6. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas (http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta). Hak cipta dilindungi oleh hukum dan diatur didalam undang - undang. Peraturan yang melindungi dan mengatur hak cipta adala UU Hak Cipta nomor 19 tahun 2002. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Intelektual Properti.

V. Case Analysis

Dalam kasus Multivision Plus yang melanggar hak cipta salah satu lagu hasil ciptaan band GIGI yang berjudul “Ya ya ya”, kami meninjau pelanggaran perusahaan tersebut dari beberapa aspek, antara lain :

1. ETHICAL THEORIES

Dilihat dari aspek ethichal theories, kasus ini dominan melanggar Deontological karena berkutat dalam koridor hukum dimana hak cipta dilindungi oleh UU nomor 19 tahun 2002. Selain itu, kasus ini juga melanggar right based ethics karena dengan jelas pihak Multivision tidak menghargai hak band GIGI, baik hak moral maupun hak ekonmi, selaku pemegang hak cipta lagu tersebut. Dampak dari pelanggaran dalam kasus ini, dilihat dari segi Virtue ethics, dimana perusahaan akan dipandang buruk oleh stakeholder, terutama oleh calon client maupun musisi - musisi lain sebagai calon client perusahaan Multivision Plus.

2. INTTELECTUAL PROPERTY

Lagu milik band GIGI ini dapat dikategorikan intellectual property karena :

- Dapat dibagi secara tidak terbatas

Dalam era modern sekarang ini, hasil karya berupa lagu sangat mudah untuk dibagi secara tidak terbatas, terutama melalui fasilitas internet, kemudian melalui CD, komputer, rekaman, dan bentuk digital lainnya. Penggunaan teknologi digital sebagai sarana penyebarluasan konten musik dalam industri musik memunculkan threats yang sangat sulit ditangani dalam era globalisasi seperti sekarang, yaitu pembajakan hasil karya.

- Dibangun dari ilmu pengetahuan yang telah ada

Hasil karya band GIGI berupa lagu ini dibangun melalui ilmu pengetahuan yang sudah ada, khususnya ilmu pengetahuan musik, yang mana dibutuhkan keahlian khusus dan pengetahuan mendalam untuk dapat menciptakan hasil karya musik dengan value materiil tinggi.

- Dapat dikembangkan setelah dibagi

Hasil karya musik berupa lagu akan dengan sangat mudah dikembangkan setelah dibagi. Salah satunya adalah diaransemen ulang oleh musisi lain, dibawakan ulang oleh pihak lain, dan masih banyak bentuk lainnya.

3. HAK CIPTA

Lagu “Ya ya ya” hasil karya band GIGI telah terdaftar sebagai Hak Cipta dalam Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI). Dalam kasus pelanggaran oleh Multivision Plus, Undang – undang yang digunakan adalah UU HC nomor 19 tahun 2002, dengan detail pasal sebagai berikut :

- Pasal 2, ayat 1 Bagian Pertama Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 2 (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. - Pasal 45, ayat 1 dan 2 BAB V LISENSI Pasal 45 (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

- Pasal 72, ayat 1 dan 2 BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 72 (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam kasus ini, pihak managemen band GIGI mengajukan somasi kepada pihak Multivision Plus dalam bentuk tuntutan denda dengan nilai total mencapai Rp 5.500.000.000. Nilai ini merupakan akumulasi dari pelanggaran pasal 72 ayat 1 dan 2, yaitu terkait hak cipta, dengan masing – masing ayat memiliki nilai denda Rp 5.000.000.000 dan Rp 500.000.000.

VI. Conclusion

Penyelesaian akhir dari kasus ini dilakukan secara kekeluargaan, dengan cara pihak Multivision Plus memberikan ganti rugi sejumlah uang. Kasus ini tidak dilanjutkan oleh pihak GIGI kedalam proses pengadilan karena mempertimbangkan posisi kedua belah pihak yang bergerak dalam industri yang sama. Inti dari kekecewaan pihak band GIGI bukanlah karena faktor ekonomi, melainkan faktor etika berbisnis yang dilterapkan oleh pihak Multivision Plus. Selain itu, kasus ini berdampak negatif dalam proses negosiasi band GIGI dengan PERTAMINA terkait iklan oli mersran. Berdasarkan penjabaran dan analisa kasus diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak Multivision Plus, dalam kasus film “Toilet 105”, menerapkan cara berbisnis yang tidak mengikuti kaidah etika bisnis.

Banyak kasus pelanggaran intellectual property terjadi di Indonesia dan penerapannya masih banyak menemui kendala karena disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Proses penegakan hukum yang masih lemah terkait Intellectual Property

Dalam kultur hukum Indonesia, sektor intellectual property masih tergolong baru, karena baru mulai diperhatikan setelah generasi Presiden Soeharto berakhir, yaitu diawal tahun 2000, awal dimulainya era demokrasi. Bahkan undang-undang terkait hak cipta baru diresmikan pada tahun 2002. Seperti kita ketahui, kondisi ekonomi untuk mayoritas penduduk di Indonesia bisa dikatakan masih dibawah standart, sehingga tindakan pelanggaran hukum masih berkaitan dengan kriminalitas dan berbagai pelanggaran fisik. Faktor inilah yang menyebabkan mengapa penegak hukum belum memprioritaskan klasifikasi pelanggaran intellectual property, karena dampak negatifnya bagi lingkungan tidak terlalu serius dan bersifat non-fisik. Selain itu, faktor intellectual property knowledge dari aparat penegak hukum Indonesia sendiri masih belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.

2. Hukum intellectual Property belum berimbang dengan situasi perkembangan ekonomi dan teknologi di Indonesia.

Hukum mengenai intellectual property akan dapat dijalankan dengan baik dan benar pada kondisi negara yang memiliki perkembangan ekonomi dan teknologi sudah maju. Sedangkan Indonesia masih belum mencapai tahap tersebut, sehingga masih sulit dalam mengimplementasikan prosedur hukum terkait

REFERENSI

http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi

http://www.ialsnet.org/meetings/business/KusumadaraAfifah-Indonesia.pdf

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta