Latar Belakang | Rumusan Masalah | Tujuan penelitian | Teori | Alat analisis | | | | Teori itu sendiri | Penelitian terdahulu | | Karakteristik utama yang dimiliki dari industri konstruksi ini adalah pekerjaan yang dilakukan dan didasarkan atas kontrak pembeli kerja. Dalam usaha developer, pada umumnya yang disebut sebagai pendapatan adalah hasil penjualan yang ada pada perusahaan tersebut uang dapat diukur secara moneter sesuai dengan nilai kontrak yang ditetapkan.Perusahaan PT “X” yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi yang diharuskan melakukan kewajiban perpajakannya. Keunikan usaha bidang konstruksi khususnya dilihat dari pajak yang dikenakan, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan pada proses awal pembangunan, Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada proses berlangsungnya pembangunan, dan Pajak Penghasilan yang dikenakan pada akhir tahun | 1. Bagaimana tahapan proses konstruksi dari pembelian tanah sampai menjual rumah. 2. Bagaimana penggolongan atas barang atau jasa yg digunakan dalam suatu proyek menjadi BKP/JKP dan bukan BKP/JKP. 3. Bagaimana penerapan mekanisme PPN yang tepat dalam hal pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. 4. Bagaimana perhitungan perpajakan yang berkaitan dengan usaha konstruksi dan penyajian dalam LK. | 1. Untuk mengetahui proses usaha konstruksi mulai dari tahap pembebasan tanah sampai terjual perumahan tersebut. 2. Untuk mengetahuin penggolongan atas Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang digunakan dalam suatu proyek perumahan. 3. Untuk mengetahui mekanisme pencatatan PPN yang tepat. 4. Untuk mengetahui perhitungan perpajakan yang berkaitan usaha konstruksi dan penyajianya dalam laporan keuangan | | 1. Auliya. 2010. “Anaysis of Value Added Tax on Construction Company (Case Study on PT.Kusiba Karya)”. Gunadarma University. 2. Israelka, Jefta. 2012. “ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT.KALTIMEX LESTARI MAKMUR”. Universitas Gunadarma. 3. Nuruzzaman M. dan Setiady Agus, 2009. “Evaluasi Atas Pengakuan Pendapatan da Beban Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Dalam Kaitannya Terhadap Laporan Laba Rugi Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Tunas Mekar Eka Harpedi)”. STIE Kesatuan Bogor. | * Sempel/objekObjek penelitian ini adalah PT HAMPARAN SOTYA ADELIN yang bergerak dibidang properti. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan staff perusahaan. * Alat uji statistikMenggunakan deskkriptif analitis. |

Hasil penelitian | Kesimpulan | Perusahaan konstruksi ini merupakan Pengusaha kena Pajak (PKP), sebagai PKP, perusahaan mempunyai kewajiban perpajakan yang berkenan dengan pembelian barang kena pajak dan penjualan/ penyerahan jasa kena pajak sehubung dengan pekerjaan sebagai developher yang dilakukannya, selain itu juga berkewajiban menghitung dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai-nya ke kas negara dari PPN atas penjualan sekaligus pembangunan perumahan yang dikerjakan oleh perusahaan.Proyek perumahan ini dikerjakan jika ada pembeli yang memesan atau membeli trumah tersebut, awal pembeli tanggal 10 januari 2012 sampai dengan saat ini. Perumahan Alam Sotya ini memiliki 23 kafling tanah dan sudah pecah sertifikat dengan tipe 30/72 , tipe 38/85, dan tipe 45/105, dan sudah terjual sebanyak 14 kafling tanah. Harga jual tiap rumah berbeda-beda tergantung dari tipe rumah masing-masing, tipe 30/72 dengan harga jual Rp. 140.800.000, tipe 38/85 dengan harga jual Rp. 170.225.000, dan tipe 45/105 dengan harga jual Rp. 203.775.000, semua harga jual tersebut sudah termasuk PPN, PPh final, sarana dan prasarana. Dari 14 unit yang terjual perusahaan mendapatkan laba sebesar Rp. 105.590. 840 dari penjualan tersebut. | 1. Perusahaan merupakan Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang developer perumahan. Dimana perusahaan harus mulai dari kesepakatan pembebasan tanah, membuat sertifikat induk dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), pecah sertifikat atas set plant yang telah direncanakan, penjualan dan pembangunan rumah atas pembelian user. 2. Di dalam proses tersebut, perusahaan tidak lepas dari pembayaran pajak atas kegiatan konstruksi tersebut. Mulai dari pajak BPHB atas permohonan hak atas tanah perusahaan ke Negara, setelah disetujui pembebasan tanah dari pemilik sebelumnya. Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan tiap tahun sekali atas tanah dan bangunan sebelum dipindah tangankan kepada pembeli. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada saat proses pembangunan dan penjualan, saat penjualan telah disepakati antara perusahaan dan pembeli bahwa besarnya Pajak Pertambahan Nilai termasuk dalam harga jual rumah. Untuk PPh final, perusahaan menetapkan didalam harga jual bersama dengan fee marketing, dan semua pajak tersebut nantinya akan disetor ke kas Negara oleh perusahaan. 3. Pendapatan diakui saat diterimana pembayaran atas pembelian rumah dan biaya langsung proyek dinilai sebesar biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Perusahaan menyajikan pendapat sebesar harga jual, yang didalamnya mengandung Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini menyebabkan pendapatan yang disajikan terlalu besar. |