Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan

BAB I PENDAHULUAN
A. Pengertian Tata Kelola Tata Kelola adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan keberhasilan usaha serta

akuntabilitas RSUD Kabupaten Konawe Selatan guna mewujudkan nilai pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder value) dalam jangka panjang, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Pedoman Tata Kelola (Code of Corporate Governance) merupakan kumpulan aturan bagi proses pengurusan dan pengawasan rumah sakit yang baik dan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kekuasaan, khususnya bagi Pemilik, Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola, yang dapat menunjukkan keseimbangan pengaruh antar stakeholders. Berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pola tata kelola merupakan peraturan internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD. Selanjutnya dalam pasal 31 dan 32 disebutkan, BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain: 1. Struktur organisasi; menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi. 2. Prosedur kerja; menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi. 3. Pengelompokan fungsi yang logis; menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi. 4. Pengelolaan sumber daya manusia; merupakan pengaturan dan kebijakan berorientasi yang jelas mengenai sumber daya manusia yang

pada pemenuhan secara

kuantitatif

dan kualitatif/

kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan efisien, efektif, dan produktif.

organisasi secara

1

Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan

B. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Prinsip-prinsip tata kelola BLUD sebagaimana disebutkan dalam pasal 31 ayat (2) dan pasal 33 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 terdiri dari : 1. Transparansi; merupakan azas keterbukaan yang dibangun atas asar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan. 2. Akuntabilitas; merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan 3. Responsibilitas; pada BLUD agar pengelolaannya atau kepatuhan dapat dalam dipertanggungjawab-kan. merupakan kesesuaian pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan. 4. Independensi; merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan dan prinsip bisnis yang sehat. C. Tujuan Penerapan Tata Kelola Pola Tata Kelola yang diterapkan pada BLUD Rumah Sakit bertujuan untuk: 1. Memaksimalkan nilai rumah sakit dengan cara menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. 2. Mendorong pengelolaan rumah sakit secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ rumah sakit. 3. Mendorong agar organ rumah sakit dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial rumah sakit terhadap stakeholder. 4. Meningkatkan kontribusi rumah sakit dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan. Keberhasilan pelaksanaan BLUD oleh RSUD Kabupaten Konawe Selatan dalam menerapkan tata kelola yang baik bukan tergantung pada tersedianya piranti-piranti dari tata kelola, melainkan terletak pada komitmen dari seluruh unsur Rumah Sakit untuk melaksanakan tata kelola. 2

Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan

D. Sumber Referensi Sumber referensi untuk menyusun Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit ini antara lain adalah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Daerah. 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 900/2759/SJ tanggal 10 September 2008 tentang Pedoman Penilaian Penerapan PPKBLUD 5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) ada Badan Usaha Milik Negara. 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/M.PAN/1/2007 Tanggal 25 Januari 2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 7. Peraturan Menteri Kementerian Kesehatan Nomor Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

1045/MENKES/PER/XI/2006 tanggal 28 November 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan. 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010,

tentang Perizinan RUmah Sakit. 10. Praktik-praktik terbaik (best practices) penerapan etika bisnis dalam dunia usaha. 3

Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan

E. Perubahan Tata Kelola Pola Tata Kelola rumah sakit ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pola tata kelola rumah sakit sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organ RSUD

Kabupaten Konawe Selatan serta perubahan lingkungan.

4