...IDE UNTUK INDONESIA PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA MASYARAKAT PUTUS SEKOLAH DAN GELANDANGAN UNTUK MEMBERSIHKAN SALURAN AIR DALAM RANGKA PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN TARAF HIDUP Oleh : Amanda Beta Oktaviana Alamat : Wisma Kedung Asem Indah Blok GG No.4 Kecamatan Rungkut , Kota Surabaya, Kode Pos 60298 PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA MASYARAKAT PUTUS SEKOLAH DAN GELANDANGAN UNTUK MEMBERSIHKAN SALURAN AIR DALAM RANGKA PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN TARAF HIDUP Latarbelakang Masalah lingkungan di indonesia sebagian besar didasari oleh banyaknya got, kali dan sungai yang dipenuhi oleh timbunan sampah rumah tangga maupun sampah industri. Lingkungan menjadi kotor, bau dan tidak sehat dengan timbulnya berbagai penyakit akibat sampah yang membusuk dan genangan air yang menjadi sarang nyamuk bahkan yang lebih parah adalah serangan banjir bila musim hujan datang karena terjadi penyumbatan dan pendangkalan pada saluran air (got, kali dan sungai). Selain sampah, Penebangan dan pendirian bangunan liar di sepanjang pinggiran kali dan sungai juga membuat kali dan sungai mengalami pendangkalan dan membuat banyak sampah menyangkut di pinggiran saluran air. Masalah yang timbul di masyarakat di indonesia selain masalah lingkungan juga masalah sosial, antara lain masyarakat putus sekolah yang menjadi pengangguran serta banyaknya gelandangan. Kedua golongan masyarakat tersebut sebenarnya bisa diberdayakan untuk membersihkan lingkungan sekaligus menjadikan hal tersebut sebagai...
Words: 397 - Pages: 2
...Assalamualaikum Wr. Wb. Bapak/ Ibu guru beserta karyawan yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul ditempat ini, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul “Peran Pendidikan Sebagai Sarana Pemberdayaan”. Perbaikan kualitas bangsa harus ditempuh dan terutama melalui pendidikan. Pendidikan itu proses yang panjang, yang tak henti-hentinya untuk mencapai satu tujuan dan terbuka untuk menerima ide-ide dan konsep-konsep baru. Itu makna pendidikan, sehingga suatu saat hasil dari pendidikan itulah yang akan menumbuhkan budaya baru dengan manusia yang cerdas. Selama manusianya cerdas maka ia mempunyai kebijakan dan kebajikan dalam jiwanya. Barulah setelah itu dia mampu menguasai sains dan teknologi. Budaya baru itulah yang menjadi kontra budaya yang kemudian masuk ke dalam tatanan menjadi masyarakat (budaya) alternatif yang akan dipilih oleh bangsa ini. Semuanya melalui pendidikan yang tertata rapi: pendidikan yang mampu mencerdaskan, mampu menumbuhkan jiwa yang bajik dan bijak, serta menguasai sains dan teknologi. Itulah nanti yang akan mengubah bangsa Indonesia menjadi Indonesia baru. Hal ini tampaknya akan menjadi ”momok” bagi pendidikan di Indonesia. Belum lagi persoalan kekurangan tenaga pendidik terselesaikan, masalah...
Words: 428 - Pages: 2
...PERKEMBANGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI INDONESIA Bing Bedjo Tanudjaja Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain Universitas Kristen Petra Surabaya E-mail: abimanyu@petra.ac.id ABSTRAK Kesadaran terhadap CSR (Corporate Social Responsibility) yang seharusnya telah terintegrasi dalam hierarki perusahaan sebagai strategi dan policy manejemen, diperlukan demi tercapainya sebuah keseimbangan dunia usaha antara pelaku dan masyarakat sekitar. Esensi dan signifikansi dari CSR masih belum dapat terbaca sepenuhnya oleh pelaku bisnis, sehingga CSR sendiri bagi sebagian pelaku bisnis baru sekedar wacana dan terkadang implementasinya berdasarkan atas tuntutan masyarakat. Kata kunci : corporate social responsibility, pelaku bisnis, masyarakat. ABSTRACT The awareness towards CSR (Corporate Social Responsibility), that should be integrated into a company's hierarchy as management's strategy and policy, is needed to attain balance between the business industry and the surrounding community. The essence and significance of CSR has not been wholly understood by businessmen, thus CSR only becomes textual and often implemented due to community demand. Keywords: corporate social responsibility, businessman, community PENDAHULUAN Empat tahun belakangan ini corporate social responsibility atau CSR memang sedang menjadi trend di Indonesia. Banyak orang berbicara tentang CSR dan semuanya bagus serta perusahaan yang melakukan corporate social responsibility (CSR) semakin...
Words: 3970 - Pages: 16
...Edisi Juli 2012 Volume VI No. 1-2 ISSN 1979-8911 KEWIRAUSAHAAN-SOSIAL BERBASIS ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) (Studi Analisis mengenai Pemberdayaan Ekonomi Ummat atas Unit Usaha-Sosial Persis, NU, dan Muhammadiyah di Kabupaten Garut) Deden Suparman Abstrak Globalization has accelerated development grow twisted science, technology, and business. However, the acceleration of development is not accompanied by equity. Community with one another, or one person with another person has entered the dilemma of social inequality that was incredible. This is caused by business practices that are not responsible, development projects that are not effective, and poor government policies, making development efforts more difficult inclusive, and the increasingly adverse impact on the environment, social injustice and bring economic social conflicts and political. Management rules of social organization is no different from the management of business organizations, except the vision and mission, which is characterized by social interests. A management expert, Peter Drucker in his book Innovation and Entrepreneurship (1985), based on his observations in America, concluded that there has been an inevitable shift from conventional economic management to the management of social economy. For example, in terms of employment. Examples of cases in job creation in business organizations, and even reduce its workforce, while the social organization of small and medium scale became a provider of new jobs...
Words: 2653 - Pages: 11
...CSR PT INDOFOOD Posted on Oktober 9, 2013 by anisamugni .entry-meta Corporate Social Responsibility CSR yang dilakukan oleh INDOFOOD, ini dilakukan supaya perusahaan ini dapat lebih dekat dengan masyarakat maka dari itu perusahaan melakukan CSR, Sepanjang tahun 2011, Indofood terus melanjutkan program tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility atau “CSR”) yang merefleksikan misi Perseroan yakni “Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan”. Landasan tujuan yang digunakan dalam melaksanakan program CSR Perseroan adalah: Menciptakan Hidup Yang Lebih Baik Setiap Hari, yang kemudian dituangkan ke dalam lima pilar CSR yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Partisipasi Aktif Dalam Kegiatan Komunitas, Peningkatan Nilai Ekonomi, Menjaga Kelestarian Lingkungan, dan Solidaritas Kemanusiaan. Berikut program-program yang dilakukan oleh indofood: Pembangunan Sumber Daya Manusia Indofood meyakini pendidikan sebagai faktor utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Dukungan Perseroan diwujudkan dengan cara membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan formal maupun non–formal, mendukung kegiatan pengembangan riset, dan meningkatkan kompetensi para guru. Beasiswa Indofood Sukses Makmur (BISMA) Setiap tahun Perseroan memberikan beasiswa bagi anak–anak karyawan yang berprestasi. Selama tahun 2011, sekitar 1.570 anak–anak telah memperoleh bantuan beasiswa yang diberikan untuk tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan...
Words: 1997 - Pages: 8
...UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasilan dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah; b. bahwa walaupun banyak diantara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun karena faktor usianya akan banyak menghadapi keterbatasan sehingga memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosialnya; c. bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia pada hakikatnya merupakan pelestarian nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa; d. bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi lanjut usia selama ini masih terbatas pada upaya pemberian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo, yang pada saat ini dirasakan sudah tidak memadai apabila dibandingkan dengan perkembangan permasalahan lanjut usia, sehingga mereka yang memiliki pengalaman, keahlian, dan kearifan perlu diberi kesempatan untuk berperan dalam pembangunan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu mencabut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo dengan membentuk...
Words: 3056 - Pages: 13
...S1+ Piagam/Sertifikat Tingkat Nasional/Regional/Internasional 1 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata DIII + Piagam/Sertifikat Tingkat Nasional/Regional/Internasional 1 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Analis Kepegawaian Pertama S1 Ekonomi Manajemen/ Pemerintahan/Administrasi Negara/Hukum/psikologi/Sosial Politik/Hubungan Internasional 1 Badan Kepegawaian Daerah 1 Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah 1 Dinas Pendidikan 1 Dinas Kesehatan 1 Dinas Pekerjaan Umum 1 Badan Penyuluhan Pengawas Lingkungan Hidup Pertama S1 MIPA Biologi/Teknik Lingkungan 2 Badan Lingkungan Hidup S1 Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Lingkungan Perencana Pertama S1 Ekonomi Manajemen/Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah/Arsitek/Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan/Planologi 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula SPP/SPMA/SMKP 1 Badan Penyuluhan Penyuluh Pertanian Pelaksana DIII Pertanian 1 Badan Penyuluhan 1 Badan Penyuluhan 1 Badan Penyuluhan Penyuluh Pertanian...
Words: 1063 - Pages: 5
...Optimalisasi Waqaf Tunai melalui Peran SATRIA (Safety Triangle of Stakeholders) sebagai Upaya Peningkatan Daya saing UMKM yang Berkelanjutan di Indonesia (Studi Kasus : UMKM Sentra Industri Keramik Dinoyo, Malang) Oleh: Aji Nur Afifatul Hasna LusianaWatiningsih Sarintan Pratiwi Usman UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 HALAMAN PENGESAHAN USULAN LKTI NASIONAL SELF XI 2014 1. Judul Kegiatan : Optimalisasi Waqaf Tunai melalui peranSATRIA (SafetyTriangle of Stakeholders) sebagai Upaya Peningkatan DayaSaingUMKM yang Berkelanjutan di Indonesia (Studi KasusUMKM Sentra Industri Keramik Dinoyo, Malang) 2. Ketua Pelaksana Kegiatan a) Nama Lengkap : Aji Nur Afifatul Hasna b) NIM : 125020300111060 c) Jurusan : Akuntansi d) Universitas : UniversitasBrawijaya e) AlamatRumah dan No Tel/HP : Perum Persada Bhayangkara Singashai Blok N-16 Malang/085755500645 f) Alamat email :ajinurafifatul@gmail.com 3. AnggotaPelaksanaKegiatan : 2 orang 4. DosenPendamping a) Namalengkap dan gelar :AchmadZaky, SE.,MSA.,Ak. b) NIP : 19841024 201012 1 003 c) AlamatRumah dan No tel,/ HP : Tata surya II/7 Malang/ 081805081000 Malang, 13 April 2014 Ketua Pelaksana Kegiatan (Aji Nur Afifatul Hasna)NIM. 125020300111060 | Dosen Pendamping(AchmadZaky, SE.,MSA.,Ak.)NIP. 19841024 201012 1 003 | | | Pembantu Dekan Bidang KemahasiswaanFakultas Ekonomi dan Bisnis (Fatchur Rohman, SE., Msi., Dr)NIP. 19610121 1986011 002 | |...
Words: 6947 - Pages: 28
...Indicator CSR 23 KESIMPULAN 26 PENDAHULUAN Tanggungjawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan corporate social responsibility (selanjutnya disingkat ”CSR”) dalam sejarahnya bermula sejak Revolusi Industri terutama di Eropa dan Amerika Serikat yang berdampak terhadap perubahan besar di dunia bisnis. Pada saat itu, perusahaan-perusahaan besar dihadapkan dengan kritik dan keputusan untuk melindungi para pekerja, konsumen dan masyarakat luas, di luar tanggungjawab untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya untuk para pemilik (shareholders) dan mematuhi perundang-undangan. Dalam hal ini, pelaku bisnis diharapkan untuk lebih proaktif untuk berpartisipasi secara sukarela dalam penyelesaian masalah-masalah sosial dalam rangka perbaikan tatanan dalam masyarakat dan lingkungan luas. Pandangan baru inilah yang menjadi asal mulanya aktifitas CSR sebagai cara pelaku usaha untuk menerapkan pemenuhan tanggungjawab sosialnya dalam kegiatan-kegiatan nyata untuk menimbulkan dampak positif bagi lingkungan, konsumen, pemasok, masyarakat, pemerintah (secara keseluruhan disebut stakeholders) . Di Indonesia sendiri, CSR telah dinyatakan secara tegas sejak disahkan...
Words: 5318 - Pages: 22
...NAMA : M. Syauqi Jazil NIM : 135030201111081 K Class 2013 TAKE HOME UTS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Pada jaman Hindia Belanda di kenal dengan nama “Burgerkunde”. Pada waktu itu ada 2 buku resmi yang digunakan, yaitu : a. Indische Burerschapkunde, yang di bicarakan dalam buku tersebut, masalah masyarakat pribumi. Pengaruh barat, bidang sosial, ekonomi, hukum, ketatanegaraan dan kebudayaan, masalah pertanian, masalah perburuhan. Kaum menengah dalam industri dan perdagangan, terbentuknya dewan rakyat, masalah pendidikan, kesehatan masyarakat, pajak, tentara dan angkatan laut. b. Rech en Plich ( Bambang Daroeso, 1986: 8 9) karangan J.B. Vortman yang dibicarakan dalam buku tersebut yaitu :Badan pribadi yang mengutarakan masyarakat dimana kita hidup, obyek hukum dimana dib icarakan eigondom eropah dan hak-hak atas tanah. Masalah kedaulatan raja terhadap kewajiban-kewajiban warga negara dalam perinta Hindia Belanda. Masalah Undang-Undang, sejarah alat pembayaran dan kesejahteraaan Adapun tujuan dari buku tersebut, yakni: agar rakyat jajahan lebih memahami hak dan kewajibannya terhadap pemerintah Hindia Belanda, sehingga diharapkan tidak menganggap pemerintah belanda sebagai musuh tetapi justru memberikan dukungan dengan penuh kesadaran dalam jangka waktu yang panjang. Pada tahun 1932 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang disetujui Volksraad, bahwa setiap ugru harus...
Words: 1743 - Pages: 7
...yang terkandung di dalamnya, dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata”. Selanjutnya pasal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, bahwa: 1. Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat serbaguna untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di segala bidang baik sosial, ekonomi, budaya, politik maupun bidang ketahanan nasional 2. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun, dan kebutuhan air yang cenderung meningkat sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, sumberdaya air harus dikelola, dipelihara, dimanfaatkan, dilindungi dan dijaga kelestariannya dengan memberikan peran kepada masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan sumberdaya air. 3. Pengelolaan sumberdaya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Pernyataan pasal-pasal kedua undang-undang di atas mengingatkan kepada pengelola sumberdaya air tentang pentingnya peran air bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Hal tersebut jelas terlihat dalam permasalahan ƒ) Disampaikan pada Acara Seminar Krisis Air Jakarta: Tinjauan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Ciliwung Cisadane, 29 Juni 2004 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas krisis air Jakarta, di mana permasalahan pengelolaan...
Words: 2188 - Pages: 9
...memberikan dampak positif bagi pemerataan pembangunan, malah menimbulkan masalah baru. Kebijakan pemerintah yang bersifat khusus, seperti otonomi khusus belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah utama sebelum otonomi khusus tersebut diberikan, “ tuturnya. Dr. Rizal menyebutkan bahwa persoalan utama yang perlu dijawab dalam implementasi kebijakan keuangan daerah adalah sejauh mana peningkatan belanja pasca otonomi dapat menjawab tujuan utama otonomi daerah. Tujuan utama otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kenyataannya kebijakan daerah yang diterapkan kadangkala keluar dari trek sebagaimana mestinya. Anggaran yang membludak tidak berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat daerah. Bahkan seringkali nilai pengeluaran yang tercatat tidak sesuai dengan pembelanjaan aslinya, dan entah kemana dana tersebut mengalir. Hal ini...
Words: 471 - Pages: 2
...Perkembangan Mobile Broadband di Negara Maju Vs Negara Berkembang March 25 2013 Oleh: Rismania.V/840129 Tulisan ini memaparkan perbandingan perkembangan teknologi broadband, khususnya mobile broadband di Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang serta dampak positif kehadiran teknologi tersebut di berbagai aspek sosial ekonomi. Perkembangan Mobile Broadband di Negara Maju Vs Negara Berkembang 2013 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Teknologi internet berkembang dari narrowband menuju broadband, dari kilobit menjadi gigabit. Semula internet hanya menghubungkan antara manusia satu dengan manusia yang lain, namun sekarang berkat internet broadband kita dapat terkoneksi dengan benda-benda, misalnya cctv di rumah melalui speedy access monitor. Dunia jaringan saat ini telah berubah, tidak hanya darisegi kecepatannya saja, tetapi juga ukuran, skala, dan lingkupnya (Broadband Commission; 2012 : 6). Internet broadband harus dapat diakses oleh semua kalangan. Untuk itu pada tahun 2010 International Telecommunication Union (ITU) bersama-sama dengan PBB membentuk satu komisi khusus yaitu Broadband Commission sebagai upaya realisasi akses broadband dan akses konektivitas di seluruh penjuru dunia. Dan diharapkan pada tahun 2015 inklusi digital tersebut telah tercapai (Broadband Commission; 2012 : 12). Internet berkecepatan tinggi via telepon seluler merupakan salah satu cara yang paling memungkinkan untuk mencapai hal tersebut mengingat 15% dari total...
Words: 2646 - Pages: 11
...PEREKONOMIAN INDONESIA PAKET KEBIJAKAN EKONOMI III [pic] Dosen Pengampu: Drs. H. Edy Yusuf Agung Gunanto, Msc., Ph.D. Kelompok 6: Chintya Stephania H (12030113120042) Juwita Puspitandari (12030113120107) Carolina Reni Damayanti (12030113120119) Fauziah Afni Rahmawati (12030113140258) JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2015 DAFTAR ISI DAFTAR ISI 2 BAB I 3 PENDAHULUAN 3 2.1. LATAR BELAKANG 3 2.2. RUMUSAN MASALAH 3 2.3. TUJUAN PENULISAN 4 2.4. MANFAAT PENULISAN 5 2.5. Paket Kebijakan Pemerintah III 6 2.6. Daya Beli Masyarakat 8 2.7. Pengentasan Kemiskinan 10 2.8. Kesempatan Kerja dan Pengangguran 12 2.9. Pengembangan Dunia Usaha 13 2.10. Pengembangan UMKM 14 2.11. Tingkat Inflasi 15 2.12. Tingkat Suku Bunga 15 2.13. Tingkat Kurs Rupiah 16 BAB III 17 KESIMPULAN 17 BAB IV 19 LAMPIRAN 19 BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang juga mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia dengan ekonomi paling besar di Asia Tenggara sering disebut sebagai calon layak untuk menjadi salah satu anggota negara-negara BRIC (Brasilia, Rusia, India, dan Cina) karena ekonominya dengan cepat menunjukan tanda-tanda perkembangan yang sama dengan anggota lain tersebut. Peranan badan usaha milik negara (BUMN) dan kelompok usaha swasta sangat besar, menunjukkan adanya tanda positif untuk...
Words: 6105 - Pages: 25
...Makalah Otonomi Daerah Anggota : 1. Steven 2. Raden Roro Melissa Asri 3. Nadira Harahap 4. Cindi Evelin wijayanti 5. Felicia Dosen : Pak Rolib Sitorus,S.H,M.H Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan Medan KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya kami dapat menyelesaikan makalah ini. Kami berharap makalah kami tentang otonomi daerah, suatu topik yang sering menimbulkan kebingungan dalam kalangan masyarakat, Makalah ini dibuat dalam rangka memperdalam pemahaman mengenai otonomi daerah yang sangat perlu dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Medan, Februari 2016 Penyusun DAFTAR ISI Bab I : PENDAHULUAN 1.1 latar belakang………………………………………………………………..1 1.2 Rumusan Masalah…………………………………………………………...1 Bab II : ISI 2.1 Pengertian Otonomi Daerah…………………………………………………..2 2.2 Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia………………………………………3 2.3 Pembagian Daerah…………………………………………………………….4 2.4 Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah……………………………………4 ...
Words: 4329 - Pages: 18