PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI

SEKTOR PUBLIK

[pic]

(Ringkasan Materi Kuliah)
Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik

Oleh:

|RANGGA RATRIASA | (F1314115) |
|TAUFIK RISQIYANTO | (F1314083) |

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2014
PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI
SEKTOR PUBLIK

Layanan yang disediakan gratis dan dibiayai oleh pajak adalah ciri khas dari akuntansi sektor publik. Layanan yang dijual di pasar yang kompetitif, pendapatan penjualan akan memberikan informasi keuangan tentang bagaimana pengguna layanan menilai layanan yang diberikan: pengukuran pendapatan, bidang akuntansi, akan menjadi ukuran kinerja yang relevan. Penerimaan pajak tidak dapat memberikan tindakan tersebut. Permintaan tak henti-hentinya untuk pengukuran kinerja di sektor publik bertemu dengan tindakan-tindakan non-keuangan. Ini jenis tindakan memberikan tantangan tersendiri bagi akuntansi sektor publik.

Tahap setelah operasional anggaran adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya serta menilai akuntabilitas organisasi dan manager. Pengukuran kinerja yang handal (reliable) merupakan salah satu faktor kunci suksenya organisasi.

A. PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Pelayanan pemerintah yang diberikan saat ini tidak dapat dipisahkan dari yang disediakan di masa lalu dan, mengingat bahwa keamanan, kesehatan dan pendidikan merupakan jenis yang pada umumnya paling penting, dari sejak dulu. Layanan yang diberikan oleh organisasi pemerintah, sekali lagi, karena masing-masing hanya memberikan kontribusi bagi keseluruhan kesejahteraan penduduk, juga tidak dapat dipisahkan dari satu sama lain, dan dari organisasi profit dan non-profit yang juga berkontribusi. Pengukuran kinerja dari sebuah organisasi, yang berkaitan dengan perubahan (sewenang-wenang) periode dari tahun fiskal, tidak bisa secara alami lepas dari kinerja masa lalu atau dari kinerja organisasi lain. Ini juga berarti bahwa cita-cita pengukuran kinerja organisasi, yaitu untuk menilai hanya hal-hal yang berada di bawah kendali organisasi, tidak dapat dicapai. Selain itu, kekhususan pengukuran kinerja memerlukan langkah-langkah bersifat parsial, yang mana, dengan tidak adanya metrik pemersatu seperti uang, itu berarti, bila digabungkan, mereka tentunya menjadi tidak lengkap. Tidak ada set lengkap dari pengukuran kinerja – tidak ada pengukuran kinerja yang mutlak bagi sebuah organisasi, program atau pemerintah secara keseluruhan yang dapat menunjukkan kinerja secara komprehensif. Keputusan dengan akal sehat atas pengukuran ini menunjukkan bahwa semuanya berbanding dengan perubahan kecil dari waktu ke waktu dan perbedaan kecil antara organisasi lain.

Maksud dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik : 1. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah. 2. Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. 3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja secara umum adalah :
a. Mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down dan bottom up);
b. Mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi;
c. Mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence;
d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Manfaat Pengukuran Kinerja adalah :
a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen;
b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
c. Sebagai media monitor, evaluasi, dan koreksi atas pencapaian kinerja;
d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward & punishment) secara obyektif;
e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan;
f. Mengidentifikasi tingkat kepuasan pelanggan;
g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah;
h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
B. INFORMASI YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGUKURAN KINERJA

1. Informasi Finansial. Dua pengertian uang, pertama, uang adalah media utama pertukaran dan dengan demikian sebuah pasokan utama kekayaan. Akuntansi mencatat transaksi pertukaran dan perubahan seiring kekayaan, kadang-kadang transaksi moneter melibatkan kas namun lebih sering, mengklaim kas (piutang dan hutang, jangka pendek dan pinjaman jangka panjang). Agregat Akuntansi ini catatan transaksi, tetapi kemudian menggunakan uang untuk menghasilkan langkah-langkah halus pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan arus kas. Dengan kata lain, agregasi dan pengukuran ini membedakan antara jumlah operasi (berkaitan dengan satu tahun atau periode yang lebih singkat) dan jumlah modal. Penggunaan lain dari uang yang umum kepada pemerintah, namun khususnya, uang memberikan ukuran diamati apa yang organisasi beli dalam rangka memberikan layanan. Uang memiliki kegunaan tambahan dalam mengukur kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pajak, dengan membandingkan uang yang dikumpulkan dengan apa yang dianggarkan untuk dikumpulkan
Penilaian kinerja finansial dilakukan dengan menganalisis varians antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis Varians secara garis besar : a. Varians Pendapatan (revenue variance) b. Varians Pengeluaran/Belanja ( expenditure variance ) • Varians belanja rutin (recurrent expenditure variance) • Varians belanja investasi/modal (capital expenditure variance) Setelah analisis varians dilanjutkan dengan mengidentifikasi sumber penyebab terjadinya varians tersebut (apa, siapa/bagian mana, kenapa, dan bagaimana).
Keterbatasan analisis varians diantaranya adalah kesulitan menetapkan batasan besarnya varians.

2. Informasi Non Finansial. Kinerja instansi pemerintah bersifat multidimensional. Dalam arti, tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan secara komprehensif untuk semua jenis instansi pemerintah. Indikator kinerja yang dipilih akan sangat tergantung pada faktor kritikal keberhasilan yang telah diidentifikasi. Beberapa ukuran-ukuran keberhasilan dapat diklasifikasikan dalam beberapa perspektif. Menurut Gordon Roberton (2002) terdapat empat perspektif indikator keberhasilan instansi pemerintah sebagaimana diadaptasi dari metodologi Balanced Scorecard, antara lain:
a. Perspektif Finansial Perspektif ini melihat pada kinerja dari sudut pandang penyedia sumber daya dan menunjukkan hasil dari apa yang ingin dicapai dalam perspektif lainnya.
b. Perspektif Pelanggan. Perspektif pelanggan merupakan indikator tentang bagaimana pelanggan melihat organisasi dan bagaimana organisasi memandang mereka. Indikator yang dapat digunakan untuk menilai bagaimana pelanggan memandang organisasi adalah tingkat kepuasan pelanggan yang bisa diketahui melalui survei pelanggan, sikap dan perilaku mereka yang dapat diketahui dari keluhan-keluhan yang mereka sampaikan.
c. Perspektif Efisiensi Proses Internal Perspektif ini mencakup indikator produktivitas, kualitas, waktu penyerahan, waktu tunggu dan sebagainya. Indikator ini memungkinkan kita untuk menentukan apakah proses telah mengalami peningkatan, sejajar dengan benchmarks, dan atau mencapai target dan sasaran.
d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan. Perspektif ini memuat indikator tentang sampai seberapa jauh manfaat dari pengembangan baru atau bagaimana hal ini dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan di masa depan. Mengukur hasil dari tindakan dan aktivitas dalam perspektif ini mungkin tidak dapat dilakukan karena hasilnya tidak segera dapat diketahui dan bersifat jangka panjang. Dalam banyak kejadian, mungkin diperlukan ukuran pengganti sebagai indikator kinerja.

Jenis informasi nonfinasial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci (key variable) atau sering dinamakan sebagai key succes factor, key result factor, atau pulse point. Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi. Karakteristik variabel kunci antara lain : ✓ Menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi; ✓ Sangat volatile dan dapat berubah dengan cepat; ✓ Perubahannya tidak dapat diprediksi; ✓ Jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera; ✓ Variabel tersebut dapat diukur, baik secara langsung maupun melalui ukuran antara (surrogate).

C. INDIKATOR KINERJA DAN PENGUKURAN VALUE FOR MONEY.

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Permasalahan yang sering dihadapi adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa intagible output. Istilah “ukuran kinerja“ (mengacu pada penilaian kinerja secara langsung) pada dasarnya berbeda dengan istilah “indikator Kinerja“ (mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung). Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja sebagai berikut : ✓ Sistem perencanaan dan pengendalian ✓ Spesifikasi teknis dan standardisasi ✓ Kompetensi teknis dan profesionalisme ✓ Mekanisme ekonomi dan dan mekanisme pasar Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman (reward & punishment) yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya value for money .
[pic] Mekanisme sumber daya manusia
Peran indikator kinerja bagi pemerintah antara lain: ✓ Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi; ✓ Untuk mengevaluasi target akhir (final outcome) yang dihasilkan; ✓ Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial; ✓ Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan; ✓ Untuk menunjukkan standar kinerja; ✓ Untuk menunjukkan efektivitas; ✓ Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran; dan ✓ Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya.
Permasalahan teknis yang dihadapi saat pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas (value for money) organisasi adalah bagaimana membandingkan input dengan output untuk menghasilkan ukuran efisiensi yang memuaskan jika output yang dihasilkan tidak dapat dinilai dengan harga pasar. Solusi praktis atas masalah tersebut adalah dengan cara membandingkan input finansial (biaya) dengan output nonfinansial, misalnya biaya unit (unit cost statistics).

D. PENGUKURAN VALUE FOR MONEY.

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah: ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.
Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.
Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang rendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standard kinerja atau target yang telah ditetapkan.
Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

E. PENGEMBANGAN INDIKATOR VALUE FOR MONEY.

Dalam definitive pemerintahan, dimana pelayanan diberikan secara gratis yang dananya berasal dari pajak, kinerja dinilai menggunakan ukuran keuangan dan non keuangan serta penilaian kualitatif. Dalam pengkuran kinerja, hal ini berguna untuk memikirkan elemen yang berbeda dari kinerja:
1. Input, menjadi sumber daya yang dikonsumsi oleh pemerintah, diukur dengan menggunakan biaya tetapi juga tindakan non finansial-umumnya jumlah karyawan
2. Output, berupa layanan yang diberikan, diukur terutama menggunakan pengukuran non keuangan
3. Outcomes, dampak dari layanan yang diberikan, dapat diukur dengan penilaian kualitatif misalnya dengan wawancara atau kuesioner.terminal akhir dr output.

Kinerja dianalisis ke dalam input, output dan outcome, tetapi semua elemen ini harus dinilai bersama-sama. Output yang sukses dan hasil pada biaya apapun tidak berguna ukuran kinerja (jumlah dan klasifikasi pemeriksaan melewati meningkat, seperti halnya tingkat persetujuan, tetapi anggaran yang melebihi anggaran dan pinjaman berada di luar kendali), output yang sukses, dengan hasil tidak berhasil, dengan biaya tinggi tidak baik (jumlah dan klasifikasi pemeriksaan melewati meningkat, tetapi tingkat persetujuan gugur dan anggaran yang melebihi anggaran dan pinjaman luar kendali). Dalam jangka pendek, akuntansi mungkin menilai output sukses, dengan hasil tidak berhasil, namun dengan biaya rendah, menguntungkan (jumlah dan klasifikasi pemeriksaan melewati meningkat, tetapi tingkat persetujuan gugur dan anggaran yang terendah dibandingkan dengan layanan sebanding), tetapi dalam jangka menengah mungkin khawatir tentang implikasi untuk anggaran masa depan jika tingkat persetujuan rendah menyebabkan perubahan radikal.

F. LANGKAH-LANGKAH PENGUKURAN VALUE FOR MONEY.

Pengukuran Ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan : • Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi? • Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan? • Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?

Pengukuran Efisiensi
Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.
Perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara:
a. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama
b. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input
c. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama
d. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output

Pengukuran Efektivitas ✓ Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. ✓ Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. ✓ Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran Outcome
Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat.
Pengukuran outcome memiliki dua peran, ✓ Peran retrospektif penilaian kinerja masa lalu : menentukan apakah manfaat yang diharapkan (expected benefit) dari suatu program publik telah terwujud ✓ Peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang : memberikan bukti terhadap praktik yang baik (good management). Bukti tersebut dapat menjadi dasar untuk menetapkan target di masa yang akan datang dan mendorong untuk menggunakan praktik yang terbaik.

Estimasi Indikator Kinerja
⎫ Kinerja tahun lalu merupakan benchmark (perbandingan) bagi unit tersebut untuk melihat seberapa besar kinerja yang telah dilakukan
⎫ Expert Judgment menggunakan pengetahuan dan pengalaman dalam mengestimasi indikator kinerja.
⎫ Trend
Trend digunakan dalam mengestimasi indikator kinerja karena adanya pengaruh waktu dalam pencapaian kinerja unit kerja.
⎫ Regresi

G. ASPEK PENGUKURAN KINERJA

[pic][pic][pic]

[pic]

[pic]

Peraga 2.3 Menilai kinerja dari Sekolah Menengah A,
Kota Eutopia berdasarkan tujuan pendidikan dari pemerintah lokal dan nasional: ukuran kinerja pemerintah pusat

Pemerintah pusat telah menetapkan tujuan strategis untuk meningkatkan prestasi siswa dalam setiap kategori, dalam dua set ujian, dengan 2 poin persentase tahun antara 20X2 dan 20x5. Ukuran kinerja konsekuen yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk 20X2 adalah: Kelompok umur 14 tahun (nilai target dalam persen)
| Target Nilai |A |B |C |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|Mata Pelajaran | | | |
|Bahasa Inggris |75 |20 |5 |
|Matematika |75 |20 |5 |
|Science |80 |15 |5 |

Untuk kelompok umur 16 tahun ditargetkan 50 persen mendapatkan lima atau lebih A atau nilai B.

Penilaian dilakukan untuk mempertimbangkan kinerja dari pemerintah pusat dalam hal mencapai target yang telah dicanangkan. Namun demikian, penilaian tersebut tidak memuaskan dalam rangka mempertimbangkan kinerja suatu sekolah dibandingkan dengan sekolah lainnya. Hal ini disebabkan karena hasil tes dari suatu sekolah kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak dalam kontrol sekolah tersebut. Para pakar pendidikan biasanya tidak selalu setuju mengenai faktor apa yang sangat penting dalam menilai kinerja suatu sekolah, namun seringkali dilakukan beberapa kesepakatan, seperti yang ditampilkan dalam peraga 2.4.

Peraga 2.4 Menilai kinerja dari Sekolah Menengah A,
Kota Eutopia: faktor yang mempengaruhi kinerja dalam tes

Sebuah badan penelitian independen nasional di bidang pendidikan memaparkan beberapa faktor yang mempengaruhi hasil tes. Kualitas layanan pendidikan yang diberikan di sekolah masing-masing, yang berada di bawah kendali masing-masing sekolah, adalah bergantung juga terhadap faktor-faktor yang tidak berada di bawah kendali masing-masing sekolah. Faktor-faktor yang tidak berada di bawah kendali sekolah ini terkait dengan siswa, yakni prestasi akademik sebelumnya, etnis, gender, usia, kebutuhan pendidikan khusus, kemiskinan, bukan penutur Bahasa Inggris, dan lamanya waktu yang dihabiskan di salah satu sekolah.

Beberapa faktor tersebut menentukan distribusi hibah pemerintah pusat (kemiskinan dan kebutuhan pendidikan khusus), tetapi yang lain tidak (prestasi akademik sebelumnya, etnis, jenis kelamin, usia, bukan penutur Bahasa Inggris, dan lama waktu yang dihabiskan di satu sekolah) dan keduanya tidak digunakan untuk menentukan anggaran keseluruhan untuk setiap sekolah menengah. Pemerintah pusat perlu memahami kontribusi yang dicapai dari masing-masing sekolah terhadap target kinerja yang dimiliknya, termasuk Sekolah A, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan 2.000 sekolah. Salah satu bagian dari ini adalah layanan inspeksi pemerintah, diilustrasikan dalam Peraga 2.5.

Peraga 2.5 Menilai kinerja dari Sekolah Menengah A,
Kota Eutopia: pemeriksaan kinerja oleh pemerintah pusat

Pemerintah nasional memiliki sistem inspeksi di mana suatu lembaga pemerintah nasional memeriksa setiap sekolah setiap lima tahun. Pemeriksaan ini menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menilai apakah kinerja suatu sekolah dapat dikatakan luar biasa, baik, dapat diterima, atau kurang, yang diterjemahkan ke dalam skala empat poin, dari 4 ke 1 secara berurutan. Penilaian keseluruhan ini didasarkan pada penilaian yang lebih rinci daripada kinerja sekolah. Laporan ini sederhana dan pada dasarnya kualitatif, menilai hal-hal seperti apakah siswa merasa aman atau tidak, ada dukungan yang memadai bagi siswa dan sebagainya. Laporan ditampilkan secara online. Laporan terakhir untuk Sekolah A berada di 20x0 dan diberi nilai '3'.

Laporan inspeksi merupakan penilaian kualitatif dari outcomes yang dicapai oleh sekolah, tercantum dalam nilai tes. Penilaian dihasilkan dari kunjungan ke masing-masing sekolah, termasuk wawancara informal dengan staf, siswa dan orang tua, dan dinyatakan dalam skor pada skala 4 ke 1. Laporan untuk setiap sekolah tidak membuat referensi ke anggaran, baik keuangan atau jumlah karyawan. Untuk Sekolah A, dan terutama untuk akuntannya, bagian penting dari sistem pengukuran kinerja yang rumit adalah dikembangkan dari faktor eksternal dan ditentukan olehnya secara sebagian, dan menyerahkan kepada sekolah untuk melengkapi sistem pengukuran yang berisi pengalaman belajar mengajar. Hanya berasal dari siklus perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan yang dimiliki oleh sekolah dapat ditentukan untuk semua input, output dan outcome sekolah. Outcomes dari sekolah tidak hanya dinilai dari segi pendidikan. Peraga 2.6 memberi contoh cara lain untuk menilai outcomes - kesehatan siswa secara keseluruhan.

Peraga 2.6 Menilai kinerja dari Sekolah Menengah A,
Kota Eutopia: program pemerintah nasional untuk menggalakan makanan yang sehat

Pemerintah pusat juga mencanangkan program untuk menyediakan makanan sekolah gratis yang bergizi. Setelah beberapa generasi mendapatkan makanan yang kurang bergizi, mereka sekarang mendapatkan makanan bergizi tinggi, meskipun terkadang para murid sering menolak mengonsumsi makanan bergizi tinggi tersebut. Makanan sekolah gratis merupakan bagian dari program ini. Pemerintah nasional memiliki ditentukan, berdasarkan pencatatan tidak langsung, bahwa 40 persen dari siswa memiliki makanan sekolah, 10 persen berhak untuk makanan gratis tetapi hanya 8 persen yang mengambil.

Sekolah harus menentukan berapa banyak anggaran harus untuk makanan sehat, berapa banyak kenaikan anggaran yang dibutuhkan untuk makanan yang kurang bergizi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bagaimana caranya mencari dana tambahan apabila anggaran tidak mencukupi, bagaimana meningkatkan jumlah siswa yang memakan makanan sekolah dan bagaimana untuk membayar setiap peningkatan penyerapan makanan sekolah gratis. Hal ini juga harus memastikan bahwa tambahan perubahan dalam kebiasaan makan tidak mempengaruhi semua aspek lain dari siswa kehidupan, termasuk kinerja mereka dalam tes.

Menghubungkan input dan output biasanya dilakukan dengan menggunakan penilaian klasik: • siswa-guru rasio (output / input) • biaya per siswa (input / output).

Penghubungan ini dapat digunakan oleh masing-masing sekolah, kota dan pemerintah nasional untuk dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan sekolah lain, kota atau pemerintah nasional lainnya. Untuk kota-kota dan pemerintah nasional, penilaian serupa dapat dihasilkan berkaitan dengan ukuran populasi untuk membandingkan dengan kota-kota dan pemerintahan yang lain: • jumlah guru sekolah menengah per 1000 penduduk (input / output) • biaya sekolah menengah per 1000 penduduk (input / output).

Menilai kinerja Sekolah A - bahkan menggunakan indikator penilaian yang relatif terbatas seperti disajikan Peraga 2,1-2,6 – memperlihatkan hasil yang kontradiktif. Sekolah A terlihat jelas kinerjanya di bawah target (seperti disajikan Peraga 2.1) daripada target nasional (lihat Peraga 2.3). Penyebabnya mungkin karena beberapa faktor tidak di bawah kendali sekolah, seperti prestasi akademik sebelumnya atau etnis (lihat Peraga 2.4). Sekolah dikategorikan “baik” dalam laporan inspeksi (lihat Peraga 2.5, berdasarkan kriteria kualitatif) dan mungkin telah dilakukan dengan baik pada makan sehat (lihat Peraga 2.6). Biaya per siswa di Sekolah A (£ 6666 [£ 3m / 450]) lebih tinggi dari rata-rata untuk Eutopia (£ 5128 [£ 10m / 1950]). Siswa / guru rasio, di sisi lain, juga lebih tinggi di Sekolah A (6,4: 1 [450/70]) dari rata-rata di Eutopia (5.6: 1 [1950/350]), meskipun ukuran ini tidak memperhitungkan guru paruh waktu dan asisten pengajar. Dengan tidak adanya metode trade off untuk pengukuran ini, dengan pengukuran masing-masing yang berbeda, sangat sulit untuk merasionalisasi secara keseluruhan. Semua ukuran kinerja merupakan bagian dari pengalaman mengajar dan belajar di sekolah menengah, tetapi ukuran tersebut tidak dapat dinilai. Maka dari itu, penilaian lebih disebut dengan indikator dari kinerja daripada kinerja. Kebanyakan karakteristik dari peserta layanan (meskipun didukung oleh sangat sedikit bukti yang kuat) adalah bahwa peserta dalam layanan lebih fokus pada aspek-aspek yang diukur daripada terukur, aspek yang nampak bukan yang nampak. Prinsip-prinsip pengukuran kinerja ini diterapkan untuk semua pelayanan pemerintah, tetapi ada karakteristik khusus dari bidang pendidikan yang biasanya tidak berlaku untuk bidang lain. Pengujian yang menyediakan dasar kinerja pengukuran tersebut telah lama melekat pada sistem tersebut. Karena hal tersebut, penilaian kinerja dari institusi pendidikan dan program mampu untuk menggambarkan penilaian yang berlaku saat ini dibandingkan menciptakan kriteria penilaian yang baru. Kelemahan utama dari pengukuran kinerja keuangan non finansial adalah terus menerus menggunakan pendekatan penilaian uang dari output dan outcome untuk dibandingkan antara keduanya.

H. TANTANGAN PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH

Terdapat enam tantangan utama dalam penilaian kinerja pemerintah, antara lain:

1.Pengukuran biaya

Dalam mengukur kinerja, biaya harus dihitung dengan menggunakan full accrual basis, karena cash basis tidak bisa memberikan gambaran berapa besar biaya dari pelayanan yang diberikan. Satu hal yang dihadapi pemerintah dalam kewajiban mencari laba atau pelayanan adalah penerapan full cost adalah dalam kasus apa full cost dapat diterapkan – seperti dalam kasus pelaporan keuangan, atau tidak bisa diterapkan (tidak relevan) – yang biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Sebuah tantangan khusus bagi pemerintah adalah biasanya proporsi besar biaya yang tidak bisa ditelusuri langsung kepada output dan outcome, sehingga melibatkan sejumlah besar biaya yang dianggarkan tanpa dasar tertentu.
2. Keandalan dari hasil pengukuran output

Tantangan dalam mencatat dan melaporkan hasil pengukuran non-finansial yang dapat dipercaya, termasuk dapat diaudit. Dibandingkan dengan sistem akuntansi, database informasi non-keuangan kurang dapat diandalkan. Sistem pengawasan internal untuk mengendalikan uang masuk dan keluar dihasilkan dari sistem yang terpadu. Memasukkan informasi non-keuangan, terutama di sekolah-sekolah, rumah sakit, di TKP, medan pertempuran - biasanya tidak dapat diharapkan akan bisa dikendalikan ke tingkat yang sama dengan tingkat pengendalian yang bisa dilakukan terhadap uang. Selain itu, sangat jarang didapati pencatatan yang dilakukan oleh pihak independen, seperti halnya rekonsiliasi bank dalam catatan transaksi keuangan, yang dapat digunakan untuk memverifikasi catatan yang dilakukan oleh organisasi.

3. Hubungan kausal antara input dan output

Output dan outcome yang ditentukan oleh praktisi profesional dan politisi yang secara fundamental mempengaruhi input yang merupakan perhatian utama dari akuntansi. Pengukuran non-finansial akan mudah untuk dihitung dan seharusnya dapat diukur secara andal. Namun demikian, akan sangat sulit untuk setiap orang yang terkait dalam kegiatan pengukuran untuk menjelaskan hubungan kausal antara input, output, dan outcomes. Hal ini juga tetap sulit untuk dilakukan meskipun dilakukan melalui teknik statistik, menggunakan database yang besar antar organisasi dan program, khususnya data mengenai kinerja rata-rata, yang dapat memberikan mempresentasikan kinerja di atas rata-rata atau di bawah rata-rata, serta outliers. Pengukuran non-finansial akan semakin sulit dilakukan ketika penilaian kinerja organisasi hanya dilakukan sekali dalam satu periode. Hal ini kemungkinan akan mudah dilakukan ketika diandaikan pemerintah bekerja di laboratorium, di mana input, output, dan outcomes dapat dicari takaran yang tepat dengan cara melakukan percobaan berulang-ulang sampai didapatkan kesimpulan hubungan kausal yang tepat. Namun, pemerintah tidak bekerja dalam suasana seperti tersebut, sehingga untuk menciptakan penilaian yang mumpuni diciptakanlah standar norma.

4. Sempitnya pengukuran output

Sifat tindakan output non-keuangan: mereka tidak dapat dibandingkan antar layanan. Pengukuran mudah karena berfokus pada karakteristik yang sangat spesifik. Makin spesifik fokusnya, maka pengukuran akan semakin mudah. Seperti diperlihatkan dalam peraga 2.1 dan 2.3, jumlah murid bisa diukur secara andal tetapi karakteristiknya berbeda-beda. Murid di suatu sekolah menengah tidak memiliki karakteristik yang sama dengan murid di sekolah menengah yang lain, baik itu di kota yang sama atau berbeda. Dengan alasan yang sama, maka pengalaman yang dihadapi baik oleh para guru maupun murid akan berbeda dari tahun ke tahun. Perbandingan tidak akan bisa dilakukan pada jumlah murid sekolah menengah dengan sekolah dasar. Pengukuran yang dilakukan pada pemerintahan yang kompleks serta melakukan berbagai macam pelayanan, atau pelayanan yang satu jenis namun kompleks, akan sangat bermacam indikatornya.

5. Kelengkapan versus keringkasan dalam melaporkan kinerja (trade offs)

Untuk menentukan keseimbangan, antara kebutuhan alami untuk menghasilkan ukuran kinerja yang sangat banyak dengan kebutuhan alami dari penerima layanan, politisi dan masyarakat yang pada umumnya untuk diberikan pemahaman kinerja yang sederhana. Ukuran kinerja parsial dapat menghasilkan kesalahpahaman serius pada kinerja yang komprehensif dari pemerintah, tapi pusat dari pengukuran kinerja harus dapat dimengerti oleh kalangan awam.

6. Pengendalian kinerja

Dalam sistem kontrol rasional, pengukuran kinerja hanya berkaitan dengan hal-hal dapat dikontrol oleh pemerintah. Pengukuran kinerja dapat digunakan di seluruh langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dalam siklus pemerintah. Akuntansi mengharuskan setiap pengukuran secara sistematis terkait dengan biaya dan dapat diaudit, sehingga fokus pengukuran kinerja dapat dimasukkan dalam anggaran tahunan dan laporan keuangan yang diaudit, tentunya pengukuran tersebut untuk hal-hal yang dapat dikontrol oleh organisasi. Pengukuran itu sendiri adalah bertujuan menyederhanakan fenomena. Ini adalah tentang menjabarkan kompleksitas fenomena yang kita amati ke dalam komponen tujuan yang sederhana sehingga kita bisa kemudian menyeleraskan dengan esensi fenomena tersebut dengan lebih presisi.

Ada penerimaan umum dari premis pengukuran kinerja. Bahwa meskipun, penting untuk memahami setiap sistem tersebut harus dinilai tidak hanya dalam istilah yang ditetapkan oleh sistem itu sendiri, tetapi juga oleh pengalaman hidup dari orang-orang yang menyediakan dan mereka yang menerima pelayanan pemerintah, yang kadang kala sangat berbeda dari apa yang sistem gambarkan.
-----------------------
Pengukuran Kinerja Sektor Publik

3