...Tax Planning dan Pengendalian atas PPh Pasal 21 A. KOMPENSASI KARYAWAN: TUNAI VS NATURA Karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan dan pemberi kerja lain akan menerima imbal hasil dari jasa yang ia diberikan, berupa kompensasi. Kompensasi yang diberikan oleh pemberi kerja dapat berupa gaji, upah, honorarium, bonus, tunjangan-tunjangan seperti dana pensiun dan tanggungan biaya kesehatan, sampai pemberian fasilitas yang biasa kita kenal dengan biaya kenikmatan atau natura. Pemberi kerja tentu ingin memaksimalkan keuntungan yang mereka terima, dengan memaksimalkan biaya yang bisa mereka bebankan sebagai pengurang penghasilan, agar pajak yang mereka bayarkan semakin sedikit. Di lain pihak, pemberi kerja juga ingin memacu motivasi karyawannya agar dapat bekerja secara produktif dengan memberikan kompensasi tambahan, disamping kompensasi pokok yang mereka berikan. Dalam hal ini, pemberi kerja harus memperhitungkan dengan cermat kebijakan yang akan mereka pilih. Idealnya tentu mereka ingin agar dapat memberikan kompensasi tambahan, dan biayanya dibebankan. Maka dari itu, sebagai bagian dari tax planning, pemberi kerja dapat mempertimbangkan cara pemberian kompensasi tersebut. Natura, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “barang yang sebenarnya, bukan dalam bentuk uang (ttg pembayaran).” Sedangkan menurut Surat Edaran Dirjan Pajak Nomor SE-03/PJ.23/1984 tentang pengertian kenikmatan dalam bentuk natura (seri PPh Pasal...
Words: 1894 - Pages: 8
...PSAK No. 28 (revisi 2010) 17 Desember2010 EXPOSURE DRAFT EXPOSURE DRAFT PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN AKUNTANSI ASURANSI KERUGIAN Exposure draft ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat diterima paling lambat tanggal 31 Maret 2011 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IKATAN AKUNTAN INDONESIA ED No. (revisi 2010) 28 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN AKUNTANSI ASURANSI KERUGIAN Hak cipta © 2010, Ikatan Akuntan Indonesia Dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng Jakarta 10310 Telp: (021) 3190-4232 Fax : (021) 724-5078 email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id Desember 2010 Akuntansi Asuransi Kerugian ED PSAK No. 28 (revisi 2010) Exposure draft diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan exposure draft ini sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Tanggapan tertulis atas draft ini paling lambat diterima pada 31 Maret 2011. Tanggapan dikirimkan ke: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia Jl. Sindanglaya No.1 Menteng Jakarta 10310 Fax: 021 724-5078 E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id Hak Cipta © 2010 Ikatan Akuntan Indonesia E x p o s u re d r a f t d i b u a t d e n g a n t u j u a n u n t u k penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan...
Words: 4145 - Pages: 17
...Tidak terdapat agency cost. Tidak ada pajak. Investor dapat berhutang dengan tingkat suku bunga yang sama dengan perusahaan Investor mempunyai informasi yang sama seperti manajemen mengenai prospek perusahaan di masa depan Tidak ada biaya kebangkrutan Earning Before Interest and Taxes (EBIT) tidak dipengaruhi oleh penggunaan dari hutang. Para investor adalah price-takers. Jika terjadi kebangkrutan maka aset dapat dijual pada harga pasar (market value). Teori MM dengan pajak Teori MM tanpa pajak dianggap tidak realistis dan kemudian MM memasukkan faktor pajak ke dalam teorinya. Pajak dibayarkan kepada pemerintah, yang berarti merupakan aliran kas keluar. Hutang bisa digunakan untuk menghemat pajak, karena bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak. 3) Teori Trade-Off dalam Struktur Modal Menurut trade-off teory yang diungkapkan oleh Myers (2001), “Perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat hutang tertentu, dimana penghematan pajak (tax shields) dari tambahan hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan (financial distress)” (p.81). Biaya kesulitan keuangan (Financial distress) adalah biaya kebangkrutan (bankruptcy costs) atau reorganization, dan biaya keagenan (agency costs) yang meningkat akibat dari turunnya kredibilitas suatu perusahaan....
Words: 966 - Pages: 4
...Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of Debt Gabriella Griseldis 3203012297 Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2014 Proposal 1. Latar Belakang Masalah Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan jumlahnya dan setiap tahun dianggarkan dalam RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pajak terbesar disumbangkan oleh PPh (Pajak Penghasilan). Oleh karena itu, pemerintah mengatur UU (Undang-Undang) Perpajakan dengan penuh pemikiran serta pertimbangan agar dapat memenuhi target penerimaan negara yang sudah direncanakan. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengerian pajak di atas, yang perlu digarisbawahi yaitu bahwa pajak bersifat memaksa, sehingga perusahaan wajib membayar pajak dan apabila tidak dilakukan maka akan mendapatkan sanksi tertentu. Pembayaran pajak juga harus sesuai ketentuan yang telah diatur dalam UU Perpajakan sehingga apabila dilaksanakan seutuhnya, seharusnya dapat memenuhi tujuan pemerintah akan pajak. Akan tetapi, pajak dianggap oleh perusahaan sebagai beban yang cukup signifikan sehingga dalam pembayaran pajak, perusahaan akan berusaha meminimalkannya. Untuk meminimalkannya...
Words: 730 - Pages: 3
...Laporan Manajemen Triwulan I PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali 2012 RANGKUMAN EKSEKUTIF PT. PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali, atau selanjutnya di sebut PLN UPJB, terbentuk atas dasar SK Direksi nomor 1067.K/DIR/2011 tanggal 26 Juli 2011 dan SK Direksi nomor 1270.K/DIR/2011 tanggal 25 Agustus 2011 perihal Organisasi PT. PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali. Sebagai salah satu unit bisnis PT PLN (Persero), PLN UPJB meliputi Sektor Pembangkitan PLTGU Cilegon, Sektor Pengendalian Pembangkitan PLTU Labuan, Sektor Pengendalian Pembangkitan PLTU Indramayu dan sebagai asset manager atas PLTGU Blok II Muara Karang. Berikut ini merupakan rangkuman eksekutif untuk periode Triwulan I Tahun 2012. ii Laporan Manajemen Triwulan I PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali 2012 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i RANGKUMAN EKSEKUTIF ii DAFTAR ISI iii DAFTAR TABEL v DAFTAR GRAFIK vi DAFTAR LAMPIRAN viii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1. Kondisi Umum 1 1.2. Gambaran Singkat Kinerja Perusahaan 3 BAB II AKTIVITAS PERUSAHAAN 5 2.1. 5 Produksi Energi 2.1.1. Produksi Tenaga Listrik 2.1.2. Pemakaian Energi Primer 5 10 2.2. Teknologi Informasi 13 2.3. Sistem Organisasi dan Sumber Daya Manusia 16 2.3.1. Organisasi PLN UPJB 16 2.3.2. Sumber Daya Manusia 16 2.4. Program Unggulan 17 2.5. Pusat Keunggulan 21 BAB III KEY PERFORMANCE...
Words: 11661 - Pages: 47
...Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba MAKALAH Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Topik Khusus Dosen Pembimbing : Djoemarma Bede, S.E.,MBA.,Ak Oleh: Sartika Wulandari | 120110130090 | Azharia Devi Agustina | 120110130091 | Ulfatur Robbaniyyah | 120110130092 | Grace Ekasari | 120110130149 | JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJAJARAN BANDUNG 2015 KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum wr.wb Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas Akuntansi Topik Khusus yaitu Makalah yang berjudul “Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Studi Kasus pada Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya”. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen Akuntansi Topik Khusus, Djoemarma Bede, S.E.,MBA.,Ak, yang telah membimbing, penulis juga berterima kasih kepada orang tua dan semua pihak yang terlibat dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Penulis sudah berusaha dalam menyelesaikan makalah ini, namun jika masih ada kesalahan penulis mohon maaf, karena penulis masih dalam proses pembelajaran, oleh karena itu penulis menerima kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamu’alaikum wr.wb Bandung, 24 November 2015 Penyusun DAFTAR ISI KATA PENGANTAR 2 BAB 1 Pendahuluan 4 1.1 Latar Belakang 4 1.2 Rumusan Masalah 5 1.3 Tujuan Penulisan 5 BAB II Tinjauan Pustaka 6 BAB III Analisis dan Pembahasan...
Words: 4450 - Pages: 18
...PSAK 1 – PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN IAS 1 - Presentation of Financial Statement Presented by: Dwi Martani Agenda 1 2 3 4 Tujuan dan Ruang Lingkup Laporan K L Keuangan Struktur dan Isi Ilustrasi 2 TUJUAN Dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum ( (general purpose fi l financial statements) agar d i l t t t ) dapat t dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Pernyataan ini mengatur: persyaratan bagi penyajian laporan keuangan struktur laporan keuangan persyaratan minimum isi laporan keuangan. PSAK 1 RUANG LINGKUP Entitas menerapkan Pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. PSAK 1 Tujuan Laporan Keuangan Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas entitas. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. p 5 Tujuan Laporan Keuangan Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban p g j p gg gj manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan menyajikan informasi : p g y j aset; liabilitas; ekuitas; ; pendapatan dan beban...
Words: 1796 - Pages: 8
...IAI sebagai anggota International Federation of Accountants (IFAC) telah meluncurkan Chartered Accountant (CA). CA diluncurkan untuk menaati Statement Membership Obligations & Guidelines IFAC dan untuk memberi nilai tambah bagi akuntan beregister negara. Sejalan dengan tujuan tersebut Kementerian Keuangan telah mengeluarkan PMK 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara yang telah disahkan pada tanggal 3 Februari 2014. PMK tersebut merupakan terjemahan dari UU 34/1954 yang mengamanatkan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai kebijakan pelaksanaan untuk pemakaian gelar akuntan. Dengan terbentuknya ASEAN Economic Community 2015, kawasan ASEAN akan menjadi kawasan ekonomi yang sangat kompetitif dan terintegrasi ke dalam ekonomi global, sekaligus tumbuh sebagai pasar bebas dan basis produksi yang terintegrasi. Pasal 19 PMK tentang Akuntan Beregister Negara menyebutkan bahwa sertifikat akuntan profesional diberikan kepada seseorang yang telah lulus ujian profesional dan memenuhi persyaratan yang ditentukan asosiasi profesi akuntan, dalam hal ini IAI. Dengan begitu, pemegang CA sebagai akuntan profesional teregister akan menjadi motor profesionalisme akuntan dan memiliki daya saing tinggi di kancah regional maupun global, serta bisa membawa Indonesia memimpin di era pasar tunggal ASEAN tersebut. Tak bisa dipungkiri, Indonesia kini termasuk salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Bahkan dalam sepuluh tahun, Indonesia diproyeksikan menjadi...
Words: 2212 - Pages: 9
...UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara; b. bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuk a dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara; d. bahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53), tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia...
Words: 7567 - Pages: 31
...STRUKTUR MODAL PENDAHULUAN Modal (pembelanjaan dari luar perusahaan) dikelompokkan dalam dua jenis, yakni: hutang dan ekuitas (= modal sendiri). Hutang mempunyai keunggulan berupa (Brigham and Gapenski, 1997: 767-768): 1) bunga mengurangi pajak sehingga biaya hutang rendah, 2) kreditur memperoleh return terbatas sehingga pemegang saham tidak perlu berbagi keuntungan ketika kondisi bisnis sedang maju, 3) kreditur tidak memiliki hak suara sehingga pemegang saham dapat mengendalikan perusahaan dengan penyertaan dana yang kecil. Meskipun demikian, hutang juga mempunyai kelemahan, yaitu: 1) hutang biasanya berjangka waktu tertentu untuk dilunasi tepat waktu, 2) rasio hutang yang tinggi akan meningkatkan risiko yang selanjutnya akan meningkatkan biaya modal, 3) bila perusahaan dalam kondisi sulit dan labanya tidak dapat memenuhi beban bunga maka tidak tertutup kemungkinan dilakukan tindakan likuidasi. Bauran hutang dan ekuitas untuk pendanaan perusahaan merupakan bahasan utama dari keputusan struktur modal (= capital structure decision). Bauran modal yang efisien dapat menekan biaya modal (= cost of capital), yang dapat meningkatkan kembalian ekonomi neto dan meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang hanya menggunakan ekuitas disebut “unlevered firm”, sedangkan yang menggunakan bauran ekuitas dan berbagai macam hutang disebut “levered firm”. Neraca Unlevered Firm Neraca Levered Firm Hutang 40 Aktiva 100 Ekuitas 100 Aktiva 100 Ekuitas 60 Gambar 1: CONTOH NERACA UNLEVERED...
Words: 4263 - Pages: 18
...I. LINGKUNGAN AKUNTANSI PENGERTIAN AKUNTANSI Pengertian Akuntansi dikemukakan Accounting Principles Board (APB) Statement No.4 sebagai berikut : Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyajikan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan, mengenai satuan usaha, yang dapat digunakan pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi-sebagai dasar pemilihan diantara beberapa alternatif Jenis Satuan Usaha Dari sisi tujuan Profit oriented Non -profit oriented Dari sisi Bentuk hukum Proprietorship (perseorangan) Partnership (Persekutuan) Corporation (perseroan)/PT Cooperation(koperasi) 0utput diserahkan Jasa (service) Dagang (Trade) Industri ( Manufactuaring) Pemakai Informasi Akuntansi Internal Manajer Tingkat Atas (Top Level)) Tingkat Madya (Middle Level) Tingkat Bawah (Low Level) Eksternal Pemilik/Investor Kreditor Instansi Pemerintah Pelanggan/Customer Pemasok/Supplier Serikat buruh ...
Words: 4504 - Pages: 19
...PROPERTI INVESTASI Properti investasi adalah (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau lesse melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau kenaikan nilai atau keduanya dan tidak untuk : Digunakan dalam produksi atau penyedia barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau Dijual dalam kegiatan sehari-hari (Par. 5) Contoh properti investasi: (Par. 8) Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan sehari-hari Tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya belum ditentukan Bangunan yang dimiliki melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi Bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi Contoh bukan properti investasi: (Par. 9) Properti yang dimaksud untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan untuk dijual (PSAK 14 – Persediaan) Properti yang digunkan sendiri (PSAK 16 – Aset Tetap) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan PENGAKUAN (RECOGNITION) (Par. 16) Properti investasi diakui sebagai asset jika dan hanya jika : Besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan Biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara andal. PENGUKURAN (MEASUREMENT)...
Words: 4632 - Pages: 19
...www.uziek.blogspot.com STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SAK ETAP Mei 2009 STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK IKATANAKUNTANINDONESIA Entitas tanpa Akuntabilitas Publik SAK ETAP SAK ETAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN Entitas tanpa Akuntabilitas Publik Hak cipta © 2009, Ikatan Akuntan Indonesia Sanksi Pelanggaran Pasal 44: Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta 1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng Jakarta 10310 Telp. : (021) 3190-4232 Fax. : (021) 724-5078 email: iai-info@iaiglobal.or.id; dsak@iaiglobal.or.id website: http://www.iaiglobal.or.id Mei 2009 ii Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Entitas tanpa Akuntabilitas Publik SAK ETAP SAK Entitas tanpa Akuntabilitas Publik disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi...
Words: 44879 - Pages: 180
...FINANCIAL ANALYSIS (ANALISIS KEUANGAN) DISUSUN OLEH FANY INDRIYANI SATRIA TRINANDA MAGISTER AKUNTANSI UNIVERSITAS DIPONEGORO 2012 FINANCIAL ANALYSIS (ANALISIS KEUANGAN) Analisis keuangan bertujuan untuk menilai seberapa jauh kinerja perusahaan dalam konteks yang menyatakan tujuan dan strategi. Dalam proses menganalisis keuangan Ada 2 alat analisis yang sering dipergunakan yaitu analis rasio dan analis arus kas. Pada analisis Rasio menilai bagaimana berbagai pos dalam laporan keuangan perusahaan saling berhubungan satu sama lain. Sedangkan pada analisis arus kas memungkinkan analis untuk memeriksa likuiditas perusahaan, dan bagaimana perusahaan mengelola arus kas operasi, investasi, dan pendanaan. ANALISIS RASIO Nilai dari suatu perusahaan ditentukan oleh profitabilitas dan pertumbuhannya. Seperti ditunjukkan dalam Gambar 5-1, pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas dipengaruhi oleh strategi pasar produk dan kebijakan pasar keuangan. Strategi pasar produk diimplementasikan melalui strategi kompetitif perusahaan, kebijakan operasi, dan keputusan investasi. Kebijakan pasar keuangan diimplementasikan melalui pendanaan dan kebijakan dividen. Para manajer dapat membentuk empat bidang untuk mencapai target pertumbuhan dan keuangan yaitu (1) Manajemen Operasi, (2) Manajemen Investasi, (3) Keputusan Pembiayaan, dan (4) Kebijakan deviden. Tujuan dari analisis rasio adalah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan perusahaan pada setiap bidang ini. Analisis rasio efektif melibatkan...
Words: 8749 - Pages: 35
...PT ADHI KARYA (Persero) Tbk PT ADHI KARYA (Persero) Tbk DAN ENTITAS ANAK Daftar Isi AND SUBSIDIARIES Halaman/ Page Surat Pernyataan Direksi Table of Contents Directors’ Statement Letter Laporan Auditor Independen Independent Auditors’ Report Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian pada Tanggal 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010 Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2012 and 2011, and Consolidated Financial Position as of January 1, 2011/ December 31, 2010 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 1 Consolidated Statements of Financial Position Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian 3 Consolidated Statements of Comprehensive Income Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian 4 Consolidated Statements of Changes in Equity Laporan Arus Kas Konsolidasian 5 Consolidated Statements of Cash Flows Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 6 Notes to the Consolidated Financial Statements R-1/079.AGA-S/4.1/2011 PT ADHI KARYA (Persero) Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT ADHI KARYA (Persero) Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION Per 31 Desember 2012 dan 2011 Serta 1 Januari 2011/31 Desember 2010 (Dalam Rupiah Penuh) As of December 31, 2012 , 2011 January 1, 2011/December 31, 2010 (In Full...
Words: 67677 - Pages: 271
