...UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara; b. bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuk a dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara; d. bahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53), tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia...
Words: 7567 - Pages: 31
...Minimarket, dalam peraturan perundang-undangan termasuk dalam pengertian “Toko Modern”. Peraturan mengenai toko modern diatur dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (“Perpres 112/2007”). Pengertian toko modern menurut Pasal 1 angka 5 Perpres 112/2007 adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Setiap toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi mayarakat sekitar serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada (Pasal 4 ayat (1) Perpres 112/2007). Mengenai jarak antar-minimarket dengan pasar tradisional yang saling berdekatan, hal tersebut berkaitan dengan masalah perizinan pendirian toko modern (minimarket). Suatu toko modern (minimarket) harus memiliki izin pendirian yang disebut dengan Izin Usaha Toko Modern (“IUTM”) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan khusus untuk wilayah DKI Jakarta diterbitkan oleh Gubernur (Pasal 12 Perpres 112/2007). Kemudian kewenangan untuk menerbitkan IUTM ini dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat (Pasal 11 Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan...
Words: 991 - Pages: 4
...Pengaturan Jarak Pendirian Apotek: Suatu Mekanisme Self-Regulation pada Industri Apotek WINDA WERDHININDAH Pengaturan Jarak Pendirian Apotek: Suatu Mekanisme Self-Regulation pada Industri Apotek. I. Latar belakang Menurut Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1980, Apotek adalah tempat pengabdian profesi seorang Apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan, yang berfungsi sebagai Sarana Farmasi yang melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, dan penyerahan obat atau bahan baku obat dan Sarana penyalur perbekalan Farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata. Berdasarkan data Intercotinental Medicine Service (IMS), pertumbuhan pasar farmasi sektor apotek di Indonesia pada tahun 2012 adalah sebesar 6,5 %, lebih rendah dibanding pertumbuhan total pasar farmasi yang mencapai 15,9 % maupun pertumbuhan sektor apotek pada tahun 2011 yang mencapai 9,7 %. Walaupun begitu, porsi pasar farmasi apotek terhadap total pasar farmasi meningkat dari 9,7 % pada tahun 2011 menjadi 10,42 % pada tahun 2012 (Annual Report PT. Kimia Farma, 2011; Annual Report PT. Kimia Farma Apotek, 2012). Berdasarkan data Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), asosiasi profesi apoteker, pada tahun 2012 terdapat 38.000 apoteker dengan pertumbuhan setiap tahun sekurang-kurangnya 4000 apoteker (IAI, 2012). Tingginya jumlah lulusan apoteker mendorong pertumbuhan jumlah apotek di Indonesia setiap tahunnya. Saat ini pengelolaan apotek di Indonesia masih didominasi oleh...
Words: 2194 - Pages: 9
...sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 5. Peraturan Persiden Nomor 26 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural; 6. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Strurktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002. | 2. | PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL | 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Strurktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan...
Words: 4392 - Pages: 18
...Makalah Otonomi Daerah Anggota : 1. Steven 2. Raden Roro Melissa Asri 3. Nadira Harahap 4. Cindi Evelin wijayanti 5. Felicia Dosen : Pak Rolib Sitorus,S.H,M.H Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan Medan KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya kami dapat menyelesaikan makalah ini. Kami berharap makalah kami tentang otonomi daerah, suatu topik yang sering menimbulkan kebingungan dalam kalangan masyarakat, Makalah ini dibuat dalam rangka memperdalam pemahaman mengenai otonomi daerah yang sangat perlu dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Medan, Februari 2016 Penyusun DAFTAR ISI Bab I : PENDAHULUAN 1.1 latar belakang………………………………………………………………..1 1.2 Rumusan Masalah…………………………………………………………...1 Bab II : ISI 2.1 Pengertian Otonomi Daerah…………………………………………………..2 2.2 Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia………………………………………3 2.3 Pembagian Daerah…………………………………………………………….4 2.4 Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah……………………………………4 ...
Words: 4329 - Pages: 18
...6th pillar: Goods market efficiency A. Competition 1. Domestic competition…variable g * Intensity of local competition Intensitas kompetisi lokal adalah variable yang sangat penting dalam Indek persaingan micro ekonomi terutama untuk kualitas dan hubungan domestik supplier dan industri yang terkait, sejak aktivitas persaingan sebagai latihan dasar untuk persaingan internasional. Menurut data Global Competitiveness Index 2011-2012, Singapura menempati posisi ke 33 di dunia untuk intensitas kompetisi lokal sedangkan indonesia menempati posisi ke 31. Hal ini menunjukan indonesia masih lebih unggul dibandingkan Singapura. Kelemahan Singapura adalah kurangnya institusi dan media yang dapat menampung pengusaha lokal. Hal ini disebabkan oleh tingginya pengaruh pemerintah Singapura melalui Government Linked Companies. Walaupun GLC mengoperasikan kompetisi dasar dan menjalankan pengoperasian yang menguntungkan, tetapi juga menyebabkan tersisihnya pengusaha lokal. Hal tersebut yang menyebabkan mengapa pengusaha lokal di Singapura lebih sedikit daripada pengusaha dari luar negeri. * Extent of market dominance Singapura berada di posisi ke 12 untuk extent of market dominance sedangkan Indonesia berada di posisi ke 23. Hal tersebut dikarenakan Singapura dikenal sebagai pelabuhan untuk perdagangan. Karena letaknya yang strategis diantara negara wilayah timur dan barat. Berdasarkan data statistik terakhir dari World Trade Organization, Singapura berada di urutan ke-14 terbesar...
Words: 3308 - Pages: 14
...DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan; c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa 1 diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha; e. bahwa beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali; f. bahwa berdasarkan...
Words: 23193 - Pages: 93
...www.hukumonline.com UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan; c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha; e. bahwa beberapa Undang-Undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana...
Words: 23604 - Pages: 95
...Sugiyarti et al, Analisis Biaya Satuan (Unit Cost) Dengan Metode Activity Based Costing (ABC)...... Analisis Biaya Satuan (Unit Cost) Dengan Metode Activity Based Costing (ABC) (Studi Kasus di Poli Mata RSD Balung Kabupaten Jember) Unit Cost Analysis (Unit Cost) With Activity Based Costing Method (ABC) (Case Study In Eyes at RSD Balung Jember) Anis Tri Sugiyarti, Nuryadi, Christyana Sandra Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember e-mail korespondensi : anistrisugiyarti@gmail.com Abstract Hospital is a government environment agency stablished to provide health services to the community. Therefore, hospitals desperately need input in the form of complete information, about is cost of a unit (unit cost). RSD Balung Jember that are required to perform the calculation of unit costs (unit cost) by of activity based costing (ABC) method. The purpose research is the calculation of unit costs (unit cost) by of activity based costing (ABC) method in Eyes at RSD Balung Jember. These research used descriptive with case study. Results sowed that, extraction corpus alienum Rp. 42.695; epilasi eyelash Rp. 36.579; incisi hordeolum or chalazion Rp. 41.956; tonometri Rp. 19.883; funduscopy Rp. 39.642; fluorosence Rp. 41.200; slyt lamp Rp. 14.119; visus Rp. 13.674; eye irrigation Rp. 60.544; extraction granuloma and ptyrigium Rp. 63.685; lift statches Rp. 36.507; anel test Rp. 60.288; prescription glasses Rp. 30.249;...
Words: 5390 - Pages: 22
...research explain that work motivation of rural officer influenced by work values, individual attitudes, and individual ability. Key words: Qualitative, Rural officer, Motivation, Value, Attitude, Ability. 2 1. PENDAHULUAN Pemerintah sebagai penyelenggara roda pemerintahan diamanatkan oleh UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya. Susunan pemerintahan dibagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang terdiri dari berbagai tingkat, yaitu tingkat provinsi, kabupaten/kota. Undang-Undang No. 32/2004 membentuk pemerintahan desa sebagai bagian terkecil Pemerintahan Daerah. Bantuk eksistensi pemerintah desa dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No. 72/2005 yang khusus mengatur tentang desa. Implikasi dari peraturan ini adalah bentuk pengakuan desa sebagai ujung tombak...
Words: 6796 - Pages: 28
...I. KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK A. Pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (politik, ekonomi hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas (kesatuan) yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sejalan dengan perkembangan maka di negara kita Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga–lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN,BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan suasta. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor suasta misalnya untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dll, akan tetapi untuk tugastertentu tugas sekotr publik tidak dapat digantikan oleh sektor suasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya akuntansi sektor publik dalam beberapa hal bebeda dengan akuntansi padasektor suasta. Tujuan Akuntansi Sektor Publik * Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola...
Words: 7945 - Pages: 32
...BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Akuntansi keuangan sektor publik sangat erat kaitannya dengan fungsi akuntansi sebagai penyedia informasi keuangan untuk pihak eksternal terutama lembaga-lembaga tinggi negara. Di sektor publik, kebutuhan akan informasi akuntansi semakin tinggi seiring dengan semakin meningkatnya akuntabilitas publik oleh transparansi oleh lembaga-lembaga publik. Laporan keuangan sektor publik menjadi alat atau instrumen yang utama untuk menciptakan akuntabilitas publik. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan, maka diperlukan standar akuntansi keuangan sektor publik dan sistem akuntansi sektor publik. Pengembangan standar akuntansi sektor publik merupakan sesuatu yang sangat krusial, karena kualitas standar akuntansi secara langsung akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, pada mata kuliah ini perlu dikembangkan sistem akuntansi yang mampu menghasilkan sebuah laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemahamaman sektor publik sering diartikan sebagai aturan pelengkap pemerintah yang mengakumulasi utang sektor publik dan permintaaan pinjaman sektor publik untuk suatu tahun tertentu. Artikulasi ini dampak dari sudut pandang ekonomi dan politik yang selama ini mendominasi perdebatan sektor publik. Sebelum namanya diubah, akuntansi sektor publik dikenal dengan nama akuntansi pemerintahan. Dan di berbagai kesempatan juga disebut sebagai akuntansi keuangan...
Words: 4531 - Pages: 19
...Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. John Locke menyatakan bahwa ham adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak). Koentjoro Poerbapranoto ( 1976 ), Hak Asasi adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” Jadi, dapat disimpulkan bahwa ham adalah hak yang melekat pada diri manusia yang harus dihormati dijaga dan dilindungi oleh setiap individu guna untuk mencapai keseimbangan kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Berkaitan dengan nilai-nilai HAM, paling tidak ada tiga (3) teori yang dapat dijadikan kerangka analisis yaitu teori realitas (realistic theory), teori relativisme kultural (cultural relativism theory) dan teori radikal universalisme (Peter Davis,1994). Teori...
Words: 6505 - Pages: 27
...BAB 9 KEBIJAKSANAAN FISKAL 9.0 Tujuan Bab ini Setelah membaca bab ini Anda akan memahami: • Beberapa kebijaksanaan di bidang fiskal dengan tujuan mempertahankan stabilitas proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru. • Sistem dan prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota. • Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. • Komponen-komponen yang membentuk APBN secara rinci. • Bahwa APBN untuk tahun 2002 – 2007 selalu mengalami defisit, yakni anggaran pendapatan selalu lebih kecil dari anggaran belanja. • Dalam tahun anggaran (1 Januari sampai 31 Desember) sangat mungkin terjadi perubahan-perubahan di dalam perekonomian sehingga asumsi yang digunakan tidak lagi sesuai dengan kenyataan, sehingga oleh karenanya diadakan anggaran perubahan. • Perbedaan prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada masa pemerintahan Sukarno dan Suharto. • Sumber-sumber pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. • Pola dan tren dari masing-masing komponen sumber pendapatan negara. • Pola dan tren dari masing-masing komponen belanja negara. • Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap jumlah uang beredar. • Pengaruh anggaran seimbang terhadap perekonomian. • Sumbangan tabungan pemerintah...
Words: 9309 - Pages: 38
...Penyambung Lidah Rakyat Indonesia BUNG KARNO BIOGR@PHY @S TOLD TO CINDY @D@MS BAB I Alasan Menulis Bab ini ... CARA yang paling mudah untuk melukiskan tentang diri Sukarno ialah dengan menamakannya seorang yang maha‐pencinta. Ia mencintai negerinya, ia mencintai rakyatnya, ia mencintai wanita, ia mencintai seni dan melebihi daripada segala‐galanya ia cinta kepada dirinya sendiri. Sukarno adalah seorang manusia perasaan. Seorang pengagum. Ia menarik napas panjang apabila menyaksikan pemandangan yang indah. Jiwanya bergetar memandangi matahari terbenam di Indonesia. Ia menangis dikala menyanyikan lagu spirituil orang negro. Orang mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia terlalu banyak memiliki darah seorang seniman. "Akan tetapi aku bersyukur kepada Yang Maha Pencipta, karena aku dilahirkan dengan perasaan halus dan darah seni. Kalau tidak demikian, bagaimana aku bisa menjadi Pemimpin Besar Revolusi, sebagairnana 105 juta rakyat menyebutku? Kalau tidak demikian, bagairnana aku bisa memimpin bangsaku untuk merebut kembali kemerdekaan dan hak‐asasinya, setelah tiga setengah abad dibawah penjajahan Belanda? Kalau tidak demikian bagaimana aku bisa mengobarkan suatu revolusi di tahun 1945 dan menciptakan suatu Negara Indonesia yang bersatu, yang terdiri dari pulau Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku dan bagian lain dari Hindia Belanda...
Words: 75361 - Pages: 302
