PERSEBARAN PENDUDUK DI INDONESIA

Disusun Oleh : * Lutfiano Alhafid

A. Pengertian Persebaran Penduduk
Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Persebaran penduduk menurut tempat tinggal. dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu persebaran penduduk secara geografis dan persebaran penduduk secara administratif (politis). Persebaran penduduk secara geografis adalah karakteristik penduduk menurut batas-batas alam seperti pantai, sungai, danau dan sebagainya. Secara geografis, penduduk Indonesia tersebar di beberapa pulau besar (Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dan pulau-pulau atau kepulauan. Sedangkan, persebaran penduduk secara administrasi adalah karakteristik penduduk menurut batas-batas wilayah administrasi yang ditetapkan oleh suatu negara. Secara administratif (politis), penduduk Indonesia tersebar di 33 propinsi, yang mempunyai lebih dari 440 kabupaten dan kota. B. Persebaran Penduduk di Indonesia
Persebaran penduduk di Indonesia dapat dikatakan tidak merata, hal ini dikarenakan perbandingan tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa yang tinggi tidak sebanding dengan pulau-pulau yang lain. Sekitar 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang hanya memiliki luas ± 6,6% dari luas wilayah daratan Indonesia. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk dapat diartikan sebagai perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah atau wilayah yang ditempati berdasarkan satuan luas tertentu. C. Faktor yang Memengaruhi Persebaran Penduduk
Persebaran penduduk di Indonesia yang tidak merata dipengaruhi karena tingginya tingkat migrasi ke Pulau Jawa. Beberapa faktor yang mengapa tingkat migrasi ke Pulau Jawa antara lain : 1. Pusat pemerintahan berada di Pulau Jawa. 2. Sebagian besar tanahnya merupakan tanah vulkanis yang subur. 3. Merupakan pusat kegiatan ekonomi dan industri sehingga banyak tersedia lapangan kerja. 4. Tersedia berbagai jenjang dan jenis pendidikan. 5. Memiliki sarana komunikasi yang baik dan lancar.

D. Masalah

E. Penanganan
Dalam rangka mengatasi permasalahan persebaran penduduk di Indonesia pemerintah menjalankan beberapa program atau kebijakan antara lain : 1. Antarkerja-antardaerah
Berhubung kurang sempurnanya pasaran tenaga kerja, maka kelebihan tenaga di suatu daerah tidak dengan sendirinya ter-salur ke daerah lain yang kekurangan tenaga kerja. Kekurangan informasi, kurang sanggupnya banyak tenaga kerja membiayai perpindahannya, adalah beberapa faktor yang menghambat perpindahan tenaga kerja dari suatu tempat ke tempat lain.
Kegiatan antarkerja antardaerah bertujuan untuk mempertemukan permintaan tenaga dengan pencari kerja. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah mengumpullkan dan menyebarluaskan informasi mengenai lowongan pekerjaan maupun pencari kerja. Bantuan dan fasilitas juga diberikan kepada badan-badan baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkan tenaga terutama di daerah tipis penduduk. Dengan demikian kegiatan ini membantu penyebaran penduduk lebih rata.

2. Transmigrasi
Kebijaksanaan transmigrasi diarahkan agar mempunyai akibat yang sebesar mungkin terhadap penyebaran penduduk di berbagai daerah di Indonesia. Transmigrasi merupakan bagian dari usaha untuk mengembangkan daerah yang kepadatan penduduknya masih rendah. Oleh karena itu transmigrasi tidak terbatas hanya kepada golongan petani tetapi juga transmigrasi golongan angkatan kerja lainnya sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah tujuan transmigrasi. Daerah tujuan transmigrasi diharapkan berkembang menjadi pusat perkembangan baru dan dapat menarik lebih banyak penduduk untuk pindah ke daerah tersebut secara spontan.
Dalam usaha penyebaran penduduk dari Jawa ke luar Jawa, harus pula disadari adanya arus perpindahan penduduk dari luar Jawa ke Jawa. Meningkatnya pembangunan daerah termasuk daerah transmigrasi dan bertambah banyaknya fasilitas sosial tersebar di daerah-daerah luar Jawa seperti fasilitas pendidikan, akan mengurangi arus balik perpindahan penduduk ini. Melalui kegiatan transmigrasi juga diharapkan dapat dipenuhi kebutuhan tenaga pembangunan di berbagai sektor di daerah-daerah tipis penduduk. Transmigran berasal terutama dari daerah yang padat penduduknya di samping dari daerah kritis yang perlu direhabilitasikan dan daerah bencana alam.
Tujuan pelaksanaan transmigrasi yaitu: a) Meratakan persebaran penduduk di Indonesia. b) Peningkatan taraf hidup transmigran. c) Pengolahan sumber daya alam. d) Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. e) Menyediakan lapangan kerja bagi transmigran. f) Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. g) Meningkatkan pertahanan dan kemananan wilayah Indonesia.

3. Kebijaksanaan Pengembangan Kota dan Pemecahan Masalah Kota
Untuk menghindarkan pertumbuhan terlalu cepat dari beberapa kota besar maka perlu adanya pertumbuhan yang lebih terpencar dan seimbang di antara banyak kota. Perkembangan kota secara lebih merata dibutuhkan untuk menunjang pembangunan di sektor pertanian dan industri di pedesaan dan pengembangan daerah pedesaan pada umumnya, oleh karena itu perhatian lebih besar diberikan kepada pembinaan kota-kota kecil, yaitu kota-kota yang setingkat dengan kota-kota kecamatan dan kota-kota kabupaten. Dalam rangka menanggulangi masalah migrasi umumnya dan perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah kota pada khususnya maka kegiatan industri diarahkan ke kota kecil.
Selanjutnya peningkatan jasa-jasa pengangkutan dan per-luasan jaringan pengangkutan akan dilaksanakan agar mobilitas penduduk dapat ditingkatkan. Dengan demikian perjalanan penduduk pedesaan ke daerah kota tempat mereka bekerja akan lebih dimudahkan sehingga mereka tidak perlu tinggal di kota tempat mereka bekerja. Adanya perluasan jaringan lalu lintas memungkinkan lebih banyak penduduk pedesaan mengikuti program keluarga berencana.
Dalam memecahkan masalah kota maka tujuan perluasan kesempatan kerja dan pemerataan hasil dan kegiatan pembangunan perlu dipegang teguh. Dalam hubungan ini maka pembangunan berbagai fasilitas kota sejauh mungkin dapat merangsang terciptanya kesempatan kerja lebih luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Juga di dalam berbagai kebijaksanaan kota perlu dihindarkan agar ruang gerak usaha bagi pedagang kecil dan usaha kecil lainnya tidak men-jadi lebih sempit.
Dalam rangka pemerataan pendapatan riil maka sistem pajak disempurnakan agar warga kota yang berpenghasilan tinggi dapat menanggung beban pembangunan kota lebih besar. Sejalan dengan itu layanan sosial lebih luas seperti penyediaan air minum, kesehatan, dan lain-lain lebih diarahkan kepada penduduk yang berpendapatan rendah di kota.