Nama : Ghina Mahira
NIM : 1104138
UAS : Psikologi Politik
1. Tumbuh kembangnya psikologi bersamaan dengan tumbuh kembangnya manusia, baik melalui jenjang pendidikan, kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi kemasyrakatan dan dinamika masyarakat yang heterogen termasuk komunitas. Berikan tanggapan menurut pendapat anda.
Psikologi merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam segala hal yang menyangkut perilaku manusia. Begitu juga dalam perilaku masyarakat. Misalnya, Kerap terdengar suata dalam masyarakat bahwa tindakan tertentu pemerintah dinyatakan “psikologis” kurang baik. Biasanya, suara seperti ini tidak dijelaskan lebih lanjut, dan orang-orang dianggap dapat menangkap apa yang dimaksudkan. Selain memberi berbagai pandangan baru dalam penelitian mengenai kepemimpinan, psikologi dapat pula menerangkan sikap dan reaksi kelompok terhadap keadaan yang dianggapnya baru, asing, ataupun berlawanan dengan konsentrasi masyarakat mengenai gejala tertentu. Psikologi juga bisa menjelaskan bagaimana sikap (attitude) dan harapan (expectation) masyarakat dapat melahirkan tindakan serta tingkah laku yang berpegangan teguh pada tuntutan sosial (conformity).
2. Apa yang membedakan: psikologi, politik, nasionalisme
a. psikologi: menyangkut respons yang diberikan oleh seseorang terhadap lingkungannya.
b. politik: menyangkut kehidupan suatu negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, dan bagaimana negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya.
c.nasionalisme: indentifikasi individu dengan kelompok yang memiliki kesamaan sejarah, bahasa, wilayah, dan kombinasinya.
3. buatlah artikel tentang fenomena politik terbaru yang sedang berkembang di MKD di DPR RI, Terorisme dan 4 pilar tatanan keputusan politik bangsa?

4. bagaimana interpretasi anda tentang pelaksanaan pemilukada sebagai wujud demokrasi yang berakibat bentrok kekerasan, genosida, dan politik uang.
Dalam sebuah pelaksanaan Pilkada, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Seringkali pihak yang kalah tidak dapat menerima kekalahannya dengan lapang dada. Ketidakpuasan ini kerap berujung pada hal-hal yang negatif dan destruktif. Lihat saja, kasus pembakaran kantor KPUD di salah satu provinsi di Sumatra, misalnya. Ini membuktikan, sangat rendahnya kesadaran politik masyarakat yang terlibat dalam sebuah pesta demokrasi. Tidak saja masalah muncul dari para bakal calon. KPUD juga tidak sedikit menyumbang persoalan. Di salah satu KPUD di Jakarta, para anggotanya terbukti mengemplang dana Pilkada. Korupsi dana Pilkada itu sempat memperlambat proses Pilkada. Dapatlah dilihat seperti apa kurangnya mental para penjabat publik ini. Bahkan yang paling memalukan adalah, untuk sekadar meloloskan bakal calon yang tidak memunihi syarat, anggota KPUD meminta dana puluhan juta rupiah dari para bakal calon.
5. “artis masuk dunia politik dan mencalonkan sebagai top leader maupun legislatif” anda sebagai calon psikolog sisimana yang dianggap lemah dan sisimana yang dianggap baik dan menguntungkan bagi partai dan pendidikan politik bangsa.
Berprofesi artis dengan bergelimang harta ternyata tidak membuat seseorang berpuas diri. Tergoda mimpi menjadi penguasa, para pelakon dunia seni pun mulai banyak yang banting setir lantas terjun ke ranah politik. Wajah-wajah artis dan aktor tidak hanya menghiasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), banyak juga di antara mereka yang sudah menjadi kepala daerah. Pilkada Serentak tahun ini juga diwarnai keikutsertaan sejumlah artis yang berambisi menjadi kepala daerah baik bupati, wali kota atau gubernur. Minimal mereka sudah punya modal yakni popularitas. Mereka cukup dikenal masyarakat lantaran wajahnya sering berada di televisi.Tidak ada salahnya banyak artis ikut serta dalam Pilkada Serentak. Hanya saja, memang tidak ada jaminan menjadikan sebuah daerah lebih maju dari sebelumnya. Tentunya da kekhawatiran bagi beberapa pihak, artis yang menjadi calon pimpinan daerah sulit hidup merakyat. Sebab mereka terbiasa dengan gaya hidup mewah semasa jadi artis. Kesan yang muncul, artis jadi pimpinan daerah hanya untuk kekuasaan, memperkaya diri bukan mengabdi kepada rakyat.Popularitas artis sesungguhnya tidak menjamin bakal memenangkan pilkada. Apalagi jika lawan yang dihadapi adalah kepala daerah incumbent atau petahana.Pesaing petahana memerlukan energi besar agar dikenal konstituennya. Meski begitu, mereka tetap punya keuntungan yakni belum mempunyai catatan buruk di mata masyarakat. Berbeda dengan petahana yang memang sudah dikenal, apalagi jika dikenal masyarakat karena 'prestasi buruk'. Beratnya mengenalkan diri ke orang lain tampaknya bukan kesulitan bagi para artis. Modal tenar seharusnya bisa dimanfaatkan baik para artis. Mereka hanya tinggal meyakinkan masyarakat bahwa dirinya mampu memimpin.
6. Uraikan pandangan anda tentang peran media, dan peran toleransi dalam kancah politik?
Dalam peranannya media saling berhubungan erat dengan individu/masyarakat, partai politik, komunikasi politik, dan budaya/partisipasi politik. Pada intinya dalam dunia politik, atau kalau merujuk pada masalah Pemilu legislative dan eksekutif, para actor dan masing-masing partai politik harus melakukan komunikasi politik secara tepat terhadap masyarakat (suara pemilih) untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Agar komunikasi politik yang diharapkan dapat teraktualisasi secara tepat, maka butuh wadah yang memfasilitasi, yaitu media. Media disini dapat berbentuk media cetak seperti koran, majalah, rekalame, pamflet, sticker, ataupun media massa elektronik seperti televisi, radio, dan Internet. Bahkan dapat melalui media massa dengan bentuk turun lapangan langsung. Dengan adanya komunikasi politik melalui media, partai politik dalam mencapai tujuan kepentingan politiknya akan mudah tersampaikan pada masyarakat. Dengan demikian, bisa saja masyarakat yang mempunyai hak suara dalam Pemilu akan menggunakan hak suaranya untuk memilih partai politik yang mempunyai kedekatan emosional terhadap pemilik hak suara tersebut. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingakat partisipasi politik masyarakat Indonesia dalam Pemilu laegislatif/eksekutif.
Sedangkan peran toleransi dalam kancah politik tentunya sangat dibutuhkan karena seperti yang kita tahu toleransi dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari termasuk dalam politik. Toleransi dalam politik berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai. Yaitu dengan cara berusaha mencari konsensus yang wajar dimana selalu membuka pintu untuk bekerja sama, sikap netral atau kritis terhadap individu/kelompok politik tetapi bukan mencurigai suatu pihak.
7. bagaimana menurut anda tentang regulasi KPK terhadap penahanan para mantan petinggi pada jabatan politis di Indonesia yang melakukan korupsi? regulasi KPK yang berani menahan mantan petinggi pejabat patut diacungi jempol. Dengan tertangkapnya para koruptor yang berstatus bejabat itu membuktikan bahwa KPK masih sanggup memberantas korupsi di negeri Indonesia ini. Meskipun belakangan banyak kita dengar hal-hal negatif dalamtubuh KPK seperti pembubaran KPK, usaha melemahkan KPK namun KPK masih dapat dipercaya untuk memberantas korupsi di Indonesia.
8. uraikan bagaimana kedudukan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) , pramuka, karang taruna, badan eksekutif mahasiswa jika dipandang sebagai kader pemimpin masa depan bangsa.
Kader pemimpin bangsa adalah generasi muda sebagai tenaga inti yang bakal meneruskan kepemimpinan perjuangan bangsa, memiliki kemampuan, ketrampilan, pengalaman, mempunyai sifat kepemimpinan. Dimana berbagai organisasi diatas menciptakan dan memberikan pengalaman bagi para pemuda untuk melatih dan mengasah rasa kepemimpinannya agar kelak mereka benar-benar dapat menjadi pemimpin masa depan bangsayang potensial.
9. bagaimana pendapat anda tentang kepemimpinan nasional yang menduduki jabatan public pada: legilatif, yudikatif, eksekutif, dan pers

10. bagaimana analisis anda tentang:
a. kepribadian politik dalam demokrasi dan anarkisme
DISKURSUS masalah politik seringkali menciptakan polemik yang berkepanjangan. politik sebagai medium kekuasaan acapkali dijadikan obyek untuk melakukan penindasan kepada rakyat. padahal secara substansi politik mengajarkan nilai-niai kebajikan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tata hukum, hubungan sosial (relasi sosial), penguatan ekonomi bukan tidak mungkin harus menjadi project kekuasaan, sehingga perlu regulasi untuk membangun infra struktur politik yang bermartabat dan berbudaya.
Fenomena ini sesungguhnya sudah menjadi wajah buram REPUBLIK di tengah transisi demokrasi. antagonisme politik yang berkecendrungan membajak demokrasi dalam sistem budaya politik modern.
Demokrasi pun gagal di implementasikan. Fenomena tersebut paling tidak memberikan pelajaran dalam sebuah proses kemasyarakatan. namun setelah mengalami gelombang dimana masuknya ide demokrasi dalam negara modern maka muncullah berbagai tokoh yang kemudian mempopulerkan demokrasi sebagai ajaran yang ideal. Namun realitas itu mengalami pergeseran dari sumbu aslinya dimana anarkisme mencederai demokrasi. hampir semua peristiwa politik mengatasnamakan demokrasi dan rakyat. anarkisme bukan sebuah pilihan tapi jadi fenomenal.
b. pamahaman anda tentang arti kognisi dalam demokrasi alam proses kognisi manusia semua hal semua pengalaman harapan dan tujuan juga informasi dari seluruh indra akan di proses bersama secara merata sehingga menciptakan suatu respon untuk menentukan tindakan.maka dalam suatu negara juga seperti itu.bukan hanya pemimpin atau kaum elit dan kaum borjuis kapitalisme yang bersuara.tetapi seluruh rakyat dari sabang sampai meraoke memiliki hak yang sama dalam menentukan dan menyuarakan kehendaknya untuk mengatur suatu negara.suara rakyat adalah suara tuhan,jika suara rakyat sudah di matikan maka rakyat tak ubahnya ribuan budak yang siap di perintah dan sama sekali tidak mepunyai hak atas negaranya sendiri.rakyat akan di asingkan dari negaranya sendiri,rakyat akan di anak tiri kan di rumahnya sendiri.maka dari itu UU pilkada benar-benar tamparan telak kapada kemaslahatan dan kedaulatan pemerintahan di indonesia.hal itu sama dengan membunuh suara rakyat.membunuh demokrasi dan kebobrokan kebijangan birokrasi ini harus di hentikan.jika rakyat tak punya hak bersuara ,maka dalam prinsip analogi yang di atas sama dengan otak tanpa tubuh ,yang artinya bangsa ini telah lumpuh,bangsa ini telah mati.

c. pengendalian emosi dalam komunikasi politik
Komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan, proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik pada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Tetapi sering juga timbul keluhan-keluhan yang berupa kurangnya memahami dan mendefinisikan komunikasi politik, terutama dipengaruhi oleh keragaman sudut pandang atau paradigma terhadap kompleksitas realitas sehari-hari. Maka dari itu pengendalian emosi dalam ber komunikasi dalam berpolitik sangat diperlukan.Seorang politikus juga sebaiknya lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. Jangan sampai ada tuduhan atau pembicaraan yang di manfaatkan untuk kepentingan partai tertentu. Mulut adalah harimaumu, salah bicara maka harimau itu akan menerkam dirimu.

d. pelaku politik sebagai anggota DPR/DPD dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing
DPD memiliki fungsi: Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu, Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undangtertentu.
Tugas dan wewenang DPD antara lain:
Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut.
Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.
Anggota DPD juga memiliki hak menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.

DPR mempunyai fungsi sebagaimana lembaga perwakilan rakyat pada umumnya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi-fungsi ini kemudian dijabarkan dalam tugas dan wewenang DPR