1. Salah satu fungsi pajak ialah sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan disebut fungsi budgetair 2. Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain disebut pajak langsung 3. Tariff berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya disebut tarif proporsional (sebanding) 4. Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan disebut wajib pajak 5. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya disebut Pengusaha Kena Pajak 6. Nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajibannya disebut NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 7. Jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang disebut masa pajak 8. Jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama sengan tahun kalender disebut tahun pajak 9. Surat yangoleh WP digunakan melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan disebut surat pemberitahuan (SPT) 10. Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau elah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk menteri keuangan disebut surat setoran pajak (SSP) 11. surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebut surat tagihan pajak 12. pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh enghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja disebut pekerjaan bebas 13. mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP dan kepadanya diberikan NPWP, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif adalah salah satu contoh dari kewajiban wajib pajak 14. mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah salah satu contoh dari hak wajib pajak 15. NPWP terdiri atas 15 digit, meliputi 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan 16. SSP yang digunakan oleh importer atau wajib bayar dalam rangka impor adalah surat setoran pabean, cukai, dan pajak dalam rangka impor (SSPCP) 17. Pemotongan pajak yang digunakan oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima oleh wajip pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan, diatur dalam PPh pasal 21 18. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu diatur dalam PPh pasal 22 19. Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh WP luar negeri diatur dengan PPh pasal 26 20. Batas waktu pelaporan PPh pasal 21/26 adalah 20 hari setelah akhir masa pajak 21. Batas waktu pembayaran PPh pasal 23/26 adalah tanggal 10 bulan berikutnya 22. Batas waktu pembayaran PPh pasal 25 adalah tanggal 15 bulan berikutnya 23. Apabila pembetulan surat pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan 24. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan 25. Apabila permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan oleh wajib pajak dengan criteria tertentu, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak diterbitkan oleh direktur jenderal pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap