1. Factor apa saja yang menyababkan perbedaan system akuntansi di setiap Negara? Jelaskan! 2. Sebutkan katakteristik system hukum dan dampaknya? 3. Apa yang menjadi ciri khas dan perbedaan antara system akuntansi di prancis dan jerman? 4. Definisi pelaporan segmen dan pelaporan keuangan apa saja yang di laporkan dalam pelaporan keuangan segmen?
-Kerangka cooperative gevernance menurut dallas? 5. Karekteristik apa saja yang harus dimiliki suatu Negara agar mata uangnya dapat digunakan sebagai internasional currently? 6. Sebuttkan apa penyebab inflasi di Negara-negara asia?

Jawab: 1. Factor penyebab perbadaan system akuntansi di Negara-negara * Pertumbuhan ekonomi , pertumbuhan ekonomi merupakan penyebab system akuntansi, karena tiap Negara mempunyai perekonomian berbeda, serta ada Negara maju dan Negara berkembang yang menyebabkan system akuntansinya berbeda * Inflasi, kenaikan yang terjadi terus menerus, semakin tingginya harga sangat memicu perbedaan system akuntansi di suatu negara * Sistem politik, perbedaan system politik di suatu Negara, pengaruh regulasi dari system politik suatu Negara berdampak sangat signifikan pada system akuntansi di suatu negara * Pendidikan, tingkat pendidikan di suatu Negara bias sangat berdampak pada system akuntansi, dimana system akuntansi memerlukan orang-orang yang berpendidikan dan khusus dalam akuntansi * Profesi Akuntan , profesi akuntan di suatu Negara yang berbeda-beda, cara pelaporan dan penghitungan menyebabkan system akuntansi berbeda * Peraturan perpajakan, peraturan yang di buat di suatu Negara pasti berbeda-beda dan perlu penyesuaian dalam pencatatan dan pelaporan akuntansi * Pasar uang dan modal. Pasar uang dan modal sangat berpengaruh, ini berhubungan pada tingkat nilai mata uang dan tingkat jual beli pasar modal di suatu negara 2. Karakteristik system hukum dan dampak
Akuntansi dalam negara-negara “hukum umum” memiliki karakter berorientasi terhadap penyajian wajar, transparansi dan pengungkapan penuh dan pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak. Akuntansi hukum umum sering disebut “Anglo saxon” , “Inggris- Amerika”
Akuntansi dalam negara- negara “hukum kode” memiliki orientasi terhadap legalistik, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang dan kesesuaian antara pajak dan akuntansi. Akuntansi hukum kode sering disebut “kontinetal” (Asia dan Afrika)
Dampak:
* Perusahaan dengan hukum umum memperoleh modal dalam dalam jumlah besar melalui penwaran publik sahm, karena investor memiliki posisi wajar terhadap perusahaan * Perusahaan memperoleh sebagian besar modalnya dari pemerintah atau melalui pinjaman bank

3. Kharakteristik prancis: * Harus melaporkan hasil kegiatan lingkungan * Laporan yang bertujuan untuk mencegah kebangkrutan * Pelaporan social
Kharakteristik jerman: * Auditor harus melaporkan kepada dewan direksi dan dewan pengawas mengenai prospek perusaan di masa mendatang

4. Pelaporan segmen dan apa saja yang dilaporkan * Informasi yang dipilih mengenai industry dan operasi geografis serta tuuan yang ingin dicapai * Yang dilaporkan:pendapatan, penghasilan, aktiva, kewajiban, capital expenditure
Cooperative governmance: * Infrastruktur pasar: -pola kepemilikan –sejauh mana keterbukaan perusahaan – pasar untuk control perusahan – struktur dewan * Lingkungan hukum: - jenis system hukum - Pemegang Saham / pemangku kepentingan hak - Perusahaan / efek hokum * Peraturan lingkungan: - badan peraturan dan lingkup - Peraturan kesenjangan / tumpang tindih - Informasi dan persyaratan waktu - Efektivitas penegakan * Informational infrastruktur: - standar akuntansi – standar auditing

5. Internasional currently * Merupakan cadangan resmi untuk Negara-negara di didunia * Harus digunakan sebagai alat ukur perdagangan internasional * Menjadi factor penentu investasi * Harus menjadi mata uang pilihan dari pasar keuangan

6. Penyebab inflasi di Negara asia: * tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar), dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral) * desakan(tekanan) produksi dan/atau distribusi dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (Government) seperti fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll.