...Persiapan UMKM Hadapi AFTA Bahkan, komoditas pertanian seperti apel, cabai, bawang merah, bawang putih, wortel, kentang, jamur, dan jahe, diimpor dengan nilai 1,7 miliar dollar AS per tahun. Padahal produk tersebut termasuk komoditas rakyat yang bisa diusahakan pelaku UKM. Baru-baru ini, ada berita hanya sekitar 20 persen perguruan tinggi swasta (PTS) Indonesia yang siap memasuki era globalisasi, utamanya Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) tahun 2015 dan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Berita tersebut muncul dari birokrat Indonesia yang tentunya bagaikan cambuk bagi penggiat pendidikan tinggi agar mengantisipasinya. Lalu, bagaimanakah kesiapan para pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menghadapi era tersebut? Pada 12 Desember 2012, ada pertemuan para tokoh Dekopin, Asosiasi UKM, Iwapi, dan lain-lain dengan instansi pemerintah (Kemenkop UKM, Kemendag, Kemenlu, BKPM). Mereka membahas perkembangan kerja sama ekonomi internasional dan langkah-langkah antisipasinya agar kelak para pelaku KUKM tidak terkaget-kaget dalam memasuki era MEA. Dalam pertemuan itu, terungkap betapa makin terbukanya negeri ini kepada pihak negara lain. Demikian sebaliknya, negeri lain pun terbuka bagi warga Indonesia sehingga dalam kerangka MEA, Indonesia harus siap menerima mereka dan siap mendatangi mereka. Boleh dikatakan, pada tahun 2015, berlaku “Konstusi ASEAN” yang berimplikasi pada status kewarganegaraan. Orang Indonesia bukan hanya menjadi WNI, tetapi juga...
Words: 876 - Pages: 4
...UNIVERSITAS INDONESIA ANALISIS PENGARUH TINGKAT OUTREACH TERHADAP FINANCIAL SUSTAINABILITY PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI ASEAN SKRIPSI ARKKA SANDHYA SURYATIN 0806349806 FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN DEPOK JULI 2012 UNIVERSITAS INDONESIA ANALISIS PENGARUH TINGKAT OUTREACH TERHADAP FINANCIAL SUSTAINABILITY PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI ASEAN SKRIPSI ARKKA SANDHYA SURYATIN 0806349806 FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN DEPOK JULI 2012 KATA PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Departemen Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada: (1) Kedua orang tua saya, Eddy dan Karin Suryatin atas dukungan moral dan material yang tak terhitung jumlahnya; (2) Ibu Zuliani Dalimunthe SE., MSM., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini; (3) Bapak Eko Rizkianto SE. ME., dan Bapak Ir. Akhir Matua ME., selaku tim penguji yang telah memberi banyak masukan berharga demi menyempurnakan skripsi ini; (4) Adik saya,...
Words: 23195 - Pages: 93
...Survei OECD Perekonomian INDONESIA SEPTEMBER 2012 IKHTISAR Dokumen ini dan peta yang termuat didalamnya disusun tanpa prasangka akan status kedaulatan wilayah tertentu, melangabaikan perbatasan internasiona, dan nama suatu wilayah, neagra, atau kota. Data statistic untuk Israel disediakan dan berada dibawah tanggungjawab otoritas resmi Negara Israel. Penggunaan data tersebut oleh OECD tanpa prasangka terhadap status Dataran Tinggi Golan, Yerusalem Timur, dan wialayah pemukiman Israel di Tepi Barat berdasarkan UU Internasional. Rangkuman Peningkatan ekonomi-makro dan seting kebijakan struktural sejak krisis di Asia telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil, serta penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Reformasi institusi dan kebijakan lanjutan akan mampu mendorong pertumbuhan produktifitas dan membantu pemerintah mencapai tujuannya untuk menjadi salah satu dari 10 kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2015, sambil tetap mendukung alur pembangunan yang inklusif dan ramah secara social. Situasi yang Mendukung Dijalankannya Reformasi Penting Real GDP diproyeksikan tumbuh sebesar 6% pada tahun ini dan tahun mendatang dengan dorongan dari permintaan domestik yang kuat. Seperti direncanakan, kebijakan moneter harus menjamin bahwa inflasi akan tetap rendah dengan mengontrol tingkat suku bunga, manajemen likuiditas dan pengaturan makro-prudensial. Kebutuhan belanja sosial dan infrastruktur Indonesia sangat besar dan membutuhkan pembiayaan...
Words: 15664 - Pages: 63
...STUDI KELAYAKAN BANK SAUDARA KANTOR CABANG PALEMBANG JLN BASUKI RAHMAT NO 886 A Daftar ISI Daftar ISI i Daftar TABEL ii DAFTAR GAMBAR ii STUDI KELAYAKAN 2 I. PENDAHULUAN 2 II. LATAR BELAKANG 2 III. MAKSUD DAN TUJUAN 2 IV. GAMBARAN UMUM KOTA PALEMBANG DAN SEKITARNYA 2 4.1 LUAS WILAYAH DAN LETAK GEOGRAFIS 2 4.2 SEJARAH KOTA PALEMBANG 2 4.3 VISI DAN MISI KOTA PALEMBANG 2 4.4 PERKEMBANGAN WILAYAH BERDASARKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 2 4.5 KANTOR PEMERINTAHAN DI KOTA PALEMBANG 2 4.6 KEPENDUDUKAN 2 V. PEREKONOMIANKOTA PALEMBANG 2 VI. PELUANG PASAR 2 VII. DATA PERBANKAN 2 VIII. TINGKAT KEJENUHAN JUMLAH BANK dan POTENSI PENYALURAN PINJAMAN. 2 8.1. Kredit Konsumer 2 8.2. Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Komersil dan Wholesale 2 IX. SISTEM PELAYANAN 2 9.1 LENDING 2 9.2 FUNDING 2 9.3 JASA LAINNYA 2 X. KELAYAKAN CABANG 2 10.1 INVENTARIS YANG DIBUTUHKAN 2 10.2 Break Event Point(BEP) danVolumeUsaha 2 10.3 PROYEKSI NERACA & LABA/RUGI 2 10.4 RENCANA SUMBER DAYA MANUSIA & ORGANISASI 2 XI. ANALISA SWOT 2 11.1 Strenght Point 2 11.2 Weakness Point 2 11.3 Opportunity 2 11.4 Threat Point 2 XII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 2 Daftar TABEL Tabel 5.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang, Tahun 2007-2010 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (dalam Juta Rp) 2 Tabel 6.1 Pertumbuhan DPK per wilayah 2 Tabel 6.2 Pertumbuhan Penyaluran Kredit per Wilayah : 2 Tabel 6.3 Peta Target Market Bank Saudara 2 Tabel 6.4 Nasabah-Nasabah Korporasi yang Potensial untuk Trade Finance 2 Tabel 7.1...
Words: 7219 - Pages: 29
...Belakang Penelitian Perempuan pengusaha mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, dari total kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia tahun 2011, 60% usaha dikelola oleh kaum pengusaha wanita. Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan bahwa perempuan pengusaha mempunyai peranan yang sangat penting dalam ekonomi nasional. Partisipasi perempuan dalam pertumbuhan ekonomi sangatlah penting, tidak hanya untuk menurunkan tingkat kemiskinan di kalangan perempuan, tetapi juga sebagai langkah penting menuju peningkatan pendapatan rumah tangga dan mendorong pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan, serta mengurangi jumlah pengangguran perempuan diindonesia. Berdasarkan data BPS 2009, terdapat 3,9 juta perempuan angkatan kerja yang termasuk ke dalam pengangguran dan 30 juta perempuan yang hanya bekerja mengurus rumah tangga dan tidak mandiri secara ekonomi. Jika pun mereka bekerja, 72% dari perempuan Indonesia bekerja di sektor pertanian, 28% bekerja di sektor non-pertanian dan 19,63% bekerja di sektor informal. Data juga menunjukkan bahwa penghasilan pekerja perempuan 50% lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perempuan akan memiliki kesempatan yang kecil untuk melakukan pemutusan proses pewarisan kemiskinan karena tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih baik untuk dirinya sendiri dan keluarganya. ...
Words: 4290 - Pages: 18
...istilah ini muncul saat pemerintah jajahan Inggris di Indonesia. Pada saat itu Raffles telah mengeluarkan peraturan penggunaan jalan, yakni mengharuskan agar kiri dan kanan jalan selebar lima feet bagi pejalan kaki itu digunakan oleh pedagang untuk menggelar jualannya, karena mereka berjualan di arena lima feet tadi, kemudian dikenal sebagai pedagang kaki lima (Hernawi dalam Sudaryanti 2000:8). Menurut Eridian dalam Sudaryanti (2000:8) “Pedagang kaki lima ialah orang-orang dengan modal relatif kecil/sedikit berusaha (produksipenjualan barang-barang/jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat”. Usaha itu dilakukan pada tempattempat yang dianggap strategis dalam suasana informal. Sedangkan, berdasarkan Peraturan Presiden no.125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Bab I Pasal I bahwa: Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha per-dagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Menurut Adi Sasono (1980: 62-64) pedagang kaki lima mempunyai beberapa kekuatan dan kelemahan yang harus diperhatikan, yakni: 1) kekuatan-kekuatan yang dimiliki PKL a) pedagang kaki lima memberikan kesempatan kerja yang umumnya sulit didapat pada negara-negara sedang berkembang. 2 b) dalam prakteknya mereka...
Words: 1689 - Pages: 7
...AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2015 DAFTAR ISI DAFTAR ISI 2 BAB I 3 PENDAHULUAN 3 2.1. LATAR BELAKANG 3 2.2. RUMUSAN MASALAH 3 2.3. TUJUAN PENULISAN 4 2.4. MANFAAT PENULISAN 5 2.5. Paket Kebijakan Pemerintah III 6 2.6. Daya Beli Masyarakat 8 2.7. Pengentasan Kemiskinan 10 2.8. Kesempatan Kerja dan Pengangguran 12 2.9. Pengembangan Dunia Usaha 13 2.10. Pengembangan UMKM 14 2.11. Tingkat Inflasi 15 2.12. Tingkat Suku Bunga 15 2.13. Tingkat Kurs Rupiah 16 BAB III 17 KESIMPULAN 17 BAB IV 19 LAMPIRAN 19 BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang juga mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia dengan ekonomi paling besar di Asia Tenggara sering disebut sebagai calon layak untuk menjadi salah satu anggota negara-negara BRIC (Brasilia, Rusia, India, dan Cina) karena ekonominya dengan cepat menunjukan tanda-tanda perkembangan yang sama dengan anggota lain tersebut. Peranan badan usaha milik negara (BUMN) dan kelompok usaha swasta sangat besar, menunjukkan adanya tanda positif untuk awal periode perkembangan ekonomi yang penting. Namun, juga perlu disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang kompleks dan berisi risiko tertentu untuk investasi serta mengalami kesulitan dalam rangka dinamika yang unik. Sehingga dalam menghadapi perekonomian Indonesia dalam menyikapi ekonomi dunia, maka Presiden Joko Widodo meluncurkan...
Words: 6105 - Pages: 25
...M.Sc | Nilai | Hari, tanggal PraktikumRuang | ::: | Kamis, 25 Februari 20162RK. 8 AGR 307 | | PENDAHULUAN Latar Belakang Negara yang berhasil tidak hanya dari sektor industri, namun banyak negara yang yang berhasil karena mengutamakan pertanian. Berhasil atau tidak berkembangnya sektor pertanian disuatu negara akan berbanding lurus pada perekonomian negara. Di Indonesia, berkecimpung dan berperan aktif di dunia usaha pertanian akan dihadapkan banyak faktor-faktor hambatan yang menjadikan petani sulit untuk berkembang. Untuk membantu petani di Indonesia, pemerintah membuat Koperasi. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Berdasarkan teorinya, sistem agribisnis adalah suatu rangkaian kegiatan usaha pertanian yang didalamnya terdapat beberapa sub-sistem/cabang kegiatan yang memliki keterkaitan untuk saling mendukung dan mempengaruhi antar sub-sistem. Setidaknya ada lima sub-sistem yang saling terkait tersebut (Krisnamurthi dan Saragih, 1992). Kelima subsistem tersebut adalah (1) sub-sistem faktor input pertanian, (2) sub-sistem Usahatani, (3) sub-sistem pengolahan hasil pertanian, (4) sub-sistem...
Words: 3413 - Pages: 14
...DAFTAR ISI BAB 1 Latar Belakang ............................................................................................................. 2 BAB 2 Tujuan ........................................................................................................................... 3 BAB 3 Isi A. Pengertian Paragraf ...................................................................................................... 4 B. Ide utama dan kalimat utama paragraf ......................................................................... 5 C. Kalimat penjelas ........................................................................................................... 8 D. Kalimat penegas ........................................................................................................... 9 E. Unsur-unsur pengait paragraf ..................................................................................... 10 F. Prinsip kepaduan bentuk dan makna paragraf ............................................................ 15 G. Jenis dan cara pengembangan paragraf ...................................................................... 16 BAB 4 Kesimpulan ................................................................................................................. 23 BAB 1 Latar Belakang Bahasa dijumpai di mana-mana dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahasa menyerap masuk ke dalam pikiran-pikiran kita, menjembatani hubungan kita...
Words: 5336 - Pages: 22
...1.0 PENGENALAN Dunia perniagaan merupakan suatu bidang yang amat luas dan mencabar terutama dengan berlakunya perkembangan proses kemajuan globalisasi. Peranan usahawan turut menjadi lebih mencabar, kompleks dan pelbagai dalam menyumbang ke arah pembinaan sebuah negara yang maju, dinamik dan progresif. Peningkatan sumbangan usahawan dalam merealisasikan kehendak kemodenan semakin ditagih untuk menjana kerancakan guna tenaga dalam pelbagai bidang dan sektor termasuklah sektor perdagangan dan perindustrian. Dengan terlaksananya Dasar Ekonomi Baru, pembangunan usahawan terutama di kalangan golongan muda adalah penting untuk menggalakkan penglibatan mereka dalam sektor perdagangan dan perindustrian. Menurut Nur Adilah Hanim (Widad dan Faridah Mariani, 1998), perubahan struktur ekonomi Malaysia telah berkembang pesat dari sebuah negara yang berorientasikan pertanian ke sektor perindustrian, dan kini menuju ke era teknologi maklumat. Kepesatan ekonomi negara telah mewujudkan peluang-peluang kerjaya yang banyak. Namun begitu persaingan yang hebat dalam dunia perniagaan dan pekerjaan telah menyebabkan golongan remaja yang hendak bekeija mempunyai pelbagai pilihan untuk memilih keijaya yang bersesuaian dengan mereka. Zulkifli Senteri pula menyatakan kerajaan telah berjaya mempertingkatkan jumlah Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) kepada lebih kurang 18 peratus dalam tempoh Dasar Ekonomi Baru (DEB). Namun begitu. peratus ini tidak seperti diharapkan kerana salah...
Words: 2367 - Pages: 10
...Akuntansi Sosial dan Lingkungan Latar Belakang Akuntansi sosial dan lingkungan telah lama menjadi perhatian akuntan. Akuntansi ini menjadi penting karena perusahaan perlu menyampaikan informasi mengenai aktivitas sosial dan perlindungan terhadap lingkungan kepada stakeholder perusahahaan. Perusahaan tidak hanya menyampaikan informasi mengenai keuangan kepada investor dan kreditor yang telah ada serta calon investor atau kreditor perusahaan, tetapi juga perlu memperhatikan kepentingan sosial di mana perusahaan beroperasi. Perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat Karena mempunyai hubungan (timbal balik) antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan dan masyarakat adalah pasangan hidup yang saling memberi dan membutuhkan. Kontribusi dan harmonisasi keduanya akan menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Saya katakan mempunyai timbal balik karena perusahaan dapat memberikan lapangan pekerjaan dan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi, menyumbang pendapatan daerah atau negara, serta membayar pajak kepada negara. Dengan begitu perusahaan dapat leluasa menjalankan aktivitasnya. Adapun dua aspek yang harus diperhatikan agar tercipta kondisi antara keduanya sehingga keberadaan perusahaan membawa perubahan ke arah perbaikkan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dari aspek ekonomi, perusahaan harus berorientasi mendapatkan keuntungan dan dari aspek sosial, perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat...
Words: 2688 - Pages: 11
...PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: ∗ Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat ∗ Oleh: Ginandjar Kartasasmita Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Disampaikan pada Sarasehan DPD GOLKAR Tk. I Jawa Timur Surabaya, 14 Maret 1997 I. Pendahuluan Sesuai dengan tujuan mata kuliah ini yaitu, untuk membahas konsep-konsep pembangunan yang bertumpu pada masyarakat sebagai jembatan antara pembangunan mikro dan makro, maka pada kesempatan ini bahasan pokok yang akan disampaikan adalah tentang pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community-based development) Pertama-tama perlu terlebih dahulu dipahami arti dan makna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental serta terdidik dan kuat serta inovatif, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Namun, selain nilai fisik di atas, ada pula nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti nilai kekeluargaan, kegotong-royongan, kejuangan, dan yang khas pada masyarakat kita, kebinekaan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (survive), dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan...
Words: 12397 - Pages: 50
...Bil: 1/2004 www.kpdnhq.gov.my ISSN: 1675-5626 Ke Arah Kesejahteraan Pengguna Apakah hak pengguna apabila mereka membayar untuk sesuatu barangan atau perkhidmatan? Apakah tindakan yang boleh diambil oleh mereka apabila mendapati barangan yang dibeli rosak atau perkhidmatan yang diberikan tidak memuaskan? Apakah tanggungjawab peniaga? Walau sejauhmanapun baiknya jaminan atau waranti yang dikeluarkan oleh peniaga untuk menarik perhatian orang ramai supaya membeli produk mereka, namun jaminan tersebut sering tidak berguna apabila pengguna menghadapi masalah dengan pembeliannya. Di samping perlindungan asas diberikan kepada pengguna seperti di bawah Akta Perihal Dagangan dan Akta Jualan Barangan, haruskah pengguna menikmati lebih banyak jaminan palsu untuk setiap pembelian mereka? malan perniagaan beretika merupakan tanggungjawab utama bagi semua peniaga. Peniaga seharusnya jujur dalam mempromosikan sesuatu produk dan jaminan yang diberikan juga haruslah benar. Produk yang dijual kepada pengguna hendaklah sama seperti model demonstrasi, contoh atau perihal mengenainya. Selain itu juga, jaminan yang diberi seperti produk adalah tahan lama, berkualiti tinggi, selamat digunakan dan bebas daripada sebarang A Oleh Wan Mohd Asyraf Wan Muhamed Artikel ini mendapat tempat ketiga bagi kategori 13 hingga 18 tahun, dalam Pertandingan Mengarang Esei dan Melukis Poster Kepenggunaan, sempena Hari Pengguna Malaysia 2003, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal...
Words: 4873 - Pages: 20
...Edisi Juli 2012 Volume VI No. 1-2 ISSN 1979-8911 KEWIRAUSAHAAN-SOSIAL BERBASIS ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) (Studi Analisis mengenai Pemberdayaan Ekonomi Ummat atas Unit Usaha-Sosial Persis, NU, dan Muhammadiyah di Kabupaten Garut) Deden Suparman Abstrak Globalization has accelerated development grow twisted science, technology, and business. However, the acceleration of development is not accompanied by equity. Community with one another, or one person with another person has entered the dilemma of social inequality that was incredible. This is caused by business practices that are not responsible, development projects that are not effective, and poor government policies, making development efforts more difficult inclusive, and the increasingly adverse impact on the environment, social injustice and bring economic social conflicts and political. Management rules of social organization is no different from the management of business organizations, except the vision and mission, which is characterized by social interests. A management expert, Peter Drucker in his book Innovation and Entrepreneurship (1985), based on his observations in America, concluded that there has been an inevitable shift from conventional economic management to the management of social economy. For example, in terms of employment. Examples of cases in job creation in business organizations, and even reduce its workforce, while the social organization of small and medium scale became a provider of new jobs...
Words: 2653 - Pages: 11
...ANALISIS DAN PEMBAHASAN KASUS I. Analisis Kasus PT Askrindo (Persero) didirikan pada tanggal 11 Januari 1971 berdasarkan PP No 1 Tahun 1971. Perusahaan berperan dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia yaitu dengan berperan sebagai lembaga penjamin atas kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada UMKM.. Seiring berjalannya waktu, PT Askrindo tidak hanya melakukan penjaminan tehadap UMKM tetapi juga dalam bidang usaha Asuransi Kredit Bank, Asuransi Kredit Perdagangan, Customs Bonds, dan Reasuransi. Kasus PT Askrindo bermula pada tahun 2002 saat empat perusahaan (PT Tranka Kabel, PT Vitron, PT Indowan, dan PT Multimegah) yang diberikan penjaminan kredit atas LC oleh PT Askrindo mengalami gagal bayar pada saat jatuh tempo. Untuk menghindari pembayaran klaim, PT Askrindo menerbitkan promisorry notes dan medium term notes atas empat perusahaan tersebut. Proses ini dilanjutkan dengan penempatan dana senilai 442 milyar rupiah pada investasi melalui lima manajer investasi yaitu PT Jakarta Securities, PT Reliance Asset Management, PT Batavia Prosperindo Financial Services dan PT Jakarta Securities namun pada akhirnya kelima manajer investasi tersebut tidak dapat mengembalikan dana ke PT Askrindo. Kejanggalan dari serangkaian kasus tersebut menyebabkan Bapepam melakukan pemeriksaan atas PT Askrindo, diantaranya adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan tahun 2010 yang mana PT Askrindo tidak dapat membuktikan kepemilikan beberapa...
Words: 3052 - Pages: 13
