Latar Belakang munculnya Basel II

Basel I mengelompokkan nasabah ke dalam kelompok-kelompok yang menggambarkan tipe kesamaan debitur. Nasabah dengan tipe yang sama akan memiliki persyaratan modal yang sama tanpa memperhatikan perbedaan yang potensial pada kemampuan pembayaran kredit dan risiko yang dimiliki oleh masing-masing individu nasabah.

Sejalan dengan banyaknya inovasi keuangan, dan produk-produk yang ada di dunia perbankan semakin berkembang, maka semakin banyak pula risiko risiko yang muncul. Dan risiko-risiko ini tidak diatur dalam Basel I, sehingga dikembangkanlah konsep permodalan dan risiko perbankan yang baru, yang lebih dikenal dengan Basel II.

Tentang Basel II

Basel II dibuat berdasarkan struktur dasar the Basel I. Basel II memberikan kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih sensitif terhadap risiko serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko di bank. Hal ini dicapai dengan cara penyesuaian persyaratan modal dengan risiko dari kerugian kredit dan juga dengan memperkenalkan perubahan perhitungan modal dari eksposur yang disebabkan oleh risiko dari kerugian akibat kegagalan operasional.

Basel II bertujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan, dengan menitikberatkan pada tiga pilar, yakni pilar pertama, perhitungan permodalan yang berbasis risiko; pilar kedua, supervisory review process; dan pilar ketiga, market discipline.

Perbedaan Basel I dan Basel II

[pic]

Pilar-Pilar Basel 2

1. Pilar 1 - Minimum Capital Requirement

Definisi Modal

Dalam Basel II, bank harus menjaga sekurang -kurangnya delapan persen dari modalnya terhadap aset tertimbang menurut risiko. Dalam konteks ini, modal dibagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

o Modal Tier 1 yang merupakan modal dasar yaitu saham ditambah saham utama nonkumulatif

ditambah cadangan-cadangan dikurangi goodwill.

o Modal Tier 2 terdiri dari nilai revaluasi aset dan cadangan umum maupun instrumen

modal hybrid dan hutang subordinasi.

Kategori modal ketiga, Modal Tier 3, ditambahkan dalam Amandemen Capital Accord tahun 1996 tetapi hanya digunakan untuk memenuhi proporsi persyaratan modal bank untuk risiko pasar. Kategori tersebut terdiri dari instrumen hutang subordinasi jangka pendek dengan karakteristik khusus. Modal dasar harus memenuhi sekurang-kurangnya 50 persen dari permodalan bank. Diikuti dengan modal Tier 2 yang tidak boleh melebihi 50 persen dari permodalan.

Risiko Kredit

Basel II memungkinkan lembaga keuangan untuk menghitung risiko kredit untuk memenuhi ketentuan permodalan dengan menggunakan salah satu dari dua cara sebagai berikut:

Risiko Kredit ---- Standardised Approach

Berdasarkan standardised approach, bank mengalokasikan satu bobot risiko untuk setiap aset dan pos-pos off-balance sheet yang menghasilkan jumlah keseluruhan aset tertimbang menurut risiko sebagai berikut:

ATMR = Jumlah eksposur x bobot risiko

Alokasi untuk masing-masing bobot risiko didasarkan pada kategori umum dari debitur (pemerintah, bank atau perusahaan), yang selanjutnya diklasifikasikan kembali dengan peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat kredit eksternal. Standardised approach menetapkan bobot risiko berdasarkan perbedaan kenis aset dan menggunakan penilaian kredit eksternal untuk meningkatkan sensitivitas terhadap risiko dibandingkan dengan Accord yang digunakan saat ini. Bobot risiko untuk pemerintah, antar bank dan eksposur perusahaan dibedakan berdasarkan penilaian kredit eksternal.

Contoh Bobot Risiko
Lihat bobot risiko dalam tabel pemerintah, bank dan perusahaan. Bobot risiko 100 persen menghasilkan beban modal sebesar 8% dari nilai eksposur. Hal yang sama, bobot risiko 20% menghasilkan beban modal setara dengan 1,6% (20% x 8%) dari eksposur. Terdapat beberapa bobot risiko lain sesuai dengan perbedaan jenis eksposur. Beberapa kategori bobot risiko yang diterapkan:
Eksposur untuk rumah tinggal yang memenuhi kriteria kehati-hatian yang ketat ditetapkan sebesar 35%;
- Eksposur retail ditetapkan sebesar 75% (pinjaman kepada usaha kecil dan menengah yang memenuhi kriteria tertentu dapat diperlakukan sebagai retail);
- Eksposur properti komersial dengan pengecualian terbatas untuk kondisi tertentu ditetapkan sebesar 100%;
- Eksposur yang berisiko tinggi seperti pinjaman yang telah jatuh tempo ditetapkan sebesar 150%;
- Bagian-bagian sekuritisasi yang berperingkat BB+ and BB- ditetapkan sebesar 350%.

Risiko Kredit ---- IRB Approach
IRB approach mengakui bahwa bank secara umum lebih mengetahui debitur mereka dibandingkan lembaga pemeringkat. Pendekatan ini memungkinkan bank untuk menerapkan diferensiasi yang lebih tepat untuk masing -masing risiko dibandingkan tujuh kelompok risiko (0, 20, 35, 50, 75, 100 dan 150%) yang terdapat dalam standardised approach. Terdapat dua pendekatan dalam IRB, dimana kedua pendekatan tersebut mengacu pada standar pengungkapan dan metodologi yang ketat serta persetujuan pengawas:
- Foundation IRB --- bank menghitung probability of default yang terkait dengan masing - masing debitur dan pengawas menyediakan input lainnya seperti loss given default dan exposure at default.
- Advanced IRB --- selain dari PD, bank menambahkan input lainnya seperti exposure at default, loss given default dan jangka waktu. Persyaratan untuk pendekatan ini lebih ketat

Mitigasi Risiko Kredit
Risiko kredit dari pemberi pinjaman dimitigasi jika debitur memberikan agunan atau pihak ketiga menjamin kewajiban debitur, ketika ba nk membeli proteksi kredit, sebagai contoh melalui derivatif kredit, dan lain-lain. Basel II memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap teknik-teknik mitigasi risiko kredit dibandingkan Accord 1988. Basel II memungkinkan bank untuk mengakui agunan-agunan sebagai berikut:
- Kas
- Surat hutang tertentu yang diterbitkan oleh pemerintah, public sector entities, bank, perusahaan dan perusahaan sekuritas
- Sekuritas ekuitas tertentu yang dapat diperdagangkan =- Reksadana tertentu
- Emas
Untuk bank yang menggunakan standardised approach untuk menghitung risiko kredit, Basel II menetapkan dua kemungkinan pendekatan, yaitu:
- Simple approach yang memungkinkan tagihan yang dijamin menerima bobot risiko yang dikenakan kepada instrumen agunan dengan batasan terendah sebesar 20%.
- Comprehensive approach terfokus pada nilai tunai dari agunan. Pendekatan ini menggunakan haircut untuk memperhitungkan volatilitas nilai agunan. Haircut dapat berupa haircut standar yang telah ditetapkan (ditetapkan oleh Basel Committee) atau menggunakan estimasi volatilitas agunan yang disusun oleh bank. Bagi bank yang diizinkan menggunakan peringkat internal mereka, simple approach sebagaimana digambarkan diatas tidak berlaku. Bagi bank-bank yang menggunakan IRB, komponen LGD akan disesuaikan untuk menggambarkan manfaat penggunaan agunan untuk mengurangi kerugian.

Sekuritisasi Aset

Sekuritisasi adalah teknik yang digunakan bank untuk antara lain memindahkan risiko dan mendapatkan likuiditas. Dalam bentuk tradisional, aset bank dimasukkan dlam satu kelompok yang selanjutnya dijual dengan menerbitkan sekuritas yang dijamin dengan kelompok aste tersebut. Dalam Basel II, bank harus menerapkan kerangka sekuritisasi dalam menetapkan kebutuhan modal terhadap eksposur yang berasal dari sekutitisasi tradisional dan sintetis atau struktur yang sama yang memuat fitur-fitur tersebut. Oleh karena sekuritisasi dapat dilakukan dalam berbagai cara, penetapan modal dalam eksposur sekuritisasi harus ditetapkan berdasarkan muatan eksonomis dibandingkan bentuk legalnya. Hal yang sama, pengawas akan lebih menitikberatkan perhatiannya pada muatan ekonomis dari transaksi untuk menetapkan apakah hal tersebut mengacu pada kerangka sekuritisasi dalam kaitannya dengan penetapan kebutuhan permodalan. Dalam sekuritisasi, bank dapat berperan sebagai kreditur asal atau investor dari aset yang disekuritisasi dan peran yang sebebnarnya dari dua ketgori ini sangat bervariasi. Bagaimanapun bentuknya, Basel II menekankan bahwa bank harus mengalokasikan modal terhadap berbagai bentuk sekuritisasi.

Risiko Pasar

Sejak 1 Januari 1998, perbankan dinegara-negara G 10 dipersyaratkan untuk menyediakan modal untuk mengcover risiko pasar (hal ini mengacu pada amandemen risiko pasar dari Basel Accord).
Persyaratan permodalan bank untuk risiko pasar ditetapkan dengan menggunakan dua metode:
Standardised approach mengadopsi apa yang disebut pendekatan ‘‘building bock’’ untuk transaksi yang terkait dengan suku bunga dan instrumen ekuitas yang membedakan persyaratan modal (beban modal) untuk risiko spesifik dari risko pasar yang umum. Internal model approach yang memungkinkan bank menggunakan metode yang dikembangkannya sendiri yang harus memenuhi kriteria kualitatif dan kuantitatif yang ditetapkan Basel Committee dan mengacu pada persetujuan dari otoritas pengawas.

Risiko Operasional
Risiko operasional didefinisikan oleh Basel Committee sebagai ‘‘risiko yang baik langsung maupun tidak langsung berasal dari ketidakmampuan atau kegagalan proses internal, orang-orang dan sistem maupun kejadian-kejadian eksternal’’. Terdapat tiga pendekatan dalam menetapkan beban modal untuk risiko operasional: o Basic Indicator Apparoach menetapkan beban modal untuk risiko operasional sebesar persentase tertentu (disebut ‘‘alpha factor’’) dari gross income yang digunakan sebagai perkiraan terhadap eksposur risiko bank. Dalam pendekatan ini, modal yang harus dialokasikan bank terhadap kerugian yang berasal dari risiko operasional sama dengan persentase tertentu dari rata -rata gross income tahunan selama periode tiga tahun. o Standardised Approach mempersyaratkan suatu institusi untuk memisahkan kegiatannya menjadi delapan lini bisnis standar, sebagai contoh perbankan retail, pembiayaan korporasi, dan lain-lainnya. Beban modal untuk masing -masing lini bisnis dihitung dengan mengalikan gross income untuk masing-masing lini bisnis tersebut dengan suatu angka (disebut ‘‘beta’’) yang ditetapkan untuk masing-masing lini bisnis. Angka beta akan berbeda untuk masing-masing lini bisnis. o Dalam Advanced Measurement Approach, perhitungan kebutuhan modal akan sama dengan pengukuran risiko yang dihasilkan dari sistem pengukuran risiko operasional yang digunakan secara internal oleh bank. Bank harus memenuhi kriteria kualitatif dan kuantitatif sebagaimana ditetapkan dalam Basel II dan harus disetujui oleh pengawas. Basel II mempersyaratkan bahwa bank harus menyediakan modal sebesar 8% terhadap aset tertimbang menurut risiko, dihitung sesuai dengan rumusan sebagai berikut [pic]

Sebagai contoh, suatu bank memiliki jumlah ATMR sebesar USD10 miliar, beban modal untuk risiko pasar sebesar USD300 juta dan beban modal untuk risiko operasional sebesar USD100 juta. Kebutuhan modal minimum untuk bank tersebut adalah:
= (USD 10 miliar + 12,5 x (USD300 juta + USD100 juta) x 8% = USD1,2 miliar
Hal ini berarti bank tersebut harus menyediakan modal sekurang -kuranganya USD1,2 miliar. 2. Pilar 2 - Supervisory review

Pilar 2 merupakan respon peraturan untuk pilar pertama, memberikan regulator dan alat yang lebih baik yang sebelumnya belum tersedia. Pilar ini juga memberikan suatu kerangka kerja untuk menangani semua risiko lain yang mungkin dihadapi bank, seperti risiko sistemik, risiko pensiun, risiko konsentrasi, risiko strategik, risiko reputasi, risiko likuiditas, serta risiko hukum, yang digabungkan menjadi risiko residu. Bank dapat meninjau sistem manajemen risiko.

Apa itu pilar 2?

1. Penilaian secara keseluruhan risiko yang mencakup faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif

2. Penilaian manajemen modal dan perencanaan

3. Mencakup semua bagian dari kelompok keuangan

4. Mencakup penilaian strategis lembaga

5. Fleksibel dan proporsional dengan risiko yang dihadapi oleh lembaga masing-masing

Pilar 2 meliputi:

1. Penilaian bank tentang kecukupan modalnya sendiri

Bank harus memiliki proses untuk menilai kecukupan modal mereka secara keseluruhan dengan profil risiko dan strategi untuk mempertahankan tingkat modal mereka. Salah satunya adalah dengan menggunakan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), yaitu bertujuan untuk melengkapi persyaratan modal minimum dan proses review pengawasan dengan mengembangkan satu set persyaratan pengungkapan yang memungkinkan pelaku pasar untuk mengukur kecukupan modal suatu institusi. Dengan ICAAP, bank dapat melakukan strategic planning, sehingga membantu organisasi mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan serta memungkinkan untuk menjadi proaktif dan bukan reaktif tetapi outline yang ada harus jelas, seperti sumber permodalan eksternal tingkat modal yang diinginkan dan juga persyaratan modal yang diharapkan dan pengeluaran.

Hal-hal yang harus dipertimbangkan manajer dalam melakukan proses pengukuran Capital Adequacy:

1. Rasio peraturan dan persyaratan

2. Perbandingan dengan perusahaan lain yang sama

3. Harapan counterparty dan lembaga pemeringkat

4. Konsentrasi kredit dan risiko lainnya

5. Efek siklus bisnis

6. Tes terhadap stress yang mungkin terjadi

7. Pemodelan formal dan analisis risiko

8. Faktor kualitatif dan subjektif lainnya, dan

9. Membangun nilai untuk pemegang saham

2. Supervisory review process

Supervisor harus meninjau dan mengevaluasi penilaian bank intern akan kecukupan modal dan strategi mereka, serta kemampuan mereka untuk memantau dan memastikan kepatuhan mereka dengan peraturan rasio modal yang ada. Supervisor harus mengambil tindakan yang tepat jika mereka tidak puas dengan hasil dari proses ini.

Pengawasan dapat dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan di tempat

2. Off-site surveillance

3. Pertemuan dengan manajemen bank

4. Pelaporan periodik

5. Review pekerjaan yang dilakukan oleh auditor internal dan eksternal

Supervisor harus melakukan review terhadap pengukuran bank karena untuk memastikan agar:

1. Tingkat target modal yang dipilih adalah komprehensif dan relevan dengan lingkungan operasi saat ini

2. Tingkat ini benar dipantau dan ditinjau oleh manajemen senior

3. Komposisi modal sesuai untuk sifat dan skala bisnis bank

3. Modal di atas minimum peraturan

Supervisores harus mengharapkan bank untuk beroperasi di atas rasio modal minimum dan peraturan harus memiliki kemampuan untuk meminta bank untuk menahan modal lebih dari minimum.

Kenapa bank harus menyediakan capital tambahan:

1. Alasan kompetitif

2. Kejadian fluktuasi modal dalam kegiatan usahanya

3. Biaya untuk bank untuk meningkatkan modal terutama bila diperlukan dengan cepat atau ketika kondisi pasar yang tidak menguntungkan tinggi

4. Konsekuensi ketika jatuh di bawah persyaratan peraturan modal minimum

5. Bank tertentu risiko atau faktor ekonomi makro tidak dapat diperhitungkan dalam pilar 1

4. Intervensi pengawasan

Supervisor harus berusaha untuk campur tangan pada tahap awal untuk mencegah modal gagal di bawah tingkat minimum yang diperlukan untuk mendukung karakteristik risiko bank tertentu dan harus memerlukan tindakan perbaikan yang cepat jika modal tidak dipertahankan atau dipulihkan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sedini mungkin potensi erosi serius pada posisi modal bank untuk membatasi risiko kepada deposan dan sistem keuangan. Intervensi dapat dilakukan:

1. Ditentukan oleh hukum, kebijakan nasional, case-by-case

2. Analisis bujukan moral untuk mendorong bank untuk meningkatkan posisi modal mereka

3. Rasio modal dapat mewakili pemicu tindakan pengawasan, sampai dengan dan termasuk penutupan bank

Aksi pengawasan yang potensial dapat dilakukan dengan:

1. Peningkatan pemantauan bank.

2. Mengharuskan bank untuk meningkatkan ICAAP-nya.

3. Mengharuskan bank untuk memberikan rencana restorasi modal.

4. Menempatkan pembatasan pada aktivitas bank, akuisisi, dll

5. Membatasi pembayaran dividen.

6. Mengharuskan penggantian manajemen senior dan / atau dewan direksi

Tantangan yang ada untuk pilar 2 adalah peraturan dan hukum yang ada dan berbeda-beda setiap negara serta budaya yang juga berbeda, dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang baik untuk melakukan pengawasan yang efisien, dan transparansi informasi dan pengawasan yang ada.

Kritik terhadap Basel 2

Secara politis sulit untuk menerapkan Basel II dalam lingkungan peraturan sebelum tahun 2008, dan kemajuan umumnya lambat sampai krisis perbankan besar tahun itu sebagian besar disebabkan oleh credit default swap, pasar keamanan berbasis mortgage dan turunannya yang sama.

Salah satu aspek yang paling sulit menerapkan perjanjian internasional adalah kebutuhan untuk mengakomodasi budaya yang berbeda, berbagai model struktural, kompleksitas kebijakan publik, dan regulasi yang ada. Bank manajemen senior akan menentukan strategi perusahaan, serta negara di mana untuk dasar jenis usaha tertentu, sebagian didasarkan pada bagaimana Basel II akhirnya ditafsirkan oleh berbagai negara legislatif dan regulator.

Terdapat banyak kritikan ditujukan kepada Basel II. Ini termasuk bahawa ukuran risiko yang lebih rumit merupakan kelebihan tidak adil kepada bank besar yang mampu melaksanakannya dan, dari perspektif yang sama, negara berkembang umumnya turut tidak memiliki bank sedemikian dan Basel II akan melemahkan negara yang ekonominya sekadar mencukupi marginal (economically marginalized).

3. Pilar 3 – Discipline Market

Pilar ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan modal minimum dan proses review pengawasan dengan mengembangkan satu set disclosure requirement yang memungkinkan pelaku pasar untuk mengukur kecukupan modal suatu institusi. Pillar III mewajibkan bank untuk mengungkapkan rincian tentang ruang lingkup laporan keuangan, permodalan, eksposur risiko, proses pengukuran risiko, serta kecukupan modal (capital adequacy).

Pilar 3 merupakan kelengkapan dari pilar 1 dan pilar 2. Pada prinsipnya pilar 3 bertujuan untuk: (1) mendorong terciptanya lingkungan perbankan yang sehat. Hal ini dapat dicapai karena dengan pillar 3, maka perbankan dapat diawasi/diniliai oleh berbagai pihak, sehingga dengan pengawasan tersebut maka lingkungan perbankan akan terkendali; (2)agar pengawas memiliki kewenangnan untuk mengharuskan perbankan beroperasi secara sehat. Hal ini dapat dicapai karena pillar 3 mengharuskan perbankan mengungkap seluruh informasi

Materialitas dan Informasi confidential

Sebuah bank harus memutuskan mana informasi yang relevan untuk diungkapkan didasarkan pada konsep materialitas. Informasi akan dianggap sebagai material jika kelalaian atau salah saji bisa mempengaruhi penilaian untuk membuat keputusan ekonomi.

Bank perlu memilah antara informasi yang perlu diungkapkan dan informasi yang bersifat “proprietary and confidental”. Informasi mengenai nasabah merupakan informasi yang sangat rahasia. Namun hal tersebut dapat disajikan jika terdapat perjanjian yang legal.

Frekuensi

Disclosure yang ditetapkan dalam Pilar 3 harus dilakukan secara semi-annual. Namun pengecualian berlaku untuk:

✓ Qualitative disclosure yang memberikan ringkasan umum tentang kebijakan manajemen risiko bank dipublikasikan secara tahunan;

✓ Quantitative disclosure yang bersifat volatile, seperti Capital Adequacy Ratio (CAR) dipublikasikan secara triwulanan.

Basel 2 di Indonesia

[pic]

Basel II bertujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan, dengan menitikberatkan pada perhitungan permodalan yang berbasis risiko, supervisory review process, dan market discipline. Framework Basel II disusun berdasarkan forward-looking approach yang memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dari waktu ke waktu. Hal ini untuk memastikan bahwa framework Basel II dapat mengikuti perubahan yang terjadi di pasar maupun perkembangan-perkembangan dalam manajemen risiko.
Jika dilihat, Basel II memiliki berbagai kompleksitas dan prakondisi yang cukup berat bagi perbankan. Tetapi wajar jika melihat manfaat yang akan didapat perbankan nanti, berupa penghematan modal dalam menutup risiko yang diambilnya. Manfaat lain, karena Basel II merupakan standar yang diakui secara internasional, akan mudah bagi suatu bank yang akan beroperasi secara global untuk dapat diterima oleh pasar internasional, kalau mengikuti standar ini.

Memaksimalkan manfaat implementasi Basel II
Basel II menghitung kebutuhan modal yang sesuai dengan profil risiko bank, serta memberikan insentif bagi peningkatan kualitas dalam praktek manajemen risiko di perbankan. Menggunakan berbagai alternatif pendekatan (approaches) dalam mengukur risiko kredit (credit risk), risiko pasar (market risk) dan risiko operasional (operational risk), maka hasilnya adalah perhitungan modal bank yang lebih sensitif terhadap risiko (risk sensitive capital allocation). Dalam Basel II, perhitungan modal bank ini dimuat dalam Pilar-1 Minimum Capital Requirement. Dalam berbagai alternatif pendekatan di atas pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu pendekatan standar berlaku untuk seluruh bank (standardised model) dan model yang dikembangkan secara internal sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha dan profil risiko individual bank (internal model) sehingga lebih sophisticated.
Komparasi di antara 2 pendekatan di atas, maka internal model secara umum diharapkan dapat menghasilkan perhitungan kebutuhan modal yang lebih tepat sesuai dengan risiko yang dihadapi oleh bank. Ini akan menjadi insentif bagi bank tersebut. Kondisi ini diharapkan menjadi pemicu bagi upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas manajemen risiko sehingga pada saatnya dapat mengoptimalkan insentif yang dapat diperoleh dalam menghitung kebutuhan modal. Dalam menilai kelayakan modal bank, maka selain alokasi modal berdasarkan Pilar 1 harus turut pula dihitung alokasi modal untuk antisipasi kerugian karena risiko-risiko lain seperti risiko likuiditas (liquidity risk), risiko strategik (strategic risk), risiko suku bunga di banking book (interest rate risk in the banking book) dan risiko-risiko lainnya.
Pendekatan di atas dirangkum dalam Pillar 2 – Supervisory Review Process dan disebut sebagai Individual Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) yang akan menjadi tantangan bagi bank dan pengawas. Diperlukan peningkatan kompetensi dan kapasitas pengawas yang didukung oleh perangkat ketentuan pengawasan sehingga pada waktunya dapat melakukan penilaian secara efektif atas risiko lain selain di Pilar 1 bahkan dapat meminta kesediaan bank untuk menambah modal apabila perhitungan modal bank tersebut dipandang belum memadai.
Selanjutnya, peran aktif masyarakat dalam mengawasi bank dipandang menentukan juga sehingga dari awal masyarakat diharapkan mampu pula menilai risiko yang dihadapi serta mengetahui tingkat kecukupan modal yang dimiliki oleh bank seperti terangkum dalam Pillar 3 - Market Discipline. Sinergi penerapan dari ketiga Pilar yang terdapat dalam Basel II di atas tidak dapat dipisahkan dalam mencapai industri perbankan dan sistem keuangan yang sehat dan stabil.

Dampak implementasi Basel II terhadap ketahanan sistem perbankan

1.Apakah bank mengalami penurunan CAR sampai dibawah minimum 8% ?
Bank Indonesia bersama sejumlah bank terus melakukan secara periodik studi dampak kuantitatif untuk melihat konsekuensi penerapan Basel II terhadap modal bank. Oleh karena itu, dampak Basel II terhadap modal bank semestinya dilihat secara individual dan menjadi kewajiban untuk sejak dini melakukan penilaian serta meningkatkan efektifitas penerapan manajemen risiko agar dapat secara optimal memanfaatkan insentif yang ada. Penurunan CAR bisa sampai terjadi bagi bank yang risikonya memang lebih besar, namun bagi bank yang kreditnya didominasi oleh retail dan KPR akan menyebabkan perhitungan kebutuhan modal yang lebih rendah, karena ATMR retail dan KPR lebih rendah dari yang sekarang diterapkan.

[pic]
2. Apakah Basel II akan diterapkan untuk seluruh bank umum ?
Fokus implementasi Basel II di Indonesia adalah pengembangan dan peningkatan kualitas manajemen risiko oleh perbankan nasional sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Upaya ini tentu tidak memilah antara bank besar dan bank kecil karena budaya manajemen risiko tentu berlaku sebagai patron yang umum. Sementara itu, berdasarkan hasil survei perbankan juga menghendaki agar Basel II dapat diterapkan kepada seluruh bank untuk mengurangi dampak negatif terhadap tingkat persaingan antar bank akibat perbedaan kemampuan dan kesiapan bank menerapkan dan mengembangkan manajemen risiko beserta infrastrukturnya. Pendekatan yang standar pada Basel II akan dapat diterapkan bagi seluruh bank di Indonesia.

3. Mungkinkah implementasi Basel II menghambat proses intermediasi
Penerapan Basel II tidak dimaksudkan untuk menghambat proses intermediasi yang telah dilakukan perbankan selama ini. Ataupun, dalam lingkup makro, mengurangi dominasi perbankan dalam pembiayaan roda perekonomian. Pendekatan-pendekatan yang ditawarkan dalam Basel II secara keseluruhan lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mereposisi dan meredefinisi apa yang telah dilakukan perbankan dengan fokus pada pengelolaan risiko. Dalam kaitannya dengan fungsi intermediasi, Basel II bukanlah suatu framework yang mekanistis dimana tidak terdapat ruang untuk toleransi. Beberapa klausul diskresi nasional (national discretion) memberikan keleluasaan untuk itu. Jika implementasi Basel II diperkirakan akan menyebabkan penurunan eksposur untuk sektor tertentu (misalnya disebabkan penggunaan peringkat dalam pemberian kredit kepada korporasi dalam pendekatan standar untuk risiko kredit), maka pada bagian lain, implementasi Basel II juga mendorong peningkatan eksposur untuk sektor lainnya seperti kredit untuk sektor retail (misalnya kredit usaha kecil, perorangan, dan lain-lain) dan perumahan melalui penurunan bobot risiko kredit untuk masing-masing sektor tersebut. Proses perpindahan tersebut disadari akan menimbulkan efek kejutan bagi bank, debitur dan perekonomian pada umumnya. Namun demikian, efek tersebut diharapkan tidak berlangsung lama dan hanya bersifat “fine tuning” yang lazim dalam suatu perekonomian.

4. Apakah dampak bagi bank yang saat ini sedang berupaya meningkatkan permodalan dalam kerangka implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia
Peningkatan permodalan bank dalam kerangka implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia secara tidak langsung merupakan sarana bagi bank untuk mengimplementasikan Basel II dengan baik. Dukungan permodalan yang memadai akan memungkinkan bank untuk mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang diperlukan dalam mengimplementasikan Basel II. Dengan demikian, kewajiban pemenuhan modal inti minimum bank umum sebesar Rp80 miliar pada akhir tahun 2007 dan Rp100 miliar pada akhir tahun 2010 selain dapat meningkatkan skala ekonomis dalam pelaksanaan kegiatan operasional juga memberikan kesempatan bagi bank untuk meningkatkan kemampuan manajemen risiko dalam kerangka implementasi Basel II.

5. Apakah prasyarat agar Basel II dapat diterapkan dengan baik
Prasyarat utama agar Basel II dapat diterapkan dengan baik meliputi: o Penerapan manajemen risiko di bank sebagaimana telah diatur dalam PBI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum o Penyesuaian standar akuntansi yang mengacu kepada standar akuntansi internasional (IAS) antara lain IAS 32 dan IAS 39. o Penerapan perhitungan permodalan secara konsolidasi dengan perusahaan tertentu dalam sektor keuangan kecuali asuransi o Pengakuan perusahaan pemeringkat oleh Bank Indonesia untuk dapat melakukan rating terhadap debitur bank Rencana Implementasi Basel II di perbankan Indonesia : Tuntutan Kesiapan Bank Indonesia dan Perbankan Dalam Basel II dinyatakan bahwa setiap otoritas pengawas perlu mempertimbangkan aspek prioritas sebelum mengadopsi Basel II. Melalui implementasi Basel II, Bank Indonesia pada dasarnya ingin meningkatkan aspek manajemen risiko agar bank semakin resisten terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik di dalam negeri, regional maupun internasional. Dengan mempertimbangkan kondisi perbankan dewasa ini maka Bank Indonesia secara realistis menetapkan format yang diambil dalam langkah implementasi Basel II. Untuk itu pendekatan yang akan dilakukan sebagai default adalah pendekatan yang paling sederhana, yaitu standardized approach. Artinya seluruh bank akan melakukan penyesuaian perhitungan kecukupan permodalan berdasarkan pedoman yang diatur dalam Basel II. Basel II juga memungkinkan adanya pengaturan yang disebut national descretion, suatu pertimbangan yang diputuskan oleh otoritas pengawas setempat yang mempertimbangkan kondisi dan kompleksitas dari produk perbankan Indonesia. Untuk mendapatkan rekomendasi pengaturan yang tepat dalam pembahasan substansi Basel II termasuk national descretion, Bank Indonesia membentuk kelompok kerja (working group) bersama perbankan. Rekomendasi pengaturan akan diformulasikan dalam bentuk Consultative Paper (CP) yang akan didistribusikan kepada stakeholders khususnya perbankan untuk dimintakan masukan/pendapat dan saran Selama ini banyak salah paham khususnya di kalangan perbankan bahwa nantinya bank akan diwajibkan untuk menerapkan pendekatan yang lebih advanced, sehingga mewajibkan bank harus menginvestasikan lebih untuk IT/Database yang dinilai sangat mahal dan ini jelas memperberat bank. Pada prinsipnya bank diberikan keleluasaan untuk dapat menerapkan pendekatan yang lebih advanced seperti IRB apabila dari kesiapan IT, SDM dan System serta Bank Risk Profile yang mendukung diyakini dengan menerapkan pendekatan yang lebih advanced bank dapat memperoleh benefit, maka bank dimaksud dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia. Pengawas BI akan melakukan validasi terhadap kesiapan bank dimaksud sebelum mengijinkan bank menghitung kecukupan modal dengan perhitungan yang dilakukan sendiri. Bank Indonesia sedang mendidik khusus pengawas bank yang nanti akan bertindak sebagai validator market risk dan validator credit risk.
[pic]

Implementasi Basel II di Negara Lain
Berbeda dengan negara-negara G-10, tenggat waktu implementasi Basel II bagi negaranegara di luar anggota G-10 tidak ditetapkan. Ini sejalan dengan keberadaan Basel II yang pada dasarnya bukan suatu “undang -undang” yang legally binding dan mengenakan sanksi bagi negara yang tidak menerapkan. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa penilaian terhadap stabilitas sektor finansial suatu negara tidak akan didasarkan pada pelaksanaan Basel II tapi lebih didasarkan pada pemenuhan negara tersebut terhadap 25 Basel Core Principles for
Effective Banking Supervision (BCP). Untuk hal ini, pemenuhan Indonesia terhadap BCP selalu menunjukkan arah yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.
Memang ragam kesiapan dan kebijakan masing-masing negara dalam mengimplementasikan Basel II akan sangat unik. Kondisi, struktur dan kompleksitas kegiatan usaha perbankan serta kualitas pengawasan bank menjadi faktor-faktor yang turut berperan dalam penetapan kebijakan tersebut. Di Amerika Serikat, misalnya, advanced IRB
(A-IRB) hanya akan diadopsi oleh 10 grup bank terbesar yang memang telah dikenal sebagai internationally active banks, sementara bank-bank lainnya akan menerapkan format Basel II yang disebut Basel IA.

Sumber :

Kajian Akademik OJK UI-UGM
www.bi.go.id