HAK PATEN
Dalam konteks di Indonesia

Abd Said Resti Juliani Sheilla Annisa

Universitas Paramadina Jl. Gatot Subroto Kav. 97 Mampang, Jakarta 12790 www.paramadina.ac.id

I. PENDAHULUAN a. Latar Belakang Dewasa ini teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari‐hari. Hampir semua bidang kehidupan telah menggunakan teknologi yang maju, baik teknologi yang berasal dari dalam negeri maupun teknologi yang berasal dari luar negeri. Dalam kaitannya dalam penggunaan teknologi ini terdapat suatu istilah yang dikenal dengan nama hak paten. Hak paten adalah : suatu hak khusus yang dimiliki oleh seorang penemu atau orang lain yang diberi hak oleh penemu untuk melaksanakan sendiri suatu penemuan atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan penemuan itu ( Chairul Anwar, 2002: 2). Dalam konteks ini yang dimaksud dengan penemuan adalah suatu penemuan dibidang teknologi. Adanya Hak Paten dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada para penemu atau pemegang paten agar paten tidak dilanggar dengan sewenang‐wenang oleh orang lain yang tidak berhak. Dalam hal ini, seorang penemu otomatis menjadi pemegang paten, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang lain yang bukan penemu juga menjadi pemegang paten, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang lain yang bukan penemu juga menjadi pemegang paten, yaitu dengan cara meminta lisensi dari penemu pemegang paten untuk melaksanakan suatu paten. Sebagaimana diketahui bahwa teknologi merupakan esensi dari paten adalah ilmu pengetahuan yang diterapkan oleh proses industri. Teknologi lahir dari kegiatan penelitian dan pengembangan (Research and Development atau R&D) yang membutuhkan pengorbanan waktu, materi dan tenaga yang tidak sedikit. Oleh karena itu diberikan penghargaan setinggi‐tingginya yang berhasil menemukan suatu teknologi itu atau memberi izin pada orang lain untuk itu. Adanya kata “Pelaksanaan penemuan” yang dimaksud disini adalah kegiatan yang memproduksi suatu produk berteknologi jadi

disini terlibat proses suatu produksi dalam kegiatan industry yang pada akhirnya produk tersebut dijual kepada masyarakat untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Agar hak paten tidak dilanggar sewenang‐wenang perlu adanya upaya penegakan hukum yang serius dan ditunjang oleh perangkat hukum yang kuat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan undang‐undang No. 14 TH. 2001. Di dalam undang‐ undang ini diuraikan ketentuan‐ketentuan yang berkaitan dengan paten seperti hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang pemegang paten, cara‐cara memperoleh lisensi paten, berakhirnya lisensi paten, ketentuan tentang royalty, dan lain‐lain. Perlindungan hukum terhadap hasil penemuan dibidang teknologi, diharapkan hal ini dapat merangsang penemu untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menemukan berbagai temuan dibidang teknologi dan sekaligus memudahkan alih teknologi dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan teknologi.

II. ISI

A. Penjelasan tentang Paten
a. Pengertian Hak Paten Kata paten, berasal dari bahasa inggris “patent”, yang awalnya berasal dari kata “patere” yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah “letters patent”, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli. Menurut undang‐undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 1). b. Syarat mendapatkan Hak Paten ‐ ‐ Penemuan tersebut merupakan penemuan baru. Penemuan tersebut diproduksi dalam skala massal atau industrial. Suatu penemuan teknologi, secanggih apapun, tetapi tidak dapat diproduksi dalam skala industri (karena harganya sangat mahal / tidak ekonomis), maka tidak berhak atas paten. ‐ Penemuan tersebut merupakan penemuan yang tidak terduga sebelumnya (non obvious). Jadi bila sekedar menggabungkan dua benda tidak dapat dipatenkan.

Misalnya pensil + penghapus menjadi pensil dengan penghapus diatasnya. Hal ini tidak bisa dipatenkan Secara umum, ada tiga kategori besar mengenai subjek yang dapat dipatenkan proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan. Proses mencakup algoritma, metode bisnis, sebagian besar perangkat lunak (software), teknik medis, teknik olahraga dan semacamnya. Mesin mencakup alat dan aparatus. Barang yang diproduksi mencakup perangkat mekanik, perangkat elektronik dan komposisi materi seperti kimia, obat‐obatan, DNA, RNA, dan sebagainya. c. Peraturan perundang‐undangan tentang Paten • • • • • • • • • • • Undang‐undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP); Undang‐undang No.7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing the World Trade Organization (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia); Keputusan Presiden No.16 Tahun 1997 tentang Pengesahan PCT and Regulationsunder the PCT; Keputusan Presiden No.15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention forthe Protection of Industrial Property; Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten; PeraturanPemerintah No.11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten; Keputusan Menkeh No. M.O1‐HC.O2.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana; Keputusan Menkeh No. M.O2‐HC.O1.10 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pengumuman Paten; Keputusan Menkeh No. N.O4‐HC.O2.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan, Jangka Waktu, dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten; Keputusan Menkeh No. M.O6‐HC.O2.10 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten; Keputusan Menkeh No. M.O7‐HC.O2.10 Tahun 1991 tentang Bentuk dan SyaratsyaratPermintaan Pemeriksaan Substantif Paten;

• • •

Keputusan Menkeh No. M.O8‐HC.O2.10 Tahun 1991 tentang Pencatatan danPermintaan Salinan Dokumen Paten; Keputusan Menkeh No. M.O4‐PR.O7.10 Tahun 1996 tentang Sekretariat KomisiBanding Paten; Keputusan Menkeh No. M.O1‐HC.O2.10 Tahun 1991 tentang Tata CaraPengajuan Permintaan Banding Paten;

d. Istilah‐istilah dalam Paten • Invensi Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. • Inventor Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama‐sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. • Pemegang Paten Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerimahak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten. • Hak yang dimiliki oleh Pemegang Paten Pemegang hak paten memiliki hak eklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya : a) Dalam hal Paten Produk : membuat, menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk di jual atau disewakan atau diserahkan produk yang di beri paten. b) Dalam hal Paten Proses : Menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a.

‐

Pemegang Paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi.

‐

Pemegang Paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas.

‐

Pemegang Paten berhak menuntut orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas.

•

Pengajuan Permohonan Paten Paten diberikan atas dasar permohonan dan memenuhi persyaratan administratif dan subtantif sebagaimana diatur dalam Undang‐undang Paten.

•

Sistem First to File Adalah suatu sistem pemberian Paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertamakali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang Paten, bila semua persyaratannya dipenuhi.

•

Kapan sebaiknya permohonan Paten diajukan ? Suatu permohonan Paten sebaiknya diajukan secepat mungkin, mengingat sistem Paten Indonesia menganut sistem First to File. Akan tetapi pada saat pengajuan, uraian lengkap penemuan harus secara lengkap menguraikan atau mengungkapkan penemuan tersebut.

•

Hal‐hal yang sebaiknya dilakukan oleh seorang Inventor sebelum mengajukan permohonan Paten ? a) Melakukan penelusuran. Tahapan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang teknologi terdahulu dalam bidang invensi yang sama (state of the art) yang memungkinkan adanya kaitannya dengan invensi yang akan diajukan. Melalui informasi teknologi terdahulu tersebut maka inventor dapat melihat perbedaan antara invensi yang akan diajukan permohonan Patennya dengan teknologi terdahulu.

b) Melakukan Analisis. tahapan ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan permohonan Patennya dibandingkan dengan Invensi terdahulu. c) Mengambil Keputusan. Jika invensi yang dihasilkan tersebut mempunyai ciri teknis dibandingkan dengan teknologi terdahulu, maka invensi tersebut sebaiknya diajukkan permohonan Patennya.Sebaliknya jika tidak ditemukan ciri khusus, maka invensi tersebut sebaiknya tidak perlu diajukan untuk menghindari kerugian dari biaya pengajuan permohonan Paten. • Kewajiban Pemegang Paten ‐ Pemegang paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan; ‐ Pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah Negara Republik Indonesia kecuali apabila pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional dan ada pengajuan permohonan tertulis dari pemegang paten dengan disertai alasan dan bukti‐bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan disetujui oleh Ditjen HKI.

e. Perbedaan Paten dan Paten Sederhana f. Invensi • Invensi yang dapat diberikan Paten 1) Penemuan baru (satu penemuan) 2) Mengandung langkah inventif 3) Dapat diterapkan dalam industri Kriteria sifat barunya penemuan dianggap baru, jikalau pada saat pengajuan permintaan paten penemuan tersebut tidak merupakan penemuan terdahulu. • Invensi yang tidak dapat diberikan Paten 1) Proses / hasil produksi yang bertentangan dengan UU, ketertiban umum / kesusilaan 2) Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan 3) Teori metode bidang ilmu pengetahuan dan matematika.

4) Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologi. • Invensi tidak dianggap telah diumumkan Jikalau 6 bulan sebelum permohonan paten diajukan : 1) Invensi tersebut dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di Luar Negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau 2) Dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi 3) Invensi tersebut telah digunakan di Indonesia, oleh penemunya dalam rangka percobaannya dengan tujuan penelitian dan pengembangan ; atau 4) 12 bulan sebelum tanggal penerimaan, ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut. g. Permohonan Paten 1) Inventor atau orang yang dikuasakan yang berhak mengajukan permintaan paten ; 2) Penerimaan dan pencatatan permohonan paten oleh Kantor Paten 3) Permohonan dapat diajukan untuk satu invensi saja atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan ; 4) Pengumuman permohonan paten ; ‐ ‐ 18 bulan setelah tanggal permohonan paten 18 bulan untuk hak prioritas (paten yang telah didaftarkan di LN) Pasal 42) ‐ 3 bulan untuk paten sederhana)

5) Pengajuan permintaan pemeriksaan substantif (spesifikasi, klasifikasi, gambar) paling lambat 36 bulan sejak tanggal permohonan paten (Pasal 49) 6) Persetujuan / penolakan paten ;

7) Keputusan tentang disetujui atau ditolaknya selambat‐lambatnya 36 bulan sejak tanggal permohonan paten diterima, 24 bulan untuk paten sederhana. 8) Banding : 9) Permintaan banding diperiksa Komisi Banding Paten (KBP), selambat‐lambatnya 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan, setelah 1 bulan mulai diperiksa, keputusan paling lama 9 bulan sejak berakhirnya jangka waktu. 10) Keputusan KBP adalah final. 11) Bila KBP menolak permohonan, dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Niaga paling lambat 3 bulan, terhadap keputusan tersebut dapat diajukan kasasi. h. Pembatalan Paten a) Batal demi hukum, oleh Kantor Paten kalau pemegang paten tidak membayar biaya tahunan (Pasal 88) b) Pembatalan atas permohonan pemegang paten c) Pembatalan karena gugatan : ‐ Paten seharusnya tidak diberikan (Pasal 6, 7 dan 12), bukan merupakan penemuan baru, tidak mengandung langkah inventif dan tidak dapat diterapkan dalam industri, merupakan penemuan yang tidak dapat diberikan paten. ‐ ‐ Sama dengan paten lain yang telah diberikan. Pemberian lisensi wajib tidak dapat mencegah bentuk dan cara yang merugikan masyarakat dalam jangka 2 tahun sejak tanggal pemberian lisensi wajib.

i. PCT dan TRIPS • • • • (Washington DC, 19 Juni 1970) Indonesia mengesahkan PCT dengan Keppres No. 16 Tahun 1997 Sejak 1995‐81 negara yang menjadi anggota Patent Cooperation Treaty adalah Perjanjian Internasional Kerjasama Paten yang bertujuan untuk melaksanakan kemajuan iptek, perlindungan hukum terhadap penemuan, memberikan proteksi dari penemuan yang diinginkan dilindungi oleh suatu negara, akses bagi publik atas informasi teknis penemuan baru dan mempercepat pembangunan ekonomi dari negara‐ negara berkembang. TRIPS Yaitu keterkaitan dengan perdagangan dari hak kekayaan intelektual (Paten dan Merek) j. Pengajuan Permohonan Paten Paten diberikan atas dasar permohonan dan memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam UUP. Suatu permohonan paten sebaiknya diajukan secepat mungkin, mengingat sistem paten Indonesia menganut sistem first‐to‐file. Akan tetapi pada saat pengajuan, uraian lengkap penemuan harus secara lengkap menguraikan/mengungkapkan penemuan tersebut. Sebelum mengajukan permohonan paten, sebaiknya dilakukan tahap‐tahap sebagai berikut: a) Melakukan penelusuran. Tahapan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang teknologi terdahulu dalam bidang invensi yang sama (state of the art) yang memungkinkan ada kaitannya dengan invensi yang akan diajukan. Melalui informasi teknologi terdahulu tersebut maka inventor dapat melihat perbedaan antara invensi yang akan diajukan permohonan patennya dengan teknologi terdahulu; b) Melakukan analisa. Tahapan ini dimaksudkan untuk menganalisa apakah ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan permohonan patennya dibandingkan dengan invensi terdahulu;

c) Mengambil keputusan. Jika invensi yang dihasilkan tersebut mempunyai ciri teknis dibandingkan dengan teknologi terdahulu, maka invensi tersebut sebaiknya diajukan permohonan patennya. Sebaliknya jika tidak ditemukan ciri khusus, maka invensi tersebut sebaiknya tidak perlu diajukan untuk menghindari kerugian dari biaya pengajuan permohonan paten. Permohonan tersebut harus dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas invensi yang bersangkutan. Tahap‐tahap yang harus dilalui oleh suatu permohonan paten adalah: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ pengajuan permohonan; pemeriksaan administratif; pengumuman permohonan paten; pemeriksaan substantif; pemberian atau penolakan; Mengajukan surat permohonan paten yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen HKI dengan menggunakan formulir permohonan paten yang memuat : ‐ ‐ ‐ ‐ tanggal, bulan dan tahun permohonan; alamat lengkap dan alamat jelas orang yang mengajukan permohonan paten; nama lengkap dan kewarganegaraan inventor; nama lengkap dan alamat kuasa (apabila permohonan paten diajukan melalui kuasa); ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten; judul invensi; klaim yang terkandung dalam invensi; deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi;

‐

gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi (jika ada); dan

‐

abstrak invensi.

k. Hal‐hal yang tidak dapat diberikan Hak Paten Paten tidak diberikan untuk : ‐ Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang‐ undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan. ‐ Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika l. Jangka Waktu Paten Paten diberikan untuk jangka waktu selama dua puluh tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permintaan paten. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten. m. Pengumuman Permintaan Paten Kantor paten mengumumkan permintaan paten yang telah memenuhi ketentuan (pasal 29 dan pasal 30 UU No. 13/1997) serta permintaan tidak ditarik kembali. Pengumuman dilakukan : ‐ ‐ Delapan belas bulan setelah tanggal penerimaan permintaan paten;atau Delapan belas bulan setelah tanggal penerimaan permintaan paten yang pertama kali apabila permintaan paten diajukan dengan hak prioritas. ‐ Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan :

o nama dan alamat lengkap penemu atau yang berhak atas penemuan dan kuasa apabila permintaan diajukan melalui kuasa o judul penemuan o tanggal pengajuan permintaan paten atau dalam hal permintaan paten dengan hak prioritas:tanggal, nomor dan negara di mana permintaan paten yang pertama kali diajukan o abstrak o klasifikasi penemuan o gambar (bila ada) n. Berakhirnya Paten Suatu paten dapat berakhir bila : o Selama tiga tahun berturut‐turut pemegang paten tidak membayar biaya tahunan, maka paten dinyatakan batal demi hukum terhitung sejak tanggal yang menjadi akhir batas waktu kewajiban pembayaran untuk tahun yang ketiga tersebut. o Tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya tahunan berkaitan dengan kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun kedelapan belas dan tahun‐ tahun berikutnya, maka paten dianggap berakhir pada akhir batas waktu kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun yang kedelapan belas tersebut. B. Contoh Kasus Hak Paten di Indonesia Banyak sekali kasus‐kasus Hak Paten yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Tarian Pendet yang berasal dari Bali dan di Claim bahwa tarian ini berasal dari Malaysia, Padahal tari Pendet sudah mencari Tarian keagamaan di Bali selama ratusan tahun, dan kini tarian tersebut sudah menjadi tarian selamat datang di khas Bali. Sebelumnya, Malaysia juga telah mengklaim beberapa budaya bangsa Indonesia sebagai hak atas kekayaan intelektual mereka. Sebut saja Batik Solo, Reog Ponorogo, Angklung Sunda,

serta Wayang Kulit dari Jawa tengah. Hal inilah yang harus bisa dilestarikan dan dijaga oleh Indonesia agar budaya Indonesia tidak di ambil hak nya oleh Negara lain. Seorang budayawan Malaysia mengatakan bahwa Klaim yang dilakukan oleh Malaysia, sebenarnya ada persoalan besar yang harus kita selesaikan, yaitu perhatian Pemerintah terhadap budaya Indonesia. Jika ada kasus seperti contoh diatas, maka pemerintah Indonesia melalui kementrian kebudayaan dan pariwisata baru kelihatan peduli , Pemerintah berjanji bahwa semua kekayaan yang ada di Indonesia akan di iventarisasi dan kemudian didaftarkan sebagai hak cipta milik Bangsa Indonesia. Dengan adanya pendafataran ini maka secara yuridis tidak ada Negara manapun yang dapat mengklaim budaya yang dimilik oleh Bangsa Indonesia. Dan contoh Hak Paten yang pernah diakui juga adalah Tempe, Tempe merupakan makanan khas Indonesia dan sudah tidak jelas siapa yang pertama membuatnya, sehingga tidak dapat dipatenkan. Namun tempe sudah dipatenkan di luar negeri seperti Jepang dan AS. Meskipun demikian tempe yang dipatenkan di negara‐negara tersebut bukanlah tempe tradisional seperti yang ada di Indonesia, melainkan tempe yang sudah dikembangkan. Misalnya AS mematenkan tempe anti kolesterol dan Jepang mematenkan tempe dengan senyawa antioksidan. Jadi sebenarnya tempe yang dipatenkan oleh pihak luar tidaklah sama dengan tempe asli Indonesia. Jadi dalam masalah ini kita hendaknya jangan sampai salah paham mengenai pematenan tempe oleh pihak luar. Masih banyak sekali kasus‐kasus yang mengenai Hak Paten yang ada di Indonesia, dari contoh‐contoh di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu kekayaan alam yang kita miliki harus kita jaga dan lestarikan, sehingga kekayaan budaya, alam, dll tersebut tidak akan di klaim atau di ambil oleh Negara lain maupun oleh pihak‐pihak yang hanya bisa mengaku‐ngaku saja, karena hal ini merugikan Negara kita sendiri.

Untuk lebih jelasnya lagi, agar kekayaan budaya yang kita miliki tersebut tidak di ambil kita harus mendaftarkan kekayaan budaya terseput kepada pihak HAKI sehingga bisa sah menjadi salah satu kekayaan Negara kita.

III. PENUTUP a. Kesimpulan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah harta kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Undang‐undang,setiap orang wajib menghormati hak kekayaan intelektual orang lain. Hak kekayaan intelektual tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa izin pemiliknya, kecuali apabila ditentukan oleh Undang‐undang Perlindungan hokum berlaku bagi hak kekayaan intelektual yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran . Paten adalah bagian dari hak kekayaan perindustrian. Hak kekayaan intelktual itu sendiri merupakan bagian dari benda, yaitu benda yang tidak berwujud (benda immaterial). Dalam Undang‐undang Paten No. 14 tahun 2001 yang dimaksud paten adalah Hak Ekslusif yang diberikan Negara kepada Inventor atas “hasil invensinya” dibidang Tekhnologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. b. Saran Persoalan interprestasi paten ini menjadi problem karena untuk di Indonesia diserahkan pada penafsiran hakim, sementara system hukum di Indonesia tak menganut system preseden. Hal ini sangat potensial jika hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi antar para pihak terkait sehingga dapat dicapai kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Perlunya ditingkatkan kerja sama (konversi internasional) dalam hal perbedaan pengaturan paten di beberapa Negara, sehingga tidak menimbulkan konflik seperti batas waktu perlindungan, persoalan klien paten dan persoalan perlindungan terhadap inverse yang dapat dipatenkan.

Kemajuan tekhnologi suatu system database yang lengkap mengenai inverse yang sudah ada sebelumnya (Prior Art), sehingga dapat membantu dalam proses membandingkan suatu inverse yang akan dikategorikan memiliki kebiruan, dimana kebiruan ini merupakan syarat mutlak bagi suatu inverse yang akan dipatenkan.

Referensi http://kurniawanwhu.wordpress.com/2010/03/23/makalah‐hak‐paten/ http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/paten‐suatu‐pengantar/ http://id.wikipedia.org/wiki/Paten http://vania080991.blogspot.com/2011/04/contoh‐hak‐paten‐di‐indonesia.html