Pernyataan Masalah
Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan audit/pemeriksaan keuangan daerah selain memberikan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga memberikan rekomendasi atas temuan terkait Sistem Pengendalian Intern dan temuan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Rekomendasi-rekomendasi tersebut seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun kondisi yang terjadi rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti secara tuntas pada saat pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun berikutnya sehingga terjadi penumpukan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.
Pertanyaan Penelitian
1. Apakah temuan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara positif terhadap Opini atas LKPD?
2. Apakah temuan kepatuhan terhadap peraturan perundangan berpengaruh secara positif terhadap Opini atas LKPD?
3. Apakah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh secara positif terhadap Opini atas LKPD tahun berikutnya?
Kerangka Teori
Arens, Elder, dan Beasley (2010:6) mendefinisikan audit sebagai suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan.
Pengertian audit/pemeriksaan oleh Rahmadi Murwanto, et al (2006) merupakan suatu kegiatan menyerap, mengolah, dan merespon data yang dilakukan oleh pihak yang dapat dipercaya dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti. Pada sektor publik, audit dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang menekankan aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pengendalian intern menurut COSO adalah proses yang dilakukan oleh manusia (dewan direksi, manajemen dan pegawai) yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:
1. Keandalan informasi atau dapat dipercayanya laporan keuangan
2. Ketaatan pada undang-undang dan peraturan yang ditetapkan
3. Efisiensi dan efektivitas operasi
Temuan pemeriksaan menurut Hiro (1997) merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan tentang fakta. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada hal-hal berikut:
1. Kondisi, merupakan keadaan nyata yang didapat oleh pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan
2. Kriteria, merupakan standar, ukuran atau harapan yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap keadaan nyata yang didapat
3. Sebab, merupakan alasan terjadinya perbedaan antara keadaan nyata yang ditemukan oleh pemeriksa dan standar, ukuran atau harapan yang ada
4. Akibat, merupakan dampak yang terjadi karena adanya perbedaan antara keadaan nyata dan harapan yang ada
5. Rekomendasi, merupakan saran yang diberikan kepada pihak yang diperiksa sebagai perbaikan atas kondisi yang tidak sesuai kriteria
Menurut Akmal (2006) tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu tindakan-tindakan koreksi yang dilakukan oleh manajemen terhadap rekomendasi dari temuan pemeriksaan yang dilaporkan.