A. Estimating Your Life Insurance Needs

Alasan kita membelli asuransi jiwa ialah sebagai tavungan dan memberikan jaminan finansial kepada orang yang bergantung pada kita. Kita juga harus mengevaluasi kembali kebutuhan asuransi jiwa kita setiap 3 tahun sekali. Juga, menghitung kembaliu ketika kita mengalami perubahan yang signifikan atau adanya kelahiran seorang anak atau pembelian rumah.

1. Transition Fund

Biaya yang harus dibayar saat kematian dan segala utang yang mau dilunasi saat tersebut.

a. Funeral and Burial Costs

Harganya dapat bervariasi, tergantung style kita.

b. Estate Taxes

Pemerintah mungkin dapat memungut pjak atas warisan kita.

c. Probate Costs / Biaya Surat Pengesahan Hakim

Yakni biaya validasi surat wasiat kita dan warisan kita. Biasanya, probate costs sekitar 45 dari nilai asset yang didistribusikan melalui proses surate pengesahan hakim.

d. Uninsured Medical Costs

Tergantung kualitas coverage asuransi kesehatan kita.

e. Outstanding Loan Due

Nilai pinjaman yang ingin kita lunasi saat kematian kita.

2. The Family Maintenance Fund

Menghitung biaya bulanan untuk keluarga yang bergantung

a. Mengalikan take-home pay dengan persentase yang sesuai. Kemudian, kita mengurangkan dari take-home pay, sehingga menghasilkan biaya yang dibutuhkan untuk melanjutkan hidup bagi surviving members.

b. Menghitung total monthly survivor’s take-home pay

Mengestimasi jumlah yang dapat dikontribusikan oleh surviving maembers untuk mendukung kehidupan mereka.

c. Menghitung total monthly survivor’s benefits

Bisa berupa jaminan sosial.

d. Menghitung keperluan monthly maintenance

Sama dengan perbedaan antara biaya yang dibutuhkan dependent family dan support yang diberikan dari pendapatan yang potensial dan juga benefit.

e. Menghitung ukuran maintenance fund

Kita harus mempertimbangkan inflasi karena dengan inflasi biaya bulanan akan meningkat dari waktu ke waktu, maintenance fund akan diinvestasikan dan memperoleh interest return dimana kita harus mengestimasi real rate of return. Semakin besar real return expected pada maintenance fund, semakin sedikit dana yang dibutuhkan.

3. Specialized Funds

a. Emergency Fund

Disiapkan 3-6 bulan dari biaya hidup survivor. Jika sebagian besar biasaynya dijamin oleh benefit survivor, pengalian dengan angka 3 cukup.

b. Educational Fund

c. Retirement Fund

Ketika kita mengalikan annual deficiency dalam support dengan 20 tahun, kita mendapati estimasi yang layak atas jumlah yang dibutuhkan sebagai retirement fund, dengan asumsi retirement pada usia 65 tahun.

4. Insurance Protection Gap

Sumber pendanaan dapat termasuk:

a. Financial investments

Harus dihitung preset value-nya setelah pajak, termasuk portfolio pribadi, jumlah total distribusi dari rencana pension.

b. Tangible goods

Kita mungkin mempunyai barang di dalam keluarga yang sudah tidak diperlukan. Dapat dihitung pada harga pasar setelah pajak dan biaya jual.

c. Life insurance

Face amount dari policy kita saat ini, dikurangi outstanding loan pada policy itu, sebagai dana yang tersedia untuk dukungan hidup masa depan.

Pendanaan yang dibutuhan dikurangi sumber pendanaan ialah kebutuhan survivor yang belum didanai.

B. Special Language of Life Insurance Policies

1. Basic Policy

a. Face amount

Face amount dikurangi utang yang beredar pada policy itu ialah jumlah yang dibayarkan saat kematian kita.

b. Cash and surrender Value

Cash value sama dengan savings yang diakumulasi selama masa hidup kontrak policy. Insured bisa meminjam pada policy’s cash value dengan interest rate yang dispesifikasikan dalam policy atau yang di-set secara periodic oleh perusahaan asuransi. Surrender value ialah jumlah yang dibayarkan pada policyholder ketika coverage telah habis. Surrender value sama dengan cash value ditambah surrender dividend, dikutangi outstanding loans dan surrender charges.

c. Lives Covered

Single life policy mengcover single life dan dapat dibayarkan pada akhir hidupnya. Joint life policy mengcover lebih dari satu nyawa dan dibayarkan pada kematian yang pertama. Survivorship joint life mengcover lebih dari satu nyaawa dan membayarkan pada kematian yang terakhir. Family policy mengcover beberap anggota keluarga dalam satu kontrak.

d. Premium

Pembayaran periodic kepada perusahaan asuransi.

e. Dividend

Mutual insurance company menerbitkan participating policy dan stock insurance company menerbitkan nonparticipating insurance. Participating insurance ialah dimana policyholder berpartisipasi dalam pendapatan dan mortalitas insurer. Ketika mutual insurance company membayar lebih rendah pada klaim dariapda yang diharapkan, policyholder berpartisipasi dalam kesempatan ini dengan menerima kembali surplus funds dalam bentuk dividend. Dividend ini merupakan sebagian return atas initial premium dan nontaxable. Mutual insurance company memberi premium yang lebih tinggi daripada stock insurance company/

f. Beneficiary

Orang atau barang yang menerima proceed dari polis ketika kita mati disebut beneficiary. Jika dua atau lebih individu share hasil itu, dinamakan cobeneficiaries. Ada juga primary beneficiary, dan contingent/secondary beneficiary yang menerima proceed ketika primary beneficiary meninggal sebelum kita.

2. Special Provisions

Accidental Death and Disability Benefit (ADDB) Merupakan program asuransi tambahan yang menyediakan perlindungan terhadap jiwa atau cacat tetap total dan sebagian yang diakibatkan oleh kecelakaan, bersifat tahunan yang dapat diperbarui tanpa seleksi risiko ulang hingga usia 70 tahun.Adalah asas dalam asuransi yang menyatakan bahwa pembayaran klaim berupa ganti rugi mutlak sebesar kerugian yang diderita. Tidak boleh mengganti lebih dari kerugian yang diderita.

Advanced Life Protector (ALP) merupakan program asuransi tambahan yang memberikan santunan meninggal hingga usia 70 tahun dengan pilihan jangka waktu pembayaran premi sesuai dengan produk dasar asuransi yang Anda pilih.

Rawat jalan, penggantian biaya perawatan rumah sakit dan pembedahan dapat Anda klaim melalui Health Safe (HS). Health Safe (HS) merupakan program asuransi tambahan yang menyediakan penggantian biaya perawatan rumah sakit yang disebabkan oleh penyakit dan kecelakaan. Dilengkapi fasilitas cashless yang mempermudah proses perawatan selama di rumah sakit tanpa pembayaran tunai, layanan tersedia 24 jam sehari/7 hari seminggu dengan jaringan rumah sakit rekanan di seluruh wilayah Indonesia.

Health Safe (HS) merupakan program tambahan dari asuransi dasar yang memberikan perlindungan kesehatan bagi Anda dan keluarga melalui penggantian biaya perawatan rumah sakit rawat jalan dan pembedahan yang disebabkan karena penyakit maupun kecelakaan. Dengan premi yang terjangkau, Anda dan keluarga akan mendapat manfaat penggantian biaya rumah sakit yang komprehensif.

Perawatan rumah sakit yang meliputi penggantian biaya rumah sakit yang disebabkan penyakit dan kecelakaan dapat Anda dapatkan di asuransi tambahan Hospital Benefit Plus. Dengan premi terjangkau dan dapat dilengkapi dengan pilihan penggunaan fasilitas cashless yang memiliki jaringan rumah sakit rekanan di seluruh Indonesia.

Hospital Benefit Plus (HB Plus) adalah Program Perlindungan Kesehatan yang memberikan penggantian biaya perawatan rumah sakit (inpatient) yang disebabkan karena penyakit atau kecelakaan dengan premi terjangkau. Manulife Crisis Cover (MCC) memberikan perlindungan dari risiko penyakit kritis hingga Tertanggung mencapai usia 70 tahun dengan masa pembayaran premi terbatas sesuai dengan produk dasar yang Anda pilih. (selama 5, 10, 15 atau 20 tahun). Beberapa manfaat dari Manulife Crisis Cover (MCC) antara lain: 1. Pembayaran santunan sebesar 100% dari Uang Pertanggungan apabila didiagnosa menderita salah satu dari 56 penyakit kritis. 2. Khusus untuk penyakit kritis yang terkait dengan tindakan medis Angioplasty, diberikan santunan sebesar 25% dari Uang Pertanggungan MCC. 3. Pembayaran manfaat Manulife Crisis Cover (MCC) tidak akan mengurangi jumlah Uang Pertanggungan Dasar ataupun Pertanggungan Tambahan sejenis lainnya yang Anda miliki.

Persyaratan memiliki Manulife Crisis Cover (MCC) antara lain:

1. Usia Masuk Tertanggung: 6 bulan hingga 60 tahun. 2. Apabila Anda sudah memiliki Pertanggungan Dasar, maka Anda tinggal menambahkan Pertanggungan Tambahan Manulife Crisis Cover (MCC). Payor Benefit Merupakan program asuransi tambahan yang menyediakan pembebasan premi atas program asuransi anak-anak (Tertanggung adalah anak-anak) apabila Pembayar Premi meninggal atau mengalami ketidakmampuan total yang disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan.

C. Life Insurance Formats

1. Term Insurance

Tidak memiliki cash value, hanya memberikan perlindungan kematian.

a. Increasing-Premium term

Renewable term ialah tipe yang paling umum dari increasing-premium term, dimana merupakan term insurance yang diperbarui secara periodic sampai saat tertentu tanpa pemeriksaan medis. Premi rendah pada awal tahun karena hanya memberi proteksi kematian.

Yearly Renewable Term(Merupakan program Pertanggungan tambahan yang menyediakan perlindungan jiwa, bersifat tahunan yang dapat diperbarui tanpa seleksi risiko ulang hingga usia 64 tahun. Program ini memberikan kemudahan bagi Anda karena pembayaran biaya asuransi dilakukan secara otomatis melalui pemotongan dana investasi (Nilai Polis) program asuransi dasar. (Manulife-indonesia.com)

b. Level-Premium term

Premi tetap untuk suatu periode tertentu dengan premi lebih tinggi daripada yearly term di awal tahun dan lower premium daripada yearly term di tahun akhir.

c. Decreasing term

Dipaket sebagai polis yang bisa diperbarui secara tahunan. Premi tetap sepanjang waktu. Coverage asuransi menurun seiring pertambahan umur kita.

d. Group ortgage Life and credit life

Membayar sisa saldo mortgage kita. Deat benefit menurun seiring menurunnya salod mortgage. Credit life insurance membayar utang kita saat kematian.

e. Deposit term

Bukan term insurance sesungguhnya karena memiliki komponen savings. Setiap tahun kita membayar term premium atas polis. Pada tahun pertama kita membayar extra premi yakni depositnya. Pada akhir masa coverage, kita memperoleh jumlah dua kali lipa extra premi yang dibayar pada tahun pertama tersebut.

2. Cash Value Insurance

Berfungsi sebagai proteksi kemaitan dan savings. Pembayaran premi yang periodic memberi metode yang nyaman untuk mengumpulkan savings, cash value mungkin bisa jadi investasi yang atraktif, cash buildup cukup aman. Cash value mmenarik karena insured boleh meminjam dari perusahaan asuransi sejumlah cash value dengan interest rate yang menarik. Ketika insured meninggal saat meminjam uang dari polis itu, jumlah yang dibayar ke beneficiary akan berkurang sejumlah utang tersebut.

a. Whole Life (straight/ordinary life)

Premi dibayar bertingkat dalam masa hidup insured. Jumlah proteksi kematian sama dengan perbedaan antara face value polis dan cash value-nya. Semakin bertambah tua, death protection semakin kecil dan cash value semakin besar.

b. Limited payment life

Premi tetap bertingkat sampai usia tertentu, lalu berhenti. Tetapi, proteksi asuransinya tetap jalan.

c. Endowment life

Membayar face value setelah tahun tertentu, memberikan cash value buildup yang cepat dengan proteksi kematian.

d. Modified Whole Life

Secara otomatis mengurangi death benefit seiring bertambah tuanya kita. Premi bertingkat. Pembayaran premi akan lebih rendah daripada whole llife policy dengan proteksi yang identic di awal-awal tahun.

e. Adjustable Life

Premi dan face amount dapat disesuaikan. Kita diperbolehkan untuk merubah coverage seiring kebutuhan yang bervariasi dan perubahan premi seiring pendapatan yang bervariasi.

f. Universal Life

Flexibilitas pembayaran premi.

g. Variable life

Mirip universal life. Ada komponen asuransi dan komponen investasi. Death benefit minimal dijamin oleh term insurance, cash value buildup dan death benefit tambahan tergantung kinerja portfolio yang dipilih. Premi tahunan tetap, kurang fleksibel daripada universal life.

h. Variable-Universal life

Mengkombinasikan fleksibilitas premi seperti pada universal life, dengan pemilihan investasi seperti pada variable life.

D. Selecting the Right Policy

3 langkah yakni menentukan kebutuhan asuransi jiwa kita, memilih tipe polis yang sesuai kebutuhan tersebut, membandingkan polis tertentu dari berbagai perusahaan asuransi. 1. Insurance Needs Keluarga muda dengan anak yang amsih kecil membutuhkan jumlah yang besar untuk proteksi kematian. Sehingga, mereka memerlukan term insurance. 2. Term or Cash Value insurance? Komisi bisanya lebih tinggi pada cash value insurance daripada term insurance. Keuntungan cash value insurance ialah adanya savings dimana savings bisa diakumulasikan untuk suatu interest rate tertentu, tetapi ktia juga harus melihat interest rate-nya karena kadang-kadang interest rate itu tidak menarik. 3. Comparison Shopping Whole life polis sulit dibandingkn, karena perusahaan asuransi tidak memberi informasi yang cukup tentang rate of return dari savings-nya. Tentu saja, perhitungan ini akan mengesampingkan time value of money. a. Comparison index Interest-adjusted net cost index or surrender cost index ialah sebuah indeks yang disediakan oleh industri untuk membandingkan biaya relative dari polis asuransi jiwa seurpa. Net payment cost index and yield comparison index (YCI) merupakan indeks untuk meranking polis asuransi jiwa dalam hal efektivitas biaya. b. Insurance company Lembaga layanan rating yang ada di Amerika ialah A.M. Best Company, Fitch Ratings, Moody’s Investor Service, Standard & Poor’s Insurance Rating Service, Weiss Group. Berikut adalah rating perusahaan asuransi jiwa. [pic][pic][pic] c. Switching policies Manulife Investment Protector menyediakan fasilitas switching maksimal 4 kali dalam satu tahun polis. [pic] d. Participating versus Nonparticipating Insurance Policyholder dengan participating insurance akan memperoleh keuntungan ketika interest rate naik, karena perusahaan asuransi yang mutual memberikan sebagaian return yang tinggi itu pada portfolio investasi policyholder tersebut. Nonparticipating insurance memiliki cash values yang diakumulasi pada rate historis yang rendah yang ditetapkan saat coverage dimulai. Participating life polis menunjukkan adanya vanishing premiums di masa depan. Premi akan lenyap ketika interest atau perolehan dividen cukup besar untuk mencover premi tersebut. e. Other factors Asuransi jiwa bisa berbeda-beda karena adanya rider. Langkah pertama ialah memastikan bahwa kita membandingkan hal yang sejenis, kemudian cermati lebih dalam lagi hal tersebut. E. Estate Planning

Properti yang kita tinggalkan dinamakan death estate.

• Last Will and Testament

Wasiat adalah deklarasi legal mengenai bagaimana kita berharap property kita dimiliki setelah kematian kita. Testate ialah meninggal dengan wasiat yang valid.

1. Menyebutkan Executor

Orang yang disebutkan dalam wasiat yang mengelola peninggalan kita dari kematian sampai semua asset didistribusikan ialah executor atau executrix. Ketika kita menigngal tanpa wasiat, atau executor yang disebutkan menolak pengadilan, maka pengadilan akan menunjuk seseorang yang disebut administrator atau administratix untuk mengelola peninggalan kita.

2. Specifying guardianship

Ketika kita meninggalkan anak tanpa menyebutkan guardian, atau guardian yang disebut menolak untuk melayani, pengadilan akan memilihkan.

3. Dividing the estate

Bequest atau legacy merupakan property yang diberikan melalui permintaan dalam wasiat. Pembagian dapat melalui metode per capita atau per stirpes. Per capita ialah pembagian dimana masing-masing survivor mendapat porsi yang sama. Per stirpes merupakan pembagian dimana setiap cabang keluarga memiliki bagian yang sama.

5. Changing or Revoking Will

Codicil merupakan dokumen satu lembar yang mengindikasikan keinginan untuk merubah wasiat yang sudah ada.

6. Letter of Last Instructions

Kata-kata terakhir atas kebijaksanaan atau hinaan harus terkandung dalam letter of last instruction. Letter of last instruction menjelaskan nasihat atas pengelolaan death estate dan distribusi asset kita.

7. Probate

Merupakan nama proses pengadilan dimana asset ditransfer atas wasiat kita. Proses yang ada di pengadilan ini ialah sebagai berikut.

a. Validasi surat wasiat dan perjanjian atas executor atau administrator

b. Menginformasikan ahli waris dan penuntut atas kematian

c. Inventori dan valuasi property dan utang

d. Pembayaran klaim atas estate

e. Penentuan dan pembayaran pajak

f. Penentuan bagaimana estate dibagi dan siapa ahli waris yang sah

g. Pembagian dan pendistribusian estate kepada ahli waris

• Transfering your estate outside the will

Salah satu cara mentransfer property dan menghindari probate ialah memberikan asset kita ketika kita masih hidup.

1. Joint tenancy with right of survivorship

Joint tenancy ialah setiap owner memiliki hak yang sama untuk menggunakan dan menikmati seluruh property. Akan tetapi, joint tenancy dipandang tidak menguntungkan karena terlalu banyak orang yang mengguankan sebagai ganti wasiat. Tentu saja tidak, karena meskipun sebagian besar asset kita diletakkan dalam joint tenancy, kita masih memerlukan wasiat untuk menjelaskan bahaimana property akan didistribusikan pada kematian surviving owner. Tenancy in common ialah dimana setiap co-owner memiliki kepentingan yang tidak dapat dibagi dalam property, tetapi property dapat ditransfer secara individual. Community property ialah property yang diperoleh selama pernikahan oleh joint effort antara suami dan istri.

2. Trusts

Pengaturan dimana ha katas property dipegang oleh satu pihak, yakni trustee. Trust sendiri ialah pengaturan legal dimana property dipegang oleh satu pihak untuk keuntungan pihak lain. Beneficiary ialah orang yang memperoleh keuntungan dari trust. Orang yang menetapkan dan mendanai trust dinamakan grantor. Testamentary trust ialah trust yang berefek setelah kematian. Inter vivos atau living trust ialah trust yang berefek selama kehidupan si grantor. Revocable trust dapat diubah oleh grantor kapan saja, oleh karena itu taxable. Irrevocable trust mengeliminasi tax.

3. Contractual transfers

Trustee bank account merupakan akun yang memberikan kontraktural transfer saat kematian, disebut juga savings account trust atau Totten trust.

F. Hukum Waris Indonesia

Menurut KUHPerdata, prinsip dari pewarisan adalah: 1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdata); 2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris. Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu: 1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata). 2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris 3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris 4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris. Mengapa ahli waris dibagi ke dalam 4 golongan ini? Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada.

Dalam hal harta campur, maka pembagiannya adalah sebagai berikut. Seluruh harta campur (boedel) dicatat / di interventariseer, baik yang berasal dari suami maupun dari istri, baik yang diperoleh selama perkawinan ataupun selama belum perkawinan. Dilunasi apa-apa yang menjadi beban boedel. Sisanya dibagi dua, ½ (separoh) untuk suami/istri yang masih hidup, sedangkan ½ (separohnya) lagi menjadi harta warisan. Harta warisan ini dikurangi dengan ongkos-ongkos yang menjadi beban warisan, barulah sisannya dibagikan kepada ahli waris.

G. Jaminan Sosial di Indonesia Jamsostek-Jaminan Hari Tua Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu. Iuran Program Jaminan Hari Tua: • Ditanggung Perusahaan = 3,7% • Ditanggung Tenaga Kerja = 2% Kemanfaatan Jaminan Hari Tua adalah sebesar akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya. Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja: • Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap • Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 1 bulan • Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI Tata Cara Pengajuan Jaminan: 1. Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan formulir 5 Jamsostek kepada kantor Jamsostek setempat dengan melampirkan: a. Kartu peserta Jamsostek (KPJ) asli b. Kartu Identitas diri KTP/SIM (fotokopi) c. Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial d. Surat pernyataan belum bekerja di atas materai secukupnya e. Kartu Keluarga (KK) 2. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang mengalami cacat total dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter 3. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggalkan wilayah Republik Indonesia dilampiri dengan: a. Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia b. Photocopy Paspor c. Photocopy VISA 4. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum usia 55 thn dilampiri: a. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan b. Photocopy Kartu keluarga 5. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55 thn telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun telah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja, dilampiri dengan: a. Photocopy surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan b. Surat pernyataan belum bekerja lagi c. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang menjadi Pegawai Negeri Sipil/POLRI/ABRI Selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan tersebut PT Jamsostek (Persero) melakukan pembayaran JHT

Jamsostek-Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pemeliharaan kesehatan adalah hak tenaga kerja. JPK adalah salah satu program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh, dan pengobatan, secara efektif dan efisien. Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program JPK akan diberikan KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Manfaat JPK bagi perusahaan yakni perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang sehat, dapat konsentrasi dalam bekerja sehingga lebih produktif. Jumlah iuran yang harus dibayarkan: Iuran JPK dibayar oleh perusahaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2012 tentang perubahan kedelapan atas Peraturan Pemeritah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan perhitungan sebagai berikut: • Tiga persen (3%) dari upah tenaga kerja (maks Rp 4.725.000) untuk tenaga kerja lajang • Enam persen (6%) dari upah tenaga kerja (maks Rp 4.725.000) untuk tenaga kerja berkeluarga • Dasar perhitungan persentase iuran dari upah setinggi-tingginya Rp 4.725.000,- Cakupan Program Program JPK memberikan manfaat paripurna meliputi seluruh kebutuhan medis yang diselenggarakan di setiap jenjang PPK dengan rincian cakupan pelayanan sebagai berikut: 1. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter umum atau dokter gigi di Puskesmas, Klinik, Balai Pengobatan atau Dokter praktek solo 2. Pelayanan Rawat Jalan tingkat II (lanjutan), adalah pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter spesialis atas dasar rujukan dari dokter PPK I sesuai dengan indikasi medis 3. Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit, adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta yang memerlukan perawatan di ruang rawat inap Rumah Sakit 4. Pelayanan Persalinan, adalah pertolongan persalinan yang diberikan kepada tenaga kerja wanita berkeluarga atau istri tenaga kerja peserta program JPK maksimum sampai dengan persalinan ke 3 (tiga). 5. Pelayanan Khusus, adalah pelayanan rehabilitasi, atau manfaat yang diberikan untuk mengembalikan fungsi tubuh 6. Emergensi, Merupakan suatu keadaan dimana peserta membutuhkan pertolongan segera, yang bila tidak dilakukan dapat membahayakan jiwa. Pelayanan yang lain: • Prosedur Pelayanan Pemeriksaan Penunjang • Prosedur Pelayanan Farmasi • Prosedur Pelayanan Klaim Perorangan Hak-hak Peserta Program JPK: 1. Memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan menyeluruh, sesuai kebutuhan dengan standar pelayanan yang ditetapkan, kecuali pelayanan khusus seperti kacamata, gigi palsu, mata palsu, alat bantu dengar, alat Bantu gerak tangan dan kaki hanya diberikan kepada tenaga kerja dan tidak diberikan kepada anggota keluarganya 2. Bagi Tenaga Kerja berkeluarga peserta tanggungan yang diikutkan terdiri dari suami/istri beserta 3 orang anak dengan usia maksimum 21 tahun dan belum menikah 3. Memilih fasilitas kesehatan diutamakan dalam wilayah yang sesuai atau mendekati dengan tempat tinggal 4. Dalam keadaan Emergensi peserta dapat langsung meminta pertolongan pada Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) yang ditunjuk oleh PT Jamsostek (Persero) ataupun tidak. 5. Peserta berhak mengganti fasilitas kesehatan rawat jalan Tingkat I bila dalam Kartu Pemeliharaan Kesehatan pilihan fasilitas kesehatan tidak sesuai lagi dan hanya diizinkan setelah 6 (enam) bulan memilih fasilitas kesehatan rawat jalan Tingkat I, kecuali pindah domisili. 6. Peserta berhak menuliskan atau melaporkan keluhan bila tidak puas terhadap penyelenggaraan JPK PT. JAMSOSTEK (Persero). 7. Tenaga kerja/istri tenaga kerja berhak atas pertolongan persalinan kesatu, kedua dan ketiga. 8. Tenaga kerja yang sudah mempunyai 3 orang anak sebelum menjadi peserta program JPK, tidak berhak lagi untuk mendapatkan pertolongan persalinan. Kewajiban Peserta Program JPK 1. Menyelesaikan Prosedur administrasi, antara lain mengisi formulir Daftar Susunan Keluarga (Formulir Jamsostek 1a) 2. Memiliki Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 3. Peserta wajib memilih PPK (pelaksana Pelayanan Kesehatan) tingkat I (pertama) untuk dicantumkan di KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan). Perubahan PPK tingkat I (pertama) tersebut dilakukan 2 kali dalam setahun, kecuali dikarenakan sesuatu hal, seperti pindah rumah, PPK tingkat I (Pertama) awal telah penuh kuotanya maka diperbolehkan peserta mengubah PPK tingkat I (pertama) pilihannya (duplikasi) 4. Mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. 5. Segera melaporkan kepada PT. JAMSOSTEK (Persero) bilamana terjadi perubahan anggota keluarga tidak lebih dari 7(tujuh) hari misalnya : status lajang menjadi kawin, begitu pula sebaliknya apabila status dari berkeluarga menjadi lajang, penambahan anak, anak sudah menikah, anak sudah bekerja dan atau anak berusia 21 tahun, anggota keluarga meninggal dunia. 6. Segera melaporkan kepada Kantor PT. JAMSOSTEK (Persero) apabila Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) milik peserta hilang / rusak untuk mendapatkan penggantian dengan membawa surat keterangan dari perusahaan atau bilamana masa berlaku kartu sudah habis. 7. Bila tidak menjadi peserta lagi maka KPK dikembalikan ke perusahaan. 8. Iuran TK Lajang 3% dan Keluarga 6% ditanggung oleh Perusahaan dengan batasan upah 2(dua) kali Penghasilan Tidak Kena Pajak Keluarga dengan Anak 1(PTKP K-1). 9. Dalam hal pengusaha menunggak iuran >= 1(satu) bulan, maka : a. Pelayanan JPK dihentikan sementara waktu. b. Pengusaha wajib memberikan terlebih dahulu pelayanan pemeliharaan kesehatan kepada tenaga kerja. c. Badan Penyelenggara akan mengganti jaminan yang menjadi hak tenaga kerja/peserta JPK kepada pengusaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah pengusaha membayar seluruh tunggakan iuran beserta dendanya. d. Permintaan penggantian jaminan yang menjadi hak tenaga kerja/peserta JPK oleh Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Butir (c) tidak boleh melebihi jangka waktu 3(tiga) bulan sejak melunasi tunggakannya. Prosedur Mendapatkan Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) 1. Mendaftarkan diri sebagai peserta JPK melalui perusahaan setempat / tempat tenaga kerja bekerja secara kolektif sesuai dengan Kantor Cabang Kepesertaan. 2. Tenaga kerja mengisi formulir Daftar Susunan Keluarga (Formulir Jamsostek 1a) dalam rangkap 2 (dua) dengan waktu pengisian maksimum 1 (satu) minggu dengan dilengkapi pas foto 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar per orang. Untuk anak umur dibawah 2 (dua) tahun tidak perlu dengan foto. 3. Setiap tenaga kerja memilih fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai dengan daftar fasilitas yang ada. 4. Selama menunggu selesainya Kartu Pemeliharaan Kesehatan, peserta dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan mempergunakan Kartu Pemeliharaan Kesehatan sementara dalam bentuk Resi Pendaftaran yaitu formulir Daftar Susunan Keluarga (Formulir Jamsostek 1a lembar kuning), yang disahkan oleh Badan Penyelenggara dan Perusahaan. 5. Kartu Pemeliharaan Kesehatan yang telah selesai akan diserahkan kembali kepada masing-masing peserta melalui perusahaan tempat tenaga kerja tersebut bekerja. 6. Pada waktu penerimaan Kartu Pemeliharaan Kesehatan asli maka kartu sementara tersebut harus dikembalikan kepada perusahaan masing-masing. 7. Perpanjangan Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) dilakukan 30 (tigapuluh) hari sebelum habis masa berlaku. Hal-hal yang tidak menjadi tanggung jawab badan penyelenggara (PT Jamsostek (Persero)) 1. Peserta • Dalam hal tidak mentaati ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara • Akibat langsung bencana alam, peperangan dan lain-lain • Cidera yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri, misalnya percobaan bunuh diri, tindakan melawan hukum • Olah raga tertentu yang membahayakan seperti: terbang layang, menyelam, balap mobil/motor, mendaki gunung, tinju, panjat tebing, arum jeram • Tenaga kerja yang pada permulaan kepesertaannya sudah mempunyai 3 (tiga) anak atau lebih, tidak berhak mendapatkan pertolongan persalinan 2. Pelayanan Kesehatan • Pelayanan kesehatan diluar fasilitas yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara JPK, kecuali sedang berpergian/dinas/cuti dan/atau kasus emergensi dan bila harus rawat inap, ditanggung maksimal 7 hari perawatan sesuai standar rawat inap yang telah ditetapkan. • Pemeriksaan kesehatan umum/berkala (General Check Up/Check Up/ Regular Check Up), termasuk papsmear, kecuali Papsmear untuk menegakan diagnosa. • Pemeriksaan, pengobatan, perawatan di luar negeri. • Penyakit yang disebabkan oleh penggunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif. • Penyakit atau cidera yang timbul dari atau berhubungan dengan tugas pekerjaan (Occupational diseases / accident ). • Penyakit menular seksual termasuk penyakit penyertanya. • Pengguguran kandungan tanpa indikasi medis termasuk kesengajaan. • Kehamilan dan persalinan anak ke 4 (empat) dan seterusnya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan tersebut. • Pelayanan khusus (Kacamata, gigi palsu, prothesa mata, alat bantu dengar, prothesa anggota gerak) hilang /rusak sebelum waktunya tidak diganti. • Khusus akibat kecelakaan kerja tidak menjadi tanggung jawab Penyelenggara JPK • Perawatan dan tindakan kosmetik untuk kecantikan • Pemeriksaan dan tindakan untuk mendapatkan kesuburan termasuk bayi tabung. • Pemeriksaan penunjang diagnostik tanpa indikasi medis atau tidak ada kaitannya dengan penyakit 3. Obat-obatan: • Semua obat/vitamin yang tidak ada kaitannya dengan penyakit. • Obat-obatan kosmetik untuk kecantikan termasuk operasi keloid yang bukan indikasi medis. • Obat-obatan berupa makanan seperti susu untuk bayi dan sebagainya. • Obat-obatan gosok seperti minyak kayu putih dan sejenisnya. • Obat-obatan lain seperti : verban, plester, gause stril. • Obat-obatan untuk mendapatkan kesuburan. 4. Pembiayaan: • Biaya perjalanan dari dan ke tempat berobat. • Biaya perjalanan untuk mengurus kelengkapan administrasi kepesertaan, jaminan rawat dan klaim. • Biaya perjalanan untuk memperoleh perawatan / pengobatan di Rumah sakit yang ditunjuk. • Biaya perawatan sedang berpergian/dinas/cuti dan/atau kasus emergensi lebih dari 7 (hari) diluar fasilitas yang sudah ditunjuk oleh Badan Penyelenggara JPK. • Batas waktu pengajuan klaim paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal kejadian,selebihnya akan ditolak.

Jamsostek-Jaminan Kecelakaan Kerja Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha. Manfaat: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran. 1. Biaya Transport (Maksimum) · Darat/sungai/danau Rp 750.000,- · Laut Rp 1.000.000,- · Udara Rp 2.000.000,- 2. Sementara tidak mampu bekerja · Empat (4) bulan pertama, 100% x upah sebulan · Empat (4) bulan kedua, 75% x upah sebulan · Seterusnya 50% x upah sebulan 3. Biaya Pengobatan/Perawatan Rp 20.000.000,- (maksimum) dan Pergantian Gigi tiruan Rp. 2.000.000,- (Maksimum) 4. Santunan Cacat · Sebagian-tetap: % tabel x 80 bulan upah · Total-tetap: o Sekaligus: 70% x 80 bulan upah o Berkala (24 bulan) Rp 200.000,- per bulan* · Kurang fungsi: % kurang fungsi x % tabel x 80 bulan upah 5. Santunan Kematian o Sekaligus 60% x 80 bulan upah o Berkala (24 bulan) Rp. 200.000,- per bulan* o Biaya pemakaman Rp 2.000.000,-* 6. Biaya Rehabilitasi diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi RS Umum Pemerintah dan ditambah 40% dari harga tersebut, serta biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp 2.000.000,- o Prothese/alat penganti anggota badan o Alat bantu/orthose (kursi roda) 7. Penyakit akibat kerja, besarnya santunan dan biaya pengobatan/biaya perawatan sama dengan poin ke-2 dan ke-3. Iuran: o Kelompok I: 0.24 % dari upah sebulan; o Kelompok II: 0.54 % dari upah sebulan; o Kelompok III: 0.89 % dari upah sebulan; o Kelompok IV: 1.27 % dari upah sebulan; o Kelompok V: 1.74 % dari upah sebulan; *) sesuai dengan PP Nomor 84 tahun 2010 Tata Cara Pengajuan Jaminan: 1. Apabila terjadi kecelakaan kerja pengusaha wajib mengisi form jamsostek 3 (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada PT Jamsostek (Persero) tidak lebih dari 2 x 24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan 2. Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal dunia oleh dokter yang merawat, pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada PT Jamsostek (persero) tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal. Selanjutnya PT Jamsostek (Persero) akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga kerja/ahli waris. 3. Form Jamsostek 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan disertai bukti-bukti: 1. Fotokopi kartu peserta (KPJ) 2. Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form Jamsostek 3b atau 3c 3. Kuitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi pengangkutan

Jamsostek-Jaminan Kematian Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran Program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp 21.000.000,- terdiri dari Rp 14.200.000,- santunan kematian dan Rp 2 juta biaya pemakaman* dan santunan berkala . Manfaat Program JK*: Program ini memberikan manfaat kepada keluarga tenaga kerja seperti: 1. Santunan Kematian: Rp 14.200.000,- 2. Biaya Pemakaman: Rp 2.000.000,- 3. Santunan Berkala: Rp 200.000,-/ bulan (selama 24 bulan) *) sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2012 Tata Cara Pengajuan Jaminan Kematian : Pengusaha/keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia mengisi dan mengirim form 4 kepada PT Jamsostek (Persero) disertai bukti-bukti: 1. Kartu peserta Jamsostek (KPJ) Asli tenaga Kerja yang Bersangkutan 2. Surat keterangan kematian dari Rumah sakit/Kepolisian/Kelurahan 3. Salinan/Copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga Tenaga Kerja bersangkutan yang masih berlaku 4. Identitas ahli waris (photo copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga) 5. Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah/Kepala Desa setempat 6. Surat Kuasa bermeterai dan copy KTP yang diberi kuasa (apabila pengambilan JKM ini dikuasakan) PT Jamsostek (Persero) hanya akan membayar jaminan kepada yang berhak

Daftar Referensi: (selain buku teks wajib)

1. manulife-indonesia.com

2. jamsostek.co.id

3. thebestlifeins.com/company-ratings/usa

4. zurich.co.id/Asset/cms/File/PrintFinalJiwa.pdf

5. rehsos.kemsos.go.id

6. disabilityinsurance.lifetips.com

7. www.generali.co.id