KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH (KDPPLKS)
Untuk melengkapi tugas matakuliah Akuntansi dan Keuangan Syariah

Oleh:
Lu’luil Bahiroh
115020300111041
Akuntansi CA

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2013
KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH A. Tujuan dan Peranan Kerangka Dasar
Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang medasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi: 1) Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya. 2) Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi syariah. 3) Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah leporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntasi syariah yang berlaku umum. 4) Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

B. Pemakai dan Kebutuhan Informasi
Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial; pemilik dana qardh; pemilik dana investasi mudharabah; pemilik dana titipan; pembayaran; pengawas syariah; karyawan; pemasok dan mitra usaha lainnya; pelanggan; pemerintah serta lembaga-lembaganya; dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda.
Beberapa kebutuhan ini meliputi: 1) Investor. Investor dan penasehat berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah untuk membayar deviden. 2) Pemberi dana qardh. Pemeberi dana qardh tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 3) Pemilik dana syirkah temporer. Pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman. 4) Pemilik dana titipan. Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat. 5) Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta mereka yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut, 6) Pengawas syariah. Pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah. 7) Karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. 8) Pemasok dan mitra usaha lainnya. Pemasok dan mitra lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Mitra usaha berkepentingan pada entitas syariah dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman qardh kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka teegantung pada kelangsungan hidup entitas syariah. 9) Pelanggan. Pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada entitas syariah. 10) Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas syariah. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 11) Masyarakat. Entitas syariah mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang diperjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestic. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas syariah serta rangkaian aktivitasnya.

C. Paradigma Transaksi Syariah
Alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia utnuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al-falah).
Substansinya:
1. Aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. 2. Terbentuk integritas yang membentuk karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik.

D. Asas Transaksi Syariah – Bisnis Syariah
Transaksi syariah berasaskan pada prinsip: (1) Persaudaraan (ukhuwah)
Merupakan nilai universal yang menata interkasi sosial dan harmonisasi kepentigan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economics) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (ta’aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong (ta’awun), saling menjamin (takaful), serta saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf). (2) Keadilan (‘adalah)
Pada dasarnya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur: a. Riba unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasihah maupun fadhl. b. Kezaliman unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. c. Maysir unsur judi dan sikap spekulatif d. Gharar unsur ketidakjelasan e. Haram unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait. (3) Kemaslahatan (maslahah)
Merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (thayib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memnuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (maqasid syariah) yaitu pemeliharaan terhadap: (a) akidah, keimana, dan ketakwaan (dien); (b) akal (‘aql); (c) keturunan (nasl); (d) jiwa dan keselamatan (nafs); dan (e) harta benda (mal). (4) Keseimbangan (tawazun)
Pada dasarnya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (shareholder). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. (5) Universalisme (syumuliyah)
Pada dasarnya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin).

E. Karakteristik Transaksi Syariah
Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigm dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut: a) Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha b) Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib) c) Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas d) Tidak mengandung unsur riba e) Tidak mengandung unsur kezaliman f) Tidak mengandung unsur maysir g) Tidak mengandung unsur gharar h) Tidak mengandung unsur haram i) Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil ghummi (no gain without accompanying risk) j) Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta’alluq) dalam satu akad k) Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun melalui rekayasa penawaran (ihtikar) l) Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah)
Karakteristik tersebut dapat diterapkan pada transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat nonkomersial. F. Asumsi Dasar 1. Dasar Akrual
Dengan menggunakan dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto (gross profit). 2. Kelangsungan Usaha
Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.

G. Pengakuan
Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.
Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui kalau: a) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah b) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. H. Pengukuran a. Biaya historis
Asset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewawjiban (obligation), atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal. b. Biaya kini (current cost)
Asset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila asset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (undiscounted) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (obligation) sekarang. c. Nilai realisasi / penyelesaian (realizable/settlement value)
Asset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual asset dalam pelepasan normal (orderly disposal). Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian; yaitu, jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

I. Tujuan Laporan Keuangan Syariah
Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, tujuan lainnya adalah: a) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. b) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi asset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. c) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dan mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. d) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syariah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. J. Bentuk Laporan Keuangan Syariah a. Posisi Keuangan Entitas Syariah, disajikan sebagai Neraca. b. Informasi Kinerja Entitas Syariah, disajikan dalam Laporan Laba Rugi. c. Informasi Perubahan Posisi Keuangan Entitas Syariah. d. Informasi Lain, seperti: Laporan Penjelasan tentang Pemenuhan Fungsi Sosial Entitas Syariah. e. Catatan dan Skedul Tambahan.

K. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Syariah a) Dapat Dipahami
Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai tertentu. b) Relevan
Infomasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi. Relevan berarti juga berguna untuk peramalan (predictive) dan penegasan (confirmatory) berkaitan satu sama lain. c) Keandalan
Informasi memiliki kualitas andal (reliable) jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (faithful representation) dari yang seharusnya atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Apabila informasi tersebut relevan, namun penyajiannya tidak andal, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. d) Dapat Diperbandingkan
Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut, antar periode entitas syariah yang sama, untuk entitas syariah yang berbeda, maupun dengan entitas lain.
Implikasi penting dari karakteristik ini adalah pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan ekuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuha entitas syariah dari satu periode ke periode dan dalam entitas syariah yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan syariah, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas syariah, membantu pencapaian daya banding.

L. Unsur Laporan Keuangan Syariah 1. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas. 2. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan kewajiban. 3. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

KDPPLKS (PSAK 101). 2009. IAI. Jakarta
Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2008. Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
Safira. 2012. Modul Akuntansi Perbankan Syariah, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Keuangan Bank Syariah. Universitas Mercu Buana