APAKAH PEMERINTAH HARUS MEMBAILOUT BANK CENTURY?
A. Pendahuluan
1. Krisis Tahun 2008 Krisis keuangan yang dialami oleh bank Century hingga saat ini tidak lepas dari dampak dari krisis global yang dialami oleh dunia perbankan. Hal ini berawal dari permasalahan kegagalan pembayaran kredit perumahan (subprime mortgage default) di Amerika Serikat, yang dipicu oleh maraknya penggelembungan harga perumahan di AS yang didorong kebijakan-kebijakan Bank Sentral Amerika (the Fed) yang kurang pruden untuk menstabilkan sistem keuangan sejak bertahun-tahun. Kondisi ini didorong oleh keinginan untuk memelihara permintaan properti perumahan agar tetap tinggi, terutama bagi kalangan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki kapasitas keuangan yang memadai (ninja loan yaitu pinjaman terhadap nasabah yang no income, no job, & no asset). Kredit perumahan ini kemudian disekuritisasi secara hibrid agar lebih menarik bagi investor yang terdiri dari bank, perusahaan sekuritas, reksadana, dana pensiun dan asuransi. Celakanya, banyak kredit tak terbayar dalam jumlah besar dan merata. Akibatnya, bank-bank kesulitan untuk membayar dan investor dengan cepat menarik dananya dari produk-produk perbankan disaat harga masih tinggi sehingga hal ini memacetkan perputaran uang di pasar hipotik. Hal ini menyebabkan pula struktur pasar uang yang produknya saling terkait satu sama lain menjadi terganggu. Termasuk juga jaminan obligasi utang (collaterlaised debt obligation/CDO) sebagai bentuk investasi kolektif dari sub-prime mortgage. Perusahaan-perusahaan yang mengalami dampak dari kejadian ini yaitu Lehman Brothers, yang mengumumkan kepailitannya pada 15 September 2008, yang disusul oleh lembaga-lembaga keuangan besar lainnya seperti Merryl Linch, Citigroup, dan AIG, yang akhirnya juga menyerang beberapa perusahaan besar di Amerika, seperti General Motors, Ford, dan Chrysler. Hal ini tentunya juga berdampak besar pada tingkat pengangguran di Amerika, dimana total pengangguran mencapai 1.91 juta orang pada tahun 1998. Pada bidang investasi, banyak investor yang menarik dananya karena kejadian ini, yang tentunya berdampak pada perekonomian Amerika. Krisis kemudian menggelembung merusak sistem perbankan bukan hanya di AS namun meluas hingga ke Eropa lalu ke Asia. krisis perbankan di Eropa ditandai dengan permasalahan di sebuah bank kecil di Inggris, yaitu Bank Northen Rock, pada pertengahan 2007 lalu. Bank ini mengalami krisis pada Agustus 2007 dan menjadi sorotan public yang memicu sentimen negative pasar. Pada akhirnya bank ini di nasionalisasikan oleh pemerintah Inggris untuk mencegah dampak sistemik perekonomian di Inggris, yang diikuti oleh beberapa bank lainnya untuk mencegah dampak tersebut. Untuk negara Asia seperti China, Jepang, dan India sebagai ikon pertumbuhan ekonomi di Asia juga tak luput dari hantaman krisis. Berdasarkan prediksi IMF pada 6 November 2008, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif (-0,2) pada 2009. Sementara China mengalami penurunan dari 11,9% pada 2007 menjadi 9,7% pada 2008 dan diprediksi terus turun menjadi 8,5% pada 2009. Demikian juga dengan India yang berturut-turut mengalami tren penurunan pertumbuhan ekonomi yaitu 9,3% pada 2007 menjadi 7,8% pada 2008 dan dipredikisi terus turun menjadi 6,3% pada 2009. Krisis ini secara beruntun menyebabkan domino effect terhadap solvabilitas dan likuiditas lembaga-lembaga keuangan di negara negara besar yang ada di dunia, yang antara lain menyebabkan kebangkrutan ratusan bank, perusahaan sekuritas, reksadana, dana pensiun dan asuransi. Krisis kemudian merambat ke belahan Asia terutama negara-negara seperti Jepang, Korea, China, Singapura, Hongkong, Malaysia, Thailand termasuk Indonesia yang kebetulan sudah lama memiliki surat-surat beharga perusahaan-perusahaan tersebut.

2. Kronologis Kasus Bank Century Dampak dari krisis global ini juga dirasakan oleh perbankan di Indonesia, yang dimulai dari adanya kemungkinan kebangkrutan bank Century, yang menyebabkan bank tersebut harus di bail out. Krisis ini juga diperumit oleh Membengkaknya suntikan modal dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ke Bank Century hingga Rp 6,7 triliun yang memaksa keingintahuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena pada awalnya pemerintah hanya meminta persetujuan Rp 1,3 triliun untuk Bank Century. Bank Century pada awalnya merupakan merger dari 3 bank, yaitu Bank Danpac, Bank Pikko, dan Bank CIC, yang dibentuk oleh Robert Tantular, dan Budi Sampoerna merupakan salah satu nasabah terbesar Bank Century cabang Kertajaya, Surabaya. Krisis yang dialami oleh bank ini dimulai pada tahun 2008, pada saat bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas, yang disebabkan nasabah-nasabah besar bank tersebut menarik dananya, tetapi tidak semuanya bisa terlaksana, sehingga dapat menimbulkan rush, hal ini juga diperkuat oleh Gubernur Bank Indonesia saat itu, yaitu Boediono yang menyatakan bahwa Bank Century kalah kliring atau tidak bisa membayar dana permintaan dari nasabah. Kemudian, Bank Indonesia menggelar rapat konsulitasi melalui telekonferensi dengan Menteri Keungan Sri Mulyani, yang tengah mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang G-20 di Washington, Amerika Serikat. Setelah itu, Bank Indonesia menyampaikan surat kepada Menkeu tentang Penetapan Status Bank Gagal pada Bank Century dan menyatakan perlunya penanganan lebih lanjut. Selaku Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan, Sri Mulyani langsung menggelar rapat untuk membahas nasib Bank Century. Dalam rapat tersebut, Bank Indonesia melalui data per 31 Oktober 2008 mengumumkan bahwa rasio kecukupan modal atau CAR Bank Century minus hingga 3,52 persen. Lalu diputuskan yaitu guna menambah kebutuhan modal untuk menaikkan CAR menjadi 8 persen adalah sebesar Rp 632 miliar. Rapat tersebut juga membahas apakah akan timbul dampak sistemik jika Bank Century dilikuidasi dan menyerahkan Bank Century kepada lembaga penjamin. Pada tanggal 23 November 2008 Lembaga penjamin langsung mengucurkan dana Rp 2,776 triliun kepada Bank Century. Bank Indonesia menilai CAR sebesar 8 persen dibutuhkan dana sebesar Rp 2,655 triliun. Dalam peraturan lembaga penjamin, dikatakan bahwa lembaga dapat menambah modal sehingga CAR bisa mencapai 10 persen, yaitu Rp 2,776 triliun. Sedangkan pada saat itu, nasabah menarik dana dari Bank Century sebesar 5.67 Triliun rupiah. Pada Desember 2008, Lembaga penjamin mengucurkan untuk kedua kalinya sebesar Rp 2,201 triliun. Dana tersebut dikucurkan dengan alasan untuk memenuhi ketentuan tingkat kesehatan bank. Dan pada 3 Februari 2009, Lembaga penjamin mengucurkan lagi Rp 1,55 triliun untuk menutupi kebutuhan CAR berdasarkan hasil assesment Bank Indonesia, atas perhitungan direksi Bank Century. Pada tanggal 1 April 2009, Penyidik KPK hendak menyergap seorang petinggi kepolisian yang diduga menerima suap. Namun penyergarapan itu urung lantaran suap batal dilakukan. Dikabarkan rencana penangkapan itu sudah sampai ke telinga Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Sejak itulah hubungan KPK-Polri kurang mesra. Pada 21 Juli 2009, Lembaga penjamin (LPS) mengucurkan lagi Rp 630 miliar untuk menutupi kebutuhan CAR Bank Century. Keputusan tersebut juga berdasarkan hasil assesment Bank Indonesia atas hasil auditro kantor akuntan publik. Sehingga total dana yang dikucurkan mencapai Rp 6,762 triliun. Pada 27 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Menkeu Sri Mulyani, Bank Indonesia dan lembaga penjamin untuk menjelaskan membengkaknya suntikan modal hingga Rp 6,7 triliun. Padahal menurut DPR, awalnya pemerintah hanya meminta persetujuan Rp 1,3 triliun untuk Bank Century, dalam rapat tersebut Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa jika Bank Century ditutup akan berdampak sistemik pada perbankan Indonesia. Pada hari yang sama pula, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto menyatakan bahwa kasus Bank Century itu sudah ditingkatkan statusnya menjadi penyelidikan. Pada tanggal 30 September 2009, Laporan awal audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Bank Century sebanyak 8 halaman beredar luas di masyarakat. laporan tersebut mengungkapkan banyak kelemahan dan kejanggalan serius di balik penyelamatan Bank Century dan ada dugaan pelanggaran kebijakan dalam memberikan bantuan ke Bank Century, Akibat kejanggalan temuan BPK tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung membentuk tim kecil untuk menggulirkan hak angket guna mengkaji kasus Bank Century. Lima hari kemudian, wacana pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR untuk mengusut kasus Bank Century menjadi perdebatan di DPR.

3. Peran Bank Indonesia, KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan
Terdapat tiga lembaga utama yang berperan dalam proses penanganan bank Century yaitu Bank Indonesia, KSSK dan LPS. a. Bank Indonesia Berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 1999 yang direvisi dengan undang-undang no. 3 tahun 2004 maka Bank Indonesia memiliki fungsi pengawasan terhadap perbankan Indonesia dan bersifat independen tanpa campur tangan pemerintah. Dalam fungsi ini melekat kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia untuk merekomendasikan rapat kepada KSSK jika menemukan bank yang mengalami kesulitan keuangan (likuidas maupun solvabilitas) terutama yang akan menimbulkan dampak sistemik (Perpu JPSK no. 4 tahun 2008 yang efektif sejak 15 Oktober 2008). b. Komite Stabilitas Sistem Keuangan Berdasarkan perppu JPSK, yang dimaksud KSSK adalah Menteri Keuangan sebagai ketua merangkap anggota dan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota. KSSK berfungsi menetapkan kebijakan dalam pencegahan penanganan krisis. Keputusan rapat dalam KSSK diusahakan dengan suara mufakat namun apabila tidak dapat terjadi, maka ketua KSSK berhak mengambil keputusan secara mandiri. c. Lembaga Penjamin Simpanan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) didirikan berdasarkan undang-undang no. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang berfungsi menjamin simpanan nasabah bank (dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposit dan tabungan). LPS harus aktif memelihara stabilitas sistem perbankan nasional. Untuk itu, LPS berwenang menetapkan dan memungut premi penjaminan dari bank-bank (yang dikumpulkan menjadi dana LPS) dan menangani bank gagal.
B. Perumusan Masalah Agar lebih terfokus, masalah yang dibahas hanya berkaitan dengan “Apakah Pemerintah perlu membailout bank Century?”, sedangkan melebarnya kasus bank Century ini hingga ke masalah politik dan hukum, tidak akan dibahas secara detail.

C. Analisa Dampak Sistemik

Salah satu masalah yang sampai saat ini masih ramai dibicarakan terkait dengan pemberian dana talangan untuk menyelamatkan Bank Century adalah definisi risiko atau dampak sistemik yang dipakai oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mengucurkan dana tersebut.

Beberapa literatur mendefinisikan dampak sistemik, antara lain dari Bank for International Settlements (BIS) mendefinisikan:

“the risk that the failure of a participant to meet its contractual obligations may in turn cause other participants to default with a chain reaction leading to broader financial difficulties.”

European Central Bank (ECB) mendefinisikan :

“…wide systematic shocks which by themselves adversely affect many institutions or markets at the same time. In this sense, systemic risk goes much beyond the vulnerability of single banks to runs in a fractional reserve system.”

Mengacu pada definisi Perppu JPSK, yang dimaksud berdampak sistemik adalah:

“suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan/atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah Bank dan/atau Lembaga Keuangan Bukan Bank lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional.”

Kriteria Bank Berdampak Sistemik

Dalam Perppu JPSK tidak diatur secara jelas mengenai ukuran dan kriteria bank yang dapat dikategorikan sebagai bank yang ditengarai berdampak sistemik. Terdapat berbagai pendapat pro maupun kontra mengenai hal ini. Bank Indonesia mengatakan jika ukuran tersebut ditetapkan secara tegas justru menimbulkan atau memancing kecurangan moral (Moral Hazard) di kalangan pelaku bisnis perbankan.

Moral hazard menurut pemerintah dan BI adalah:

Jika semua bank tahu tentang kriteria berdampak sistemik, dikhawatirkan bank-bank itu akan dengan sengaja mengkondisikan diri agar masuk ke dalam kriteria “berdampak sistemik” sehingga bank-bank tersebut dapat meminta bantuan Pemerintah. Hal ini dapat mendorong manajemen bank tidak berhati-hati (prudent) dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Ini adalah bentuk dari moral hazard.

Pendapat lain mengatakan bahwa justru ukuran-ukuran kuantitatif yang jelas dalam pendefinisian risiko atau dampak sistemik ditutupnya suatu bank akan mengurangi kecurangan moral, baik di sisi perbankan maupun pembuat kebijakan (pemerintah dan BI).

Ukuran tersebut juga bisa digunakan oleh pengawas kebijakan (DPR dan penegak hukum) untuk mengawasi apakah kebijakan menyelamatkan suatu bank dengan dana begitu besar dapat dibenarkan atau tidak.

Oliver de Brandt dan Philippe Heartman (2000) dalam kertas kerja yang diterbitkan oleh Bank Sentral Eropa (Working Paper Nomor 35/2000) menyebutkan dampak atau risiko penutupan suatu bank atau lembaga keuangan dikatakan sistemik jika berita buruk atau berita tentang penutupan tersebut menyeret bank atau lembaga keuangan lain ikut terpuruk. Jadi misalnya ada sebuah bank ditutup maka hal tersebut memancing pemilik simpanan atau deposan menarik dananya sehingga bank-bank lain tersebut kesulitan likuiditas dan akhirnya ikut bangkrut.

Houben, Kakes, dan Schinasi (2004) IMF mengatakan, risiko atau dampak sistemik berasal dari empat penyebab: bank itu sendiri, keterkaitan antarbank, perundang-undangan, dan kondisi ekonomi makro. Risiko dari bank itu sendiri adalah jika bank tidak menjalankan prinsip kehati-hatian baik dalam pengelolaan simpanan ataupun penyaluran kredit sehingga memancing ketidakpercayaan masyarakat pada perbankan. Adapun keterkaitan antarbank adalah jika bank yang ditutup mempunyai aset di bank lain atau asetnya berasal dari bank lain dalam jumlah besar. Sehingga ketika bank tersebut ditutup, menyeret bank-bank lain dalam kesulitan. Sementara dampak sistemik dari aspek hukum atau perundangan-undangan dapat dibagi dua yaitu yang disebut sebagai error omission dan error comission. Yang disebut pertama adalah kejahatan perbankan yang dilakukan dengan sengaja melanggar peraturan. Sedangkan yang disebut kedua adalah kejahatan perbankan karena belum ada peraturan atau UU yang mengaturnya. Sumber terakhir adalah kondisi ekonomi yang memburuk. Karena kondisi ekonomi suatu negara memburuk maka akan membuat berbagai kegiatan usaha, termasuk perbankan, juga akan memburuk.

Para ahli keuangan di AS ketika menilai bangkrutnya perusahaan keuangan Goldman and Sach, dan AIG mengatakan, risiko ditutupnya suatu bank atau lembaga keuangan lain, menurut mereka adalah kalau suatu bank atau lembaga keuangan tersebut terlalu besar untuk gagal atau too big to fail (TBTF). Maksudnya karena ukuran bank/lembaga keuangan itu terlalu besar (misalnya dalam ukuran aset dan omset) maka bila ditutup dampaknya sangat besar bagi lembaga sejenis dan bagi perekonomian pada umumnya.

Menarik disimak pula Nota Kesepakatan (MOU) antara Bank Sentral Eropa, Badan Pengawas Keuangan, dan para Menkeu Keuangan Eropa bernomor ECFIN/CEFCPE (2008) REP/53106 REV. Baik BI maupun BPK menggunakan standar acuan ini. Dalam MoU ini dijelaskan terdapat empat aspek sebagai dasar penentuan sistemik yaitu aspek institusi keuangan, pasar keuangan, sistem pembayaran dan sektor riil. Dalam nota kesepakatan itu ditekankan bahwa deposan harus siap kehilangan sebagian dari tabungan mereka. Artinya penggunaan dana talangan dari dana milik masyarakat yang dibayarkan kepada pemerintah lewat pajak tidak boleh digunakan secara ceroboh untuk menolong bank atau lembaga keuangan lain yang tidak dikelola secara baik.

Definisi dari dalam negeri antara lain dikembangkan oleh Danareksa Research Institute (DRI). Menurut DRI, dampak sistemik sektor perbankan dapat dilihat dari indikator banking pressure index (BPI) atau indeks tekanan perbankan. Indeks ini disusun dari enam variabel yaitu: nilai tukar riil efektif, indeks harga saham gabungan (IHSG), angka pengganda uang, produk domestik bruto (PDB) riil, nilai ekspor, dan suku bunga jangka pendek. Angka indeksnya antara 0 dan 1. Batas kritis indeks adalah 0,5. Kalau indeks lebih besar dari 0,5 maka industri perbankan akan terkena risiko sistemik dan jika angkanya lebih kecil dari 0,5 maka industri perbankan dalam kondisi aman.

Sebenarnya dalam draft UU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) Pasal 7 sudah dicantumkan lima aspek yang bisa digunakan untuk menilai apakah ditutupnya sebuah bank menimbulkan dampak sistemik atau tidak. Kelima aspek tersebut adalah institusi keuangan, pasar keuangan, sistem pembayaran, sektor riil, dan psikologi pasar. Kelima aspek itu yang menurut situs resmi BI dipakai untuk memutuskan bahwa pentupan Bank Century berdampak sistemik. Sayangnya UU JPSK tersebut sampai saat ini belum disahkan justru karena pasal tentang risiko sistemik ini. Sayangnya pula penjelasan pasal tersebut belum disertai ukuran-ukuran kuantitatif yang pasti.

D. Analisa Manfaat dan Biaya Penyelamatan Bank Century

[pic]

Pada 21 November 2008, KSSK memiliki opsi untuk mengambil untuk mengambil aksi untuk menyelamatkan bank Century. Opsi tersebut adalah mengambil aksi / tindakan penyelamatan dengan menginjeksi modal sebesar Rp 6.7 T dengan potensi balik modal sebesar Rp 3 T setelah tahun ke-5 (asumsi harga jual setelah divestasi pada tahun ke-5), sehingga biaya bersih opsi pertama adalah Rp 3 T.

Pilihan kedua adalah tidak mengambil tindakan penyelamatan. Pembayaran DPK (dana pihak ketiga) pada saat tersebut adalah sebesar Rp 6.4 T, dengan menjual seluruh asset bank Century, ekspektasi hasil yang didapatkan hanya sebesar Rp 600 M.

Kedua pilihan tersebut pada akhirnya bermuara pada satu tujuan akhir yaitu pencegahan krisis. Seperti kita ketahui, pada tahun 2008, dunia pada saat itu dalam keadaan krisis diakibatkan masalah mortgage di Amerika Serikat, namun akibat krisis tersebut hampir keseluruh dunia mengalami masalah finansial. Banyak industri finansial harus ditutup karena kesulitan likuiditas. Pilihan bagi KSSK untuk menyelamatkan bank Century ini menjadi pilihan yang amat berat.

Opsi pertama memiliki keunggulan dari segi pencegahan krisis. Dengan mengambil opsi pertama, diasumsikan bank Century memiliki pertumbuhan yang positif, tidak terjadi krisis kepercayaan terhadap kredibilitas perbankan, dan tercapainya stabilitas sistem keuangan.

Apabila memilih opsi kedua, maka akan ada resiko kehilangan kepercayaan terhadap kredibilitas perbankan. Sebagai pembanding, pada krisis pada tahun 1998, diiringi dengan krisis kepercayaan pada perbankan Indonesia, maka biaya yang terjadi sangat mahal, yaitu sekitar Rp 600 T, pertumbuhan ekonomi negatif 13%, pengangguran mencapai 20% angkatan kerja dan kemiskinan meningkat hingga 50%, bahkan merambah kekacauan politik yang mungkin belum terselesaikan hingga sekarang.

Berdasarkan data, informasi, analisis dan metodologi baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk menggunakan judgment secara professional dan proporsional, bank Century memenuhi criteria untuk ditetapkan oleh KSSK sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. Dengan demikian diambilah keputusan berdasarkan opsi pertama untuk meredam kekahawatiran masyarakat, khususnya deposan perbankan sehinggatidak terjadi rush yang berpotensi mengakibatkan krisis.

E. Prasangka dan Fakta Penangangan Century

Terkait dengan instruksi Presiden kepada Menteri Keuangan untuk kembali ke Indonesia khusus dalam rangka penyelamatan bank Century adalahterkait untuk mengambil kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tidak spesifik bertujuan untuk menyuntikkan dana kepada bank Century.

Namun hal ini sedikit menimbulkan pertentangan ketika pada tanggal 21 November 2008 diadakannya rapat oleh KSSK dimana ditetapkan bahwa bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik seolah-olah menteri keuangan diberikan keterangan yang kurang jelas oleh Bank Indonesia, sehingga disimpulkan bahwa bank Century harus disuntikkan dana oleh LPS.

Dana yang dipinjamkan dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) kepada bank Century merupakan PMS (Penyertaan Modal Sementara) yang harus dikembalikan kepada LPS setelah bank Century selesai dari masa krisisnya. Hal ini perlu dijelaskan secara terperinci, dikarenakan banyak masyarakat awam yang mengira bahwa dana ini berasal dari APBN.

Sumber pendanaan LPS adalah iuran-iuran dari peserta perbankan sebagai jaminan terhadap simpanan yang berada di industri perbankan di Indonesia. Jumlah simpanan yang dijamin adalah penyimpan dengan nilai dibawah Rp 2 milyar. Dan dana yang dikucurkan oleh LPS adalah sebesar RP 6.76 T atau hampir setengah dari total asset LPS sebesar Rp 14 T.

Dari total PMS LPS Rp 6.76 T, 60% diantaranya yaitu sebesar Rp 4.02 T digunakan untuk membayar Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berjumlah 8.577 nasabah, 33% atau sebesar Rp 2.25 T ditempatkan dalam bentuk asset (SBI/FASBI/GWM/SUN), dan sisanya sebesar 7% digunakan antara lain untuk melunasi FPJP dan pinjaman antara bank. Dari 8.577 nasabah yang menarik dananya tersebut, 8.249 (96%) adalah penyimpan dengan nilai dibawah Rp 2 M.

Bank Century juga terkait dengan penawaran produk investasi yang direkayasa oleh Robert Tantular menggunakan nama PT Antaboga Delta Sekuritas (ADS) sebagai penerbit dari produk investasi yang disebut Discretionary Fund. Produk investasi tersebut tidak terdaftar dan tidak dikenal di Bapepam-LK, dapat juga disebut produk ilegal yang direkayasa oleh pemiliknya.

Total dana nasabah yang tertipu sekitar Rp 1.4 T. Dari hasil pemeriksaan, Bapepam-LK telah menyampaikan dokumen dan informasi tentang kasus ini kepada Bareskrim POLRI dan perkara pidana ini sedang dalam proses di Bareskrim POLRI. Untuk kasus ini, sebaiknya nasabah PT ADS langsung berhubungan dengan Bareskrim POLRI.

F. Kesimpulan

Kriteria Oliver de Brandt dan Philippe Heartman (2000) bisa dipakai untuk menilai apakah memang benar jika Century ditutup maka berita itu akan membuat nasabah di berbagai bank lain akan menarik dananya secara beramai-ramai. Dari penjelasan BI terungkap bahwa argumen ini yang dipakai BI untuk menalangi Century dengan menyatakan ada 23 bank umum dan BPR yang kondisinya sama akan mengalami kesulitan karena diperkirakan nasabah akan menarik dananya dari bank-bank tersebut. Para nasabah dengan pengalaman krisis ekonomi berkali-kali serta dengan adanya jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sudah lebih rasional sehingga sangat kecil kemungkinannya melakukan penarikan dana besar-besaran.

Lewat kriteria too big to fail bisa dinilai pula apakah Century ukurannya cukup besar sehingga kalau ditutup akan berdampak besar dan sistemik. Jawabannya tidak karena proporsi dana pihak ketiga Century terhadap total dana pihak ketiga di perbankan Indonesia hanya 0,08 persen, kreditnya hanya 0,72 persen dari total kredit, dan asetnya hanya 0,72 persen dari total aset perbankan Indonesia.

Dilihat dari analisa manfaat biaya, penyelamatan bank Century menelan biaya yang besar, namun apabila dibandingkan dengan tidak diselamatkan, maka biaya yang akan keluar lebih besar lagi. Oleh karena itu penyelamatan bank Century sangat penting dan krusial, terutama dilihat dari segi pencegahan krisis.

G. Saran

Sampai saat ini, banyak analisa dan kriteria yang telah dilakukan, tetapi masih menghasilkan pendapat yang berbeda mengenai dampak sistemik yang akan dialami Indonesia apabila Bank Century jadi di bail out. Tetapi perlu kita perhatikan bahwa kondisi yang dimulai pada tahun 2008 dimana dunia sedang menghadapi krisis mortgage, dampaknya masih terasa di dunia perbankan dunia saat ini, dan bisa dilihat bahwa banyak negara di dunia jatuh karena krisis ini. Indonesia sangat beruntung krisis yang terjadi tidak berdampak signifikan. Namun apabila kasus bank Century tidak diselesaikan dengan baik (dengan bailout), maka mungkin Indonesia akan mengalami krisis kepercayaan baik dari masyarakat, investor dalam dan luar negeri, maupun di mata dunia, oleh karena itu, menurut kami Bank Century perlu di Bail Out demi kesejahteraan dunia perbankan Indonesia, meski hal tersebut masih jauh di luar harapan dan masih diperdebatkan di publik.

H. Referensi

Detik.com (13 Januari 2010), KSSK dan Pengertian Dampak Sistemik.

Suara Merdeka (15 Januari 2010), Uji Sahih Dampak Sistemik.

Suara Merdeka (15 Januari 2010), Uji Sahih Dampak Sistemik Century.

www.indonesiarecovery.com, penyelamatan bank Century