Material Review Week 10
Society and the State
Dalam iklim demokrasi menyajikan prinsip-prinsip mekanisme institusi politik atau sistem pemerintahan yang diwakilkan, yang mana, sosialisme lebih menekankan pada bagaimana masyarakat ditengah masyarakat terlebih dahulu. Maksudnya adalah, masyarakat yang satu kesatuan dan utuh mengelola semua urusannya seperti produksi, pekerjaan, pabrik, administrasi, konsumsi dan sebagainya secara bersama. Tetapi dalam mekanisme ini, ternyata menimbulkan masalah, yaitu masyarakat yang mengelola urusannya sendiri kerap melahirkan kaum-kaum borjuis, yang mana memang borjus ini merupakan bagian dari masyarakat yang lebih memiliki kekuatan ekonomi. Sementara masyarakat di dalam masyarakat ala sosialisme yang menuntut kesetaraan dalam masyarakat tanpa institusi poltik, juga tidak mau dirusak oleh borjuis-borjuis ini. Tetapi sosialisme kukuh tetap memandang institusi politik adalah instrumen yang meberikan ancaman pada kesetaraan. Dalam masalah ini, hanya terdapat 2 pilihan, pertama, konfrontasi langsung kelas-kelas pekerja dengan borjuis dan institusi politik, dan kedua, kelas pekerja harus mengusung kekuatan untuk dapat menjadi kekuatan politik. Haupt (1980) dalam Przeworski (2002) menyatakan, sosialisme adalah masyarakat yang sepakat untuk menggunakan hak-hak politik kelas pekerja terhadap kepentingan kelas borjuis dan ini merupakan dasar prinsip sosialisme yang paling fundamental. Sosialisme memandang bahwa pemilihan ala demokrasi yang merujuk pada sistem perwakilan insitusi merupakan wadah semata untuk agitasi dan propaganda terhadap suatu kelas atas kelas lain (Przeworski, .2002, 7).
Namun sejatinya dalam iklim demokrasi seperti itu kemungkinan dan peluang kelas-kelas pekerja untuk menggalang kekuatan sangatlah terbuka, misalnya dengan membentuk serikat atau partai buruh. Tetapi kemungkinannya 2 pilihan, antara buruh bersatu dan membentuk kekuatan baru, atau buruh dimobilisasi kekuatan tertentu untuk menggalang kekuatan politik tertentu, dan dalam demokrasi itu sangatlah relevan. Dalam 2 pilihan ini, keduanya dapat digunakan kelas pekerja untuk melawan kelas borjuis kapitalis, misalnya dengan berserikat, buruh dapat bersatu dan melakukan aksi menuntut kenaikan upah (Przworski, 2002, 12). Pola yang menarik adalah bagaimana para sosialis mau tidak mau harus ikut berdemokrasi, misalnya dengan ikut dalam pemilihan, yang mana para sosialis pasti memilih pemimpin yang mereka yakini dapat membawa masyarakat kearah sosialis dan membela kepentingan kelas pekerja. Proses electoral memang menjanjikan pemungutan suara sebagai aspirasi khalayak ramai demi menentukan pemimpin, untuk itu sosialis tetap harus ikut dalam pemilihan alias berdemokrasi demi kepentingan sosialisnya juga. Termasuk dengan membangun serikat-serikat dan partai buruh, itu merupakan mekanisme demokrasi.
Menurut Schumpeter (2006, 235), esensi dan nilai sosialisme merupakan nilai-nilai demokrasi pula. Perumpamanannya adalah antara kelas proletar (pekerja) dan borjuis, berdasarkan power borjuis berupa modal, mereka akan mengeksploitasi pekerja-pekerja dalam bentuk tenaga kerja atau buruh. Ini merupakan skema yang tidak asing dimana kapitalis memang memperkerjakan buruh dalam proses produksi. Selanjutnya ini selaras dengan bagaimana kelas pemilik modal politik yang bisa berbentuk seseorang dengan modal material yang besar, massa yang banyak, dan legitimasi yang kuat sebagai pemimpin, dapat sangat mungkin mengeksploitasi rakyat sebagai kelas yang ada dibawah kendalinya. Bentuk eksploitasi ini digambarkan paling buruk adalah bentuk diktator yang mengatur segala bentuk kebijakan publik atas kehendaknya, termasuk kebijakan ekonomi. Sementara itu, tentunya rakyat tidak bisa berbuat banyak layaknya pekerja dalam suatu pabrik yang hanya cukup pasrah dengan power si pemilik modal yang memberi upah.
Kondisi seperti Ini yang kemudian diklaim sebagai implikasi dari demokrasi oleh para sosialis. Modal politik yang dikuasai dan dimiliki seorang aktor, yang dalam demokrasi, terdapat kebebasan setiap individu untuk melakukan aktivitas politik, termasuk menggalang kekuatan politik atau modal politik. Apabila seorang aktor yang bebas tersebut benar-benar berhasil menggalang modal politik, maka akan berdampak pada skema diktator tersebut. Schumpeter (2006) menjelaskan, ini merupakan masalah dalam setting antara sosialisme dan demokrasi yang saling mengklaim satu sama lain. Sosialisme tentu merujuk pada pengalaman penindasan kelas pekerja atas kelas kapitalis, namun demokrasi mengizinkan semua kelas berkembang dan mendapat sesuai yang ia kerjakan, yang mana bagi kelas pekerja dalam rangka menuntut hak-haknya, harus melakukan gerakan-gerakan politik seperti beraliansi dalam serikat atau partai buruh. Tetapi sosialisme lebih pragmatis, hak-hak kelas pekerja diraih berdasarkan persamaan ha katas kepemilikan.
Di sisi lain, Schumpeter menambahkan (2006, p250-252), demokrasi merupakan filosofi tentang metode pengumpulan dan penyusunan pendapat-pendapat secara institusional untuk menempuh sebuah keputusan, yaitu keputusan yang memumpuni kebaikan bersama. Kebaikan bersama adalah keputusan terbaik yang mewakili keinginan tiap-tiap individu. Namun kebaikan bersama ini diklaim sangat tidak dapat didefinisikan, terutama apabila dalam suatu keputusan terdapat pihak-pihak yang dikorbankan. Karena memang kebaikan bersama bukan dilihat dari ‘baik’ atau ‘buruk, dan ‘benar’ atau ‘salah’. Contoh sederhananya adalah suatu keadaan insidentil 5 orang terjebak dalam gurun pasir. Untuk bertahan hidup tentu mereka butuh makanan, maka mengorbankan 1 orang untuk ‘dimakan’ adalah relevan dan merupakan kebaikan bersama. Jika tidak dilakukan maka 5 orang akan mati kelaparan, untuk itu lebih baik mengorbankan 1 orang demi keselamatan banyak orang. Jika kita bayangkan suatu keadaan insidentil tersebut adalah negara yang berjumlah penduduk 200 juta orang, untuk memenuhi kepentingan sebanyak itu tentu tidak bisa melibatkan seluruh pihak 200 juta tersebut. Maka inilah dasar demokrasi yang mengutamakan perwakilan dalam pemerintahan, agar kepentingan seluruh rakyat dapat dikanalisasi dan menghindari inefisiensi di pemerintahan. Cukup beberapa orang saja yang dipercaya sebagai wakil rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Tentunya orang-orang tersebut yang dijadikan sebagai perwakilan, meraih kursinya berdasarkan pola kebebasan berpolitik. Maka untuk itu, siapa saja berpeluang untuk menjadi orang-orang tersebut. Yang tentunya akan mengurusi urusan umum seluruh rakyat, dalam rangka kebaikan bersama.
Kebabasan seorang individu untuk menggalang kekuatan baik secara ekonomi maupun politik, berkaitan dengan prinsip-prinsip property right. Secara umum Nozick dalam Naverson (2001, 68) membagi tiga prinsip property yaitu : 1. initial acquisition, yaitu kepemilikan atas sesuatu secara akuisisi, yang mana sebelumnya barang tersebut tidak dimilik olehnya, 2. transfer, yaitu memindahtangankan suatu hak kepemilikan atas suatu property, 3. rectification, hak kepemilikan untuk mendapatkan barang yang telah hilang karena terbukti dicuri atau dirampok’.
Kontektualisasi terhadap prinsip dasar kepemilikan pribadi ini jika diterapkan pada suatu sumber daya, misalnya sebidang tanah yang mengandung batu bara. Maka kepemilikan tanah tersebut akan jatuh pada orang yang memiliki power yang mampu mengakuisisi tanah tersebut., misalnya power secara modal, yang mana orang tersebut memiliki cukup dana untuk membeli dan mengelola batu bara dari tanah tersebut. Namun dilemma yang terjadi dalam kasus demikian adalah pada keadilan dan kesetaraan seperti yang diyakini sosialisme. Tanah berikut sumber daya yang dikandungnya sudah sepatutnya digunakan untuk kesejahteraan bersama, bukan atas kepemilikan pribadi, yang memang didasari oleh tingkat modal yang tinggi.
Hal Inilah yang kemudian menjadi dilemma khususnya bagi negara-negara berkembang, yang mana di satu sisi, negara tersebut menjanjikan kesejahteraan berazaskan demokrasi. Namun di sisi lain, kebebasan ala demokrasi tidak dapat menghalangi para-para pemodal untuk beraksi di pasar, sementara itu negara berkembang tentu sedang sibuk-sibuknya mengurus kesejahteraan rakyat. Dampak dari dilemma tersebut bisa dirasakan di Indonesia, yang mana demokrasi yang dianut mengizinkan suatu kebebasan berpolitik, misalnya berkelompok dan berorganisasi. Tetapi tidak sepenuhnya membuka keran demokrasi ekonomi, yaitu dengan bunyi salah satu pasal di konstitusinya; ‘kekayaan dan sumber daya alam adalah milik negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat’. Tentunya ini merupakan salah satu bentuk sosialisme, namun dalam pandangan saya, ini merupakan dilemma yang terjadi khususnya bagi Indonesia yang memang negara berkembang. Tidak bisa serta merta melepaskan begitu saja demokrasi ekonomi untuk melenggangkan para kapitalis merauk sumber daya alam Indonesia.
Menurut Narverson (2001:6) Libertarianisme berbeda dengan kebebasan kehendak individu karena dalam pandangan atau doktrin ini bahwa pentimbangan rasional menjadi sangat penting khususnya dalam aspek politik seperti kebebasan individu dan yang disebut ‘kebebasan yang sah’ adalah disetiap kebebasan ada pembatasan, hal ini mampu dijelaskan secara logika yaitu disetiap hak seseorang ada hak orang lain yang harus dihormati seperti ketika kita ingin melakukan sesuatu namun apa yang kita lakukan melanggar hak orang lain maka kita harus menahan diri. Selain itu, menurut Narverson (2001:6) Libertarianisme merupakan bentuk dari liberalism, pandangan ini membela kepemilikan swasta dan para pendukung kiri sering mengeluarkan sindiran yaitu “sayap kanan” karena pandangan libertarian berkedok kebebasan untuk mempertahankan kepermilikan pribadi. Sementara dalam hal keputusan politik, perspektif liberal tidak melihat kualitas melainkan kuantitas, hal ini telihat dalam konsepnya yaitu tidak melihat keputusan politik dengan tujuan untuk kehidupan lebih baik sebagaimana walfare state melainkan apa yang memberi nilai pada hidup.
Selain itu mengacu pada Dworkin dalam Nerverson (2001:7) melihat dalam prespektif liberal, tidak ada individu memiliki pilihan atau otoritas yang lebih, hanya kelas elite yang memiliki pilihan dan otoritas yang lebih. Hal ini terlihat ketika pendirian bank sentral AS the Fed tahun 1913, yang dimotori oleh para konglomerat yang ingin melakukan penguasaan terhadap ekonomi seperti John Rockfeller, JP Morgan dll, mereka memiliki otoritas lebih didalam setiap penbuatan keputusan, padahal menurut Dworkin dalam dalam prespektif liberal melihat semua orang sama pentingnya. Sementara itu, menurut Nerverson (2001:8) melihat bagaimana dikotomi antara masyarakat atau Negara, meskipun keduanya memiliki kesamaan, namun terlihat perbedaan pandangan antara prespektif liberal dan konservatif, pandangan konservatif melihat Negara atau masyarakat, sangat luas, sementara pandangan liberal melihat Negara dan masyarakat sebagai individu. Disini Nerverson (2001:9) juga mencoba mengidentifikasi individu yang berpandangan liberal, meurutnya Thomas Nagel telah menjelaskan dalam tulisannya yang berjudul “Konflik Moral dan Legitimasi Politik” bahwa individu sebagai ‘nilai hitung’ namun tidak ada yang dapat menghitungnya, disini dicontohkan bahwa pengemis termiskin pun memiliki hak sama untuk dihormati orang terkaya.
Pandangan libertarian ini juga beranggapan bahwa setiap orang, siapapun dirinya, adalah pemilik yang sah dari tubuhnya dan tidak ada orang lain yang dapat mengintervensi tubuhnya karena kepemilikan tubuhnya adalah sepenuhnya milik si individu tersebut (Naverson, 2001: 73). Pandangan libertarian ini menilai bahwa setiap aksi yang menyentuh aspek kehidupan individu harus dilakukan atas dasar kesadaran dari individu tersebut (Naverson, 2001: 6). Dari perpektif ini, dapat kita lihat bahwa pandangan libertarian menolak segala bentuk intervensi dari pihak luar yang dilakukan tanpa persetujuannya atas kehidupan yang dijalaninya. Dengan kata lain, pandangan libertarian sangat menentang segala bentuk intervensi negara dalam setiap kehidupan masyarakat. Singapura termasuk salah satu negara yang memiliki paham libertarian dalam kehidupan bermasyarakatnya. Singapura merupakan salah satu negara yang memiliki rate pajak penghasilan terendah di dunia. Hal ini sesuai dengan pemikiran libertarian yang menyetujui adanya pemotongan pajak individu. Menurut pandangan libertarian, pemotongan pajak ini akan membantu memindahkan dana dari tangan pemerintah yang dianggap boros ke tangan investor dan masyarakat privat untuk kemudian disimpan dimana kenaikan dari tingkat simpanan mereka akan dapat membantu proses pemulihan pasca resesi (Peden, 1975: 1). Pemotongan pajak ini dianggap dapat memberikan efek yang menguntungkan baik secara moral maupun secara ekonomi (Peden, 1975: 1).
Sehingga pandangan libertarian juga mementingkan adanya pilihan individu. Sebab pandangan ini sangat mementingkan kebebasan individu maka kebebasan individu dalam memilih apa yang dia inginkan dalam hidupnya juga tidak boleh diintervensi oleh pihak-pihak luar termasuk negara. Memilih menjadi hak mendasar setiap individu dalam pandangan ini, karena itu negara tidak boleh mencampuri setiap pilihan masyarakatnya baik itu pilihan secara politik, ekonomi maupun pilihan sosial. Indonesia jelas bukan merupakan negara yang menganut paham libertarianisme ini karena campur tangan negara dalam setiap sendi kehidupan masyarakat terbilang sangat besar. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur setiap kegiatan masyarakat, namun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah secara implisit merupakan suatu bentuk pengaturan terhadap setiap kegiatan masyarakat. Sebagai contoh, rencana kebijakan pemerintah mengenai anti pornografi dan pornoaksi. Meskipun RUU ini akhirnya belum disahkan, namun di dalam RUU ini secara implisit mengatur mengenai apa yang boleh ditonton oleh masyarakat, ataupun apa yang boleh dikenakan oleh masyarakat. Menurut pandangan libertarian, hal-hal seperti ini semestinya tidak memerlukan campur tangan pemerintah karena setiap individu memiliki haknya secara bebas untuk memilih apa yang ingin ia tonton dan apa yang ingin dikenakan. Dengan mengatur kegiatan individu, berarti pemerintah telah melanggar batas kebebasan individu. Selain itu, rate pajak penghasilan di Indonesia juga cukup tinggi. Hal ini sangat bertentangan dengan paham libertarian yang menginginkan pemotongan pajak penghasilan.
Modal Sosial menurut James Coleman (1988:98) dapat dijelaskan melalui fungsinya, namun tidak berdiri di satu entitas melainkan di beberapa entitas seperti struktur social, fasilitas dan actor, modal social dapat menfasilitasi berbagai kegiatan dan menjadi sangat bermanfaat bagi orang lain, selain itu menurut Coleman modal social harus produktif seperti halnya modal dan modal social berkaitan dengan struktur hubungan antara satu actor dengan actor lainnya, di Indonesia contohnya, dalam masyarakat jawa timur, pesantren merupakan modal seseorang yang ingin bermasyrakat, karena mayoritas warganya yang merupakan nahdiyin dan menjadi alumni pesantren dapat dikatakan jaminan / garansi seseorang dari segi moral, maka pada saat menjelang pemilu, para politisi selalu bersafari ke pesantren di jawa timur, karena pesantern di Jawa Timur memiliki basis masa yang solid. Selain itu juga dapat dilihat pada suatu perusahaan jika tidak terdapat kepercayaan diantara para pekerjanya, maka akan para pekerja tidak akan dapat bekerja secara optimal karena masing-masing orang akan saling mencurigai satu dengan yang lainnya sehingga mereka akan cenderung menyelesaikan pekerjaan mereka sendiri tanpa ada pembagian kerja karena adanya rasa tidak percaya jika pekerja yang lainnya akan dapat bekerja lebih baik daripada dirinya. Contoh lainnya adalah toko online. Jika tidak ada kepercayaan antara penjual dan pembeli, maka toko online ini tidak akan mendapatkan pembeli sehingga secara otomatis tidak akan mendapatkan penghasilan. Dengan adanya kepercayaan antara pembeli dengan penjual online ini maka akan membuat penjual online mendapatkan penghasilan dan akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Modal sosial ini juga akan lebih mudah didapatkan di negara yang masyarakatnya homogen dibandingkan dengan negara yang masyarakatnya heterogen (Coleman, 1988: 99).
Lebih lanjut, Modal social ini tumbuh melalui perubahan hubungan antar individu yang memfasilitasi munculnya aksi (Coleman, 1988: 100). Dengan kata lain, modal sosial ini didapat dari hubungan antar individu yang menghasilkan suatu tindakan. Tidak seperti modal secara fisik ataupun modal berupa sumber daya manusia, modal sosial ini tidak dapat terlihat dan sulit untuk diukur karena hanya terdapat dalam hubungan setiap individu (Coleman, 1988: 100). Modal secara fisik tersebut maksudnya adalah modal yang muncul atau tercipta dari adanya perubahan dalam material untuk membentuk suatu alat yang dapat digunakan untuk berproduksi (Coleman, 1988: 100). Contoh modal secara fisik ini adalah mesin jahit. Sementara modal berupa sumber daya manusia adalah modal yang muncul atau tercipta akibat adanya perubahan dalam individu itu sendiri yang membawa kemampuan dan kapabilitas sehingga membuat individu ini dapat melakukan suatu kegiatan dengan cara-cara yang baru (Coleman, 1988: 100).
Namun baik modal secara fisik maupun modal berupa sumber daya manusia dapat dilihat dan dirasakan keberadaannya, modal sosial lebih susah untuk dirasakan keberadaanya karena sifatnya yang abstrak. Tetapi, sama seperti modal secara fisik maupun modal berupa sumber daya manusia, modal sosial ini juga dapat menghasilkan suatu kegiatan yang produktif (Coleman, 1988: 101). Suatu kelompok yang di dalamnya terdapat kepercayaan yang besar dan berkelanjutan akan dapat menghasilkan yang lebih banyak dibandingkan dengan kelompok yang di dalamnya tidak memiliki kepercayaan (Coleman, 1988: 101)
Hal ini masuk akal karena seorang individu tentu akan lebih mudah meningkatkan kualitas hubungannya dengan individu lain yang memiliki latar belakang yang mirip dengannya. Misalnya, seorang individu pasti akan lebih mempercayai rekan satu sekolah atau rekan yang sebangsa dengannya dibandingkan dengan individu lain yang tidak satu sekolah maupun tidak satu bangsa dengannya. Seperti yang terjadi di Jepang dimana parlemen di Jepang lebih banyak berasal dari Universitas Tokyo yang mereka memang telah dilatih untuk menjadi anggota parlemen. Kesamaan almamater ini menjadikan setiap individu menjadi lebih percaya kepada satu dan lainnya dan dengan begitu modal sosial yang mereka miliki juga lebih besar.
Sementara itu demokrasi menurut Scumpeter (2006: 250) pengaturan kelembagaan hingga mencapai pembuatan kebijakan politik dengan mempertimbangkan kepentingan umum melalui pemilihan yang dilakukan oleh individu yang berkumpul dalam rangka menentukan kehendaknya. Dalam pembuatan kebijakan mucul yang namanya Common good (kebaikan bersama) merupakan petunjuk dan arahan pembuat kebijakan melaui argument yang rasional.
Sosial demokrasi menurut Damanhuri (2010:49) mengacu pada yang dikembangkan di swedia, pertama luasnya peran Negara yang pada gilirannya menciptakan pajak yang sangat agresif, hasil pajak didistribusikan dalam bentuk jaminan terhadap penganggura, jaminan pendapatan minimum buruh, jaminan kesehatan, pendidikan dan kepastian kerja. Sementara itu yang kedua, menurut Damanhuri (2010:49-50) pentingnya kekuatan pekerja sebagai kekuatan politik dalam rangka melakukan negosiasi untuk kesejahteraan pekerja, ketiga pentingnya gerakan koperasi, diperkuat pula operasi finansial melalui berkembangnya bank, koperasi dan tabungan dengan tipe dan jumlah yang begitu banyak, hubungan yang erat antara serikat pekerja dengan operasi finansial dari gerakan koperasi, hal ini akan membentuk formasi ekonomi dalam struktur perekonomian. Selain itu Damanhuri (2010:49-50) perkembangan system social demokrasi ini, sangat dipengaruhi oleh partai dan program social demokrasi, memperbaiki kinerja distribusi pendapatan.
Dalam jurnal yang ditulis oleh Rothbarth (1975:01) menjelaskan mengenai “ masyarakat tanpa Negara ” yaitu sebuah masyarakat anarkis, hal ini dilatar belakangi oleh, pertama Negara yang menyediakan pertahanan dan layanan perlindungan seperti pengadilan, polisi, bahkan hukum, penulis mengajurkan untuk mengembalikan Negara ke masyarakat, namun tidak menganjurkan menjadi anarkis atau benar-benar tanpa Negara. Sementara itu menurut Rothbarth (1975:01) mencoba mendifinisikan Negara sebagai institusi yang salah, mangapa? Karena Negara memperoleh pajak melalui pemaksaan secara fisik terhadap pendapatan perusahaan, monopoli penyediaan layanan pertahanan ( polisi dan pengadilan ) di wilayah territorial tertentu cenderung dipaksakan. Selain itu menurut, Rothbarth ( 1975:01 ) mendefinisikan masyarakat yang mengingikan tanpa Negara, akibat masyarakat anarkis perlakuan Negara yang menggunakan hukum untuk agresi koesif terhadap harta orang lain, hal ini terlihat dalam masyarakat anarkis menginginkan menggantikan fungsi Negara disini, yaitu pengambilalihan hak milik pribadi melalui perpajakan, dan pengecualiannya penyediaan layanan pertahanan di wilayahnya.
Selain itu Rothbarth ( 1975:01 ) kesewenang-wenangan Negara terlihat dari ketika Negara menggunakan paksaan fisik, dan menggunakan monopolinya untuk mengelola jasa pertahanan Selama yuridiksi territorial, pandangan anarkis melihat bahwa layanan terhbut seharusnya dapat dipasok oleh swasta, atau lembaga non Negara yang memang menyediakan layanan tersebut, hal ini terlihat keterbatasan kemampuan polisi, khususnya dalam hal kuantitas membuat organisasi/lembaga pengamanan swasta berkembang pesat khususnya jasa pengamanan atau security, seperti ISS dan Chartis yang berkembang yang memiliki franchise diberbagai Negara, sementara itu dikatakan Rothbarth ( 1975:01 ) hal ini dimaksudkan untuk menentang Negara, dengan adanya layanan ini membuktikan bahwa Negara bukan satu-satunya yang mampu memonopoli penyediaan pelayanan keamanan seperti polisi, pengadilan, arbitrase, percetakan uang, layanan pos, jalan dan jalan raya.
Menurut Rothbarth ( 1975:01 ) mencoba menjelaskan logika para anarkis yaitu ketika individu atau organisasi yang memperoleh pendapatan secara sukarela dengan melaui menjual barang dan jasa kepada konsumen di pasar secara sukarela, kedua melalui hadiah atau donor sukarela dari donor yang lain sementara mereka memperoleh paksaan Negara melalui paksaan fisik khususnya Negara yang memperoleh memiliki kemampuan memaksa untuk memperoleh pendapatan melalui pajak, hal ini dapat dicontohkan ketika sebuah perusahaan seperti perusahaan pengamanan dari PT. ISS tidak dapat memaksa kita menggunakan jasanya, atau menghentikan layanan mereka, dalam perusahaan mereka berpegang penuh pada profesionalitas seperti aturan mengenai pembayaran, jika melewati aturan yang disepakati maka pelayanan dihentikan, perjanjian pun dilakukan secara sukarela, dan sebaiknya Negara memaksa kita menggunakan polisi yang mampu memonopoli keamanan mewajibkan pihak keamanan swasta memiliki ijin kepada Negara sebagai imbalannya warga harus membayar pajak kepada Negara, namun pelayanan tidak seoptimal jika merekrut keamanan swasta.