ETIKA DAN BISNIS

PENDAHULUAN
Etika adalahberasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos yg berarti kebiasaan/adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Etika merupakan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Etika mempertanyakan bagaimana standar-standar diaplikasikan dalam kehidupan kita danapakah standar ini masuk akal atau tidak masuk akal-standar yaitu, apakah didukungdengan penalaran yang bagus atau yang jelek. Etika bukan hanya cara untuk mempelajari moralitas. Ilmu-ilmu sosial semacam antropologi, sosiologi dan psikologi juga memelajari moralitas, namun melakukannya dengan cara yang sangat berbeda dari pendekatan moralitas yang merupakan ciri etika. Meskipun etika merupakan studi normatif, namun ilmu-ilmu social terlibat dalam studi deskriptif etika. Sebuah studi normatif merupakan penelusuran yang mencoba mencapai kesimpulan-kesimpulan normatif yaitu, kesimpulan tentang hal-hal yang baik dan buruk atau tentang tindakan apa yang benar atau salah. Ringkasnya, studi normatif bertujuan menemukan apa yang seharusnya. Hal ini berbeda dengan studi deskriptif yang mana mencoba menelusuri/menginvestigasi sesuatu dan menjelaskanknya tanpa memberikan suatu kesimpulan
Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan untuk mempelajari mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Institusi yang paling berpengaruh di dalam masyarakat sekarang ini adalah institusi ekonomi. Institusi ini didesain untuk mencapai dua tujuan: (a) produksi barang dan jasa yang diinginkan dandibutuhkan masyarakat, dan (b) distribusi barang dan jasa ke beragam anggota masyarakat. Perusahaan bisnis merupakan institusi ekonomi yang utama yang digunakan orang dalam masyarakat modern untuk melaksanakan tugas memproduksidan mendistribusikan barang dan jasa. Perusahaan merupakan struktur fundamental yang di dalamnya anggota masyarakat mengombinasikan sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi menjadi barang yang berguna dan perusahaan menyediakan saluran-saluran untuk mendistribusikan barang-barang dalam produk untuk konsumen, gaji karyawan, pengembalian investor dan pajak pemerintah. Pertambangan dan pemanufakturan, eceran, perbankan, pemasaran, pengiriman, asuransi, konstruksi dan iklan semua merupakan bagian yang berbeda dari proses produktif dan distributive institusi bisnis modern. Moralitas adalah pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apaitu benar dan salah atau baik dan jahat. Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara moral jika:
1.Dia membantu atau menyebabkannya
2.Ada proses pembiaran padahal diatahu itu salah
3.Dia melakukan kegiatan tersebut tanpa paksaan

Urutan enam tahapan perkembangan moral disimpulkan sebagai berikut:
1. Level Satu : Tahap Prakonvensional
Pada dua tahap pertama, seorang anak dapat merespon peraturan dan ekspektasi sosial dan dapat menerapkan label-label baik, buruk, benar dan salah.
Tahap Satu : Orientasi Hukuman dan Ketaatan
Pada tahap ini, konsekuensi fisik sebuah tindakan sepenuhnya ditentukan oleh kebaikan atau keburukan tindakan itu.
Tahap Dua : Orientasi Instrumen dan Relativitas.
Pada tahap ini, tindakan yang benar adalah yang dapat berfungsi sebagai instrument untuk memuaskan kebutuhan anak itu sendiri atau kebutuhan mereka yang dipedulikan anak itu.

2. Level Dua : Tahap Konvensional
Orang pada level perkembangan ini tidak hanya berdamai dengan harapan,tetapi menunjukkan loyalitas terhadap kelompok beserta norma-normanya.
Tahap Tiga : Orientasi Kesesuaian Interpersonal Perilaku yang baik pada tahap konvensional awal ini memenuhi ekspektasi mereka dari mana dia merasakan loyalitas, afeksi dan kepercayaan seperti keluarga dan teman.
Tahap Empat : Orientasi Hukum dan Keteraturan Benar dan salah pada tahap konvensional yang lebih dewasa kini ditentukan oleh loyalitas terhadap negara atau masyarakat sekitarnya yang lebih besar. Hukum dipatuhi kecuali tidak sesuai dengan kewajiban sosial lain yang sudah jelas

3. Level Tiga : Tahap Post konvensional, Otonom atau Berprinsip
Pada tahap ini, seseorang tidak lagi secara sederhana menerima nilai dan norma kelompoknya. Dia justru berusaha melihat situasi dari sudut pandang yang secara adil mempertimbangkan kepentingan setiap orang, mempertanyakan hukum dan nilai yang diadopsi oleh masyarakat dan mendefinisikan kembali dalam pengertian prinsip moral yang dipilih sendiri yang dapat dijustifikasikan secara rasional.
Tahap Lima : Orientasi Kontrak Sosial.
Pada tahap ini, seseorang menjadi sadar bahwa mempunyai beragam pandangan dan pendapat personal yang bertentangan dan menekankan cara yang adil untuk mencapai konsensus dengan kesepahaman, kontrak dan proses yang matang.
Tahap Enam : Orientasi Prinsip Etis Universal
Pada tahap terakhir ini, tindakan yang benar didefinisikan dalam pengertian prinsip moral yang dipilih karena komprehensivitas, universalitas dan konsistensinya. Alasan seseorang untuk melakukan apa yang benarberdasarkan pada komitmen terhadap prinsip-prinsip moral tersebut dan dia melihatnya sebagai kriteria untuk mengevaluasi semua aturan dan tatanan moral yang lain.

Penalaran moral mengacupada proses penalaran dimana perilaku, institusi, atau kebijakan dinilai atau melanggar standar moral. Penalaran moral selalu melibatkan dua komponen mendasar: a). Pemahaman yang telah dituntut, dilarang, dinilai, atau disalahkan oleh standar moral yang masuk akan dan b). Bukti atau informasi yang menunjukkan bahwa orang , kebijakan, institusi, atau perilaku tertentu mempunyai ciri-ciri standar moral yang menuntut, melarang, menilai atau menyalahkan. Secara skematis, penalaran moral atau etis biasanya mempunyai semacam struktur yang ditunjukkan gambar berikut:

TELAAH KASUS
PERBUDAKAN DI INDUSTRI COKLAT

RINGKASAN KASUS
Perkembangan industri coklat di Amerika dan di beberapa belahan dunia terbilang cukup pesat. Berdasarkan dari data yang diperoleh sekitar 50 % coklat yang dikonsumsi masyarakat tersebut di berasal dari daerah pertanian di Pantai Gading, Afrika Barat. Untuk menunjang kelancaran proses dan panen maka digunakanlah tenaga kasar yang berasal dari anak laki-laki dengan rentan usia antara 12-16 tahun, terkadang menggunakan usia anak yang lebih muda, misalnya usia 9 tahun. Anak-anak tersebut didapatkan dari hasil traffickers agent yang menjualnya kepada pemililik lahan biji kakao.
Anak-anak tersebut dipaksa untuk bekerja dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Tempat tinggal untuk mereka pun tidaklah manusiawi dan terisolir. Akibat hal tersebut, setiap tahun beberapa dari mereka meninggal di area lahan pertanian. Beberapa media internasional berhasil mendapatkan informasi mengenai tindakan tersebut. Misalnya: True Vision, boardcast televisi milik Inggris mengambil video anak laki-laki yang sedang bekerja di Ivory Coast. Pada tahun 2001 Dewan HAM Amerika melaporkan data berisikan kasus penjualan anak sekitar 15.000 yang berasal dari Benin, Burkina Faso, Mali, Togo dipekerjakan sebagai tenaga buruh di pertanian coklat, Pantai Gading. Kemudian pada tahun yang sama ILO (International Labor Organization) juga melaporkan bahwa kasus perbudakan tersebar luas di daerah Pantai Gading. The New York Times melaporkan jika perbudakan anak-anak menjadi sebuah permasalahan di Afrika Barat. Hal yang sama dilakukan oleh Fortune Magazine dan BBC documentary. Perbudakan sebenarnya sudah dianggap ilegal, namun payung hukum tidak bisa diterapkan secara tegas di Pantai Gading. Permasalahan semakin kompleks dengan rendahnya integritas penegak hukum yang dapat dengan mudah disuap. Selain itu fluktuasi harga biji kakao di global market yang mengalami tekanan sejak tahun 1996, kemudian mengalami fase naik turun. Pada akhir tahun 2010 harga biji kakao mulai naik kembali. Berdasarkan informasi tingkat konsumsi coklat di negara Amerika sekitar 3.1 juta ton/tahun. Hal tersebut di dukung oleh empat perusahaan manufaktur coklat yang besar dan terkenal yang menggunakan produk biji kakao dari Pantai Gading, yaitu: Mars, Hershy, Kraft foods, Archer Daniels Midland
Asosiasi perusahaan industri coklat akhirnya merespon tekanan dari komunitas anti perbudakan untuk peduli terhadap permasalahan yang ada. Perwakilan Amerika Serikat Eliot Engel mengusulkan penggunaan label “ Bebas Perbudakan ”hal ini menunjukkan konsumen yangmembeli coklat, mendukung gerakan anti perbudakan anak. Namun beberapa pihak merasa dengan adanya sistem labeling tersebut akan menurunkan tingkat penjualan, menurunkan harga kakao. Beberapa perusahaan besar seperti Mars, Hershy, Kraft foods, Archer Daniels Midland melobi pihak yang berwenang agar tidak menyetujui sistem labeling tersebut. Namun tidak semua perusahan manufaktur coklat melakukan hal demikian.Sebagai contohClif Bar, Could Nine,Dagoba Organic Chocolate, Denman Island Chocolate,Gardeners Candies,Green & Black’s, Kailua Candy Company,KoopersChocolate, L.A Burdick Chocolates, Montezuma’s Chocolates, Newman’s Own Organics,Omanhe ne Cocoa Bean Company, Rapunzel Pure Organics, dan The Endangered SpeciesChocolate Company.
Pada tahun 2002, Asosiasi Chocolate Manufacture dan World Chocolate Foundation bersama-sama menandatangani perjanjian dengan nama “ Harkin-Engel Protocol” dimana di dalam perjanjian tersebut terdapat pernyataan jika biji kakao yang digunakan untuk membuat coklat tidak berasal dari perbudakan anak-anak, adanya bantuan program pelatihan penanaman & sosialisasi informasi pelarangan penggunaan pekerja dibawah umur (anak-anak) pada petani coklat. Di awal tahun 2005, perusahaan-perusahaan tersebut tidak kunjung merealisasikan sistem sertifikasi atau metode lain yang bisa memastikan jika tindakan perbudakan anak tidak terlibat dalam proses produksi biji kakao. Pihak perwakilan perusahaan kakao berargumen mengenai permasalahan tersebut yang disebabkan oleh banyaknya petani kakao (600.000 jiwa), yang tersebar di daerah pelosok/terisolir. Akhirnya tanpa adanya sistem sertifikasi yang efektif, besar kemungkinannya coklat yang kita konsumsi berasal dari Afrika Barat dimana didalamnya masih terkontaminasi dengan tindakan perbudakan anak-anak

2. PERMASALAHAN YANG TERJADI
a. Apakah isu-isu etika bisnis yang diangkat dalam kasus ini?
b. Perbudakan anak dibahas dalam kasus ini apakah benar-benar merupakan suatu kesalahan atau hanya bersifat relatif?
c. Siapakah yang bertanggung jawab secara moral atas terjadinya perbudakan di industri coklat ini

3. ANALISIS
a. Isu-isu yang diangkat dalam kasus adalah: isu sistemik, perusahaan, dan individu
i. Isu Sistemik:
a. Pemerintah Pantai Gading dan Ghana dimana petani mereka mempekerjakan pekerja anak bahkan melakukan perbudakan terhadap anak-anak. Isu etika yang muncul termasuk kurangnya penegak hukum (karena perbudakan adalah hal yang ilegal), kemauan petugas menerima suap dalam perdagangan budak serta bebasnya batas negara. Pemerintah Pantai Gading sudah meratifikasi konvensi ILO no 182 dan Konvensi No. 138 tentang Usia Minimum, kemudian ikut menandatangani “Nota Kerjasama” pada Mei 2002 untuk mengakhiri perbudakan anak di Pantai Gading, namun demikian instrumen yang digunakan yaitu ‘sertifikasi’ sulit untuk berjalan sebagaimana mestinya. Isu etika dengan adanya regulasi sertifikasi adalah kenapa memilih instrumen tersebut, karena sertifikasi tidak dapat menjangkau seluruh petani coklat yang berjumlah lebih dari 1 juta petani.

b. Negara tetangga yang melakukan perdagangan anak untuk perbudakan yaitu Benin, Burkina Faso, Mali dan Togo. Isu etika disini dengan terbukanya batas negara, maka perdagangan budak menjadi “lebih mudah”. Isu etika disini bagaimana moralitas negara dimana warga negaranya yang masih anak-anak dijadikan budak dinegara tetangganya.

c. Pemerintah Amerika Serikat dimana distributor coklat dan perusahaan coklat Amerika menggunakan coklat dari petani Pantai Gading dan Ghana. Sebagai negara dengan industri yang menggunakan bahan baku coklat dan menerima nilai tambah yang luar biasa, mempunyai tanggung jawab moral untuk melawan perbudakan sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM. Isu ini dijawab oleh senator Amerika Tom Harkin dan Perwakilan Amerika Serikat Eliot Engel dengan ikut menandatangai “Nota Kerjasama”.

d. Distributor dan Perusahaan Coklat di Amerika mempunyai moralitas untuk memberikan perhatian terhadap kasus perbudakan anak. Isu etika disikapi dengan menyatakan ‘mengutuk terhadap praktek seperti ini’ dan bersedia mendanai suatu studi tentang perbudakan anak pada bulan Juni 2001 oleh Asosiasi Pengusaha Coklat, walaupun hal ini terjadi setelah adanya kelompok penekan dari kelompok anti perbudakan. Kemudian dilanjutkan dengan penandangan suatu protokol untuk mengikuti Konvensi ILO No.182 pada bulan September 2001 dan menyetujui untuk membentuk ‘yayasan internasional’.

e. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia yang mengusung free trade. Artikel ini menyebutkan bahwa harga pasar dunia didekte untuk turun oleh kekuatan global, Velasques menyebut pengaruh globalisasi salah satunya ‘race to the buttom’. Isu etika dimana harapan WTO adalah perdagangan bebas yang akan menguntungkan konsumen karena menghasilkan biaya rendah dan sebagainya, namun yang terjadi seperti pernyataan antiglobalis ‘menguntungkan yang kaya di atas penderitaan yang miskin’. Para petani coklat ‘dipaksa’ melakukan perbudakan untuk dapat bertahan dalam situasi harga coklat dunia yang menurun.
Lihat artikel di www.globalexchange.org/campaigns/fairtrade.

f. ILO sebagai badan PBB yang menangani masalah ketenagakerjaan, termasuk pekerja anak. Isu etika adalah walaupun badan ini telah mengeluarkan Konvensi ILO No. 182, namun dimana moralitas badan internasional untuk memberikan ‘bantuan’ kepada semua negara anggota agar konvensi tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dapat dilaksanakan. Isu moralitas dijawab dengan pembentukan ILO/IPEC (International Programme on the Elimination of Chlid Labor lihat website ILO/IPEC di http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/), pembentukan Protokol yang dikenal dengan International Cocoa Initiative: working towards respponsible labour standards for growing cocoa (ICI), ILO melalukan konsultansi dan survey kemudiam membentuk program khusus yang dikenal dengan nama West Africa Cocoa dan Commercial Agriculture Project (WACAP).

ii. Isu Perusahaan Apabila dilihat dari isu perusahaan, maka pertanyaan moralitas yang muncul adalah bagaimana tanggung jawab para pengusaha pertanian biji kakao yang melakukan perbudakan. Apakah hanya dengan alasan ‘untuk bertahan’ dari penurunan harga kakao dunia maka perbudakan dapat legalkan.

iii. Isu Individu
Isu individual mengenani hal ini adalah bagaimana para petani sebagai individual ‘ikut’ secara sadar atas nama kemiskinan melakukan perbudakan. Bahkan dalam artikel ini disebutkan bahwa para petani menjaga agar perbuatan mereka dengan menggunakan perbudakan anak tidak diketahui.

b. Perbudakan anak dibahas dalam kasus ini adalah benar-benar merupakan suatu kesalahan. Walaupun ada perbedaan budaya, teori relativisme etika tidak dapat diterapkan untuk kasus perbudakan anak. Perbudakan seperti halnya pembunuhan dan perampasam kepemilikan, apapun alasannya dan dimanapun kejadiannya, merupakan bentuk perampasan kemerdekaan dari diri seorang manusia, perampasan hak asasi manusia dan tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, kasus perbudakan anak adalah absolut salah. Seperti juga di Negara Pantai Gading dan Ghana, pemerintah menetapkan perbudakan anak adalah ilegal. Hal ini ditunjukkan salah satunya melalui, perangkat regulasi dimana Pemerintah Pantai Gading dan Ghana telah meratifikasi dua konvensi ILO yang berkaitan dengan pekerja anak
c. Yang bertanggung jawab secara moral atas terjadinya perbudakan di industri coklat ini adalah:
i. Petani di Afrika Barat
• Petani di Afrika Barat menggunakan perbudakan anak untuk usaha pertanian. Dalam hal ini mereka bertindak sebagai pengguna perbudakan anak atau, sehingga pasar perbudakan anak akan terus terjadi selama permintaan terus ada. Petani coklat menjadi penyebab langsung terjadinya perbudakan anak.
• Petani mengetahui perbudakan anak karena hal ini adalah ilegal.
• Para petani bertindak atas kesadaran diri, walapun atas nama ‘desakan untuk bertahan dari penurunan harga kakao dunia’, mereka secara sadar menjaga dan menyembunyikan agar prakek perbudakan tidak diketahui.

ii. Pemerintah Negara-negara Afrika Barat
• Pemerintah negara-negara di Afrika gagal mencegah terjadinya praktek perbudakan, walaupun perangkat hukum sudah tersedia. Alasan kurangnya tenaga penegak hukum tidak cukup menghindarkan tanggung jawab moral pemerintahan negara-negara di Afrikan barat. Selain itu perlu ada instrumen lain agar harga biji coklat dapat meningkat seperti pemberlakuan harga dasar biji coklat.
• Tindakan perbudakan anak adalah ilegal, namun dimikian praktek yang terjadi 15.000 anak menjadi budak pada tahun 2000. Terbukanya perbatasan, terjadi penyuapan petugas pemerintah.
• Pemerintah negara-negara di Afrika Barat tidak membiarkan praktek perbudakan anak, ada usaha untuk mencegahnya, melalui perangkat hukum, peraturan ‘sertifikasi’, aliansi kerjasama dan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa mereka mempunyai tanggungjawab moral karena praktek ini terjadi dengan kesadaran penuh.
• Perbudakan anak adalah pelanggaran berat dari HAM

iii. Perusahaan Coklat Amerika
• Perusahaan coklat Amerika gagal mencegah terjadinya perbudakan anak, walaupun sudah melakukan serangkaian tindakan seperti ‘sertifikasi’. Namun hal ini tidak berjalan efektif, karena persoalan mendasar adalah rendanya harga jual biji coklat.
• Perusanaan hilir seperti industri coklat mengetahui apa yang terjadi di hulu dan mereka ‘menikmati’ keuntungan dengan rendahnya bahan baku yang mereka terima. Isu seperti inilah yang dipakai oleh kelompok penekan anti perbudakan.
• Karena seriusnya akibat yang terjadi, maka Perusahaan coklat juga bertanggung jawab secara moral.

iv. Konsumen Coklat
• Konsumen coklat juga tidak mempunyai kontrol terhadap penghentian perbudakan di kebun coklat di Pantai Gading. Namun demikian mengingat tejadi perampasan hak asasi anak, maka konsumen ikut bertanggung jawab secara moral dengan adanya perbudakan anak di sektor perkebunan coklat.
• Dengan demikian konsumen bertanggungjawab untuk tidak membeli coklat dari perusahaan yang menggunakan bahan baku yang ‘mengandung perbudakan anak’ dan beralih kepada alternatif lain

4. SOLUSI REKOMENDASI
Atas simpulan dari tindakan petani kakao di di Afrika Barat yang menggunakan budak ilegal, budak biaya murah, perampasan hak hidup budak adalah tindakah tidak etis maka hal yang perlu dilakukan adalah:
a. Adanya langkah serius pemerintah untuk menangani kasus-kasus atau perbuatan yang melanggar HAM dan juga adanya penguatan undang-udang terhadap perlindungan buruh sehingga tindakan perbudakan dapat dihilangkan.
b. Pemerintah di Afrika Barat melakukan perlindungan terhadap petani kakao dengan melakukan pembinaan mulai dari off farm sampai dengan on farm sehingga hasil petani kakao memiliki nilai jual lebih tinggi.
c. Pemerintah di Afrika Barat memberikan pendampingan kepada petani dengan membentuk kelompok tani sehingga memiliki kekuatan tawar menawar dengan tengkulak/perusahaan dan memberikan bantuan produksi.
d. Adanya perbaikan sistem pengawasan internal di pemerintah sehingga tidak terjadinya suap.
e. Adanya perbaikan sistem upah di Afrika Barat.
f. ILO sebagai badan PBB yang mengurusi masalah perbudakan wajib melakukan tekanan kepada negara-negara yang terindikasi melakukan perbudakan, untuk menghilangkan praktek perbudakan.
g. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia wajib melakukan kontrol atas tindak kartel yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang mampu mengontrol harga kakao dunia sehingga merugikan petani.
h. Konsumen meningkatkan kepedulian terhadap gerakan anti perbudakan dengan tidak membeli produk coklat yang berasala dari perbudakan.

5. IMPLEMENTASI KASUS DARI SUDUT PANDANG PERKEBUNAN INDONESIA
Di Indonesia perbudakan tidak terjadi di perkebunan kakao, tetapi di perkebunan kelapa sawit. Jika perbudakan di perkebunan kakao di Afrika Barat terjadi karena adanya budak yang dikirimkan dari negara tetangga maupun negara sendiri, maka perbudakan di perkebunan kelapa sawit di Indonesia, budak berasal dari dalam negeri bahkan perbudakan terjadi dengan adanya pengambi alihan perkebunan kelapa sawit petani oleh perusahaan besar.
Sama halnya dengan Pantai Gading yang merupakan eksportir kakao terbesar dunia dan kakao menyumbang PDB yang signifikan , maka Indonesia juga merupakan pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia dan jumlah pekerja kasar di perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 4,9 juta orang.
Bentuk tindakan tidak etis perusahaan kepada para buruh perkebunan kelapa sawit adalah:
1. Tidak adanya kesepakatan kerja yang jelas
2. Penggunaan buruh anak-anak
3. Upah dibawah kelayakan hidup
4. Perdagangan buruh yang tertipu oleh agen
5. Buruh dijerat dengan utang yang tak kunjung lunas
6. Perumahan/mess yang tidak layak
7. Tidak adanya fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak buruh
8. Tidak adanya kebebasan berserikat
9. Perampasan tanah perkebunan rakyat oleh perusahaan besar
10. Intimidasi perusahaan & aparat keamanan terhadap buruh/petani

Fakta Umum tentang Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia:
1. Menguasai 50% luas lahan perkebunan keseluruhan
2. Mayoritas di kuasai perkebunan besar
3. Perusahaan perkebunan besar mayoritas adalah pemodal asing
4. Indonesia menguasai 43% pasar minyak kelapa sawit dunia

Praktek penindasan buruh di Indonesia dapat berjalan lancar karena adanya kolusi antara perusahaan dengan oknum pemerintah baik pusat maupun daerah. Praktek penindasan buruh tersebut merupakan bentuk pelanggaran baik hukum nasional maupun internasional, di antaranya:
a) Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, tentang Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
f) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Tertanggal 16 Desember 1966.
g) Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966
h) Konvensi ILO 1957 ttg Penghapusan Kerja Paksa
i) UUD 45 Amandemen Pasal 27 , 28, 31, 68, 69, 71, 72, 77, 78, 79, 86, 88, 99, 176

Menyikapi persoalan diatas, sangat sulit untuk merumuskan pemecahannya. Hal ini disebabkan adanya globalitas dalam segala aspek. Sebagaimana kita pahami, kebijakan nasional sangat ditentukan atau setidaknya dipengaruhi oleh situasi kebutuhan pasar global. Negara dihadapkan pada tuntutan lokal dan tantangan global. Oleh karena itu diperlukan solusi dan langkah strategis serta komprehensif setidaknya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Tentunya hal ini dapat dilakukan hanya dengan mengurrangi ketergantungan mutlak atas negara maju dan modal asing.
Permasalahan eksploitasi ini merupakan masalah yang komprehensif. Mulai dari permasalahan ekonomi, birokrasi, sosial, budaya bahkan politik. Dalam hal ini terdapat dua pilihan, solusi politis dan solusi sosial-ekonomis. Berangkat dari asumsi tersebut, pemecahan masalah eksploitasi dinegara sedang berkembang membutuhkan keberanian pemerintah dalam mengambil kebijakan. Kebijakan dimaksud adalah kebijakan yang berorientasi kepada masyarakat terutama masyarakat marginal. Berkaitan dengan hal ini, perlu ditingkatkan dalam kemampuan Negara secara umum dalam hal:
1. Ekstraksi, baik ekstraksi sumberdaya alam maupun sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan kiranya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kapabilitas ekstraktif ini. Dengan meningkatknya kualitas sdm maka ekstraksi SDA dengan sendirinya akan mudah untuk ditingkatkan. Ketika teknologi untuk eksraksi sudah dikuasai maka hal ini akan mengurangi ketergantungan pada teknologi asing.
2. Distribusi, Negara harus mampu mendistribusikan kepentingan masyarakat baik materiil maupun immaterial. Pemerataan lapangan pekerjaan, pemerataan kesejahteraan serta sarana dan prasarana pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas SDM. Dalam hal ini termasuk adanya pembatasan hak penguasaan lahan oleh pemodal besar yang merampas lahan petani.
3. Regulatif, merupakan peran negara dalam mengendalikan atau mengatur tingkah laku individu-individu atau kelompok individu yang ada di dalam suatu negara. Point ini biasanya dilakukan dengan cara menerapkan peraturan-peraturan secara umum, dimana tolok ukur penilaiannya terletak pada sejauh mana pola-pola tingkah laku dari pada individu-individu yang ada beserta berbagai bidang di dalamnya termasuk MNC dapat diatur oleh regulasi tersebut
Pada umumnya kapabilitas regulatif ini mencakup beberapa aspek kehidupan masyarakat, hukum, sosial, ekonomi dan politik.
a. Hukum, bagaimana peraturan (regulation) pemerintah mampu mengendalikan perilaku individu/kelompok masyarakat sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang mencakup masalah pidana maupun perdata. Atau setidaknya meminimalisir terjadi pelanggaran tersebut
b. Sosial, regulasi pemerintah diharapkan dapat menjangkau aspek-aspek yang rentan terhadap masalah sosial. Masalah pengangguran, sampai pada tingkat masalah birokrasi. Selain itu dibutuhkan kebijakan pembangunan sosial yang bersifat komprehensif
c. Ekonomi, kebijakan dan regulasi pemerintah seharusnya dapat mengendalikan perilaku ekonomi masyarakat. Termasuk pelaku ekonomi dari luar negeri
Untuk dapat melaksanakan dan mengimplementasikan kebijakan yang berpihak kepada buruh, atau merumuskan kebijakan yang berkeadilan diperlukan aparat yang bersih, akuntabel dan bermoral. Untuk itu agenda yang mendesak adalah reformasi birokrasi secara murni dan konsekuen. Selain itu sistem rekruitmen politik juga harus segera diperbaiki. Mulai dari pemberantasan praktek money politik, peningkatan kualifikasi calon legislatif, peningkatan pendidikan politik dan yang terpenting adalah segala kebijakan haruslah dirumuskan secara partisipatif.
6. SIMPULAN
Perbudakan terjadi karena beberapa hal:
a) Tingkat pengangguran yang tinggi
b) Terjadi pada sektor labor incentive
c) Adanya kartel pada komoditi tertentu oleh sekelompok perusahaan besar
d) Kolusi antara pengusaha dan penguasa
e) Tidak dijalankannya peraturan perundangan yang melindungi pekerja oleh pemerintah
f) Perusahaan yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan faktor pelanggaran hukum dan etika bisnis
g) Kurangnya tekanan internasional terhadap praktek perbudakan
h) Rendahnya kesadaran konsumen untuk melakukan boikot pada produk yang terindikasi melakukan perbudakan atau ilegal operation