Slide 1
Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Slide 2
Prinsip-Prinsip LAKIP
Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Di samping itu, perlu pula diperhatikan: * Prinsip lingkup pertanggung jawaban. Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan. * Prinsip prioritas. Yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya. * Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.
Dalam hubungan itu, perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercayai, diandalkan, mudah dimengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat, dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan.
Slide 3
Pedoman penyusunan LAKIP tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan telah disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2010. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tersebut masih berlaku hingga saat ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB tersebut.
Slide 4
Format dan Isi LAKIP
Agar LAKIP dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya diseragamkan tanpa mengabaikan keunikan masing-masing instansi pemerintah. Format LAKIP ini dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan isi dan cara penyajian yang dimuat dalam LAKIP sehingga memudahkan pembandingan ataupun evaluasi akuntabilitas yang harus dilakukan.
Format laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah minimal terdiri atas: a. Ikhtisar Eksekutif
Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang. b. Pendahuluan
Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat mandai apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi). c. Rencana Stratejik
Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai: Rencana stratejik dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara .singkat sasaran yang ingin diraih instansi peda tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi. 1) Rencana Stratejik
Uraian singkat tentang rencana stratejik instansi, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program instansi. 2) Rencana Kinerja
Disajikan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program peda tahun tersebut, dan indikator keberhasilan pencapaiannya.

d. Akuntabilitas Kinerja
Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja. evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistemafis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-fugas lainnya, termasuk analisis fentang capaian indikator kinerja efisiensi. e. Penutup
Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja insfansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang. f. Lampiran-Lampiran
Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan gambar, dan aspek pendukung seperti SDM, sarana prasarana, metode, dan aspek lain dan data yang relevan, hendaknya tidak diuraikan dalam badan teks laporan, tetapi dimuat dalam lampiran. Keputusan-keputusanatau peraturan-peraturan dan perundangan tertentu yang merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perlu dilampirkan. Jika jumlah lampiran cukup .banyak, hendaknya dibuat daftar lampiran, dattar gambar, dan dattar tabel secukupnya.

Dasar Hukum E-LAKIP (GA USH DIBACAIN PAS PRESENTASI)

* Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara * Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara * Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara * Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan * Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah * Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah * Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. * Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah * Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi * Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja. * KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. * Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. * Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, * Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi * Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010.
Slide 6
Ikhtisar Eksekutif
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Keuangan Tahun 2013, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian sebagai perwujudan good governance dan kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu LAKIP Kementerian merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013
Slide 7
BAB 1 PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG LAKIP disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2013 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kementerian Keuangan dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Kementerian Keuangan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LAKIP tersebut juga merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 mempunyai (Langsung Ke Slide)
Slide 8
TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Keuangan mempunyai fungsi: (a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara; (b) pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan; (c) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; (d) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah; (e) pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan (f) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
Slide 9
MANDAT DAN PERAN STRATEGIS
Kementerian Keuangan mempunyai peran yang strategis yaitu pengelola keuangan dan kekayaan negara. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara memberi kuasa kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO), sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.

Slide 10
Langsung Liat Slide

Slide 11
Rencana Strategis
Dalam kurun waktu 2010-2014 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi, Kementerian Keuangan dituntut berpandangan jauh ke depan, serta berupaya meningkatkan kualitas agar lebih profesional dan mampu mencapai tingkat kesetaraan di pasar global. Berkaitan dengan itu, setiap aparatur Kementerian Keuangan didorong untuk lebih meningkatkan integritas dan kredibilitasnya sehingga dipercaya dan dibanggakan masyarakat serta bekerja secara profesional dan efisien untuk mendukung tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Dalam rangka menghadapi perubahan kondisi global dan nasional yang cepat dan dinamis, Menteri Keuangan telah menetapkan Visi Kementerian Keuangan yaitu:
Visi :
“Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Terpercaya, Akuntabel, dan Terbaik di Tingkat Regional untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”

Dalam rangka pencapaian visi, Kementerian Keuangan menetapkan 4 (empat) misi, yaitu: * Misi Fiskal, adalah mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat, berkelanjutan, hati-hati (prudent), dan bertanggung jawab. * Misi Kekayaan Negara, adalah mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggungjawab. * Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, adalah mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global. * Misi Penguatan Kelembagaan, adalah * Membangun dan mengembangkan organisasi berlandaskan administrasi publik sesuai dengan tuntutan masyarakat; * Membangun dan mengembangkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi, dan bertanggungjawab; * Membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi serta sarana dan prasaranastrategis lainnya.
Sasaran Strategis 1. Sasaran Strategis untuk tema Pendapatan Negara 2. Sasaran strategis untuk tema Belanja Negara 3. Sasaran Strategis untuk Pembiayaan apbn 4. Sasaran strategis untuk Perbendaharaan Negara 5. Sasaran strategis untuk Kekayaan negara 6. Sasaran sPasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank 7. Pembelajaran dan Pertumbuhan
Program
Sasaran Strategis Kementerian Keuangan di atas akan dicapai melalui 11 (sebelas) Program yang dilaksanakan oleh masing-masing unit eselon I sesuai tugas dan fungsinya. Adapun kesebelas program tersebut adalah: * Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Keuangan; * Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Keuangan. * Program pengelolaan anggaran Negara; * Program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak; * Program pengawasan, pelayanan, dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai; * Program peningkatan pengelolaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; * Program pengelolaan dan pembiayaan utang; * Program pengelolaan perbendaharaan Negara; * Program pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang; * Program pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Keuangan dan * Program perumusan kebijakan fiskal.

Slide 12 Rencana Kerja, Rencana Kerja Dan Anggaran K/L, dan Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan sebagai pioneer reformasi birokrasi di Indonesia telah menerapkan Balance Scorecard (BSC) sebagai metode mengukur pencapaian target kinerja. BSC Kementerian Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/ KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan terdiri dari dari sasaran-sasaran strategis di mana setiap sasaran strategis menjadi basis dalam penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU dalam setiap sasaran strategis dilengkapi dengan target, unit penanggung jawab, dan inisiatif strategis yang akan di-monitoring dan dievaluasi secara berkala. Penerapan BSC di lingkungan Kementerian Keuangan berfungsi sebagai Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang memuat indikator kinerja dan target capaian kinerja pada suatu tahun anggaran.

Slide 13
Penetapan Kinerja
Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran strategis agar lebih optimal, maka Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian pada beberapa IKU. Penyesuaian yang dilakukan diantaranya penyesuaian target IKU dan integrasi IKU. IKU yang mengalami penyesuaian target yaitu: * IKU Jumlah pendapatan Negara (KK-5.1) dengan target sebesar Rp1.497,53 triliun. Target tersebut disesuaikan dengan target pendapatan Negara yang ditetapkan dalam APBNP 2013. Adapun penyesuaian target pada masing-masing sub-IKU adalah sebagai berikut: * Jumlah penerimaan pajak (KK-5.1.1) sebesar Rp995.214 triliun. * Jumlah penerimaan bea dan cukai (KK-5.1.2) sebesar Rp153,15 triliun. * Jumlah PNBP Nasional (KK-5.1.3) sebesar Rp349,17 triliun. * Sub IKU persentase pelaksanaan audit terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan dan cukai (KK-10.1.6) dengan target sebesar 10%. Penyesuaian ini ditetapkan melalui addendum Kontrak Kinerja Nomor 4A/KK/2013. Sedangkan untuk IKU yang mengalami integrasi yaitu IKU persentase penyelesaian blueprint manajemen SDM (KK-11.4). IKU tersebut telah dihapuskan melalui addendum Kontrak Kinerja Nomor 1A/KK/2013 dan diintegrasikan capaiannya dalam IKU persentase penyelesaian blueprint Transformasi Kelembagaan (KK-12.3).
Slide 14
Pengukuran Kinerja

Slide 15
Perkembangan Implementasi Balance Scorecard Tahun 2013
Kementerian Keuangan telah menerapkan Balance Scorecard (BSC) sebagai implementasi pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan tahun 2013 melalui beberapa program dan kegiatan telah dilaksanakan, diantaranya yaitu monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dalam Rapat Pimpinan Kinerja (Rapimja) antara Menteri Keuangan dan Pimpinan Unit Eselon I.

Slide 16 (Langsung ke Slide dan Baca lagi LAKIP KEMENKEU)

Slide 17 (Langsung ke slide)

Slide 18 (Langsung ke Slide)

Slide 19 (Langsung ke slide)

Slide 20
PENUTUP
LAKIP Kementerian Keuangan ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi KementerianKeuangan menuju good governance dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2010-2014.Penyusunan LAKIP Kementerian Keuangan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP ini merupakan LAKIP tahun keempat pelaksanaan RPJMN tahun 2010-2014. Sebagai pengelola keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sangat "uktuatif, tugas pengelolaan keuangan Negara dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Namun demikian, aparatur Kementerian Keuangan telah berhasil mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Hal ini tampak pada pencapaian IKU pada tahun 2013 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa IKU belum mencapai target yang ditentukan. Akhirnya dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan infor masi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Kementerian Keuangan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIP tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organ isasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehinggaa Kementerian Keuangan dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Slide 21 (Langsung baca slide)

Slide 22
VISI AWAL KEMENKEU
Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Terpercaya, Akuntabel, dan Terbaik di Tingkat Regional untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan
Visi yang baik : * Succinct :Pernyataan visi harus singkat sehingga tidak lebih dari 3-4 kalimat. * Appealing :Visi harus jelas dan memberikan gambaran tentang masa depan yang akan memberikan semangat pada customer, stakeholder dan pegawai. * Feasible : Visi yang baik harus bias dicapai dengan resource, energi, waktu. Visi haruslah menyertakan tujuan dan objective yang stretch bagi pegawai. * Meaningful :Pernyataan visi harus bias menggugah emosi positif pegawai namun tidak boleh menggunakan kata-kata yang mewakili sebuah emosi. * Measurable :Pernyataan visi harus bias diukur sehingga dimungkin kan untuk melakukan pengukuran kinerja sehingga setiap pegawai bisa mengetahui apakah visi sudah bias dicapai atau belum. Analisis:
Visi : Menjadi Pengelola Keuangan NegaraTerbaik di Tingkat Regional
Terbaik : itu udah mencakup semuanya dan mewujudkan blabla itu udah jadi tujuan bagi semuanya

Slide 23
MISI : * Misi Fiskal mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat, berkelanjutan, hati-hati (prudent), dan bertanggung jawab. * Misi Kekayaan Negara mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggung jawab. * Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mewujudkan industry pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global. * Misi Penguatan Kelembagaan : * Membangun dan mengembangkan organisasi berlandaskan administrasi public sesuai dengan tuntutan masyarakat; * Membangun dan mengembangkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi, dan bertanggung jawab; * Membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi serta sarana dan prasarana strategis lainnya.

Misi merupakan turunan dari visi. Misi harus mencakup apa yang ingin diwujudkan oleh misi. misi fiscal, misi kekayaan Negara, dan misi pasar modal dan lembaga keuangan menunjukkan misi yang harus dilakukan sebagai pengelola keuangan dan kekayaan Negara yang terbaik. Sedangkan misi penguatan lembaga misi yang menunjukkan bahwa di dalam kemenkeu diperlukan organisasi yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, SDM yang baik, dan dalam bidang tekonologi.

Slide 24
Dari visi misi tersebut diturunkan kesasaran strategis yang terbagi atas :

Peta strategi Kementerian Keuangan menerapkan 4 perspektif, yaitu: stakeholders perspective, customers perspective, internal process perspective dan learning and growth perspective. Stakeholders perspective berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholders. Customers perspective berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Internal Process perspective berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada stakeholder dan customer. Sedangkan learning and growth perspective berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehinggga dapat menghasilkan pelayanan yang dihasilkan.

Slide 25-27 | Program | Sasaranstrategis | 1 | dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Keuangan | Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas (KK-4)Perwujudan TIK yang terintegrasi (KK-13) | 2 | pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Keuangan | Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi (KK-3)Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi (KK-2)Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang efektif (KK-10) | 3 | pengelolaan anggaran Negara | Pelaksanaananggaran yang optimal (kk-14) | 4 | peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak | Pendapatan yang optimal (KK-5)Kondisi Fiskal yang sehat, efektif, dan berkelanjutan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yanginklusif dan berkualitas (kk-1)Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang efektif (KK-10) | 5 | pengawasan, pelayanan, dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai | Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang efektif (KK-10)Pendapatan yang optimal (KK-5) | 6 | peningkatan pengelolaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah | Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang profesional dan transparan (KK-9) | 7 | pengelolaan dan pembiayaan utang | Pembiayaan yang cukup, efisien, dan risiko yang terukur (KK-8) | 8 | pengelolaan perbendaharaan Negara | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (KK-7) | 9 | pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang | Belanja yang optimal (KK-6) | 10 | pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Keuangan | SDM yang berkompetensi tinggi (kk-11) | 11 | perumusan kebijakan fiskal | Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas (KK-4)Kondisi Fiskal yang sehat, efektif, dan berkelanjutan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yanginklusif dan berkualitas (kk-1) |

Slide 28
Terdapat 36 indikator kinerja yang digunakan dalam menganalisis sasaran strategis di dalam lingkungan kementrian keuangan. Adapun hasil yang digunakan untuk melihat seluruh keberhasilan sasaran strategis, antara lain : * Warna Hijau yang berarti 25 indikator Kinerja yang digunakan dalam mengukur sasaran strategis telah tercapai dengan baik dengan presentase keberhasilan lebih dari 100 % * Warna Kuning yang berarti 10 indikator Kinerja yang digunakan dalam mengukur sasaran strategis hampir mendekati target dengan presentase keberhasilan 90-100% * Warna merah : 1 Kinerja tidak tercapai yaitu :
Indeks opini BPK atas LKPP (KK-1.4) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang bertujuan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan daya keuangan negara serta posisi keuangan pemerintah. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP merupakan tolak ukur tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. IKU ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang makin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.
BPK memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) atas LKPP Tahun 2012. Pengecualian (qualification) pada LKPP Tahun 2012 meliputi empat hal sebagai berikut: * Untung atau rugi selisih kurs dari seluruh transaksi yang menggunakan mata uang asing belum dilakukan sesuai Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan terkait yang berpengaruh pada realisasi penerimaan dan/atau belanja; * Kelemahan penganggaran dan penggunaan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial, yaitu: * Kelemahan pengendalian dan pelaksanaan revisi DIPA sehingga realisasi belanja melampaui DIPA sebesar Rp11,37 triliun untuk selain Belanja Pegawai. * Belanja Barang dan Belanja Modal yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan berindikasi merugikan negara sebesar Rp546,01 miliar, termasuk yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp240,16 miliar. * Pembayaran Belanja Barang dan Belanja Modal di akhir tahun sebesar Rp1,31 triliun tidak sesuai realisasi fisik. * Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1,91 triliun masih mengendap di rekening pihak ketiga dan/atau rekening penampungan kementerian negara/lembaga dan tidak disetor ke kas negara. * Penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp269,98 miliar tidak sesuai dengan sasaran. * Aset eks-BPPN sebesar Rp8,79 triliun belum ditelusuri keberadaannya dan aset properti eks kelolaan PT PPA sebesar Rp1,12 triliun belum diselesaikan penilaiannya. * Saldo anggaran lebih (SAL) pada akhir tahun 2012 yang dilaporkan berbeda dengan keberadaan fisik SAL tersebut sebesar Rp8,15 miliar, penambahan fisik SAL sebesar Rp33,49 miliar tidak dapat dijelaskan, serta koreksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp30,89 miliar tidak didukung dokumen sumber yang memadai.
Mengingat LKPP merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN), LHP LKPP juga merupakan gabungan dari LHP LKKL dan LK BUN.

Slide 29
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, realisasi Belanja Pegawai pada TA 2013 94,34% (Rp8.066,10 miliar dari pagu sebesar Rp8.500,21 miliar), untuk realisasi Belanja Barang sebesar 88,74% (Rp6.936,22 miliar dari pagu sebesar Rp7.816,15 miliar), dan untuk realisasi Belanja Modal sebesar 80,69% (Rp1.647,99 miliar dari pagu sebesar Rp2.042,31 miliar).
Kendala-kendala yang mempengaruhi capaian realisasi penyerapan DIPA Kementerian Keuangan antara lain: * Keterbatasan SDM yang memiliki serti!kat pengadaan barang dan jasa dan pola mutasi pegawai berserti!kat, sehingga menghambat proses pengadaan barang dan jasa. * Adanya gagal lelang dalam proses pengadaan barang dan jasa yang antara lain disebabkan rendahnya jumlah penyedia barang dan jasa yang memenuhi kuali!kasi dan rendahnya minat dari penyedia untuk mengikuti pelelangan. * Terhambatnya pelaksanaan pembangunan dan renovasi gedung karena kendala persetujuan teknis dari pihak eksternal. * Kurangnya kesiapan dokumen perencanaan dan penganggaran yang antara lain terkait dokumen serti!kasi dan IMB yang belum siap, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terlalu tinggi.
Adapun, hal-hal yang telah diupayakan dalam rangka meningkatkan realisasi penyerapan DIPA Kementerian Keuangan, antara lain: * Menyelenggarakan diklat perencanaan dan penganggaran bekerja sama dengan BPPK agar satker dapat menyusun dokumen pendukung penganggaran dengan baik, khusunya TOR dan RAB. * Percepatan pemaketan pengadaan barang dan jasa serta pengumuman RUP pengadaan barang dan jasa pada pertengahan bulan Januari 2013. * Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam proses perijinan antara lain dengan Biro Perlengkapan untuk proses penghapusan BMN, dengan Dinas PU untuk proses penilaian teknis PU, dengan Pemda setempat untuk IMB. * Pelaksanaan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 dengan melibatkan 66 satuan kerja vertikal lingkup Kementerian Keuangan dengan kriteria memiliki belanja modal TA 2013 di atas Rp1 miliar pada Bulan Agustus 2013. * 5) Percepatan penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran pada bulan Desember 2012 dan percepatan penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa bagi PPK dan diklat bagi Bendahara di awal tahun anggaran. * Penelaahan kembali DIPA untuk percepatan pelaksanaan revisi anggaran yang diperlukan. * Penggunaan aplikasi Monitoring Keuangan dan Aset (MONIKA) sebagai alat pemantauan realisasi dan kendala penyerapan anggaran secara berkala, serta penyelenggaraan help desk untuk membantu proses pengadaan barang dan jasa.
Slide 30
Jika kita lihat anggaran yang direncankan penggunaannya tidak sesuai dengan realisasi anggaran yang digunakan. Tetapi hal tersebut bukan berarti instansi pemerintah ini gagal dalam melaksanakan program yang direncanakan Karena dalam laporan kinerja penggunaan sumber daya ekonomi bukanlah hal utama, tetapi keberhasilan yang di nilai berdasarkan indikator kinerjalah yang mencerminkan tingkat ekonomi, efisien dan efektivitas. Dalam suatu program.
Dapat disimpulkan indikator kinerja utama dalam kemenkeu sudah tercapai. Yang menurut kelompok kami sudah cukup baik, sehingga kemaksimalkan dana yang digunakan tidak mencerminkan keberhasilan program. Buktinya di kemenkeu sendiri tahun 2013 dimana dana yang digunakan tidak digunakan hingga habis, namun pencapaian indikator kinerja dapat mencapai hingga70% keberhasilannya. Dan terlebih Lakip Kemenkeu merupakan lakip terbaik peringkat 4 sesuai penilaian MENPAN di tahun 2014 dengan nilai A.