Overview atas Conceptual Framework dalam laporan keuangan
Dalam SAK (2012), laporan keuangan merupakan bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi, neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam beberapa cara misalnya, sebagai lapoan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industry dan geografis serrta pengungkapan pengaruh perubahan harga.
Pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Dengan demikian tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pengguna. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Secara umum terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keungan yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Deemikian pula dengan unsure-unsur laporan keuangan yaitu: posisi keuangan, asset, liabilitas, ekuitas, kinerja, penghasilan, beban, dan penyesuaian pemeliharaan modal.
Laporan keuangan entitas bersifat fleksibel sesuai dengan jenis entitas yang dijalankan. Berikut akan dijelaskan perbedaan conceptual framework dalam pelaporan keuangan pada setiap jenis entitas khususnya di Indonesia, yaitu: 1. Entitas komersial, 2. Entitas public/pemerintah, 3. ETAP, dan 4. Entitas berlandaskan syariah.

A. Entitas komersial
Entitas komersial digunakan oleh entitas yang laba merupakan orientasi utamanya. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi digunakan oleh entitas komersial (perusahaan) untuk mengetahui berbagai indikator kinerja keuangan (kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba) serta posisi keuangan pada tanggal tertentu. Lebih spesifik, akuntansi perusahaan dibagi menjadi dua yaitu akuntansi keuangan (financial accounting) dan akuntansi manajemen (management accounting).
Berdasarkan konsep akuntansi pengertian entitas adalah suatu unit usaha atau kesatuan akuntansi, dengan aktifitas atau kegiatan ekonomi dari unit tersebut sebagai fokusnya. Suatu kesatuan akuntansi bisa berupa suatu kegiatan atau fungsi saja, seperti misalnya : fungsi pengelasan dari suatu perusahaan karoseri, atau fungsi pengkreditan pada sebuah bank. Sebaliknya suatu kesatuan akuntansi atau entitas bias meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan raksasa, seperti umumnya perusahaan multinasional
Pembagian tersebut pada dasarnya dipandang dari pihak pengguna informasi keuangan. Apabila pihak pengguna berasal dari eksternal perusahaan (e.g. investor, kreditor, dan pemerintah) maka disebut dengan akuntansi keuangan. Produk akuntansi keuangan dinamakan laporan keuangan (i.e. laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan aliran kas). Sedangkan, apabila pengguna informasi tersebut adalah pihak internal perusahaan (e.g. manajemen pada berbagai level) maka dinamakan sebagai akuntansi manajemen. Produk akuntansi manajemen berupa berbagai laporan manajemen.
Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam menyajikan informasi keuangan kepada pihak eksternal (akuntansi keuangan), manajemen perusahaan (selaku pihak pengelola perusahaan) tentunya harus tunduk pada aturan-aturan tertentu yaitu Prinsip Akuntansi Berterima Umum (Generally Accepted Accounting Principles) yang salah satunya adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Aturan baku yang berlaku secara umum pada suatu wilayah (negara) diperlukan tentunya karena para pengguna eksternal yang beragam harus menggunakan aturan atau standar yang sama dengan pihak manajemen selaku pihak yang menyusun laporan keuangan. Namun, untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengguna eksternal yang beragam tersebut tentunya terdapat kendala costs versus benefits, bahwa manfaat yang ditimbulkan harus lebih besar dari kos untuk menghasilkan informasi tersebut. Oleh karena itu, akuntansi keuangan mengasumsikan bahwa apabila kebutuhan pengguna utama (i.e. investor dan kreditor) terpenuhi, maka kebutuhan pengguna lain juga terpenuhi (one size fits all). Perioda penyusunan laporan keuangan umumnya tahunan (annually) meskipun tidak menutup kemungkinan diantara dua perioda pelaporan suatu perusahaan menyusun dan menerbitkan laporan keuangan yang umumnya disebut dengan laporan keuangan interim (interim financial reporting).
Konsep poko dalam pelaporan keuangan entitas komersial, tanggal pelaporan (reporting date) adalah tanggal neraca untuk laporam keuangan pertama yang secara eksplisit menyatakan bahwa laporan tersebut sesuai dengan IFRS (sebagai contoh 31 Desember 2006).Tanggal transisi (transition date) adalah tanggal neraca awal untuk laporan keuangan komparatif tahun sebelumnya (sebagai contoh 1 Januari 2005, jika tanggal pelaporan adalah 31 Desember 2006).Pengecualian untuk penerapan retrospektif IFRS terkait dengan hal-hal berikut: Penggabungan usaha sebelum tanggal transisi.Nilai wajar jumlah penilaian kembali yang dapat dianggap sebagai nilai terpilih.Employee benefits.Perbedaan kumulatif atas translasi (penjabaran) mata uang asing, muhibah (goodwill), dan penyesuaian nilai wajar.Instrumen keuangan, termasuk akuntansi lindung nilai (hedging).
Tujuan umum laporan keuangan entitas komersial (baik dalam sektor publik atau swasta) adalah mempersiapkan dan menyajikan laporan keuangan setidaknya setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan informasi umum dari berbagai pengguna di luar entitas. Oleh karena itu, Kerangka ini tidak selalu berlaku untuk tujuan khusus laporan keuangan seperti laporan kepada aparat pajak, laporan kepada badan pengawas pemerintah, prospektus untuk penawaran sekuritas, dan laporan untuk kombinasi bisnis.
Pengguna dan Kebutuhan Informasi : Kelas utama pengguna laporan keuangan adalah investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur perdagangan lainnya, pelanggan, pemerintah dan badan-badan mereka serta masyarakat umum. Semua pengguna dengan kategori ini bergantung pada laporan keuangan untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan.
Kerangka ini juga menyimpulkan bahwa investor adalah penyedia modal risiko kepada entitas sehingga laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan untuk pengguna lain. Informasi yang berguba untuk semua kelompok-kelompok pengguna ini adalah ketertarikan mereka pada kemampuan dari suatu badan untuk menghasilkan kas dan setara kas serta waktu dan kepastian arus kas masa depan. The Framework mencatat bahwa laporan keuangan tidak dapat memberikan semua informasi yang pengguna perlukan dalam membuat keputusan ekonomi. Untuk satu hal, laporan keuangan menunjukkan dampak keuangan dari peristiwa dan transaksi masa lalu, sedangkan keputusan sebagian besar pengguna laporan keuangan adalah membuat keputusan yang berhubungan dengan masa depan. Lebih jauh lagi, laporan keuangan hanya memberikan sejumlah non-informasi keuangan yang terbatas yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan.
Walaupun semua kebutuhan informasi dari kelompok-kelompok pengguna tersebut tidak dapat dipenuhi, ada kebutuhan informasi yang umum bagi semua pengguna, dan tujuan umum laporan keuangan berfokus pada pemenuhan kebutuhan ini. * Tanggung jawab atas Laporan Keuangan.
Manajemen dari sebuah entitas memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan dan menyajikan laporan keuangan entitas tersebut. * Tujuan dari Laporan Keuangan :
Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang berguna untuk berbagai pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. * Posisi Keuangan :
Posisi keuangan suatu entitas dipengaruhi oleh kontrol sumber daya ekonomi, struktur keuangan, dengan likuiditas dan solvabilitas, dan kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan di mana ia beroperasi.
Kinerja adalah kemampuan dari suatu badan untuk memperoleh keuntungan dari sumber daya yang telah diinvestasikan ke dalamnya. Informasi tentang jumlah dan variabilitas laba membantu dalam memprediksi arus kas masa depan dari entitas yang ada dalam perkiraan sumber daya dan potensi tambahan arus kas dari sumber daya tambahan yang dapat diinvestasikan dalam entitas
Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan adalah atribut yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi investor, kreditur, dan lain-lain. Kerangka mengidentifikasi empat karakteristik kualitatif pokok:
• Understandability
Informasi harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan tentang bisnis, kegiatan ekonomi, akuntansi dan yang bersedia untuk mempelajari informasi dengan tekun.
• Relevansi
Informasi dalam laporan keuangan yang relevan adalah ketika hal tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Yaitu, hal tersebut dapat (a) membantu mereka mengevaluasi masa lalu, sekarang, atau kejadian masa depan yang berkaitan dengan suatu entitas (b) mengkonfirmasi atau mengoreksi masa lalu evaluasi yang telah mereka buat.
Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: 1. Asset 2. Laibilitas 3. Ekuitas 4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian 5. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik 6. Arus kas.
Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan, khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. Catatan atas laporan keuangan itu sendiri berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendaptan komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pospos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.
Berdasarkan PSAK 1 (Revisi 2013) seperti yang dijelaskan pada paragraf 10, laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini : 1. laporan posisi keuangan pada akhir periode; 2. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode; 3. laporan perubahan ekuitas selama periode; 4. laporan arus kas selama periode; 5. catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain; 6. informasi komparatif mengenai periode sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A; dan 7. laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan

B. Entitas Publik/Pemerintah
Dalam standar akuntansi pemerintah (SAP), entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari: a. Pemerintah pusat; b. Pemerintah daerah; c. Masing-masing kementerian Negara ata lembaga lingkungan pemerintah pusat; d. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisai dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efetivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: a. Akuntabilitas b. Manajemen c. Transparansi d. Keseimbangan antar generasi e. Evaluasi kinerja.
Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, social, maupun politik dengan: a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan; b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; d. Menyediakan informasi mengenai bgaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; f. Menyediakan informasi mengenai perubahaan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
Sementara itu, bila dilihat dari jenis laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah sampai saat ini telah mengalami dua perkembangan. Perkembangan pertama, di dalam PP No. 105 tahun 2000 (Pasal 38) sebagaimana ditindaklanjuti dengan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 (Pasal 81) laporan keuangan yang harus disajikan secara lengkap pada akhir tahun oleh kepala daerah terdiri dari: 1. Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2. Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 3. Laporan Aliran Kas; dan 4. Neraca Daerah.
Dalam perkembangan berikutnya, dengan terbitnya UU No. 17 tahun 2003, pada Pasal 31 dinyatakan bahwa laporan keuangan yang harus disajikan oleh kepala daerah setidak-tidaknya meliputi: 1. Laporan Realisasi APBD; 2. Neraca; 3. Laporan Arus Kas; dan 4. Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
Laporan keuangan pokok terdiri dari: a. Laporan realisasi anggaran (LRA) b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (Laporan Preubahan SAL) c. Neraca d. Laporan operasioan (LO) e. Laporan arus kas (LAK) f. Laporan perubahan ekuitas (LPE) g. Catatan atas laporan keuangan (CaLK)
Pelaporan keuangan pemerintah diselelnggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain: a. Undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945, khusunya bagian yang mengatur keuangan Negara, b. Undang-undang di bidang keuangan Negara; c. UU tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara dan peraturan daerah tentang APBD; d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah; e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah; f. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD; dan g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP No. 71 Tahun 2010). Menurut Governmental accounting Standard Board tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik adalah: 1. Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik; 2. Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting.
Untuk tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat. Berdasarkan pada Impossibility Theory (Halim & Syam, 2011), bahwa sangat sulit untuk menyiapkan informasi yang dapat memuaskan semua kelompok pengguna yang mempunyai berbagai macam kepentingan. Oleh karena itu Rohman (2009) menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan harus: 1. Menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap dana dan aktivitas dari unit pemerintah sesuai dengan GAAP, dan 2. Menentukan dan membuktikan kesesuaian dengan peraturan keuangan yang terkait dan syarat-syarat kontraktual agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna.
Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada : 1. Masyarakat 2. Para wakil rakyat dan lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa 3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan pemerintah

C. ETAP
ETAP adalah entitas yang: (1) tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan (2) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. SAK ETAP menggunakan acuan IFRS for Small Medium Enterprises (SME) yang lebih sederhana antara lain:
(1) Aset tetap, tidak berwujud menggunakan harga perolehan.
(2) Entitas anak tidak dikonsolidasi tetapi sebagai investasi dengan metode ekuitas.
(3) Mengacu pada praktik akuntansi yang saat ini digunakan.
(4) Laporan keuangan sesuai SAK ETPA menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas yang berguna bagi pengguna luas.
Diharapkan dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil dan menengah dapat menyusun laporan keuangannya sendiri dan dapat diausit untuk mendapatkan opini audit. Informasi keuangan yang sederhana tetapi memberikan informasi yang andal. SAK ETAP disusun dengan mengadopsi IFRS for SME dengan modifikasi sesuai dengan kondisi Indonesia. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) Diterbitkan pada 17 Juli 2009 dan berlaku efektif pada 01 Januari 2011. PSAK – IFRS dan SAK ETAP disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI). Terdiri dari 17 orang mewakili: Akuntan Publik, Akademisi, Akuntan Sektor Publik, dan Akuntan Manajemen.
Konsep dan Prinsip Pervasif SAK ETAP
1. Tujuan laporan keuangan,
2. Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuanga (dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, dan keseimbangan antara biaya dan manfaat).
3. Posisi keuangan: asset, kewajiban, ekuitas,
4. Kinerja keuangan: pendapatan dan beban,
5. Pengakuan dan pengukuan unsur-unsur laporan keuangan,
6. Dasar akrual,
7. Saling hapus tidak diperkenankan.
Dalam Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang memiliki dua kriteria yang menentukan apakah suatu entitas tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yaitu: 1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan jika: 1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. Oleh sebab itu Bapepam sendiri telah mengeluarkan surat edaran (SE) Bapepam-LK No. SE-06/BL/2010 tentang larangan penggunaan SAK ETAP bagi lembaga pasar modal, termasuk emiten, perusahaan publik, manajer investasi, sekuritas, asuransi, reksa dana, dan kontrak investasi kolektif. 2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebaga fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi. 2. Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah: 1. Pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha; 2. Kreditur; 3. Lembaga pemeringkat kredit.
Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifkan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Contohnya Bank Perkreditan Rakyat yang telah diijinkan oleh Bank Indonesia menggunakan SAK ETAP mulai 1 Januari 2010 sesuai dengan SE No. 11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009.
SAK-ETAP ini akan berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun penerapan dini per 1 Januari 2010 diperbolehkan. Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit and unreserved statement) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. Apabila perusahaan memakai SAK-ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu kepada SAK-ETAP. D. Entitas berlandaskan syariah
Entitas syariah tentu entitas yang berpedoman pada pedoman syariah. Di Indonesia, peraturan mengenai entitas berlandaskan syariah diatur dalam PSAK Syariah. PSAK Syariah disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah. Berbasis transaksi yang digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan dengan model PSAK umum namun berbasis syariah dengan acuan fatwa MUI. Pada PSAK (IFRS) 100 – PSAK 106. Terdiri dari: Kerangka konseptual, Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Akuntansi Murabahah, Musyarakah, Mudharabah , Salam, Istishna.
Dalam artikel kerangka konsep teori akuntansi oleh Uciikhusy menjelaskan bahwa kerangka konsep teori akuntansi syariah itu terdiri dari beberapa level yang saling mempengaruhi: * Level I: Al-quran dan Hadist, Ijtihad dan Ijma * Level II : Syariat Islam. Tujuan dari syariat ini adalah: 1. Menciptakan keadilan social dan kebaikan 2. Merealisasi kebaikan kepada masyarakat baik di dunia maupun di akhirat (al-falah) * Level III: Etika dan Moralitas. Ini terdiri dari: Iman , takwa, kebaikan, ibadah, kewajiban ikhtiar, ubungan dengan Allah, Hubungan dengan manusia, dan Berkah. * Level IV : bangunan politik, ekonomi, dan social 1. Berdasarkan musyawarah dan tanggung jawab. 2. Ekonomi yang halal, tanpa riba, menunaikan zakat. 3. Social menekankan kepentingan public dan amanah.
Selain itu, mereka juga menekankan bahwa akuntansi islam memiliki dimensi yang berkaitan antara satu dengan yang lain: 1. Mencari keridhoan Allah, 2. Menciptakan keadilaan ekonomi dan social, 3. Memenuhi kepentingan pribadi yang dibatasi syariat.
Dalam PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) untuk entitas syariah, yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam PSAK terkait.
Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK. Entitas syariah yang dimaksud` di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (statutory) seperti pemerintah, lembaga pengawas independen, bank sentral, dan sebagainya.
Komponen laporan keuangan entitas syariah yang lengkap : neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dana penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Lembaga keuanagan harus menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas tersebut jika substansi informasinya belum tercakup dalam komponen laporan keuangan diatas.

REFERENSI :
PSAK 2012, PSAK NO 1 REVISI TAHUN 2013
IFRS
SAK ETAP
SAKS
Riahi, Ahmed-Belkaoui. 2000. Teori Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Halim, Kusufi, Muhammad Syam. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Keempat. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.