TUGAS 3
MANAJEMEN STRATEGI

ENVIRONMENTAL SCANNING AND INDUSTRY ANALYSIS PADA INDUSTRI SEKOLAH BISNIS

KELOMPOK 10
ANINDITA AMALIA PUTRI 2813100022
AWANIS LINATI HAZIRO 2813100027
DINA TANDIANA HALIM 2813100045

JURUSAN MANAJEMEN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA

DAFTAR ISI BAB I ANALISIS PESTEL PADA INDUSTRI SEKOLAH BISNIS 1 1.1 Political Forces 1 1.2 Legal Forces 4 1.3 Economic Forces 10 1.4 Sociocultural Forces 13 1.5 Technological Forces 14 1.6 Ecological Forces 15 BAB II PORTER FIVE FORCES INDUSTRI SEKOLAH BISNIS 17 BAB III KEY SUCCESS FACTOR (KSF) 21 3.1 Pengertian Key Success Factors 21 3.2 Key Success Factor (KSF) pada Perusahaan di Industri Sekolah Bisnis 21 BAB IV PELUANG DAN ANCAMAN YANG DIHADAPI SEKOLAH BISNIS 24 4.1 Peluang dimiliki oleh Sekolah Bisnis 24 4.2 Ancaman yang Dihadapi Sekolah Bisnis 24

DAFTAR GAMBAR Gambar 1 1 halaman web panduan prosedur perizinan kelembagaan pendidikan 5 Gambar 1 2 Pertumbuhan GDP Indonesia 2006-2014 10 Gambar 1 3 Pertumbuhan GNI Indonesia 2006-2014 12 Gambar 2 1 Porter Five Forces 17 DAFTAR TABEL Tabel 1 1 Dokumen Persyaratan 6 Tabel 1 2 Dokumen Persyaratan Mendirikan PTS 8 Tabel 1 3 Jumlah GDP Indonesia 2006-2014 10 Tabel 1 4 Jumlah GNI Indonesia 2006-2014 12

BAB I
ANALISIS PESTEL PADA INDUSTRI SEKOLAH BISNIS 1.1 Political Forces

Dalam politik di Indonesia, peraturan mengenai perguruan tinggi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12. Di dalamnya diatur mengenai ketentuan umum, perguruan tinggi berdasarkan berbagai aspek, fungsi, tujuan, prinsip, dan lain-lain mengenai peraturan pendidikan perguan tinggi di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 memiliki 100 pasal di dalamnya. Menurut pasal 1, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Pasal 4, Pendidikan Tinggi berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalamn rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 5 menyatakan bahwa tujuan Pendidikan Tinggi adalah mengembangkan potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Pasal 6 menyatakan Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip; kebenaran ilmiah, demokratis dan berkeadilan, pembudayaan baca tulis, pemberdayaan bangsa, keteladanan, kemauan, pengembangan kreativitas, keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi, kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa.
Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 mengatur tentang guru dan dosen. Pasal 1 menyatakan Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Pasal 3 Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan sertivikat pendidik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 adalah undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional. Pasal 20 ayat 1 menyatakan Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Pasal 20 ayat 2 menyatakan perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi. Menurut pasal 21 Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya. Menurut pasal 23 Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi. Pasal 24 berbunyi Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan. Pasal 25 menyatakan Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi. Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 mengatur tengtang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2, pengaturan penyelenggaraan pendidikan Tinggi dalam peraturan ini meliputi; tanggung jawab, tugas, dan wewenang Menteri dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, pendirian Perguruan Tinggi, Program Studi, dan program Pendidikan Tinggi, serta gelar, ijazah, dan sertifikat profesi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 17 Tahun 2010 mengatur mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Menurut pasal 2 Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh: pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan atau program pendidikan. Pasal 3 menyatakan Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin; akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau, mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
Peraturan Mentri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 mengatur mengenai standar nasional perguruan tinggi.Pasal 2 ayat 1 menyatakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas: Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 menyatakan tentang pedoman statuta dan organisasi perguruan tinggi. Pasal 2 ayat 1 menyatakan Setiap perguruan tinggi wajib memiliki statuta sebagai peraturan dasar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Ayat 2 menyatakan Statuta perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 disusun sesuai kebutuhan dan pengembangan perguruan tinggi. Pasal 3 ayat 1 berisi tentang Organisasi perguruan tinggi yang dapat disusun sesuai kebutuhan dan pengembangan perguruan tinggi. Permendikbud No. 95 Tahun 2014 berisi tentang pendirian, perubahan, dan pembubaran perguruan tinggi negeri, serta pendirian, perubahan, dan pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Pasal 6 menyatakan pendirian PTN sebagaimana harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu memenuhi syarat untuk memenuhi peringkat akreditasi minimum. Ayat 2 berisikan Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam dokumen pendirian PTN yang terdiri atas: studi kelayakan, rancangan statuta, rancangan susunan organisasi dan tata kerja, rancangan rencana strategis, rancangan program akademik, rancangan sistem penjaminan mutu, dan rekomendasi pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Demikian pula dengan PTS, memiliki persyaratan yang diatur dalam permendikbud tidak jauh berbeda dengan PTN.
Terdapat banyak peraturan mengenai Pendidikan Tinggi, beberapa diantaranya telah dijelaskan di atas. Sebagian lagi adalah Permendikbud No. 87 Tahun 2014 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi; Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang pengangkatan dosen tetap non pegawai negeri sipil pada perguruan tinggi negeri dan dosen tetap pada perguruan tinggi swasta; Permendikbud No. 81 Tahun 2014 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi pendidikan tinggi; Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi; Permendikbud No. 17 Tahun 2014 tentang pendirian Perguruan tinggi negeri; Permendikbud No. 42 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja koordinasi perguruan tinggi swasta; dan lain-lain. Untuk dapat mendirikan sekolah bisnis yang merupakan perguruan tinggi harus menaati peraturan perundang-undangan tersebut. Perundang-undangan mengenai pendirian dan pengoprasian perguruan tinggi di Indonesia sudah cukup rinci dan jelas sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pendirian dan pengoprasian perguruan tinggi.
Wajib Pajak Yayasan yang bergerak dibidang pendidikan (sekolah) secara umum mempunyai kewajiban sebagai berikut : * Wajib Pajak mempunyai kewajiban menyetor dan melaporkan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri sebesar 10 % x 20 % x Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan gedung/bangunan apabila membangun sendiri gedung dengan luas bangunan paling sedikit 200 m2 (sejak 22 Nopember 20112). * Wajib Pajak mempunyai kewajiban memotong dan menyetor serta melaporkan PPh Pasal 4 (2) atas kegiatan pembangunan gedung yang dilakukan oleh kontraktor atau pihak lain dan atas semua kegiatan jasa kontruksi lainnya. * Wajib Pajak mempunyai kewajiban memotong dan menyetor serta melaporkan PPh Pasal 21 atas kegiatan yang merupakan objek PPh Pasal 21 termasuk gaji guru dan karyawan lain serta PPh Pasal 21 atas Jasa Arsitek pembanguan gedung tersebut. * Wajib Pajak mempunyai kewajiban memotong dan menyetor serta melaporkan PPh Pasal 23 atas kegiatan yang merupakan objek PPh Pasal 23 antara lain atas sewa kendaraan, jasa katering, dan jasa lain objek PPh Pasal 23. * Wajib Pajak mempunyai kewajiban menyetor serta melaporkan PPh Pasal 25 bulanan apabila ada PPh Pasal 25 yang harus disetor, kalau tidak ada hanya wajib melaporkan tiap bulan. Batas Waktu penyetoran Tanggal 15 dan Pelaporan Tanggal 20 bulan berikut. * Wajib Pajak mempunyai kewajiban menyetor serta melaporkan SPT Tahun PPh Badan terhadap sisa lebih laba yayasan yang berasal dari objek pajak setelah dalam jangka waktu empat tahun tidak digunakan untuk pembangunan gedung dan sarana prasarana. * Wajib Pajak tidak mempunyai kewajiban penyetoran PPh Pasal 29 SPT Tahunan PPh Badan apabila dalam jangka empat tahun sisa laba yayasan digunakan untuk pembangunan gedung dan sarana prasarana. Hanya berkewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Nihil.
Perguruan tinggi negeri tidak memiliki kewajiban membayar pajak dalam menjalankan dan mendapatkan penghasilan dari usahanya. Namun untuk perguruan tinggi swasta, dikenakan pajak atas usaha pada bidang pendidikan yang dijalankannya. Pajak dikenakan kepada yayasan yang mengelola perguruan tinggi swasta tersebut. Untuk itu dalam mendirikan sekolah bisnis swasta perlu diperhitungan berapa besar pajak yang akan dikenakan dan apakah mampu untuk membayar pajak tersebut. 1.2 Legal Forces
Di dalam Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2014 tentang pendirian, perubahan, dan pembubaran perguruan tinggi negeri serta pendirian, perubahan, dan pencabutan izin perguruan tinggi swasta, pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa pendirian PTN baru merupakan pembentukan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai satuan kerja Kementerian. Sehingga pihak di luar pemerintah tidak dapat mendirikan perguruan tinggi negeri. Namun sebuah PTN dapat membuka program studi, program diploma, sarjana, dan magister baru. Sehingga program studi bisnis dapat diusulkan di suatu PTN. Persyaratan dan prosedur mengenai legalitas pembukaan program studi, program diploma, sarjana, dan magister PTN dapat diunduh di laman silemkerma.dikti.go.id.

Gambar 1 1 halaman web panduan prosedur perizinan kelembagaan pendidikan
Gambar 1 1 halaman web panduan prosedur perizinan kelembagaan pendidikan (gambar1.1)

Berikut Prosedur Pembukaan Program Studi: a. Pemimpin PTN meminta Rekomendasi dari L2 Dikti di wilayah PTN yang akan menambah Program Studi apabila L2 Dikti telah ada.L2 Dikti setempat memberi rekomendasi tentang: * rekam jejak kinerja PTN yang akan menambah Program Studi; * tingkat kejenuhan Program Studi yang akan dibuka oleh PTN tersebut di wilayah L2 Dikti; * tingkat keberlanjutan Program Studi yang akan ditambahkan jika diizinkan oleh Pemerintah b. Pemimpin PTN membuat dokumen sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.2. huruf a sampai dengan huruf f, dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 1 1 Dokumen Persyaratan No | Dokumen | Bentuk | A | Surat usul penambahan Program Studi dari Pemimpin PTN | Semua dokumen: • Dibuat dalam file pdf; • Dipindai (scan); • Dikirim secara daring ke Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti dengan alamat: silemkerma.dikti. go.id | B | Surat pertimbangan penambahan Program Studi dari Senat PTN | | C | Rencana Strategis dari PTN yang akan menambah Program Studi | | D | Usul Pembukaan Program Studi yang berisi Instrumen Akreditasi Program Studi dari BAN-PT/LAM yang sudah diisi oleh Pemimpin PTN (satu instrumen untuk satu Program Studi) | | E | Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) apabila sudah ada di wilayah PTN yang akan membuka Program Studi | | F | Surat rekomendasi organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan) | |

c. Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti dapat menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1.2. huruf a sampai dengan huruf h secara daring. d. Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti dapat menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan visitasi ke PTN yang mengusulkan pembukaan Program Studi dalam rangka memvalidasi data dan informasi yang dicantumkan dalam Rancangan Program Studi dengan fakta lapangan. e. Berdasarkan hasil butir c atau butir c dan d, maka Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi tentang izin pembukaan Program Studi kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti. f. Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Evaluator, mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan Program Studi kepada Menteri, dilampiri dengan surat keputusan akreditasi minimum dari BAN-PT atau LAM. g. Menteri menetapkan izin Program Studi pada PTN bersangkutan yang akan diberitahukan kepada pengusul secara daring. h. Setelah penetapan izin Program Studi pada PTN oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf g, PTN dapat menyelenggarakan Program Studi.
Sedangkan untuk informasi dan layanan guna legalitas pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi swasta, dapat diakses melalui laman silemkerma.dikti.go.id pula. Seluruh pengiriman dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi dilakukan melalui online pada laman silemkerma.dikti.go.id. Sebelum melakukan pengiriman dokumen, pengusul harus mendaftar atau memiliki akun terlebih dahulu. Dokumen-dokumen persyaratan pendirian PTS yang harus diunggah tersebut terdiri atas: 1. Surat usul pendirian PTS yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan dialamatkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti 2. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan beserta semua perubahan yang telah dilakukan 3. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum dari PTS yang akan didirikan 4. Sertifikat status lahan calon kampus PTS atas nama Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan, atau perjanjian sewa menyewa lahan 5. Studi kelayakan pendirian PTS beserta Lampiran yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan 6. Instrumen akreditasi pendirian perguruan tinggi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara 7. Instrumen akreditasi pembukaan prodi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara (satu Instrumen Pembukaan Prodi untuk setiap prodi); 8. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara; 9. Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara; 10. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) di wilayah PTS yang akan didirikan; dan 11. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan).
Seperti yang ditunjukan pada Gambar 1.1, persyaratan dan prosedur pendirian, perubahan bentuk, dan pembukaan program studi perguruan tinggi swasta juga dapat diunduh melalui laman silemkerma.dikti.go.id. Berikut prosedur pendirian PTS: a. Badan penyelenggara yang akan mendirikan PTS meminta rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTS akan didirikan. Dalam hal L2 Dikti belum terbentuk di wilayah di mana PTS akan didirikan, maka tugas dan fungsinya masih dijalankan oleh Kopertis wilayah tersebut.L2 Dikti atau Kopertis setempat memberi rekomendasi tentang: * Rekam jejak Badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS * Tingkat kejenuhan berbagai prodi yang akan diselenggarakan dalam pendirian PTS tersebut di wilayah L2 Dikti * Tingkat keberlanjutan PTS tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah b. Badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS menyiapkan dan menyusun dokumen sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1. huruf a sampai dengan huruf k, dengan susunan sebagai berikut:
Tabel 1 2 Dokumen Persyaratan Mendirikan PTS No | Dokumen | Bentuk | A | Surat usul pendirian PTS | Semua dokumen: • Dibuat dalam file pdf; • Dipindai (scan); • Dikirim secara daring ke Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti dengan alamat: silemkerma.dikti. go.id | B | Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dan semua perubahannya | | C | Dokumen pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum | | D | Sertifikat status lahan calon kampus PTS an. Badan Penyelenggara, atau perjanjian sewa menyewa lahan dilampiri sertifikat status lahan yang disewa | | E | Studi Kelayakan Pendirian PTS | | F | Usul Pendirian Perguruan Tinggi yang berisi Instrumen Akreditasi pendirian perguruan tinggi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara | | G | Usul Pembukaan Program Studi yang berisi Instrumen Akreditasi Pembukaan Prodi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara (satu Instrumen Pembukaan Prodi untuk setiap prodi) | | H | Laporan Keuangan Badan Penyelenggara | | I | Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara | | J | Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) | | K | Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan) | |

c. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1. huruf a sampai dengan huruf k secara digital. d. Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk presentasi usul pendirian PTS oleh pengusul pada waktu yang diberitahukan secara online oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti. Presentasi usul pendirian PTS dilakukan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara (tidak dapat diwakilkan) didampingi oleh para anggota Pengurus lainnya di hadapan Tim Evaluator, dengan susunan acara sebagai berikut: * Pembukaan oleh Tim Evaluator * Presentasi ringkasan Studi Kelayakan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara disajikan dalam bentuk slide presentasi * Diskusi dan tanya jawab dengan Tim Evaluator e. Setelah presentasi, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan visitasi. Pemberitahuan jadwal visitasi kepada Pengusul dilakukan secara online. Visitasi dilakukan ke lokasi lahan kampus PTS oleh Tim Evaluator didampingi oleh wakil dari L2 Dikti setempat, dan diterima oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara (tidak dapat diwakilkan) serta para anggota Pengurus lainnya, dengan susunan acara sebagai berikut: * Pembukaan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara. * Penyocokan data dan informasi yang dicantumkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1. huruf a sampai dengan huruf j dengan fakta di lapangan, antara lain calon dosen dan calon tenaga kependidikan, calon sarana dan prasarana, dan penerimaan lingkungan masyarakat setempat. f. Setelah visitasi, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi tentang izin pendirian PTS kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti. g. Setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi tentang izin pendirian PTS dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal mengajukan usul tertulis penerbitan izin pendirian PTS dilampiri keputusan BAN-PT atau LAM tentang akreditasi minimum proposal pendirian perguruan tinggi kepada Menteri. h. Menteri menetapkan izin pendirian PTS yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi, yang akan diberitahukan kepada pengusul secara online.
Setelah penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf h, PTS baru tersebut dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi.
Mengenai legalitas dan layanan pendirian perguruan tinggi swaswa di Indonesia telah diatur dengan cukup jelas dan rinci. Begitu pula dengan pembuatan program studi baru di perguruan tinggi negeri yang telah diatur secara cukup rinci dan jelas . Pengiriman dokumen-dokumen mengenai pengusulan pendirian perguruan tinggi swasta juga dapat dikirim secara daring (online). Kondisi kemudahan legalitas dan layanan pendirian perguruan tinggi ini mendukung kelancaran dalam pendirian sekolah bisnis. 1.3 Economic Forces
Nilai produk berupa barang dan jasa dalam satu tahun yang dihasilkan oleh sebuah Negara, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasikjan oleh warga Negara yang berada di luar negeri, maupun hasil produksi perusahaan asing yang beroprasi di wilayah negara tersebut, tercermin dari nilai GDP (Gross Domestic Product) di suatu Negara. Berikut gambar yang menunjukan grafik pertumbuhan GDP Indonesia dari tahun 2006 sampai tahun 2014.

Gambar 1 2 Pertumbuhan GDP Indonesia 2006-2014

Tabel 1 3 Jumlah GDP Indonesia 2006-2014 Tahun | GDP (US Dollar) | 2006 | 364,570,515,631.492 | 2007 | 432,216,737,774.861 | 2008 | 510,228,634,992.258 | 2009 | 539,580,085,612.401 | 2010 | 755,094,157,594.526 | 2011 | 892,969,104,529.574 | 2012 | 917,869,913,364.916 | 2013 | 910,478,729,099.036 | 2014 | 888,538,201,025.345 |

Seperti yang terlihat pada grafik, GDP Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2006 sampai tahun 2012. Pada tahun 2006 GDP Indonesia adalah sebesar USD 888,538,201,025.345 dan menjadi USD 917,869,913,364.916 pada tahun 2012. Akan tetapi GDP Indonesia mengalami penurunan GDP sebesar USD 7,391,184,265.880 dari tahun 2012 ke tahun 2013. Penurunan GDP pada tahun 2013 tidak seberapa signifikan dibandingkan dengan kenaikan GDP dari tahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2014, GDP Indonesia kembali mengalami penurunan. Penurunan GDP dari tahun 2013 ke tahun 2014 adalah sebesar USD 21,940,528,073.691. Penurunan GDP di tahun 2014 menunjukan nilai yang cukup besar. Bahkan GDP pada tahun 2014 lebih kecil nilainya dibandingkan dengan GDP pada tahun 2011. Bila dilihat dari data tersebut, nilai GDP Indonesia dari tahun ke tahun cukup fluktuatif. Setelah mengalami kenaikan yang konstan selama 6 tahun, GDP Indonesia kemudian dapat mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut dan penurunannya semakin besar. Penurunan ini dapat disebabkan karena pergantaan presiden yang mengakibatkan pergantian kebijakan.
Jika GDP tidak mempertimbangkan kebangsaan perusahaan atau warga Negara yang menghasilkan barang dan jasa. Nilai GDP dihitung berdasarkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga Negara yang berdomisili di Negara tersebut, baik pribumi maupun warga Negara asing. Sementara GNP (Gross National Product) adalah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu Negara tetapi tidak termasuk nilai hasil produksi perusahaan asing yang beroprasi di Negara tersebut. PNB adalah nilai semua barang dan jasa selama satu tahun yang dihasilkan oleh sebuah bangsa yang bersangkutan. Barangdan jasa itu mengalirdari perusahaan bisnis kepada masyarakat. Oleh karena itu, GNP merupakan alat yang paling menyeluruh untuk mengukur output nasional. Masyarakat menerima uangnya dari bisnis juga sebagai imbalanbagi jasa- jasa produtif yang diberikanya kepada pihak bisnis. Semakin tinggi GNP maka semakin tinggi pula hasil produksi bisnis-bisnis warga Negara Indonesia yang mencerminkan pertumbuhan positif bagi bisnis-bisnis tersebut. Pendapatan masyarakat juga dapat bertambah karena pertumbuhan positif bisnis. Selanjutnya pendapatan itu akan mencipatakan pengeluaran. Hal tersebut akan terjadi karena pada hakikatnya manusia setelah mendapatkan pendapatannya akan menikmati pendapatan tersebut sekaligus mengeluarkan pendapatannya setelah diperoleh dengan membelanjakannya dengan barang dan jasa. Dengan kata lain setiap uang yang diterima oleh seseorang juga merupakan uang yang dikeluarkan oleh seseorang pula untuk membayar barang dan jasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa GNP (Gross National Product) selalu samadengan GNI (Gross Nasional Income). Berikut data mengenai GNI perkapita Indonesia dari tahun 2006 hingga tahun 2014. GNI dapat dihitung per kapita ( atau per orang ) dasar untuk memberikan contoh relatif dari pembangunan ekonomi.

Gambar 1 3 Pertumbuhan GNI Indonesia 2006-2014

Tabel 1 4 Jumlah GNI Indonesia 2006-2014 Tahun | GNI (US Dollar) | 2006 | 1,380 | 2007 | 1,600 | 2008 | 1,940 | 2009 | 2,150 | 2010 | 2,530 | 2011 | 3,010 | 2012 | 3,580 | 2013 | 3,740 | 2014 | 3,630 |

GNI Indonesia termasuk kedalam kelompok pendapatan menengah kebawah. GNI Indonesia juga masih berada dibawah nilai rata-rata GNI seluruh nergara berkembang di asia timur dan pasifik. Dibandingkan dengan GDP, GNI Indonesia dari tahun 2012 ke tahun 2013 masih mengalami kenaikan. Akan tetapi dari tahun 2013 ke tahun 2014 GNI Indonesia juga mengalami penurunan. Penurunan GNI per kapita Indonesia pada tahun 2014 adalah sebesar USD 110. Berdasarkan analisis ekonomi, GNI per kapita di Indonesia cenderung kecil dibandingkan dengan negaranegara berkembang lainnya. Ditambah lagi GNI per kapita mengalami penurunan di tahun 2014. Hal ini kurang menguntungkan bagi pendirian sekolah bisnis di Indonesia yang memerlukan biaya pendidikan yang besar untuk mendapat pendidikan di sekolah tersebut. 1.4 Sociocultural Forces
Faktor-faktor ini meneliti lingkungan sosial pasar, dan mengukur faktor-faktor penentu seperti tren budaya, demografi, analisis populasi dan lain halnya. Dari faktor demografi, jumlah penduduk Indonesia yang sedang berada di sekolah menengah atas dan kejuruan berjumlah sekitar 20 juta orang.dimana dari sebagian besar mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Angka yang cukup besar tersebut dapat mempengaruhi jumlah peminat sekolah bisnis sebagai pilihan mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi. Pada pertumbuhan penduduk Indonesiauntuk saat ini sekitar 1,2%. Angka pertumbuhan yang sangat tinggi menjadi faktor yang dapat mempengaruhi jumlah customer dari sekolah bisnis tersebut. Namun dari sisi pekerjaan atau career menjadi seorang pengusaha atau pembisnis masih cukup rendah di Indonesia. Dilihat dari jumlah pengusaha di Indonesia yang hanya 1,65% dari jumlah penduduk Indonesia membuktikan bahwa masih rendahnya minat untuk menjadi seorang pembisnis atau pengusaha. Mayoritas masyarakat Indonesia memilih pekerjaan di BUMN/BUMD atau bekerja di suatu perusahaan swasta/luar negeri dibandingkan menjadi seorang pengusaha atau pembisnis. Hal tersebut membuat pemikiran masyarakat Indonesia yang masih memilih bekerja di perusahaan orang lain atau tidak ingin memiliki usaha atau perusahaan sendiri. Sehingga dapat menjadi sebuah ancaman sekolah bisnis dimana banyak calon mahasiswa yang masih mengingkan bekerja di perusahaan orang lain yang didominasi berada diluar jalur sekolah bisnis.
Pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Sejumlah 11,22 persen masyarakat Indonesia ini yang mengurangi pangsa pasar sekolah bisnis karena biaya pendidikan sekolah bisnis yang relatif tinggi. 1.5 Technological Forces
Teknologi disini merupakan faktor yang berkaitan dengan inovasi teknologi yang dapat mempengaruhi operasi industri dan pasar yang menguntungkan atau tidak menguntungkan suatu industry yang dapat mempengaruhi perencanaan strategis perusahaan. Hal ini mengacu pada otomatisasi, penelitian dan pengembangan dan jumlah kesadaran teknologi yang pasar miliki (PESTLE Analysis, 2016). Faktor teknologi dapat berupa hak paten teknologi, computer hacking, ketersediaan internet, penemuan teknologi baru, dan faktor teknologi lainnya.
Dalam industri sekolah bisnis faktor teknologi yang dapat mempengaruhi perencanaan strategis perusahaan adalah sebagai berikut: 1. Penggunan media elektronik sebagai sarana pembelajaran (e-book)
Penggunaan media elektronik dalam media pembelajaran akan membantu kegiatan akademik dengan cepat. Sarana pembelajaran melalui media elektronik sangat digemari para mahasiswa karena mereka tidak perlu susah membawa buku yang cukup berat dan mereka bisa mengakses materi perkuliahan mereka melalui media elektronik seperti gadget. 2. Virus komputer yang mengancam operasional sekolah
Penyimpanan data operasional sekolah bisnis yang biasanya tersimpan di sebuah komputer akan terancam dengan adanya virus yang dapat menghilangkan data-data tersebut. Kehilangan data akan menghambat proses operasional sekolah dikarenaka beberapa data yang dibutuhkan hilang dan harus dibuat ulang. Hal tersebut membuat sekolah harus berhati-hati dengan data yang tersimpan di komputer yang dapat mengancam operasional perusahaan atau sekolah. 3. Tingkat penggunaan telekomunikasi di Indonesia
Tingkat penggunaan telekomunikasi di Indonesia sebesar 180 juta pelanggan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya jumlah pengguna telekomunikasi di Indonesia. Sehingga dengan tingginya jumlah pengguna telekomunikasi tersebut dapat mempermudah sekolah bisnis dalam melakukan komunikasi dengan para mahasiswanya. Dan juga akan mempermudah sekolah bisnis dalam melakukan sistem pemasaran melalui media telekomunikasi. 1.6 Ecological Forces
Sebuah website resmi mengenai pengurangan risiko bencana Indonesia menyatakan bahwa kurang lebih 70% dari pencemaran udara di Indonesia disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan zat-zat berbahaya yang dapat menimbulkan dampak negative, baik terhadap kesehatan manusia maupun terhadap lingkungan, seperti timbal/timah hitam (Pb) dan karon monoksida (CO). Kendaraan bermotor menyumbang hampir 100% timbal, yang dapat menyebabakan terganggunya aktifitas manusia dalam bekerja bahkan membahayakan kesehatan.
Karbon dioksida (CO) adalah zat gas yang mampu meningkatkan suhu pada suatu lingkungan sekitar kita yang disebut juga sebagai efek rumah kaca. Asap kendaraan merupakan sumber utama bagi karbon monoksida di berbagai perkotaan. Data mengungkapkan bahwa 60% pencemaran udara di Jakarta disebabkan karena benda bergerak atau transportasi umum yang berbahan bakar solar terutama berasal dari Angkutan Umum. Karbon monoksida adalah gas yang bersifat membunuh makhluk hidup termasuk manusia. Zat gas CO ini akan mengganggu pengikatan oksigen pada darah karena CO lebih mudah terikat oleh darah dibandingkan dengan oksigen dan gas-gas lainnya.
Pencemaran udara baik yang berasal dari penggunaan kendaraan bermotor maupun kegiatan yang melakukan pembakaran bahan bakar fosilnya lainnya, juga dapat menghasilkan gas berbahaya lainnya seperti karbon dioksida (CO2) dan belerang oksida (SO,SO2).Gas belerang oksida (SO,SO2) di udara juga di hasilkan oleh bahan bakar fosil (minyak bumi,batu bara). Gas ini dapat bereaksi dengan gas nitrogen oksida dan uap air di atmosfer, yang menyebabkan air hujan menjadi asam (hujan asam) mengakibatkan tumbuhan dan hewan mati, produksi pertanian merosot, besi dan logam mudah berkarat. Karbon dioksida (CO2) berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan pembuatan semen. Termasuk karbondioksida yang dihasilkan dari pemakaian bahan bakar padat, cair, dan gas. Bahan bakar padat dapat berupa batu baara, bahan bakar cair dapat berupa minyak bumi, dan bahan bakar gas dapat berupa gas alam.
Sekolah bisnis bukan merupakan industri pembuatan kendaraan bermotor dan bukan merupakan industri yang membutuhkan pembakaran bahan bakar fosil dalam jumlah yang besar. Sehingga pendirian sekolah bisnis tidak memiliki dampak negative yang berpengaruh signifikan terhadap pencemaran lingkungan dan polusi udara di Indonesia yang tinggi. Pendirian sekolah bisnis justru dapat memicu munculnya inovasi produk dari para mahasiswanya untuk menciptakan produk berteknologi yang ramah lingkungan. Sekolah bisnis juga dapat mendidik mahasiswanya untuk dapat menciptakan bisnis yang bertanggung jawab dan ramah terhadap lingkungan. Karena bisnis dan perusahaan yang ramah lingkungan merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan guna menarik konsumen di era pemanasan global yang telah terjadi diberbagai Negara.

BAB II
PORTER FIVE FORCES INDUSTRI SEKOLAH BISNIS

Gambar 2 1 Porter Five Forces
Gambar 2 1 Porter Five Forces

Berdasarkan dengan analisis Porter Five Forces pada gambar 2.1, pendefinisian peran pada industri sekolah bisnis di Indonesia yaitu sebagai berikut: * Rivalry Among Existing Competitor adalah jurusan ataupun sekolah bisnis yang ada di seluruh Indonesia * Threat of New Entrance adalah jurusan, lembaga, ataupun sekolah yang akan memasuki industri sekolah bisnis * Threat of Product Substitute adalah jurusan, lembaga, atau sekolah lain yang menawarkan produk selain sekolah bisnis * Bargaining Power of Buyer adalah pelajar atau calon mahasiswa yang ingin melanjutkan ke sekolah bisnis * Bargaining Power of Supplier adalah dosen atau pengajar bagi peserta/siswa sekolah bisnis
Berikut ini merupakan analisis Porter Five Forces pada industri sekolah bisnis.
Table 1 analasisi Porter Five Forces pada industri sekolah bisnis Kekuatan yang Mempengaruhi Persaingan | Uraian Singkat | Kategori | Rivalry Among Existing Firms | * jumlah kompetitor * exit barriers * biaya tetap | * sekolah bisnis di Indonesia masih tergolong sedikit karena hanya berjumlah 15 sekolah yang termasuk sekolah bisnis di Indonesia * pendirian sekolah bisnis membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga apabila telah berkomitmen masuk dalam industri ini maka harus benar-benar serius dan dipirkan matang-matang * biaya tetap yang dibutuhkan tergolong tinggi | RendahTinggiTinggi | Kesimpulan | Tinggi | Threat of New Entrance | * Modal yang dibutuhkan * switching cost * diferensiasi produk * kebijakan pemerintah | * biaya infrastruktur, operasional, dan biaya lain yang tergolong tinggi * pada umumnya konsumen membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk dapat masuk ke sekolah bisnis, sehingga konsumen akan berpikir 2 kali untuk berpindah * pada dasarnya kurikulum yang digunakan tidak jauh berbeda, perbedaan tergantung pada cara sekolah bisnis tersebut mengelola dan menjalankan starteginya * terdapat aturan tersendiri untuk mendirikan sekolah untuk mendapatkan akreditasi A tidaklah mudah dan banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah yang akan mendirikan sekolah bisnis yang baik | RendahRendahTinggiRendah | Kesimpulan | Rendah | Threat of Product Substitute | * jumlah produk substitusi * layanan produk substitusi * harga yang ditawarkan | * terdapat 3000 lebih perguruan tinggi di Indonesia yang dapat dijadikan substitusi dari sekolah bisnis * kebanyakan sekolah bisnis di Indonesia sekarang ini memiliki layanan yang baik dibandingkan dengan layanan dari produk penggatinya * sebanding dengan layanan yang diberikan, harga yang ditawarkan pun menjadi bepengaruh. Fasilitas yang lengkap juga menjadi pertimbangan konsumen untuk masuk ke sekolah bisnis yag diinginkan. Tentu saja harga juga berpengaruh pada fasilitas yang didapat konsumen. Hingga saat ini, kebanyakan sekolah bisnis menawarkan fasilitas yang lebih baik dari sebagian produk substitusi. | TinggiRendahTinggi | Kesimpulan | Tinggi | Bargaining Power of Buyer | * jumlah konsumen (mahasiswa) * metode pembelajaran * sensitivitas harga | * sekolah bisnis merupakan salah satu pilihan favorit untuk meneruskan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi bagi pelajar. Baik sebagai pengusaha maupun profesional. Saat ini masih tergolong sedikit jumlah sekolah bisnis di Indonesia dengan peminat yang sangat besar * walaupun kurikulum yang digunakan tidak jauh berbeda namun dalam pengeksekusian kurikulum dan tujuan utamanya yang menjadikan sekolah tersebut berkualitas baik atau biasa saja. Dalam industri ini, konsumen akan berebut untuk mendapatkan kursi sekolah yang diinginkan. Semakin baik kualitas dari suatu sekolah yang berhasil menjalankan kurikulum ynag tepat, maka persaingan antar konsumen pun semakin ketat. * Pada dasarnya pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap orang, namun harga menjadi salah satu pertimbangan bahkan dapat menjadi penghalang bagi kalangan menengahh kebawah | RendahRendah | Kesimpulan | Rendah | Bargaining Power of Supplier | * jumlah pengajar/dosen * switching cost * jumlah industri | * Jumlah dosen yang sesuai dengan kebutuhan sekolah bisnis masih sangat kurang. Dimana dosen yang dibutuhkan di sekolah bisnis merupakan dosen yang menguasai bidang kewirausahaan * perpindahan dosen sangat mudah, karena banyak dosen yang ingin mendaftar di sekolah bisnis namun intangible cost juga harus diperhitungkan seperti pengalaman dan pemahaman dosen terhadap sekolah bisnis * jumlah industri sedikit tetapi jumlah konsumen banyak, sehingga dosen yang dibutuhkan juga tinggi karena menyesuaikan jumlah konsumen | RendahRendahRendah | Kesimpulan | Rendah | KESIMPULAN: INDUSTRI SEKOLAH BISNIS LUMAYAN MENARIK |

BAB III
KEY SUCCESS FACTOR (KSF)

3.1 Pengertian Key Success Factors
Key success factors atau faktor kunci keberhasilan merupakan faktor-faktor atau variabel-variabel yang penting bagi badan usaha untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien baik didalam lingkungan internal maupun eksternal. Key Success Factors harus dipenuhi dan juga harus mendapat perhatian secara terus-menerus dari pihak manajemen karena berkaitan erat dengan kemampuan bersaing atau kompetensi dan kesuksesan atau kegagalan perusahaan. Menurut (Hariadi, 2004) faktor kunci keberhasilan adalah variabel-variabel penting dalam lingkungan internal maupun eksternal perusahaan yang sangat mempengaruhi kesuksesan perusahaan dalam melaksanakan strategi dalam mencapai tujuan. Menurut (Tripomo, 2005) Key Success Factors adalah faktor-faktor internal organisasi (sumber daya dari kompetensi) yang paling kritis atau yang paling penting, yang mungkin digunakan oleh suatu organisasi dalam suatu industri sebagai alat utama untuk menangani peluang dan ancaman agar dapat bertahan dan memenangkan persaingan (meningkatkan posisi persaingan).
Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa key success factor merupakan faktor-faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan sehingga membutuhkan perhatian yang sangat serius dan dengan tindakan yang tepat.

3.2 Key Success Factor (KSF) pada Perusahaan di Industri Sekolah Bisnis
Jumlah sekolah bisnis di Indonesia masih dibawah 20. Namun jumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia berjumlah lebih dari tiga ribu perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Tingginya jumlah perguruan tinggi di Indonesia membuat sekolah bisnis harus bisa memenuhi keinginan pasar dan pelanggan yang dapat membuat sekolah bisnis itu sendiri sukses dalam mencapai tujuannya. Produk pengganti atau subtitusi yang cukup tinggi membuat sekolah bisnis yang masih baru di pasaran harus ekstra dalam melakukan strategi pemsaran untuk dapat meraih peminat yang tinggi pula.
Berikut ini adalah key success factor pada industri sekolah bisnis 1. Memiliki lahan dan gedung sendiri
Salah satu yang bisa menjadi kekuatan sebuah lembaga pendidikan adalah memiliki gedung dan lahan sendiri. Dengan memiliki lahan dan gedung sendiri dapat menunjang semua aktifitas akademik dan operasional sekolah bisnis tanpa adanya suatu keterbatasan akibat peraturan dari pihak lain. Seperti halnya dengan menyewa atau belum memiliki gedung dan lahan sendiri akan menggangu aktifitas akademik dan operasional sekolah karena adanya keterbatasan hak dan peraturan yang terikat dengan pemilik gedung. Maka hal tersebutlah yang menjadi alasan apabila sebuah lembaga pendidikan seperti sekolah bisnis ingin mencapai tujuan dapat didukung dengan faktor yaitu memiliki lahan dan gedung sendiri. Sehingga aktifitas akademik akan mudah untuk dilakukan dan bukan hanya itu dengan memiliki gedung sendiri dapat menjadi daya tarik minat calon mahasiswa sekolah bisnis 2. Kurikulum telah mencakup kompetensi utama pendidikan bisnis dan kebutuhan kerja
Kurikulum merupakan rancangan pembelajaran yang diberikan untuk mencapai suatu tujuan. Kurikulum yang diberikan akan berdampak pada hasil yang akan didapatkan. Untuk mendapatkan kualitas hasil pendidikan yang baik maka kurikulum yang dimiliki juga harus sesuai apa yang menjadi tujuan dan harapan dari sekolah bisnis tersebut dan para mahasiswa, Mahasiswa sebagai customer dari sekolah bisnis menginginkan pembelajaran yang mereka dapatkan akan membawa mereka menjadi seorang entreprenurship atau menjadi persiapan untuk masuk ke dunia kerja. Dengan memiliki kurikulum yang telah mencakup kompetensi utama dari pendidikan bisnis dan kebutuhan kerja maka akan menjadi daya tarik para calon mahasiswa untuk memilih sekolah bisnis. 3. Rasio dosen tetap dengan mahasiswa cukup ideal
Salah satu faktor kunci keberhasilan sebuah lembaga pendidikan atau sekolah adalah tersedianya jumlah pengajar yang ideal dengan jumlah peserta pendidikan. Dengan jumlah yang ideal, maka sistem pengajaran yang dihasilkan juga akan ideal. Jika rasio dosen tetap dengan mahasiswa tidak ideal maka sistem pengajaran dan perkuliahan akan terganggu dan membuat para mahasiswa (customer) akan memilih sekolah lain yang memiliki dosen lebih memadai dan sistem pengajaran menjadi tidak terganggu. Maka menjadi perhatian penting bagi sebuah sekolah bisnis untuk memiliki dosen yang memadai sesuai dengan jumlah mahasiswa yang dimiliki. 4. Sistem informasi akademik yang mendukung kegiatan akademik
Sistem informasi akademik merupakan suatu sistem yang dibangun untuk mengelola data-data akademik sehingga memberikan kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan administrasi akademik kampus secara online. Penggunaan teknologi yang semakin banyak digunakan untuk mempercepat pemberian informasi menjadi salah satu kunci untuk keberhasilan suatu lembaga. Dengan menggunakan sistem informasi akademik akan mempermudah para mahasiswa untuk mendapatkan informasi akademik secara cepat dan mudah. Sistem ini dapat membuat mahasiswa mengetahui informasi akademik seperti jadwal mata kuliah dan jadwal ujian, bahan ajar, nilai, tugas, dan informasi tentang sekolah secara cepat. Tersedianya informasi akademik melalui sistem informasi akan memperlancar sistem akademik sekolah bisnis. 5. Kualitas pendidikan dosen
Kualitas pendidikan dosen adalah salah satu kunci keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Kualitas pendidikan dosen disini dimaksudkan sesuai dengan bidang mata kuliah yang diajarkan sehingga pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan sekolah bisnis. Salah satunya memiliki dosen yang memiliki latar belakang pendidikan bisnis yang mampu memberikan pengajaran bisnis sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya atau bisa disebut adanya keselarasan. Sekolah bisnis juga harus memiliki dosen yang telah memiliki kualifikasi S2 dan S3 yang dapat memberikan ilmu yang lebih kepada para mahasiswa.

BAB IV
PELUANG DAN ANCAMAN YANG DIHADAPI SEKOLAH BISNIS

4.1 Peluang dimiliki oleh Sekolah Bisnis
Dari analisis PESTEL dan 5 Forces Porter maka dapat ditemukan peluang yang dimiliki dari sekolah bisnis adalah sebagai berikut; 1. Semua ketentuan mengenai pendirian perguruan tinggi telah diatur dengan jelas di berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia 2. Semua informasi tentang legalitas perguruan tinggi dapat dilihat melalui dikti secara online
Pada analisis legal diketahui bahwa legalitas perguruan tinggi untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi baru dapat dengan mudah diakses melalui media internet atau secara online. Untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi baru biasanya prosedur yang dibutuhkan sangat sulit dan lama. Namun saat ini untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi atau tepatnya sekolah bisnis lebih mudah dengan adanya legalitas melalui media online. Sehingga hal tersebut menjadi peluang sekolah bisnis untuk memasuki industry. 3. Jumlah kompetitor masih sedikit namun jumlah customer cukup tinggi
Dari analisis persaingan industri sekolah bisnis dapat diketahui bahwa jumlah kompetitor sekolah bisnis masih sangat sedikit namun jumlah mahasiswa di Indonesia cukup tinggi. Hal tersebut menjadi peluang dari sekolah bisnis untuk mendapatkan customer yang cukup banyak. 4. Biaya peralihan ke produk lain tinggi 5. Sekolah bisnis yang didirikan tidak memberikan dampak negatif yang signifikan kepada lingkungan 4.2 Ancaman yang Dihadapi Sekolah Bisnis 1. Jumlah produk subtitusi dari sekolah bisnis sangat banyak atau tinggi
Produk subtitusi dari sekolah bisnis dapat berupa universitas atau perguruan tinggi lainnya. Jumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia mencapai tiga ribuan. Hal tersebut menunjukkan jumlah produk subtitusi dari sekolah bisnis sangat banyak. Jika ingin mendirikan sebuah sekolah bisnis maka hal tersebut menjadi ancaman. 2. Supplier yang tersedia atau yang dibutuhkan oleh sekolah bisnis masih sedikit
Supplier dari sekolah bisnis itu sendiri adalah dosen. Dari analisis bargaining power of supplier dapat diketahui bahwa dosen yang sesuai dengan kebutuuhan sekolah bisnis masih sangat sedikit dilihat dari perguruan tinggi yang menyediakan program S2 di bidang bisnis masih sangat sedikit. Dosen sangat dibutuhkan sebagai tolak ukur kualitas pendidikan bisnis yang akan diberikan. Jika supplier yang tersedia hanya sedikit makan akan menjadi ancaman bagi sekolah bisnis untuk mendapatkan supplier sesuai dengan kebutuhan sekolah bisnis. Apabila tidak memiliki atau kekurangan dosen maka akan mengganggu operasional dari sekolah bisnis tersebut yang berdampak pada penurunan jumlah customer. 3. Rendahnya minat masyarakat Indonesia sebagai customer sekolah bisnis menjadi seorang pengusaha
Jumlah pengusaha di Indonesia berjumlah 1,65% dari jumlah penduduk. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya pilihan seseorang menjadi pengusaha yang berarti juga minat untuk bersekolah di sekolah bisnis juga rendah. Mayoritas masyarakat Indonesia memilihh untuk bekerja di BUMN/BUMD atau perusahaan swasta dan asing. Sehingga hal itu menjadi sebuah ancaman bagi sekolah bisnis karena faktor kebiasaanyang memilih bekerja selain menjadi pengusaha. 4. Adanya peraturan pembayaran pajak untuk sekolah atau yayasan 5. Jumlah penduduk miskin bertambah sebesar 0,26% menjadi 28,59 juta orang pada maret 2015

DAFTAR PUSTAKA

PESTLE Analysis. (2016). Retrieved February 4, 2016, from PESTLE Analysis: http://pestleanalysis.com/what-is-pestle-analysis/
BPS. (2014). Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa, dan Tenaga Edukatif (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementrian Agama Menurut Provinsis 2013/2014. Retrieved Maret 2, 2016, from Badan Pusat Statistik: http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1840
Hariadi. (2004). Manajemen Strategi “Perumusan Strategi Untuk Memenangkan Bisnis. Malang: Bayumedia Publishing.
Kumbara, S. (2015, Juni 24). Statistika Perguruan Tinggi di Indonesia. Retrieved Maret 2, 2016, from Kompasiana: http://www.kompasiana.com/abafina/statistika-perguruan-tinggi-di-indonesia-54f83573a33311191c8b5484
Kurniawan, B. (2015, Juni 22). 17 Sekolah Bisnis Ajukan Akreditasi Internasional, Baru 5 yang Diakreditasi. Retrieved Maret 1, 2016, from detiknews: http://news.detik.com/berita/22949047/17-sekolah-bisnis-ajukan-akreditasi-internsional-baru-5-yang-diakreditasi
Rahayu, E. M. (2009, November 26). Sekoloah Bisnis Terbaik 2009. Retrieved Maret 1, 2016, from SWA: http://www.dokumen.tips/documents/swa-sekolah-bisnis-terbaik-2009.html
Tripomo. (2005). Strategi Manajemen. Malang: Bayumedia Publishing.