ANALISIS FLYPAPER EFFECT BERDASARKAN PEMETAAN INDEKS KEMAMPUAN KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur)

JURNAL ILMIAH

Disusun Oleh:

Eka Daddy Kurnia 0910212011

JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2013

Analisis Flypaper Effect Berdasarkan Pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur) Eka Daddy Kurnia, Candra Fajri Ananda Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Email: freakazor@yahoo.com

ABSTRACT This research aims to examine the flypaper effect phenomenon that occurs in districts and municipals of East Java based on Financial Capability Index and economic growth mapping result. Financial Capability Index and economic growth is used for mapping districts and municipals through out quadrant analysis. DAU and PAD as independent variables and Government Expenditure as the dependent variable is brought by panel data regression analysis. The empirical results of this research indicate that the flypaper phenomenon does not occur in districts and municipals located in ideal group of district and municipals with Financial Capability Index and economic growth are above average. While DAU and PAD also proved to have significant and positive impact on Government Expenditures. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena Flypaper Effect yang terjadi pada kabupaten dan kota di Jawa Timur berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Indeks Kemampuan Keuangan dan pertumbuhan ekonomi digunakan dalam pemetaan kabupaten/kota melalui analisis kuadran. Dengan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel independen serta Belanja Daerah sebagai variabel dependen yang digunakan melalui analisis regresi data panel. Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena Flypaper Effect tidak terjadi pada kabupaten/kota yang berada pada kuadran ideal atau daerah dengan Indeks Kemampuan Keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata. Sementara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah juga terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah. Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Flypaper Effect, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah.

A. PENDAHULUAN Desentralisasi fiskal sebagai salah satu implementasi pelaksanaan otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerah sendiri secara maksimal. Dampak langsung atas implementasi otonomi daerah dan desentralisasi adalah kebutuhan dana yang cukup besar sebagai penopang menuju kemandirian pemerintah daerah. Sumber dana utama pemerintah daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipakai untuk membiayai belanjanya. Namun sumber pembiayaan daerah tidak hanya berasal dari PAD saja, Pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan, yang dimaksudkan untuk mengatasi fiscal gap dan perbedaan kemampuan setiap daerah..Diantara dana perimbangan lainnya seperti Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil, DAU dianggap lebih fleksibel dan lebih besar dalam penggunaannya sehingga dengan penggunaan yang tepat seharusnya pemanfaatan DAU yang optimal benar-benar dapat merupakan salah satu pendorong perekonomian daerah. Permasalahan kemudian yang timbul adalah pemerintah daerah terlalu menggantungkan transfer pemerintah untuk membiayai belanja daerah tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Di saat transfer DAU yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah berusaha agar pada periode berikutnya DAU yang diperoleh tetap besar. Padahal daerah diharapkan mampu

1

mengalokasikan sumber dana ini pada sektor-sektor produktif sehingga dapat mendorong peningkatan investasi di daerah dan meningkatkan respon pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan yang disediakan seperti tujuan dari desentralisasi itu sendiri. Yang kemudian memunculkan efek dalam peningkatan kontribusi publik terhadap PAD seperti dalam bentuk pajak yang juga meningkatnya kapasitas fiskal daerah, sehingga tanggungan pemerintah untuk memberikan DAU bisa lebih dikurangi. Dengan arti lain pemberian DAU yang seharusnya menjadi pendorong peningkatan kemandirian daerah, justru direspon berbeda oleh daerah. Daerah tidak lebih mandiri, malah semakin bergantung pada pemerintah pusat. Tabel 1 Persentase Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah

Sumber : DJPK, diolah. Dari Tabel 1 di atas, terlihat transfer pemerintah masih mempunyai porsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah khususnya Kabupaten/Kota di Indonesia. Hingga tahun 2011 persentase dana transfer pada Kabupaten/Kota masih sejumlah 88% hingga 90% dari pendapatan daaerah. Sedangkan pada Gambar 1 di bawah terlihat bahwa DAU masih menjadi kontributor terbesar dana perimbangan khususnya pada daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sekitar 130 triliyun rupiah hingga 200 triliyun rupiah. Dan disinilah muncul indikasi adanya fenomena perilaku asimetris pemerintah daerah terhadap transfer pusat khususnya DAU dimana pengaruh transfer pusat terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah itu sendiri, atau yang dikenal dengan Flypaper Effect.

Gambar 1 Grafik Perkembangan Komponen Dana Transfer Kab/Kota di Indonesia Tahun 2007-2011

Sumber : DJPK, diolah.

2

Di Indonesia sendiri, beberapa penelitian tentang Flypaper Effect di berbagai daerah menghasilkan kesimpulan dan hasil yang berbeda-beda contohnya Maimunah (2006) pernah melakukan pengujian adanya Flypaper Effects pada belanja daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa adanya Flypaper Effect DAU terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera dan juga. Namun hasil penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah Indonesia, karena pemerintah daerah Kabupaten/Kota dianggap memiliki kemampuan keuangan berbeda-beda. Seperti Pramuka (2010) ternyata menyimpulkan tidak terjadinya Flypaper Effect pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa namun ada pengaruh positif DAU dan PAD tahun berjalan maupun tahun sebelumnya terhadap belanja daerah. Dan Penelitian Kusumadewi dan Rahman (2007) mengindikasikan bahwa Flypaper Effect tidak hanya terjadi pada daerah dengan PAD rendah namun juga pada daerah dengan PAD tinggi. Perubahan–perubahan pada aktivitas pemerintah tersebutlah yang diharapkan akan menyebabkan pergeseran pada fungsi produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan disisi lain pertumbuhan ekonomi seharusnya memicu timbulnya pendapatan asli daerah seperti melalui pajak dan retribusi. Dan pendapatan asli daerah inilah yang seharusnya berjalan mengimbangi transfer pusat. Hal tersebut dapat diamati melalui Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) yang terdiri dari Growth PAD, Share PAD dan Elastisitas PAD, yang mana ketiga hal tersebut mencerminkan kapasitas dan upaya daerah dalam memenuhi kebutuhan fiskalnya sendiri. Apabila siklus ini berjalan dengan baik maka seharusnya kapasitas dan kebutuhan fiskal daerah dapat berjalan dengan seimbang. Jawa Timur, sebagai provinsi dengan 38 Kabupaten/Kota yang memiliki kondisi, karakteristik ekonomi dan geografis yang bervariatif menyebabkan daerah ini menarik untuk dipelajari. Oleh karena itu penelitian ini berupaya melakukan analisis pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan pertumbuhan ekonomi dari Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan kemudian menganalisis pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah dan fenomena terjadinya Flypaper Effect yang terjadi pada tiap kelompok hasil pemetaan tersebut. Sehingga diharapkan dapat memberikan identifikasi yang lebih akurat akan pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah dan terjadinya Flypaper Effect pada Kabupaten/Kota berdasarkan pemetaan tersebut sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengatasi masalah tersebut sesuai dengan karakter daerah masing-masing.

B. KAJIAN PUSTAKA Otonomi Daerah Melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka otonomi daerah yang seluas-luasnya mulai ditempatkan pada daerah Kabupaten/Kota, serta diserahkannya juga kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Menurut Saragih (2003) pada Kusumadewi dan Rahman (2007) otonomi sendiri berarti adanya kebebasan menjalankan atau melaksanakan sesuatu oleh suatu unit politik atau bagian wilayah dalam kaitannya dengan masyarakat politik atau negara. Konsep otonomi daerah adalah bahwa kewenangan untuk menjalankan fungsi atau mengurus daerah sendiri tidak datang begitu saja tetapi merupakan keputusan politik yang ditempuh guna meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002:59) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service), dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Desentralisasi Fiskal Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 7 dan UU No 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8, “Desentralisasi

3

adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Definisi desentralisasi sendiri menurut Yustika (2008:28) menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama berkaitan dengan aspek fiskal, politik, administrasi dan sistem pemerintahan serta pembangunan social dan ekonomi. Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi yang artinya desentralisasi tidak dapat dilepaskan dari isu kapasitas keuangan daerah, dimana kemandirian daerah diukur berdasarkan kemampuan menggali dan mengelola keuangannya, Yustika (2008). Menurut Saragih (2003) pada Kusumadewi dan Rahman (2007) desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai salah satu bentuk dari desentralisasi fiskal, merupakan instrumen kebijakan fiskal yang utama bagi pemerintah daerah dan juga menunjukkan kapasitas dan kemampuan daerah. Menurut Oates (1999), ada dua bentuk instrumen fiskal yang penting pada sistem federal yaitu (1) Pajak, (2) Hibah antar pemerintah (Intergovernmental Grants) dan Bagi Hasil Pendapatan (Revenue Sharing).

Flypaper Effect Istilah Flypaper Effect muncul karena adanya penyimpangan dalam teori bantuan pemerintah tak bersyarat bahwa transfer pemerintah pusat memang meningkatkan pengeluaran konsumsi barang publik, tetapi ternyata tidak menjadi substitut bagi pajak daerah. Fenomena tersebut yang kemudian dalam banyak literatur disebut dengan Flypaper Effect. Sedangkan istilah Flypaper Effect sendiri timbul dari pemikiran Okun (1930) pada Kusumadewi dan Rahman (2007) yang menyatakan “money sticks where it hits”. Sejauh ini, belum ada padanan kata “Flypaper Effect” dalam bahasa Indonesia sehingga kata ini dituliskan sebagaimana adanya tanpa diterjemahkan. Oates (1999) menyatakan ketika respon Pemerintah Daerah lebih besar untuk transfer dibanding Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerahnya sendiri maka disebut dengan Flypaper Effect. Menurut Sagbas dan Saruc (2008) ada dua teori utama dari beberapa penelitian tentang sumber munculnya Flypaper Effect yang sering digunakan yaitu Fiscal illusion dan The bureaucratic model. Teori Fiscal illusion sebagai sumber Flypaper Effect mengemukakan bahwa Flypaper Effect terjadi dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian voters atau penduduk daerah mengenai pembiayaan dan pembelanjaan dan keputusan yang diambil akibat dari kesalahan persepsi tersebut (Schwallie, 1986) dalam Sagbas dan Saruc (2008) Yang mana inti dari Flypaper Effect diringkas oleh Schwallie (1986) dalam Sagbas dan Saruc (2008) yaitu “Dalam model efek fiscal illusion pada transfer, pemerintah sebenarnya menghasilkan output yang diminta oleh (voters) pemilih, tetapi permintaan pemilih untuk barang publik didasarkan pada kesalahan persepsi tentang bagaimana pembiayaan barang publik dan pembagian biaya yang oleh ditanggung pemilih. Pemilih tidak diasumsikan salah dalam melihat output yang sebenarnya atau manfaat yang diperoleh”. Atau dengan kata lain pemilih atau penduduk daerah memang melihat hasil ouput yang sebenarnya dari belanja pemerintah terhadap barang publik dan manfaat yang diperoleh namun mempunyai persepsi yang salah tentang sumber dari pembiayaan belanja tersebut yang berasal dari transfer pemerintah pusat yang seharusnya biaya tersebut juga ditanggung oleh mereka seperti melalui pajak daerah hingga menaikkan pendapatan asli daerah yang ada juga. Pada model The bureaucratic, Flypaper Effect adalah hasil dari perilaku memaksimalkan anggaran oleh para birokrat (atau politisi lokal), yang lebih mudah menghabiskan transfer/hibah daripada meminta kenaikan pajak, Sagbas dan Saruc (2008). Dan pada model ini Flypaper Effect dapat terjadi karena kekuasaan dan pengetahuan birokrat atau pemerintah daerah akan anggaran dan tranfer pemerintah. Dan menurut Niskanen Jr (1968) pada Kang dan Setyawan (2012) birokrat memiliki posisi yang kuat dalam pengambilan keputusan publik. Dia menduga bahwa birokrat akan berperilaku untuk memaksimalkan anggaran sebagai bentuk dari kekuasaan mereka. Secara implisit, model The bureaucratic ini mendukung Flypaper Effect sebagai konsekuensi dari

4

perilaku birokrat yang bebas menghabiskan transfer (hibah) daripada menaikkan pajak, dikarenakan kenaikan pajak dianggap program yang tidak populer di mata para pemilih atau penduduk daerah.

Indeks Kemampuan Keuangan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) merupakan salah satu unsur dari analisis penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu analisis penerimaan, dan Indeks Kemampuan Keuangan daerah Jawa Timur merupakan cerminan dari peringkat kemampuan fiskal daerah secara keseluruhan dari Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Indeks Kemampuan Keuangan yang tinggi menunjukkan kemampuan kinerja daerah dalam menggali sumber fiskal daerahnya. Secara matematik, Indeks Kemampuan Keuangan adalah rata-rata penjumlahan dari indeks growth, indeks share dan indeks elastisitas.

C. METODE PENELITIAN Penelitian dilakukan dengan populasi dan sampel 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur tahun 2007-2011. Pemetaan dilakukan melalui metode kuadran beradasarkan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi. Setelah itu metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan dengan model seperti berikut: Belanjait = β0 + β1DAU1it + β2PAD2it di mana: Belanjait = Belanja Daerah β0 = Konstanta β1DAU1 i = Dana Alokasi Umum (DAU) β2PAD2i = Pendapatan Asli Daerah (PAD) Definisi operasional perlu dijelaskan untuk memberikan batasan terhadap penelitian dan memberikan pemahaman yang sama atas variavel-variabel penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: Dana Alokasi Umum Data mengenai Dana ALokasi Umum dapat diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan dihitung dengan satuan rupiah. Pendapatan Asli Daerah Data mengenai Pendapatan Asli Daerah ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan dihitung dengan satuan rupiah. Belanja Daerah Data mengenai belanja daerah ini juga dapat diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan dihitung dengan satun rupiah. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini memakai proxy PDB harga konstan tahun 2000. PDB harga konstan adalah jumlah dari nilai tambah bruto oleh semua produsen penduduk dalam perekonomian ditambah pajak produk dan dikurangi subsidi yang tidak termasuk dalam nilai produk. Variable ini diukur dengan menggunakan harga konstan dengan menggunakan harga dasar tahun 2000 yang dihitung tanpa memasukkan penyusutan dan pengurangan sumber daya alam dengan menggunakan satuan rupiah. Pertumbuhan ekonomi merupakan selisih PDB tahun t

5

dengan PDB tahun sebelumnya atau t-1 dibagi dengan PDB tahun sebelumnya. Atau dapat dituliskan sebagai berikut : Pertumbuhan ekonomi = PDB t - PDB t-1 X 100 PDB t-1 Indeks Kemampuan Keuangan Nilai indeks dari ketiga komponen didapatkan dari nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen. Contohnya :

Indeks X Growth 2007-2011 =

(Nilai X maksimum - Nilai X minimum) (Nilai X hasil pengukuran - Nilai X minimum)

Indeks X growth 2007-2011 = Indeks Xshare 2007-2001 = Indeks X elastisitas 2007-2001 XG2007-2011 = XS2007-2011 = XE2007-2001

IKK2007-2011 = XG + XS + XE 3 IKK = Indeks Kemampuan Keuangan

Growth Growth mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Growth dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan. Growth PAD = PADt – PADt-1 PADt-1 PADt = PAD pada tahun tersebut PADt-1 = PAD pada tahun sebelumnya Share Share mengukur seberapa besar kontribusi PAD untuk membiayai belanja pemerintah daerah, yang mana mencerminkan potensi peningkatan kapasitas PAD dari suatu Kabupaten/Kota. Share = PAD Belanja PAD = Pendapatan Asli Daerah Belanja = Belanja Daerah Elastisitas Elastisitas adalah persentase perubahan PAD terhadap pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Elastisitas mencerminkan perubahan kapasitas fiskal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan perekonomian. X 100

Elastisitas = Growth PE

6

Elastisitas = Elastisitas PAD terhadap pertumbuhan Ekonomi Growth = Pertumbuhan PAD PE = Pertumbuhan Ekonomi

D. HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Kuadran Untuk melakukan pemetaan terhadap Kabupaten/Kota maka digunakan Indeks Kemampuan Keuangan dan pertumbuhan ekonomi dari masing-masing kabupaten Kota di Jawa Timur. Indeks Kemampuan Keuangan ini sendiri terdiri dari pengukuran nilai tiga komponen yaitu Growth, Share, dan Elastisitas.

Gambar 2 Hasil Analisis Kuadran

Sumber : SPSS, diolah.

Dari Gambar 2 terlihat pemetaan Kabupaten/Kota yang menyebar pada empat kuadran. Kuadran pertama terdiri dari 7 Kabupaten/Kota yaitu kabupaten Ngawi, kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, kabupaten Probolinggo, kabupaten Bangkalan, kabupaten Pamekasan dan kabupaten Pacitan. Kuadran kedua terdiri dari 9 Kabupaten/Kota yaitu Kota Surabaya, Kota Madiun, kabupaten Tulungagung, kabupaten Gresik, kabupaten Jember, Kota Malang, kabupaten Pasuruan, kabupaten Bojonegoro dan kabupaten Mojokerto. Kuadran ketiga terdiri dari 8 Kabupaten/Kota yaitu kabupaten Malang, kabupaten Tuban, Kota Blitar, Kota Batu, kabupaten Banyuwangi,

7

kabupaten Lamongan, kabupaten Ngajuk dan Kota Probolinggo. Sedangkan Kuadran keempat merupakan kuadran dengan jumlah terbanyak dengan 14 Kabupaten/Kota yaitu kabupaten Bondowoso, kabupaten Situbondo, kabupaten Madiun, kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kota Mojokerto, kabupaten Sampang, kabupaten Blitar, kabupaten Trenggalek, kabupaten Magetan, kabupaten Jombang, kabupaten Ponorogo, kabupaten Lumajang dan kabupaten Sumenep.

Analisis Regresi Data Panel Kelompok Kabupaten/Kota yang terbentuk setelah dilakukan metode kuadran terdiri dari 4 kuadran. Dengan populasi kuadran 1 sebanyak 7 Kabupaten/Kota, kuadran 2 sebanyak 9 Kabupaten/Kota, kuadran 3 sebanyak 8 Kabupaten/Kota dan kuadran 4 sebanyak 14 Kabupaten/Kota. 1. Uji Chow Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji Redundant Fixed Effect pada Eviews 7.0 dengan hipotesis sebagai berikut : H0 = Pooled H1 = Fixed Effect Tabel 2 Hasil Uji Chow Kuadran Kuadran 1 Kuadran 2 Kuadran 3 Kuadran 4 Sumber : EViews 7, diolah. Hasil Uji Chow kuadran 1 menunjukkan bahwa nilai Prob Chi-Square model lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa H0 diterima. Dengan kesimpulan bahwa metode Pooled Least Square lebih sesuai untuk digunakan untuk model Kabupaten/Kota di kuadran 1. Hasil Uji Chow kuadran 2 menunjukkan bahwa nilai Prob Chi-Square model lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa H0 diterima. Dengan kesimpulan bahwa metode Pooled Least Square lebih sesuai untuk digunakan untuk model Kabupaten/Kota di kuadran 2. Hasil Uji Chow kuadran 3 menunjukkan bahwa nilai Prob Chi-Square model lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa H0 diterima. Dengan kesimpulan bahwa metode fixed effect lebih sesuai untuk digunakan dibandingkan metode Pooled Least Square sehingga untuk selanjutnya akan dilakukan Uji Hausman untuk menentukan apakah memakai metode fixed effect atau random effect. Hasil Uji Chow kuadran 4 menunjukkan bahwa nilai Prob Chi-Square model lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa H0 diterima. Dengan kesimpulan bahwa metode fixed effect lebih sesuai untuk digunakan dibandingkan metode Pooled Least Square sehingga untuk selanjutnya akan dilakukan Uji Hausman untuk menentukan apakah memakai metode fixed effect atau random effect. 2. Uji Hausman Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji Correlated Random Effect pada Eviews 7.0 dengan hipotesis sebagai berikut : H0 = Random Effect H1 = Fixed Effect Prob Chi-square 0,1603 0,5095 0,0000 0,0000

8

Tabel 3 Hasil Uji Hausman Kuadran Prob

Kuadran 3

0,0000

Kuadran 4 Sumber : EViews 7, diolah.

0,0000

Hasil Uji Hausman kuadran 3 menunjukkan bahwa nilai Prob Cross Section Random model lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa H0 ditolak. Dengan kesimpulan bahwa metode fixed effect lebih sesuai untuk digunakan digunakan untuk model Kabupaten/Kota di kuadran 3. Hasil Uji Hausman kuadran 4 menunjukkan bahwa nilai Cross Section Random model lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa H0 ditolak. Dengan kesimpulan bahwa metode fixed effect lebih sesuai untuk digunakan digunakan untuk model Kabupaten/Kota di kuadran 4. 3. Uji F Hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari model yaitu 0,0000. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa untuk α = 0,05 maka hipotesisnya adalah tolak H0 karena F stat < α, maka dapat disimpulkan bahwa dalam ketiga model tersebut variabel – variabel independennya secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya. Uji T Pada Tabel 4.6 dari hasil estimasi terlihat bahwa nilai prob variabel independen baik DAU maupun PAD dari kuadran 1 hingga kuadran 4 bernilai lebih kecil dari α 0,05 (5%). Hal ini menyimpulkan bahwa, variabel DAU dan PAD sebagai variabel independen berpengaruh nyata terhadap belanja daerah sebagai variabel dependen pada semua kuadran. Tabel 4 Hasil Uji T Kuadran Prob DAU 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PAD 0,0000 0,0000 0.0330 0.0013

4.

Kuadran Kuadran 1 Kuadran 2 Kuadran 3 Kuadran 4 Sumber : EViews 7, diolah.

9

5.

Uji Koefisien Determinasi R-Square Hasil Nilai R-Square pada model kuadran 1 tercatat 0,95. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel-variabel independen dalam model kuadran 1 dapat menjelaskan variabel dependennya sebesar 95 persen dan sisanya dijelaskan variabel lainnya diluar model. Hasil Nilai R-Square pada model kuadran 2 tercatat 0,87. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel-variabel independen dalam model kuadran 1 dapat menjelaskan varaibel dependennya sebesar 87 persen dan sisanya dijelaskan variabel lainnya diluar model. Hasil Nilai R-Square pada model kuadran 3 tercatat 0,97. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel-variabel independen dalam model kuadran 1 dapat menjelaskan variabel dependennya sebesar 97 persen dan sisanya dijelaskan variabel lainnya diluar model. Hasil Nilai R-Square pada model kuadran 4 tercatat 0,96. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel-variabel independen dalam model kuadran 1 dapat menjelaskan variabel dependennya sebesar 96 persen dan sisanya dijelaskan variabel lainnya diluar model. Tabel 5 Hasil Koefisien Determinasi R-Square Kuadran Kuadran 1 Kuadran 2 Kuadran 3 Kuadran 4 Sumber : EViews 7, diolah. R-Square 0.951617 0.875859 0.978545 0.962705

6.

Uji Hipotesis Dari Tabel 4.8 terlihat pada kuadran 1 hasil estimasi regresi data panel untuk populasi sejumlah 7 Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa baik DAU maupun PAD berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja daerah. Pada hasil tes juga didapatkan koefisien DAU pada model sebesar 1,374027 yang berarti bahwa apabila variabel lainnya tetap dan DAU naik sebesar Rp. 1.000.000,- maka akan menyebabkan belanja daerah naik sebesar Rp. 1.374.027,-. Sedangkan koefisien PAD sebesar 1,697085 yang berarti bahwa apabila variabel lainnya tetap dan PAD naik sebesar Rp. 1.000.000,- maka akan menyebabkan belanja daerah naik sebesar Rp. 1.697.085,-. Dari standardize coefficient pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa pada kelompok Kabupaten/Kota di kuadran 1, ternyata pengaruh PAD terhadap belanja daerah lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh DAU terhadap belanja daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya fenomena Flypaper Effect pada Kabupaten/Kota di kuadran 1. Tabel 6 Koefisien Variabel Kuadran Kuadran 1 Kuadran 2 Kuadran 3 Kuadran 4 - 700042.1 - 697741.2 Koefisien Variabel DAU 1,374027 1,291584 2,614338 2,602603 Standardize Coefficient DAU PAD 0.599034 0.298391 1.644511 0.174330 0.488340 0.816718 0.210960 0.415307

C

PAD 1,697085 1,914969 2,322583 2,657761

Sumber : EViews 7, diolah.

10

Pada kuadran 2 hasil estimasi regresi data panel untuk populasi sejumlah 9 Kabupaten/Kota, menunjukkan bahwa baik DAU maupun PAD berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja daerah. Pada hasil tes juga didapatkan koefisien DAU pada model sebesar 1,291584 yang berarti bahwa apabila variabel lainnya tetap dan DAU naik sebesar Rp. 1.000.000,maka akan menyebabkan belanja daerah naik sebesar Rp. 1.291.584,-. Sedangkan koefisien PAD sebesar 1,914969 yang berarti bahwa apabila variabel lainnya tetap dan PAD naik sebesar Rp. 1.000.000,- maka akan menyebabkan belanja daerah naik sebesar Rp. 1.914.969,. ,-. Dari standardize coefficient pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa pada kelompok Kabupaten/Kota di kuadran 2, ternyata pengaruh PAD terhadap belanja daerah jauh lebih besar dibandingkan dengan pengaruh DAU terhadap belanja daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada fenomena Flypaper Effect pada Kabupaten/Kota di kuadran 2. Pada kuadran 3 hasil estimasi regresi data panel untuk populasi sejumlah 8 Kabupaten/Kota, menunjukkan bahwa baik DAU maupun PAD berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja daerah. Pada hasil tes juga didapatkan koefisien DAU pada model sebesar 2,614338 yang berarti bahwa apabila variabel lainnya tetap dan DAU naik sebesar Rp. 1.000.000,maka akan menyebabkan belanja daerah naik sebesar Rp. 2.614.338,-. Koefisien PAD sebesar 2,322583 yang berarti bahwa apabila variabel lainnya tetap dan PAD naik sebesar Rp. 1.000.000,- maka akan menyebabkan belanja daerah naik sebesar Rp. 2.322.583,-. Sedangkan nilai C sebesar -700042.1 atau nilai intersep negatif tidak dapat dinterpretasikan secara layak karena tidak ada belanja daerah bernilai negatif atau dengan kata lain nilai intersep tidak jauh berbeda dengan 0, seperti yang ditulis dalam Gujarati (2010) . ,-. Dari standardize coefficient pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa pada kelompok Kabupaten/Kota di kuadran 3, ternyata pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada fenomena Flypaper Effect pada Kabupaten/Kota di kuadran 3. Pada kuadran 4 hasil estimasi regresi data panel untuk populasi sejumlah 14 Kabupaten/Kota, menunjukkan bahwa baik DAU maupun PAD berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja daerah. Pada hasil tes juga didapatkan koefisien DAU pada model sebesar 2,602603 yang berarti bahwa apabila variabel lainnya tetap dan DAU naik sebesar Rp. 1.000.000,maka akan menyebabkan belanja daerah naik sebesar Rp. 2.602.603,-. Koefisien PAD sebesar 2,657761 yang berarti bahwa apabila variabel lainnya tetap dan PAD naik sebesar Rp. 1.000.000,- maka akan menyebabkan belanja daerah naik sebesar Rp. 2.657.761,-. Sedangkan nilai C sebesar - 697741.2 atau nilai intersep negatif tidak dapat dinterpretasikan secara layak karena tidak ada belanja daerah bernilai negatif atau dengan kata lain nilai intersep tidak jauh berbeda dengan 0, seperti yang ditulis dalam Gujarati (2010). ,-. Dari standardize coefficient pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa pada kelompok Kabupaten/Kota di kuadran 4, ternyata pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada fenomena Flypaper Effect pada Kabupaten/Kota di kuadran 4. Dari uraian pembahasan statistik di atas, pemetaan Kabupaten/Kota di Jawa Timur menurut Indeks Kemampuan Keuangan dan pertumbuhan ekonominya menghasilkan kelompok yang terdiri dari kelompok ideal yang mempunyai pertumbuhan ekonomi dan kemampuan keuangan daerahnya tinggi, kelompok belum ideal yang pertumbuhan ekonomi atau kemampuan keuangannya rendah, dan kelompok yang paling buruk yaitu kelompok yang baik pertumbuhan dan kemampuan keuangannya rendah. Sedangkan berdasarkan hasil regresi data panel, didapatkan bahwa baik DAU maupun PAD mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap belanja daerah, hal ini sesuai dengan hasil penelitian Kang dan Setyawan (2012). Juga berdasarkan hasil regresi data panel, didapatkan adanya kelompok daerah yang berpotensi terkena Flypaper Effect dan juga kelompok daerah yang memang terbukti mengalami Flypaper Effect melalui hasil nilai koefisien DAU yang lebih besar dan kuat dibandingkan dengan koefisien PAD dimana keduanya adalah signifikan, seperti yang diuraikan oleh Maimunah (2006). Dan melalui hasil matriks yang menggabungkan antara hasil komponen Indeks Kemampuan Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi dengah hasil tes Flyapaper Effect didapatkan bahwa daerah-daerah yang tidak terkena Flypaper

11

Effect merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kembali kepada teori dari yang dikemukakan Arthur Okun (1930) pada Kusumadewi dan Rahman (2007) dengan istilah “money sticks where it hits”, Flypaper Effect yang terjadi diibaratkan bahwa dana transfer pusat hanya berpindah saja antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah tanpa imbas dan pencapaian tujuan seharusnya dari dana tersebut. Yang dalam hal ini, seharusnya transfer pemerintah pusat dapat menstimulus perekonomian daerah melalui belanja daerah yang kemudian seharusnya dapat menciptakan potensi fiskal dari perekonomian tersebut seperti misalnya melalui pajak, retribusi dll. Siklus ini lah yang tidak terjadi pada Kabupaten/Kota yang mengalami fenomena Flypaper Effect. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dilihat dari kemampuan keuangan daerahnya, ada dua jenis kondisi dari daerah yang terkena Flypaper Effect. Yang pertama adalah kondisi dimana daerah yang memang kesulitan dalam menciptakan dan menggali pendapatan daerah melalui potensi ekonominya. Hal ini disebabkan baik karena belanja daerah yang dikeluarkan tidak dapat menstimulasi investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi atau karena memang minimnya sumber daya ekonominya. Hal tersebut kemungkinan terjadi pada Kabupaten/Kota di Kuadran 1 atau kuadran 4. Pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi beberapa hal, karena belum tentu belanja daerah yang besar dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah. Contohnya adalah struktur belanja daerah itu sendiri, seperti diketahui bahwa proyeksi belanja daerah yang paling dekat dengan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi adalah Belanja Modal dan rata-rata perbandingan Belanja Modal dengan total Belanja Daerah di Jawa Timur adalah masih dibawah 30%. Berdasarkan Gambar 4.4 dapat dilihat tren dari rata-rata rasio Belanja Modal per Belanja Daerah pada setiap Kuadran. Pada gambar terlihat Kuadran 3 memiliki rata-rata rasio Belanja Modal per Total Belanja Daerah terbesar yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota pada Kuadran 3. Yang berarti bahwa Kabupaten/Kota di Kuadran 3 mempunyai struktur belanja yang lebih baik dengan komposisi jumlah Belanja Modal yang lebih tinggi terhadap total Belanja Daerah. Hal Ini juga menunjukkan bahwa belanja yang dikeluarkan Kabupaten/Kota di Kuadran 3 dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. Rasio Belanja Modal Kuadran 2 terlihat berada di bawah dari ketiga kuadran lainnya, namun apabila dicermati maka terlihat bahwa perubahan rasio Belanja Modal yang terjadi tiap tahun tidak seekstrem dibandingkan ketiga kuadran lainnya. Hal ini juga berarti bahwa Kabupaten/Kota di Kuadran 2 memiliki pengelolaan Belanja Modal yang efektif dan efisien serta stabil atau kemungkinan lainnya adalah Kabupaten/Kota di Kuadran 2 memiliki keuntungan dan sumber daya ekonomi yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya atau sektor swasta lebih mendominasi perekonomian di daerah ini.. Sedangkan daerah Kuadran 1 dan 4 terlihat bahwa porsi Belanja Modal terhadap komposisi Belanja Daerah masih rendah yang kemudian sejalan dengan pertumbuhan ekonominya yang masih berada di bawah rata-rata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur Belanja Daerah yang dimilki Kabupaten/Kota pada kedua kuadran ini belum dapat mendorong perekonomian daerahnya..

E. KESIMPULAN Hasil uji empiris menunjukkan bahwa DAU dan PAD terbukti mempengaruhi Belanja Daerah secara signifikan dan positif. Dan dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur terdapat 9 Kabupaten/Kota yang tidak mengalami fenomena Flypaper Effect. Lalu sejumlah 14 lainnya berpotensi mengalami fenomena Flypaper Effect. dan sisanya sejumlah 15 Kabupaten/Kota terbukti mengalami fenomena Flypaper Effect.

UCAPAN TERIMA KASIH Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga jurnal ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

12

DAFTAR PUSTAKA Afrizawati. 2012. Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi Vol 2 No.1. Ajija, Shochrul R., dkk. 2011. Cara Cerdas Menguasai EVIEWS. Jakarta. Salemba Empat. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Devas, dkk. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). DJPK, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Frelistiyani, Winda. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Skripsi. Universitas Diponegoro. Gujarati, Damodar, N. dan Porter, Dawn C.. 2010. Dasar-dasar Ekonometri. Buku 1. Jakarta. Penerbit Salemba Empat. Gujarati, Damodar, N. dan Porter, Dawn C.. 2012. Dasar-dasar Ekonometri. Buku 2. Jakarta. Penerbit Salemba Empat. Hanafi, Imam dan Nugroho, T. 2009. Kebijakan Keuangan Daerah: Reformasi dan Model Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. Malang. UB Press. Kang, Younguck & Setyawan, Dhani. 2012. Intergovernmental Transfer And The Flypaper Effect – Evidence From Municipalities/Regencies In Indonesia. Working Papers Series. KDI School of Public Policy and Management, Korea. Koespramoedyo, Dedy. 2005. Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah. Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatra. Simposium Nasional Akuntansi 9. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance. Yogyakarta. Penerbit Andi. Mardiasmo. 2002. Perpajakan. Jakarta. Penerbit Andi. Maqsuroh, Khurum. 2009. Analisis Pemetaan Kinerja Fiskal Dan Pengaruh Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Ndadari, Laras Wulan dan Adi, Priyo Hari. 2008. Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat. The 2nd National Conference UKWMS Surabaya, 6 September 2008. Oates, Wallace E. 1999. An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature Vol. XXXVII (September 1999) pp. 1120–1149 Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). JAAI Vol. 8 No. 2.

13

Pramuka, Bambang Agus. 2010. Flypaper Effect Pada Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Jawa. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Rondinelli, Denis, et. al. 2000. Decentralization: What and Why? Fiscal Decentralization Trainning Program. World Bank Institute dan Georgia State University, Georgia. Sagbas, Isa dan Saruc, Naci Tolga. 2004. Intergovernmental Transfers And The Flypaper Effect In Turkey. JEL classification: H71, H72, H77. Taufiq, Ahmad Burhanudin. 2010. Analisis Belanja Publik Dan Penerapan Standard Costing Pada Manajemen Penganggaran Dana Alokasi Umum (Dau) Suatu Kajian Alternatif Pendekatan Transfer Fiskal. Fakultas Ekonomi, Program Studi Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik. Universitas Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Yustika, Ahmad Erani. 2008. Desentralisasi Ekonomi di Indonesia. Malang. Bayumedia Publishing.

14