...mereka. Perilaku seseorang dalam bekerja sangat menentukan pandangan orang terhadap diri kita, entah kita termasuk pekerja keras, atau mungkin pemalas. Dengan berperilaku disiplin dan beretika, hasil pekerjaan pun akan maksimal. Jika hasil pekerjaan kita maksimal, maka performa kerja pun akan meningkat yang dapat berujung pada kenaikan upah/gaji. Tentu kita lakukan ini semua tanpa kecurangan atau praktik-praktik lain yang tidak jujur. Ketika kita membahas perilaku yang baik dalam bekerja, sudah barang tentu tidak lepas dari dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Lima sila yang terdapat pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 adalah sumber terbaik untuk diteladani oleh para pekerja. Setiap sila mengandung makna yang indah, yang membawa setiap insan Indonesia kepada kesejahteraan dan keadilan sosial. Perilaku yang baik dalam bekerja pasti harus didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang lain yang berlaku di Indonesia. BAB II RUANG LINGKUP Pembahasan mengenai perilaku dalam bekerja di sebuah perusahaan mencakup Sarjana Ekonomi yang akan bekerja pada bidang yang dikuasai. Perusahaan dapat...
Words: 2151 - Pages: 9
...SEJARAH PANCASILA Kemerdekaan bangsa Indonesia pertama kali diumumkan oleh Pemerintah Militer di Indonesia pada tanggal 17 September 1944 oleh perdana Menteri Koyso, bahwa dalam waktu dekat akan dibentuk suatu badan yang bertugas mempelajari langkah-langkah mana yang perlu diambil sebagai persiapan kemerdekaan. Penyampaian tersebut sebagai lanjutan pada tanggal 29 April 1945. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tnggal 28 Mei 1945 telah dilantik resmi oleh badan yang diketuai seorang jepang, akan tetapi kenyataanya dipimpin secara bergiliran oleh dua orang ketua muda, yaitu Dr. Rajiman Wediodinigrat dan R.P. Suroso. Pada mulanya anggotanya yang berjumlah 63 orang. Badan ini mengadakan dua kali sidang yang pertama kali pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni dan yang kedua pada tanggal 10-17 Juli 1945. Dalam sidang pertama kali yang dikemukakan oleh Ketua Dr. Rajiman meminta kepada para anggota agar memaparkan pendapat mereka tenatng apa yang akan dijadikan dasar Indonesia Merdeka. Sementara anggota berpendapat bahwa pernyataan itu akan membawa ke persoalan filsafat dan menghambat penyusunan konstitusi, soal dasar negara tersebut sidang pertama. Yang dimaksud adalah suatu “hilosophisce grondslang” dikatakan sebagai falsafah, yaitu pikiran yang sedalam-dalamnya, untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Dasar serupa dianggap perlu karena Negara sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang hanya berfungsi sebagai...
Words: 612 - Pages: 3
...PROPOSAL ETIKA SOSIAL DISUSUN OLEH : * Elizabeth A (2443012012) * Hendrianto (2443012018) * Yufita R. (2443012038) * Felicia A. (2443012039) * Lanny H. (2443012043) UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA Jl. Dinoyo No. 42- 44 Surabaya 1. JUDUL PROPOSAL Bekerja untuk Mendapatkan Sesuap Nasi 2. LATAR BELAKANG Di Indonesia banyak terjadi kesenjangan sosial terlihat dari beberapa tempat, terutama di Surabaya. Seringkali masyarakat yang hanya Lulusan SMP ataupun SMA atau yang tidak dapat bersekolah, yang sudah memasuki usia, bahkan orang-orang yang cacat fisik sulit mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang sesuai untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Oleh karena itu, mereka cenderung bekerja sebagai pengemis, pengamen, penjual koran, penjual mainan, penjual makanan, dan minuman di jalan-jalan raya. Sebagian besar dari mereka lebih memilih sebagai penjual koran. Karena pekerjaan itu lebih mudah dilakukanl dan sebagian besar dari masyarakat pasti membutuhkan koran itu. Walaupun gaji yang mereka peroleh dari pekerjaan yang mereka lakukan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, mereka tetap ikhlas menjalaninya. rela bekerja panas-panas, terkena debu, menahan rasa lapar dan haus. Mereka menjadikan hal ini sebagai suatu pekerjaan yang wajib agar mereka dan keluarganya dapat bertahan hidup dari kerasnya kehidupan yang mereka alami demi mendapatkan sesuap nasi 3. TUJUAN 3.1 TUJUAN UMUM : Meralisasikan...
Words: 723 - Pages: 3
...Pancasila yang selalu di Balik Tirai Indonesia oleh Dyah Inastra Damapuspita, 1006759706 Fakultas Ilmu Komputer Judul: Menjaga etika bermasyarakat Penulis: Toeti Adhitama, Anggota Dewan Redaksi Media Group Data Publikasi: http://www.mediaindonesia.com/read/2010/10/01/171961/68/11/Menjaga-Etika-Bermasyarakat-/ya diakses 5 Oktober 2010, 13.20 Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Segala sesuatu dalam penyelesaian masalahnya selalu dihadapkan dengan Pancasila. Akan tetapi, mengapa perilaku dan sifat masyarakat Indonesia tidak sesuai dengan Pancasila? Mengapa bahkan ada pejabat yang tidak hapal Pancasila? Mengapa Indonesia yang seharusnya terkenal lemah lembut malah lebih terkenal kekerasannya? Toeti Adhitama, dalam artikelnya menulis mengenai Pancasila sebagai sistem nilai di Indonesia. Sepanjang sejarah bangsa ini, masyarakat Indonesia dijiwai nilai-nilai dan moral Pancasila. Menurut Toeti, itu mengandung makna bahwa etika politik Indonesia seharusnya merujuk ke falsafah tersebut. Semua sistem kenegaraan seharusnya bernapaskan falsafah tersebut, bukan yang bernapaskan ideologi asing mana pun. Semua tindakan-tindakan yang masyarakat lakukan seharusnya berlandaskan Pancasila. Sayangnya, spirit untuk meyakini Pancasila sebagai landasan idiil bangsa, dan UUD'45 sebagai landasan yuridis, telah menipis. Padahal, kelima sila Pancasila sudah menunjukkan bahwa Pancasila tidak mengunggulkan mayoritas ataupun minoritas. Dia memenangkan moralitas. Menurut Toeti, Masyarakat...
Words: 317 - Pages: 2
...Jonathan Brianto Raharjo 2012-011-082 Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa yang dibentuk oleh para pendiri bangsa yang secara resmi tercantum dalam alinea ke-empat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dan berasal dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri yang memang sudah mendarah danging bagi masyarakat Indonesia dalam bermasyarakat , berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur bangsa yang ditanamkan dalam lima sila ini memiliki peranan masing-masing yang saling mendukung dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang, namun karena maraknya globalisasi yang muncul menyebabkan nilai-nilai luhur bangsa ikut terkikis zaman, yang sebenarnya bila kita laksanakan pancasila dalam kehidupan sehari-hari nilai luhur pancasila itu tidak lekang dimakan zaman yang sudah bermacam-macam ini . Dewasa ini banyak sekali terjadi permasalahan dan penyimpangan dari nilai-nilai luhur bangsa yang disebabkan oleh tidak memilikinya sifat pancasila , khususnya Salah satu sila yang terdapat dalam pancasila yang mendukung mengenai cita-cita bangsa yang terdapat dalam alinea ke-dua Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 mengenai cita-cita bangsa “Negara yang merdeka , bersatu ,berdaulat , adil dan makmur” adalah sila ke-5 yaitu , “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Namun dalam perjalanan mencapai cita-cita bangsa penerapan pancasila tidak berjalan dengan baik , bahkan para petinggi negara pun dapat menjadi penghambatnya, sering...
Words: 1249 - Pages: 5
...ajaran ekonomi alternatif yang kami sebut Ekonomi Pancasila. Mengapa tidak dipakai konsep Ekonomi Pancasila? Ringkasan dan Implikasi Pakar-pakar ekonomi Indonesia yang memperoleh pendidikan ilmu ekonomi “Mazhab Amerika”, pulang ke negerinya dengan penguasaan peralatan teori ekonomi yang abstrak, dan serta merta merumuskan dan menerapkan kebijakan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan, yang menurut mereka juga akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Keangkuhan dari pakar-pakar ekonomi dan komitmen mereka pada kebijakan ekonomi gaya Amerika merupakan kemewahan yang tak dapat lagi ditoleransi Indonesia. Praktek-praktek perilaku yang diajarkan paham ekonomi yang demikian, dan upaya mempertahankannya berdasarkan pemahaman yang tidak lengkap dari perekonomian, hukum, dan sejarah bangsa Amerika, mengakibatkan terjadinya praktek-praktek yang keliru secara intelektual yang harus dibayar mahal oleh Indonesia. UGM telah memutuskan membuka Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) untuk menghidupkan kembali tekadnya mengembangkan sistem Ekonomi Pancasila yang berawal pada tahun 1981 ketika Fakultas Ekonomi UGM mencuatkan dan menggerakkan pemikiran-pemikiran mendasar tentang moral dan sistem ekonomi Indonesia. Sistem Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi...
Words: 1255 - Pages: 6
...NAMA : M. Syauqi Jazil NIM : 135030201111081 K Class 2013 TAKE HOME UTS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Pada jaman Hindia Belanda di kenal dengan nama “Burgerkunde”. Pada waktu itu ada 2 buku resmi yang digunakan, yaitu : a. Indische Burerschapkunde, yang di bicarakan dalam buku tersebut, masalah masyarakat pribumi. Pengaruh barat, bidang sosial, ekonomi, hukum, ketatanegaraan dan kebudayaan, masalah pertanian, masalah perburuhan. Kaum menengah dalam industri dan perdagangan, terbentuknya dewan rakyat, masalah pendidikan, kesehatan masyarakat, pajak, tentara dan angkatan laut. b. Rech en Plich ( Bambang Daroeso, 1986: 8 9) karangan J.B. Vortman yang dibicarakan dalam buku tersebut yaitu :Badan pribadi yang mengutarakan masyarakat dimana kita hidup, obyek hukum dimana dib icarakan eigondom eropah dan hak-hak atas tanah. Masalah kedaulatan raja terhadap kewajiban-kewajiban warga negara dalam perinta Hindia Belanda. Masalah Undang-Undang, sejarah alat pembayaran dan kesejahteraaan Adapun tujuan dari buku tersebut, yakni: agar rakyat jajahan lebih memahami hak dan kewajibannya terhadap pemerintah Hindia Belanda, sehingga diharapkan tidak menganggap pemerintah belanda sebagai musuh tetapi justru memberikan dukungan dengan penuh kesadaran dalam jangka waktu yang panjang. Pada tahun 1932 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang disetujui Volksraad, bahwa setiap ugru harus...
Words: 1743 - Pages: 7
...pemeriksaan anggota DPR yang terkandung dalam Pasal 220 naskah revisi UU MD3.Pasal tersebut mengatur pemeriksaan anggota DPR harus atas izin presiden, sehingga bertentangan dengan ketentuan konstitusi, di mana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Isi revisi UU Nomor 27/2009 tersebut dianggap tendensius untuk melindungi diri sendiri dari jerat hukum tindak pidana korupsi, tidak fair, dan bertentangan dengan arus besar keinginan rakyat untuk memberantas korupsi, khususnya prinsip equality before the law, kesamaan derajat di depan hukum.Hal tersebut tidak sesuai dengan pokok pikiran kedua dalam pembukaan UUD 1945 “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.” Ini merupakan pokok pikiran Sila ke-2 Pancasila yaitu Keadilan Sosial, yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Revisi UU MD3 kali ini, tampaknya, cenderung mendorong ke arah sebaliknya dan masih gagal memasang jaring pengawasan kepada anggota nakal yang bersembunyi di balik legislasi yang mereka ciptakan. Dalam hal tersebut saya sebagai rakyat Indonesia yang mempunyai harapan besar untuk kemajuan Indonesia kedepan RUU MD3 tersebut merupakan UU yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyatnya. Di Indonesia marak terjadi Korupsi seperti halnya diatas saya sebutkan namun sekarang...
Words: 421 - Pages: 2
...Pasal 2 UU No. 25 thn 1992) Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan 1. Asas Koperasi Asas Koperasi di Indonesia asalah asas kekeluargaan dan gotong royong. Asas kekeluargaan dalam Koperasi mengqndung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua dan untuk semua Adapun kegotong royongan dalam koperasi mengandung arti bahwa dalam berkoperasi harus memiliki keinsyafan dan kesadaran semangat bekerjasama seta tanggung jawab bersama 2. Landasan koperasi Landasan Idiil : Landasan idiil koperasi adalah pancasila artinya setiap aktivitas koperasi senantiasa mendasarkan cita-citanya pada pengalaman dan pelaksanaan Pancasila. Landasan Strutural : Landasan strutural koperasi adalah Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1. Landasan Gerak : Landasan gerak Koperasi adalah undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur perkoperasian. Dewasa ini kita telah mempunyai undang-undang tentang perkoperasian yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Landasan Mental : Landasan mental koperasi adalah setia kawan dan kesadaran berkepribadi. Tujuan Koperasi ( Pasal 3 UU No. 25 thn 1992) Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya & masyarkat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berlandaskan pancasila dan UUD 1945 Fungsi dan Peran Koperasi ( Pasal 4...
Words: 779 - Pages: 4
...PETUNJUK CB PANCASILA TOGETHER WE CAN CHANGE INDONESIA Informasi Umum 1. Character Building adalah salah satu matakuliah yang bertujuan untuk pembentukan karakter dan soft skill mahasiswa. 2. Di dalam mata kuliah Character Building ada tugas lapangan yang merupakan implementasi dari pembelajaran Teori di kelas. 3. Hal lain di BINUS untuk pembentukan karakter dan soft skill mahasiswa dengan diadakan kegiatan peduli untuk komunitas/ Community service dan di lakukan oleh mahasiswa selama aktif kuliah yang salah satunya adalah kegiatan bersama Teach For Indonesia 4. Dilakukan sinergi Character Building dengan Teach For Indonesia, agar kegiatan mahasiswa dapat melengkapi dan menjawab kebutuhan perusahaan terhadap lulusan yang SMART dan berkarakter. 5. Tugas lapangan CB diberi nilai oleh Dosen, pengakuan point/ jam community service adalah dari Teach For Indonesia. TOGETHER WE CAN CHANGE INDONESIA Output Dari Program Ini • Semua mahasiswa yang mengikuti pembelajaran CB terlibat aktif dalam kegiatan sebagai pelaksanaan dari apa yang disebutkan dalam LO matakuliah CB. • Kelima nilai (karakter utama) yang dicanangkan dihayati dan diamalkankan dalam pelakasanaan kegiatan proyek ini. • Pembelajaran CB terlaksana dengan baik, teori dan praktek berjalan bersamaan, memberi manfaat penting, baik bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat (khususnya mereka yang perlu mendapatkan perhatian khusus). • Mahasiswa, bersama dengan masyarakat luas, Pemerintah, dan masyarakat dunia, dengan semangat...
Words: 2174 - Pages: 9
...SOEKARNO Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa hidupnya, beliau mempunyai tiga istri dan dikaruniai delapan anak. Dari istri Fatmawati mempunyai anak Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati dan Guruh. Dari istri Hartini mempunyai anak Taufan dan Bayu, sedangkan dari istri Ratna Sari Dewi, wanita turunan Jepang bernama asli Naoko Nemoto mempunyai anak Kartika.. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Oemar Said Tokroaminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian melanjutkan sekolah di HBS (Hoogere Burger School). Saat belajar di HBS itu, Soekarno telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, pindah ke Bandung dan melanjut ke THS (Technische Hoogeschool atau sekolah Tekhnik Tinggi yang sekarang menjadi IT. Ia berhasil meraih gelar “Ir” pada 25 Mei 1926. Kemudian, beliau merumuskan ajaran Marhaenisme dan mendirikan PNI (Partai Nasional lndonesia) pada 4 Juli 1927, dengan tujuan Indonesia Merdeka. Akibatnya, Belanda, memasukkannya ke penjara Sukamiskin, Bandung pada 29 Desember 1929. Delapan bulan kemudian baru disidangkan. Dalam pembelaannya berjudul Indonesia Menggugat, beliau menunjukkan kemurtadan Belanda, bangsa yang mengaku...
Words: 428 - Pages: 2
...Indonesia: Searching For The Ratu Adil In the 1966 Italian film ‘The Battle of Algeries, the insurgent leader Ben M'Hidi is having a conversation with one of his foot soldiers named Ali. During this scene Ben M’Hidi makes an observation that was true of many nationalist movements for self-determination during the 20th century by stating “It's hard to start a revolution. Even harder to continue it, and hardest of all to win it. But, it's only afterwards, when we have won, that the true difficulties begin. In short, Ali, there's still much to do. “ (Pontecorvo, 1966). Ben M’hidi’s words have rung true of a great many of the national revolutions as the world moved from an imperial world order to one of sovern nation states. The Indonesian archipelago has a history of civilization going back as far as the 7th century CE, but not a united one. The diversity of the region is exemplified in its current national motto, “Bhinneka Tunggal Ika” (Unity in Diversity). However, prior to the 20th century this unity was largely nonexistent, and instead consisted of rival kingdoms and sultanates, vying for power with each other and technologically and socially backwards in relation to the Imperial powers which were becoming aware of the potential the region could serve to those who controlled its trade routes and resources. In the 17th century CE, Dutch traders realized the potential of East Indies trade, and set forward in consolidating power over the region. To gain control over the...
Words: 4490 - Pages: 18
...onesia as the development country has to facing so many challenges and obstacles in order to achieve the goals of the country. From the very beginning the economic system in Indonesia is followed the Pancasila economic system. But, at the time before the new order, the economic system in Indonesia are liberal and statism that is not suitable for the citizen in the early of 50’s to 60’s. Before that time there are many program that already made by the government about the development of Indonesian economic, but that plan is not work as they are because the government not apply ‘the right man in the right place’. The economic activity that has to be handled by economist, at that time is handled by the politicians. So the fund is used in the sector of politics instead of economic activities. The problem that surfaced at that time is the abused of the foreign debt, the high inflation, and the population growth that are higher that the economic growth. After the new order, there are rehabilitations in the many aspects of life, and also decrease the rate of inflation at that time. All of that is included in the problem of economic in Indonesia such as; inflation, unemployment, poverty, income, and so on. Indonesian economy already experience the hyperinflation in the 1996, the inflation rate at that time is reached 650%. But, because of the development of economic growth, the hyperinflation now can be controlled According to the deputy of Indonesian Bank...
Words: 303 - Pages: 2
...How to Get Away with Murder (Indonesian Killings Version) The Act of Killing exposes the death squad leaders as people proud of their actions of torment and pain toward other human beings who are celebrated as heroes through Indonesia. The director, Joshua Oppenheimer, approached Anwar Congo and his friends and asked to make a film regarding their participation in the genocide. They seemed all too happy to reveal their secrets of the trade which focused on exactly how and where they tortured and killed their victims. Throughout Joshua’s filming, the former death squad leaders recreate their real life killings with a pinch of humor and added entertainment. The fact that the gangsters happily agreed to film and be filmed shows how they prided...
Words: 326 - Pages: 2
...Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. John Locke menyatakan bahwa ham adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak). Koentjoro Poerbapranoto ( 1976 ), Hak Asasi adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” Jadi, dapat disimpulkan bahwa ham adalah hak yang melekat pada diri manusia yang harus dihormati dijaga dan dilindungi oleh setiap individu guna untuk mencapai keseimbangan kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Berkaitan dengan nilai-nilai HAM, paling tidak ada tiga (3) teori yang dapat dijadikan kerangka analisis yaitu teori realitas (realistic theory), teori relativisme kultural (cultural relativism theory) dan teori radikal universalisme (Peter Davis,1994). Teori...
Words: 6505 - Pages: 27
