BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntansi keuangan sektor publik sangat erat kaitannya dengan fungsi akuntansi sebagai penyedia informasi keuangan untuk pihak eksternal terutama lembaga-lembaga tinggi negara. Di sektor publik, kebutuhan akan informasi akuntansi semakin tinggi seiring dengan semakin meningkatnya akuntabilitas publik oleh transparansi oleh lembaga-lembaga publik. Laporan keuangan sektor publik menjadi alat atau instrumen yang utama untuk menciptakan akuntabilitas publik. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan, maka diperlukan standar akuntansi keuangan sektor publik dan sistem akuntansi sektor publik. Pengembangan standar akuntansi sektor publik merupakan sesuatu yang sangat krusial, karena kualitas standar akuntansi secara langsung akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, pada mata kuliah ini perlu dikembangkan sistem akuntansi yang mampu menghasilkan sebuah laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemahamaman sektor publik sering diartikan sebagai aturan pelengkap pemerintah yang mengakumulasi utang sektor publik dan permintaaan pinjaman sektor publik untuk suatu tahun tertentu. Artikulasi ini dampak dari sudut pandang ekonomi dan politik yang selama ini mendominasi perdebatan sektor publik.

Sebelum namanya diubah, akuntansi sektor publik dikenal dengan nama akuntansi pemerintahan. Dan di berbagai kesempatan juga disebut sebagai akuntansi keuangan publik. Berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak penerapan dari accrual base, pemahaman ini telah berubah.

1.2. Tujuan Penulisan

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, pembaca diharapkan dapat mengetahui dan memahami secara detail konsep dasar akuntasi sektor publik. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini antara lain : a) Memahami konsep dan teori akuntansi sektor publik secara terinci. b) Memahami dan dapat menjelaskan ruang lingkup akuntansi sektor publik. c) Mengetahui elemen-elemen akuntansi sektor publik. d) Memahami peran profesi akuntansi sektor publik dengan disiplin ilmu akuntasinya. e) Memahami dan mengerti bagaimana proses perubahan pemikiran Order Baru ke Orde Reformasi. 1.3. Metode Penulisan

Dalam kegiatan ini, kami menggunakan metode diskusi antar kelompok guna mendapatkan kesepakatan dan kebenaran dari setiap materi yang ditampilkan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada setiap kelompok, dosen, dan masyarakat.

BAB II
PERUMUSAN MASALAH

2.1. Rumusan Masalah

1. Apa definisi akuntansi sektor publik?

2. Apa saja yang termasuk ruang lingkup akuntansi sektor publik?

3. Apa saja yang termasuk elemen-elemen akuntansi sektor public?

4. Bagaimana lingkup organisasi akuntansi sektor publik?

5. Bagaimana peran profesi akuntansi dengan disiplin ilmu akuntansinya?

6. Bagaimana fitur idelogi dalam manajemen organisasi sektor publik?

7. Bagaimana proses terjadinya perubahan pemikiran Orde Baru ke Orde Reformasi?

8. Bagaimana penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia?

9. Bagaimana tanggapan dalam kasus “Australia Dukung Reformasi Sektor Publik di Indonesia”?

BAB III
PEMBAHASAN

3.1. Definisi Akuntansi Sektor Publik

Dari berbagai buku Anglo Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik organisasi publik. Pemahaman sektor publik sering diartikan sebagai aturan pelengkap pemerintah yang mengakumulasi utang sektor publik dan permintaan pinjaman sektor publik untuk suatu tahun tertentu.

Dari sisi kebijakan publik, sektor publik dipahami sebagai tuntutan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintahan yang besar dan nasionalisasi versus privatisasi. Terlihat jelas, dalam artian luas, sektor publik disebut bidang yang membicarakan metode manajemen negara. Sedangkan dalam arti sempit, sektor publik diartikan sebagai pembahasan pajak dan kebijakan perpajakan. Dari berbagai sebutan yang muncul, sektor publik dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang umumnya berbeda satu dengan yang lain.

Sementara dari berbagai buku lama terbitan Eropan Barat, akuntansi sektor publik disebut akuntansi pemerintahan dan di berbagai kesempatan bidang ini disebut akuntansi keuangan publik. Dari berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak keberhasilan penerapan dasar akrual di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat.

Di Indonesia, akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Akuntansi sektor publik mempelajari bagaimana akuntansi di sebuah organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik berbeda dengan sektor privat yang berorientasi pada laba. Organisasi sektor publik memiliki tujuan beragam sesuai dengan misi yang diemban organisasi tersebut. 3.2. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Pemahaman akan pentingnya akuntansi sektor publik baru muncul akhir-akhir ini. Hal ini dapat dimaklumi karena orientasi pendidikan akuntansi lebih ke Amerika Serikat yang tidak mengenal akuntansi sektor publik. Perekonomian Amerika Serikat lebih menekankan pada sektor swasta. Peranan negara dalam perekonomian amat minimal. Pemerintah amat membatasi diri dalam kaitan program pemerintah dan ruang gerak institusi pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya dari sistem yang demikian, akuntansi sektor publik dibatasi ruang geraknya di sektor pemerintahan. Jadi, akuntansi di pemerintahan Amerika Serikat lebih dikenal dengan akuntansi pemerintahan.

Akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi nonprofit lainnya, seperti:

a. Organisasi sektor publik dapat dibatasi dengan organisasi-organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungjawaban ke masyarakat. Di Indonesia, akuntansi sektor publik mencakup beberapa bidang utama, yakni: a. Akuntansi Pemerintah Pusat b. Akuntansi Pemerintah Daerah c. Akuntansi Parpol dan LSM d. Akuntansi Yayasan e. Akuntansi Pendidikan dan Kesehatan f. Akuntansi Tempat Peribadatan

b. Aktivitas yang mendekatkan diri ke pasar tidak pernah ditujukan untuk memindahkan organisasi sektor publik ke sektor swasta.

3.3. Elemen-Elemen Akuntansi Sektor Publik

Elemen akuntansi sektor publik adalah bagian-bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik. Akuntansi sektor publik terdiri dari elemen-elemen berikut:

a. Perencanaan Publik. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU RI No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Poin 1). Aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan kesejahteraan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

b. Penganggaran Publik Berdasarkan penjelasan UU No. 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Anggaran memberikan rencana yang mendetail atas penerimaan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

c. Realisasi Anggaran Publik Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata. Realisasi anggaran terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu: pencarian anggaran (pengeluaran), realisasi pendapatan, dan pelaksanaan program. Sedangkan siklusnya dimulai dengan persiapan, proses pelaksanaan, dan penyelesaian.

d. Pengadaan Barang dan Jasa Publik Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, dan tindakan dalam menyediakan barang serta jasa kepada masyarakat atau publik.

e. Pelaporan Keuangan Sektor Publik Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.

f. Audit Sektor Publik Auditing merupakan suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Audit adalah suatu proses sistematik yang secara objektif menyediakan dan mengevaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan serta kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada, dan mengkomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

g. Pertanggungjawaban Publik Pertanggungjawaban publik adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh kepala organisasi sektor publik dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemberi amanatnya. Sebagai contoh, penyampaian LPJ Bupati kepada DPRD, dan penyampaian LPJ ketua yayasan kepada dewan penyantunnya.
3.4. Lingkup Organisasi Sektor Publik

3.4.1. Pengertian dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik

Kajian tentang organisasi sektor publik biasanya dilakukan dari sisi manajemen. Dalam perkembangannya, kajian tersebut telah memasuki wilayah karakter frase sektor publik. Dari sisi kebijakan publik, sektor publik lebih dipahami sebagai kenaikan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintahan yang besar, dan nasionalisasi versus privatisasi. Dalam arti luas, frase sektor publik diartikan sebagai metode manajemen negara. Dalam arti sempit, sektor publik diinterpretasikan sebagai pungutan oleh negara.

Organisasi sektor publik memiliki tujuan beragam sesuai dengan misi yang diemban organisasi tersebut. Bentuk organisasi sektor publik di Indonesia diantaranya adalah:

a. Organisasi Pemerintah Pusat b. Organisasi Pemerintah Daerah c. Organisasi Partai Politik d. Organisasi LSM e. Organisasi Yayasan f. Organisasi Pendidikan seperti sekolah g. Organisasi Kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit h. Organisasi Tempat Peribadatan seperti Masjid, Gereja, Vihara, dan Pura

Karakteristik Organisasi Sektor Publik
|Tujuan |Untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar, |
| |dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani. |
|Aktivitas |Pelayanan publik (public services), seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, |
| |keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan pangan. |
|Sumber Pembiayaan |Berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dari retribusi, laba perusahaan |
| |negara,pinjaman pemerintah,serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak |
| |bertentangan dengan perundangan yang berlaku. |
|Pola Pertanggungjawaban |Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat, |
| |seperti dalam organisasi pemerintahan yang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat |
| |(DPR), Dewan Perwakilan Daerah(DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| |(DPRD), serta dalam yayasan dan LSM seperti dewan pengampu. |
|Kultur Organisasi |Bersifat birokratis, formal, dan berjenjang. |
|Penyusunan Anggaran |Dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan anggaran |
| |program publik dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. |
| |Dan akhirnya, disahkan oleh wakil masyarakat di DPR,DPD,DPRD, majelis syuro |
| |partai, dewan pengurus LSM, atau dewan pengurus yayasan. |
|Stakeholder |Dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para |
| |kreditur, para investor, lembaga-lembaga internasional termasuk lembaga Donor |
| |Internasional (seperti Bank Dunia (World Bank), Internasional Monetary Fund (IMF), |
| |Asian Development Bank (ADB),Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB), United Nation |
| |Development Program (UNDP), USAID,dan pemerintah luar negeri. |

Kata “publik” mengandung arti masyarakat atau rakyat, yang pada umumnya adalah kelompok binaan, donator,konstituen, atau umat. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bentuk organisasi publik yang hendak dibahas dalam buku ini adalah pemerintah (tingkat pusat dan daerah), partai politik, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, dan organisasi tempat peribadatan. Berikut ini ilustrasi struktur organisasi yang terdapat dalam organisasi publik:

Elemen/Istilah dalam Organisasi Publik

|No |Bentuk Organisasi |Manajemen |Lembaga Perwakilan |Pengurus Harian Organisasi (Pelaksana |Pemilik (yang |
| |Publik | | |Program) |dilayani) |
| | | | | | |
| | | | | | |
|1 |Pemerintah | - Pemerintah | - DPR | - Sekretariat Negara bersama |Masyarakat |
| | | Pusat | - DPRD | Kementrian/ Lembaga | |
| | | - Pemerintah | | - Sekretariat Daerah bersama | |
| | | Daerah | | Satuan Kerja Perangkat | |
| | | | | Daerah (SKPD) | |
|2. |Partai Politik | - Dewan Pimpinan | - Dewan | - Sekjen DPP |Konstituen |
| | | Pusat (DPP) | Penasehat | - Sekretaris DPW | |
| | | - Dewan Pimpinan | | - Sekretaris DPD | |
| | | Wilayah (DPW) | | - Sekretaris Dewan | |
| | | - Dewan Pimpinan | | - Sekretaris Ranting | |
| | | Daerah (DPD) | | | |
| | | - Dewan Pimpinan | | | |
| | | Cabang (DPC) | | | |
| | | - Dewan Pimpinan | | | |
| | | Ranting | | | |
|3. |Lembaga |Dewan Pengurus | - Dewan |Pengurus beserta staf/divisi/ |Kelompok |
| |Swadaya | | Pendiri |bagian di dalam struktur |Binaan |
| |Masyarakat | | - Dewan |organisasi yang bersangkutan | |
| | | | Penyantun | | |
|4. |Yayasan |Dewan Pengurus |Tim |Pengurus beserta staf/divisi/ |Donatur/ |
| | | |penasehat/ |bagian di dalam struktur |Binaan |
| | | |Badan |organisasi yang bersangkutan | |
| | | |Yayasan | | |
|5. |Organisasi |Pengurus |Penasehat |Pengurus beserta staf/divisi/ |Umat |
| |Tempat | | |bagian di dalam struktur | |
| |Peribadatan | | |organisasi yang bersangkutan | |

Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang dibutuhkan dan substansial keberadaannya.

Organisasi sektor publik memiliki tujuan beragam sesuai dengan misi yang diemban organisasi tersebut. Bentuk organisasi sektor publik diantaranya adalah organisasi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, yayasan, dan lain-lain.

3.4.2. Sejarah dan Perkembangan Organisasi Sektor Publik dari Sudut Akuntansi

Sejak awal tahun 1990-an, paradigma pemerintahan di berbagai negara bergeser dari kelola pemerintah (rolling government), menuju ke tata pemerintahan yang baik (good governance), dalam rangka menempatkan administrasi pemerintahan menjadi lebih berhasil guna, berdaya guna, dan berkeadilan bagi setiap warga masyarakat. Sebenarnya, sejarah organisasi sektor publik telah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan, dalam bukunya, Vernon Kam (1989) mengemukakan keberadaan praktek akuntansi sektor publik sejak ribuan tahun sebelum Masehi.

Praktek tersebut dihasilkan dari berbagai interaksi antarwarga masyarakat dan berbagai kekuatan sosial kemasyarakatan. Kekuatan sosial masyarakat, yang umumnya berbentuk pemerintahan-organisasi sector publik ini, diklasifikan dalam: • Semangat kapitalisasi (capitalistic spirit) • Peristiwa politik dan ekonomi (economic and politic events) • Inovasi teknologi (technology inovation)

Pada pertengahan akhir ke-14, praktek pencatatan transaksi keuangan di Genoa adalah berupa bukti transaksi keuangan antara pemerintahan yang berkuasa dan rakyat. Selanjutnya, proses pencatatan berkembang dalam proses perdagangan antarnegara. Pada awal abad ke-15, kekuatan perekonomian bergeser dari Italia ke Inggris, di mana filosofi ekonomi mercantilism bertahan lama dua abad berikutnya. Pada akhir abad ke-18, terjadi perubahan mendasar dalam aturan bisnis. Inisiatif individu menjadi lebih dihargai dan diberi peluang seluas-luasnya. Akibatnya, revolusi industry muncul di Inggris. Kejadian ini menunjukkan bahwa pengembangan akuntansi keuangan dan akuntansi biaya di perusahaan lebih dipicu oleh perkembangan praktek akuntansi sektor publik.

Praktik akuntansi sektor publik dapat dikatakan berkembang lebih lambat di abad ke-19 dan 20. Interpretasi yang salah mulai muncul dengan menyamakan akuntansi sektor public sebagai proses pencatatan penarikan pajak yang dipungut pihak pemerintah. Pada tahun 1832, dibentuk komisi audit untuk melaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat tentan pelaksanaan pengeluaran dana.Berbagai bukti sejarah menunjukkan praktek akuntansi sektor publik.

Secara singkatnya, sejarah dan perkembangan organisasi sektor publik disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Sejarah Akuntansi Sektor Publik

|Periode |Peradaban |Aktivitas |
|3000 SM -1000 SM |Babilonia |Praktek pencatatan telah dilkakukan dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan |
| | |pendapatan dan produksi. |
| | | |
| |Mesir Kuno |Praktek sistem pencatatan telah ada sejak zaman Mesir Kuno. Organisasi Kementerian |
| | |didirikan dengan tujuan mengadministrasi laporan untuk Perdana Menteri. Para Menteri |
| | |melakukan praktek laporan bulanan yang terkait dengan hasil pemungutan pajak. |
| | | |
| | | |
| | | |
|1000 SM - Abad ke |Yunani |Di masa Yunani, pemerintahan yang berkuasa membagi secara adil berbagai sumber |
|-1 | |pendapatan yang diterima. |
| | | |
|Abad ke-1 -Abad |Roma |Di masa Roma, praktek akuntansi untuk mendukung mekanisme pajak dilakukan oleh semua |
|ke-5 | |pejabat, baik itu di gubernuran maupun kekaisaran. |
| | | |
| | | |
|Pertengahan abad |Eropa |Pada pertengahan akhir abad ke- 14, praktek pencatatan transaksi keuangan di Genoa |
|ke-14 | |adalah berupa bukti transaksi keuangan antar pemerintahan yang berkuasa dan rakyat. |
| | |Selanjutnya, proses pencatatan berkembang dalam proses perdagangan antarnegara. Pada |
| | |saat yang sama, di belahan dunia lain gereja memasuki era peranan gereja dalam |
| | |pemerintahan. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|Awal abad ke -15 |Eropa |Pada awal abad ke -15, kekuatan perekonomian bergeser dari Italia ke Inggris, di mana|
| | |proses pelaporan dikembangkan lebih rinci, terutama informasi tentan tenaga kerja, |
| | |metode produksi, jenis dan kualitas barang yang diproduksi, harga jual, dan metode |
| | |pemasaran. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |Pada akhir abad ke -18, terjadi perubahan mendasar dalam aturan bisnis. Inisiatif |
| | |individu menjadi lebih dihargai dan diberi peluang seluas-luasnya. Akibatnya, |
|Akhir abad ke -18 |Eropa |revolusi industri muncul di Inggris. Kejadian ini menunjukkan bahwa pengembangan |
| | |akuntansi keuangan dan biaya di perusahaan lebih dipicu oleh perkembangan praktek |
| | |akuntansi sektor publik. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |Eropa |Praktek akuntansi sektor publik dapat dikatakan berkembang lebih lambat. Interpretasi|
|Abad ke -19 - Abad | |yang salah mulai muncul dengan menyamakan akuntansi sektor publik sebagai proses |
|ke- 20 | |pencatatan penarikan pajak yang dipungut pihak pemerintah. |
| | | |
| | | |
| | | |

3.5. Profesi Akuntan Sektor Publik

Profesi akuntan dengan disiplin akuntansinya dianggap oleh Anglo Amerika sangat mempengaruhi pertumbuhan bisnis di seluruh dunia. Beberapa negara, seperti Rusia dan negara Eropa Timur, yang dulunya tidak terpengaruh, mulai mengalami perubahan yang signifikan dalam bidang akuntansi. Hukum umum Anglo Saxon berawal dari Inggris dan kemudian diekspor ke negara-negara seperti Australia, Kanada, Hongkong, India, Malaysia, Pakistan, dan Amerika. Hukum Kode Kontinental berawal dari negara-negara Eropa Kontinental. Kekuatan terbesar akuntansi adalah kelemahan utamanya : • Uang merupakan alat tukar penegah dan sumber kekayaan, sehingga akuntan dibayar untuk mengembangkan kekayaan orang lain. • Kelompok sosialis, dimana yang tidak memainkan peranana penting, maka akuntansi tidak akan dianggap penting.

Akuntansi yang sangat tergantung pada waktu dan tempat, oleh karena itu perbandingan antar organisasi menjadi lebih sulit.

Fungsi akuntansi saat ini, diharapkan menjadi turunan dari perkembangan tuntutan masyarakat terhadap budang akuntansi untuk memajukan sektor publik.

Penegakan etika profesi akuntan pemeriksa ini menjadi suatu hal yang mendesak. Selama ini, tuntutan dibatasi hanya oleh profesi, dalam artian sepanjang aturan profesi dipatuhi akuntan dianggap sudah memenuhi kewajiban baik secara profesi maupun kemasyarakatan. Hal ini dinilai tidak wajar, sehingga masyarakat menuntut agar akuntan bisa dituntut di jalur hukum. Perubahan dari sekedar moralitas menjadi realitas hukum masyarakat. Akuntan sebagai suatu profesi diminta untuk terlibat secara aktif, terkait dengan pelaksanaan transparansi ekonomi.

Perkembangan profesi akuntan sektor publik di Indonesia belumlah semaju di Inggris. Bahkan dibandingkan dengan profesi akuntan lain, seperti akuntansi sektor swasta, akuntansi sektor publik masih ketinggalan. Hal ini berkaitan dnegan sistem sentralisaasi pemerintahan yang berdampak terhadap penggunaan sistem dan prosedur pelaporan keuangan yang seragam serta terpusat.

Dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan bidang akuntansi sektor publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan tujuan kebijakan ekonomi, sehingga aspek budaya, sosial, dan politik ekonomi menjadi dominan. Selain itu, orientasi pengelolaan organisasisektor publik juga akan mengubah arah pengembangan organisasi akuntansi. Namun, heterogenitas bidang sektor publik akan menjadi alasan logis atas terciptanya kompleksitas bidang akuntansi sektor publik. Ini berarti kunci pemecahan permasalahan akuntansi sektor publik adalah penyederhanaan yang logis dalam pengelolaan organisasi sektor publik.

3.6. Fitur Ideologi dalam Manajemen Organisasi Sektor Publik

3.6.1. Konsep Sektoral Ekonomi

Organisasi sektor publik di Indonesia selama lima puluh tahun terakhir ini (1995-2000-an), diperlakukan sebagai sektor ekonomi. Perlakuan ini mengakibatkan fokus manajerial lebih tertuju pada penataan arus program dan anggaran. Konsep ini berhasil diterapkan dalam dua dekade pertama pemerintahan Orde Baru, dimana pendapatan negara berlimpah dari hasil sumber daya minyak.

Secara mendasar, organisasi sektor publik dapat dibedakan dalam alur operasional yang dibiayai. Perbedaan ini disebabkan oleh tujuan organisasi yang juga berbeda. Sebagai contoh, Departemen Kesehatan yang bertugas menjaga kesehatan masyarakat yang dibiayai oleh dana APBN, berbeda dengan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) yang bertugas mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah, dibiayai oleh APBD.

Bentuk kegagalan pasar bisa diakibatkan oleh keputusan masyarakat untuk tidak membeli barang luar negeri dengan harga yang lebih murah dari harga di dalam negeri. Peristiwa seperti itu akan mengakibatkan terjadinya keuntungan sosial yang luas yang diakui oleh para ekonom sebagai eksternalitas. Apabila mekanisme tekanan pasar yang dilakukan tidak berhasil menghentikan tingkat impor, maka diperlukan suatu mekanisme organisasi politik yang dikenal dengan aksi provisi.

Terkait dengan dana eksternal, pinjaman luar negeri merupakan pilihan favorit bagi banyak negara. Pengendalian atas pinjaman luar negeri oleh organisasi publik merupakan salah satu contoh manajemen makroekonomi oleh pemerintah pusat. Sebagai contoh, pinjaman luar negeri untuk peningkatan pelayanan kesehatan dialokasikan ke pos investasi yang biasanya berupa pembangunan infrastruktur fisik dan sumber daya manusia. Dalam artian yang lebih luas, pengendalian atas pinjaman luar negeri sering disebut sebagai pinjaman modal.

3.6.2. Konsep Reinventing Government

Pengalaman Inggris dapat dijadikan acuan dalam mempelajari perkembangan administrasi publik di era tahun 1980-an hingga tahun 1998, yang berkembang seiring dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih akuntabel. Berdasarkan Cris G.Sienes, demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik, para pemimpin tidak boleh memimpin dengan cara lama dan absolut untuk mencari permasalahan dan memecahkannya dengan cara yang juga lama dan absolut. Para pemimpin bersama pemerintahan harus mempelajari cara merangkul organisasi nonpemerintah, organisasi kewargaan, dan kelompok keagamaan, harus belajar mengembangkan bisnis, ketenagakerjaanm dan akademisi untuk bersama-sama menstimulasi inovasi ekonomi. Singkatnya, para pemimpin pemerintahan harus belajar bagaimana memfasilitasi pemecahan permasalahan dengan melakukan aksi katalisasi kepada seluruh masyarakat. Hal ini selaras dengan pemikiran Osborne dan Gaebler dalam bukunya yang disebut dengan Reinventing Government (1992).

Perspektif baru pemerintahan menurut Osborne dan Gebler adalah: 1. Pemerintahan Katalis : Berfokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik. 2. Pemerintah Milik Masyarakat : Memberdayakan masyarakat dan bukan melayani. 3. Pemerintah yang Kompetitif : Menyunktikkan semangat persaingan dalam pemberian pelayanan publik. 4. Pemerintah yang Digerakkan oleh Misi : Mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. 5. Pemerintah yang Berorientasi pada Hasil : Membiayai hasil dan bukan masukan. 6. Pemerintah yang Berorientasi pada Pelanggan : Memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. 7. Pemerintah Wirausaha : Mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan. 8. Pemerintah Antisipatif : Berupaya mencegah ketimbang mengobati. 9. Pemerintah Desentralisasi: dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja. 10. Pemerintah Berorientasi pada (Mekanisme) Pasar : Mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan).

3.7. Perubahan Pemikiran Orde Baru ke Orde Reformasi

Dalam beberapa tahun terakhir ini, masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar dan besar. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya keinginan akan akuntabilitas dan transparansi kinerja terhadap pengelolaan sektor publik. Istilah reformasi adalah cetusan untuk mendudukkan kembali keseimbangan pembangunan fisik dan pembangunan nilai. Akibatnya, reformasi menjadi lebih menekankan pembangunan fisik dan pembangunan nilai. Akibatnya, reformasi menjadi lebih menekankan pembangunan nilai yang diungkap dalam good governance.

Selama 20 tahun, kejujuran pemerintah lebih diartikan sebagai stabilitas pemerintah. Sedangkan di masa reformasi, kejujuran diartikan sebagai pemerintah yang bersih. Akibatnya, mekanisme manipulasi yang dipraktekkan di masa lalu harus diganti dengan mekanisme transparansi.

Akuntansi pada awal reformasi telah menghadapi “kehinaan” yang secara eksplisit terbukti dengan ditunjukkannya akuntan asing untuk melakukan due diligence dalam berbagai sektor publik dan kasus-kasus skandal. Fakta ini menunjukkan betapa rendahnya kredibilitas akuntan Indonesia di mata dunia internasional. Oleh karena itu, etika pemeriksaan akuntan harus ditegakkan.

Penegakan etika profesi akuntan pemeriksa saat ini menjadi suatu hal yang mendesak.Selama in, tuntutan hanya dibatasi oleh profesi. Jadi, masyarakat menuntut agar akuntan bisa dituntut di jalur hukum. Profesionalisme profesi terkait dengan kejujuran keahlian dan pribadi, telah dituntut agar dapat dibawa sebagai kredibilitas profesi di mata prosedur hukum masyarakat. Ini berarti diminta perubahan dari yang tadinya hanya sekedar moralitas menjadi realitas hukum masyarakat. Salah satu cirri khas gerakan reformasi adalah pemerintah yang bersih. Akuntansi sektor publik diharapkan lebih ditekankan pada sistem dan pemeriksaan akuntansi.

3.8. Penerapan Akuntansi Sektor Pubik di Indonesia

Salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik adalah di organisasi BUMN. Pada tahun 1959, pemerintahan Orde Lama mulai melakukan kebijakan-kebijakan berupa nasionalisasi perusahaan asing yang ditransformasi menjadi Badan Usaha Miliki Negara (BUMN). Tetapi karena tidak dikelola oleh manajer professional dan terlalu banyaknya politisasi atau campur tangan pemerintah, mengakibatkan perusahaan tersebut hanya dijadikan sapi perah oleh para birokrat. Sehingga sejarah kehadirannya tidak memperlihatkan hasil yang baik dan tidak menggembirakan. Kondisi ini terus berlangsung pada masa Orde Baru. Lebih bertolak belakang lagi pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang fungsi dari BUMN. Dengan memperhatikan beberapa fungsi tersebut, konsekuensi yang harus ditanggung oleh BUMN sebagai perusahaan publik adalah menonjolkan keberadaannya sebagai agent of development daripada sebagai business entity. Terlepas dari itu semua, bahwa keberadaan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia dengan status hukum yang jelas telah ada sejak beberapa tahun bergulir dari pemerintahan yang sah. Salah satunya adalah Perusahaan Umum Telekomunikasi (1989).

3.9. Analisis Kasus “Australia Dukung Reformasi Sektor Publik di Indonesia”

Sekretariat Kantor Wakil Presiden RI bekerja sama dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menggelar Konferensi Reformasi Birokrasi, Eksebisi, dan Pertemuan Pemangku Kepentingan (Stakeholder), di Hotel Bidakara Jakarta, 27-29 Agustus 2012.

Dalam kegiatan tersebut hadir sekelompok pakar internasional, untuk memberikan saran dan berbagi pengalaman dalam meningkatkan kepercayaan publik, serta menghentikan korupsi di sektor pelayanaan publik di Indonesia.

Ahli yang terlibat termasuk Ketua Komisi Pelayanaan Publik Australia, Stephen Sedgwick, yang akan berbicara tentang pengalaman reformasi di Australia, bersama para menteri Indonesia, pegawai negeri sipil, lembaga penelitian, dan mahasiswa.

“Stephen Sedgwick diundang oleh Pemerintah Indonesia untuk bertukar pengalaman, dan memperkuat hubungan antara Australia dan Indonesia,” ujar Greg Moniarty, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Senin (27/8/2012).

Australia, lanjutnya memulai reformasi pelayanan publiknya sejak beberapa dekade lalu, dalam menanggapi tuntutan peningkatan pelayanan yang lebih baik bagi warga.

“Pengalaman ini sangat berharga untuk pemerintah lain, meskipun kami mengetahui tidak ada satu pendekatan umum yang bisa digunakan untuk menghadapi tantangan pada sektor publik,”imbuh Moriarty.

Hubungan antar pemerintah ini terjadi dua minggu setelah pidato nasional Presiden Yudhoyono yang menyoroti pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, serta tata kelola pemerintahan yang baik sebagai kekhawatiran utama masyarakat atas pemerintahan mereka.

“Pelayanaan publik yang kuat merupakan hal penting untuk kesuksesan negara dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,”tutur Moriarty.

AusAID membantu memperkuat pelayanan publik Indonesia melalui beberapa pendaftaran calon pegawai baru yang transparan dan kompetitif, serta produksi iklan layanan masyarakat yang dapat mengantarkan mereka kepada layanan ombudsman, bila ada keluhan terdapat sektor pelayanan publik.

Dari kasus diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam waktu yang relatif singkat, akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini, terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan dukungan dari negara lain, yaitu Australia untuk reformasi sektor publik di Indonesia.

Dalam pemerintahan Indonesia sendiri, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Hal ini menunjukkan telah diterapkan proses perubahan paradigm lama ke paradigm yang baru, yang dikenal dengan sebutan reformasi. Reformasi ini terjadi pada hal yang menyangkut sektor publik. Sementara itu, terjalin juga hubungan antar pemerintah Indonesai dengan Australia mengenai pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Simpulan

Pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerja sektor publik dan swasta dilakukan melalui mekanisme teknik serta analisis akuntansi. Inilah yang didefinisikan dari akuntansi sektor publik di Indonesia. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat yang dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaaan dana masyarakat.

Pentingnya pemahaman mengenai akuntansi sektor publik telah muncul akhir-ahkir ini ditandai dengan perluasan pemahaman dalam pengajaran di perguruan tinggi. Di Indonesia, peranan akuntasi sektor publik seperti pemerintahan telah menjadi tulang punggung perekonomian negara selama lebih dari lima puluh tahun ini. Sehingga, mata kuliah akuntansi sektor publik menjadi mata kuliah wajib dalam kurikulum nasional akuntansi. Bidang utama yang dicakup dalam Akuntansi Sektor Publik meliputi: Akuntansi Pemerintah Pusat, Akuntansi Pemerintah Daerah, Akuntansi Partai Politik, Akuntansi LSM, Akuntansi Yayasan, Akuntansi Pendidikan (Sekolah, Perguruan Tinggi), Akuntansi Kesehatan (Puskesmas, Rumah sakit)), dan Akuntansi Tempat Peribadatan (Masjid, Gereja, Vihara, Pura).

Pengertian elemen akuntansi sektor publik adalah bagian-bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik, yang terdiri dari perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaaan barang dan jasa publik, pelaporan keuangan sektor publik, dan audit sektor publik.

Kajian organisasi sektor publik biasanya dilakukan dari sisi manajemen. Dalam perkembangannya, kajian tersebut telah memasuki wilayah karakter frase sektor publik. Dalam arti luas, frase sektor publik diartikan sebagai metode manajemen negara. Dalam arti sempit, sektor publik diinterpretasikan sebagai pungutan oleh negara. Jenis-jenis organisasi telah disinggung sebelumnya, yaitu dalam bidang cakupan akuntansi sektor publik.

Sejarah organisasi sektor publik telah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Bukti sejarah menunjukkan bahwa praktik sistem pencatatan telah ada sejak zaman Mesir Kuno. Berikutnya di masa Babilonia, proses pencatatan dilakukan dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan produksi. Di masa Yunani hingga ke Eropa, proses akuntansi sektor publik teruse berkembang.

Profesi akuntan hatrus dipahami dari kondisi praktek akuntansi, karena disiplin ilmu ini muncul dari dunia praktek. Profesi akuntan dengan disiplin ilmu akuntasinya dianggap oleh Anglo-Amerika sangat mempengaruhi pertumbuhan bisnis di seluruh dunia.

Fitur ideologi dalam manajemen organisasi sektor publik terbagi atas 2 konsep, yaitu konsep sektoral ekonomi dan konsep Reinventing Government. Dalam beberapa tahun terakhir ini, masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar dan besar. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya keinginan akan akuntabilitas dan transparansi kinerja terhadap pengelolaan sektor publik. Ini dikatakan sebagai suatu reformasi yang lebih menekankan pada good governance.

DAFTAR PUSTAKA

• Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi Ketiga. Erlangga: Jakarta • Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar.Jakarta. Erlangga: Jakarta • Choi, Frederick dan Gary K. Meek. 2010. International Accounting. Jakarta: Salemba Empat • www.tribunnews.com/2012/08/07/australia-dukung-reformasi-sektor-publik-di-Indonesia (diakses tanggal 5 Oktober 2012 pukul 19.22 PM)