Pengertian politik dan politik dalam islam

Kata politik di dalam bahasa Latin adalah Politicus dan dalam bahasa Yunani adalah politicos, arti dari kedua kata yang bermakna sama itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga suatu kota kota. Kedua kata itu berasal dari kata polis maknanya kota. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), pengertian politik sebagai kata benda ada tiga. Jika dikaitkan dengan ilmu artinya ; 1. pengetahuan mengenai kenegaraan (tentang sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan). 2. segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya)mengenai pemerintahan atau terhadap negara lain. 3. kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).

Di dalam bahasa Arab dan ilmu politik islam dikenal istilah siyasah yang artinya pengurusan atau pengaturan. Jadi, asal kata siyasah berasal ari kata sasa-yasusu-siyasatan yang berarti mengurusi kepentingan seseorang. Di dalam kamus Al-Muhith menyebutkan “Sustu ar-ra‟iyata siyasatan.‟ Maknanya, “Saya memerintah dan melarangnya denga suatu aturan.” Makna tersebut mencerminkan adanya aktivitas pengaturan urusan rakyat oleh suatu pemerintahan dalam bentuk perintah dan larangan.
Pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politikus (siyasiyun).
Islam adalah metode kehidupan yang unik, berbeda dengan agama maupun ideologi lainnya. Dari segi wilayah ajarannya, Islam bukan saja agama yang mengurusi masalah ruhiah (spiritual), namun juga masalah politiknya. Dengan kata lain, Islam adalah akidah yang bersifat spiritual dan politik. Keyakinan seorang muslim tentang akidah haruslah meliputi kedua aspek secara keseluruhan (kaffah). Manusia yang menerima satu aspek saja atau bahkan menolak kedua-duanya adalah termasuk dalam golongan orang yang ingkar. Karena itu, Islam yang mencangkup urusan akidah dan syariah harus dijalankan oleh setiap manusia yang telah mengikrarkan kalimat syahadat.
Di dalam Islam kekuasaan politik kait mengait dengan al-hukm, perkataan al-hukm dan kata-kata yang terbentuk dari kata tersebut dipergunakan 210 kali dalam Al-Qur‟an. Dalam bahasa Indonesia, perkataan al-hukm yang telah-dialih bahasakan menjadi hukum intinya adalah peraturan, undang-undang, patokan atau kaidah, dan keputusan atau vonis pada pengadilan.
Politik Islam memiliki makna pengaturanurusan umat dengan aturan-aturan Islam (seperti yang telah dijelaskan di atas), baik di dalam maupun di luar negeri. Aktivitas politiknya dilaksanakan oleh rakyat (umat) dan pemerintah (negara). Disini pemerintah bertindak sebagai lembaga yang mengatur urusan rakyat secara praktis. Lalu umat mengontrol sekaligus mengoreksi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Tradisi Politik Jahiliyyah. Politik Islam adalah politik yang syar‟i. Ia merupakan politik yang berlandaskan konsepsi mendasar aqidah Islamiyyah, yaitu La Ilaha Illa Allah, keyakinan bahwa hanya Allah sajalah satu-satunya tempat memuja, memuji, memohon pertolongan, menyerahkan kepatuhan dan loyalitas total. Politik Islam pasti akan menghantarkan masyarakat untuk membentuk diri menjadi masyarakat Islam. Sedangkan politik jahiliyyah merupakan politik yang tidak syar‟i. Politik jahiliyyah akan menghasilkan tumbuhnya sebuah masyarakat jahiliyyah lengkap dengan suburnya eksistensi para thoghut di dalamnya. Politik seperti ini akan menyebabkan manusia sadar tidak sadar menghamba kepada sesama manusia.
Sebuah masyarakat Jahiliyyah berdiri di atas fondasi bahwa sesama manusia pantas untuk dipuji, dipuja, dimintai pertolongannya, diserahkan kepatuhan dan loyalitas kepadanya. Oleh karenanya di dalam masyarakat seperti ini akan selalu hadir para thoghut, yaitu fihak yang sedikit saja memperoleh kekuasaan lalu berlaku melampaui batas sehingga menuntut ketaatan dari para rakyatnya, pengikutnya, muridnya, bawahannya. Dalam sejarah kemanusiaan Alloh abadikan di dalam Al Qur‟an gambaran sosok thoghut paling ideal yaitu Fir‟aun. Fir‟aun telah sedemikian rupa berlaku sombong sehingga sampai hati memproklamirkan dirinya di hadapan rakyat Mesir yang ia pimpin dengan kalimat: ”Akulah tuhan kalian yang Maha Mulia.”

Musyawarah yang Dilakukan oleh Nabi dan Para Sahabat
Secara etimologi, demokrasi berarti “Pemerintahan oleh Rakyat”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yg seluruh rakyatnya turut serta memerintah dng perantaraan wakilnya yang terdapat ada di dalam pemerintahan tersebut pemerintahan rakyat; 2 gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Tetapi, pada kenyataanya saat ini perlakuan yang sama bagi semua warga negara jarang sekalai terlihat, bisa kita lihat pada kasus pencurian biji kakau dengan kasus korupsi. Perlakuan terhadap keduanya jelas beberda. Inilah salah satu bukti ketidakadilan perlakuan hukum.
Di dalam Al-Qur‟an dijelaskan beberapa ayat mengenai hal ini, berikut adalah salah satu contoh ayat yang terkait

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ
Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma‟afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS Ali Imran : 159)
Dalam surat Ali Imran ayat 159 ini dijelaskan bahwa kita harus mencontoh dan mengambil teladan dari nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul yaitu dengan cara lemah lembut berdasarkan rahmat Allah SWT, setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah.
Dari ayat di atas jelas bahwa Islam sangat menghargai yang namanya musyawarah. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah saw pada semasa hidupnya. Pada saat menghadapi musuh di peperangan. Menjelang perang Uhud terjadi perbedaan pendapat antara beliau dengan sejumlah sahabat. Nabi Muhammad SAW berpendapat sebaiknya orang Islam bertahan di dalam kota, tetapi sebagian sahabat beliau berpendapat agar musuh dihadapi di luar kota. Nabi akhirnya menerima usul mereka dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah ipikirkan bersama-sama. Setelah terbukti kalah dalam perang itu, Nabi tetap bersikap lemah lembut kepada mereka. Hal yang penting, selalu menyepakati sesuatu melalui musyawarah, yaitu semua pihak harus teguh dengan pilihan kesepakatannya, bukan menyesali hasil pilihan. Allah SWT pasti akan membela mereka yang telah bersikap istiqamah dan bertawakal kepada Allah. Selain itu, berikut contoh musyawarah lainnya, yaitu pada saat ada sebuah isu bahwa 'Aisyah, istri beliau berlaku serong dengan lelaki lain dalam sebuah perjalanan dan pada saat memutuskan mengenai tawanan perang. Dari contoh yang ada, dapat dilihat bahwa beliau sangat menjunjung musyawarah dalah menyelesaikan masalah-masalah yang ada, baik menangkut hubungan umat maupun kehidupan pribadinya. Di akhir ayat, Allah SWT menyeru kepada kita bahwa apabila kita telah memutuskan perkara tersebut dengan musyawarah kemudian membulatkan tekad, hal yang selanjutnya dilakukan adalah bertawakal kepadanya.
Berkat contoh teladan Rasulullah SAW inilah, kemudian para sahabat setelah kepergian beliau, langsung melakukan musyawarah untuk mencari penggati beliau sebagai seorang Khalifah.

Prinsip – Prinsip Politik Luar Negeri dalam Islam
Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyampaikan ajaran Allah SWT kepada seluruh umat manusia, tanpa dibatasi oleh wilayah, perbedaan ras dan warna kulit, bahasa dan perbeda-bedaan lainnya. Setiap orang di penjuru dunia manapun yang beriman kepada Allah SWT dalam arti menempatkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai acuan, paradigma hidupnya, maka orang tersebut adalah umat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga negara manapun yang melandaskan sistem perundang-undangannya berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka negara tersebut adalah negara Islam. Namun pada kenyataannya kita juga harus berhubungan dengan negara lain yang harus dijalin dengan baik dan benar.
Objek pembahasan sistem politik islam meliputi ; A. Siasah dusturiyah atau dalam fikih modern disebut hukum tata negara.
Membahas hubungan pemimpin dengan rakyatnya serta industri-industri yang ada di negara itu sesuai dengan kebutuhan rakyat. Biasanya meliputi : * Persoalan imamah, hak dan kewajibannya. * Persoalan rakyat, status, hak dan kewajibannya. * Persoalan ba’iat. * Persoalan waliyatul ahdi. * Persoalan perwakilan. * Persoalan ahlu al-halli wa al aqdi. * Wizarah dan pembagiannya.

B. Siasah Dauliyah atau biasa disebut hukum internasional dalam islam.
Hubungan internasional dalam islam berdasar pada : * Kesatuan umat manusia. * Keadilan. * Persamaan (al-musawah). * Kehormatan manusia (karomah insaniyah). * Toleransi (al-tasamuh). * Kerjasama kemanusiaan. * Kebebasan, kemerdekaan (al-huriyyah), yang meliputi kebebasan berpikir, beragama, menyatakan pendapat, menuntut ilmu dan memiliki harta benda. * Perilaku moral yang baik (al-akhlak al-karimah).

C. Siasah maaliyah, yaitu hukum yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.
Berkisar sebagai berikut : * Prinsip-prinsip kepemilikan harta. * Tanggung jawab sosial yang kokoh, tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat dan sebaliknya. * Zakat, baik zakat mal seperti hasil bumi, emas, perak, ternak, profesi, pertanian, perniagaan dan lain sebagainya dan juga zakat fitrah yang dilaksanakan sebelum shalat Idul Fitri. * Harta karun. * Kharaj (pajak). * Harta peninggalan dari orang yang tidak meninggalkan ahli waris. * Jizyah. * Ghanimah (rampasan perang) dan fai * Bea cukai barang import * Eksploitasi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.